DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONA BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang nantinya dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h dan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk mendukung Pelaksanaan tugas Kepala Daerah Kabupaten Konawe sehari-hari, perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA Mengingat Menimbang BIAYAPENUNJANG OPERASIONALBUPATI DAN WAKILBUPATI BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURANBUPATI KONAWE NOMORlf TAHUN 2025 TENTANG

Pasal 2

(1)BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD.
(2)BPO sebagaimana dimaksud ayat (1), dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial kemasyarakatan, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(3)BPO sebagaimana dimaksud ayat ( 1), berdasarkan klasifikasi PAD.
(4)Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3°/o;
2. b.di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2°/o;
3. c.di atas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50°/o;

BAB II

BIAYAPENUNJANGOPERASIONAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe
3.Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4.Wakil Kepala Daerah Wakil Bupati Konawe.
5.Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat dengan BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terse but. MEMUTUSKAN: Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 4 Tahun 2024 tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 654), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Pemberian BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 3, dimulai pada awal tahun anggaran berkenan dan diberikan setiap bulannya.

(2)Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih ada Wakil Bupati, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
(3)Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
(4)Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masajabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 3

(1)Besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Bupati sebesar 60o/o (enam puluh persen) dari alokasi BPO yang ditetapkan dalam APBD; dan
2. b.Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi BPOyang ditetapkan dalam APBD.
3. d.di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80°/o;
4. e.di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 milyar dan paling tinggi sebesar 0,40°/o;
5. f.di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0, 15%. BERITADAERAHKABUPATENKONAWETAHUN2025 NOMOR ~9~ -- MT·~------ r: ..... _)£_. 3........ t· _ . . _._(},.f./y) IL . .. ~ K~~J\l- ¥1 -~°' - -~(ii~--~- -r -. I JABATAN ·ORDINASI PA RAF F Diundangkan di Unaaha pad a tanggal n ,n,Qtl(;T ZQ tli SEKRETARISDAERAH KABUPATENKONAWE, YUSRANAKBAR Ditetapkan di Unaaha pada tanggal 17 ~'afUj"

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe. - 4 -f f • I

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

BIAYAPENUNJANGOPERASIONAL

Pasal 1

KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

BIAYAPENUNJANGOPERASIONAL

Pasal 1

KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000