DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 30 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENERIMA FASILITAS SEWA KENDARAAN, BAB III KONTRAK SEWA, BAB IV PENDANAAN, BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan rujukan, keberadaan dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe menjadi sangat penting, namun dalam perkembangannya masih menghadapi keterbatasan dalam menarik dan mempertahankan dokter spesialis untuk bertugas secara optimal di rumah sakit daerah diantaranya keterbatasan fasilitas penunjang, termasuk sarana transportasi yang mendukung mobilitas dokter spesialis dalam menjalankan tugas pelayanan, baik di dalam maupun di luar rumah sakit;
b.bahwa pemberian fasilitas sewa kendaraan kepada dokter spesialis merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dan penghargaan terhadap profesi tenaga medis yang memiliki peran strategis dalam penyelamatan jiwa dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat;
c.bahwa dalam ketentuan Pasal 191 ayat ( 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas Sewa Kendaraan Bagi Dokter Spesialis dan Dokter Subspesialis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe; BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA TENTANG PERATURANBUPATI KONAWE NOMOR ~ TAHUN 2026 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang PEMBERIAN FASILITAS SEWA KENDARAAN BAGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER SUBSPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATENKONAWE

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati Adalah Bupati Konawe.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe.
6.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur RSUD Kabupaten Konawe adalah pimpinan tertinggi atau pejabat struktural/fungsional (dokter /tenaga medis) yang diberi tugas tambahan, bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional, pelayanan kesehatan, serta manajemen rumah sakit.
7.Dokter Spesialis adalah Dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu Kedokteran tertentu yang telah menjalani pendidikan profesi dokter pascasarjana. MEMUTUSKAN:
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7124); Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM TENTANG PEMBERIAN FASILITAS BAGI DOKTER SPESIALIS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERATURANBUPATI SEWA KENDARAAN SUBSPESIALIS PADA KABUPATENKONAWE

Pasal 3

(1)Penerima fasilitas sewa kendaraan adalah Dokter Spesialis dan Subspesialis yang berstatus pegawai apatur sipil negara dan/ atau non apatur sipil negara yang bertugas di RSUD Kabupaten Konawe dan belum mendapatkan fasilitas kendaraan operasional.
(2)Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Dokter Spesialis Kandungan;
2. b.Dokter Spesialis Bedah;
3. c.Dokter Spesialis Neurologi;
4. d.Dokter Spesialis Radiologi;
5. e.Dokter Spesialis Patologi Klinik;
6. f.Dokter Spesialis Paru;
7. g.Dokter Spesialis Gizi;
8. h.Dokter Spesialis Anak;
9. i.Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;

BAB II

PENERIMAFASILITASSEWA KENDARAAN

Pasal 2

Tujuan pemberian fasilitas sewa kendaraan bagi Dokter Spesialis adalah:

a.mempermudah mobilitas Dokter Spesialis dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan; dan
b.meningkatkan kinerja Dokter Spesialis dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan masyarakat.
1. 8.Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Kinas Jabatan Dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan.
2. 9.Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disingkat KDOS adalah kendaraan dinas operasional melalui proses sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD.
3. 10.Pengguna KDO-S adalah Dokter spesial pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe.
4. 11.Pengendali KDO-S adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah selaku pengelola barang.
5. 12.Penyedia KDO-S adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
6. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. 14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. ~FKOO l - ~t

Pasal 7

Pemberian fasilitas sewa kendaraan khusus Dokter Spesialis dan Subspesialis sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dokter Spesialis dan Subspesialis bertanggungjawab penuh dalam penggunaan fasilitas sewa transportasi yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian fasilitas sewa kendaraan khusus Dokter Spesialis dan Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan Perjanjian Kerja antara RSUD Kabupaten Konawe dengan Tenaga Kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 4

( 1) Pemberian fasilitas sewa kendaraan bagi Dokter Spesialis dan Subspesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan memperhatikan asas:

a.kepatutan;
b.kewajaran;
c.rasionalitas; dan
d.standar harga setempat yang berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sewa Kendaraan.
(3)Standar kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kapasitas paling tinggi yaitu 1.300 cc (seribu tiga ratus cubic centimeter). J. Dokter Spesialis Mata;
1. k.Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin;
  1. 1.Dokter Spesialis Dermatologi dan Veneruologi;
2. m.Dokter Spesialis Ortopedi;
3. n.Dokter Spesialis Konservasi Gigi;
4. o.Dokter Spesialis Periodonti;
5. p.Dokter Spesialis Penyakit Mulut;
6. q.Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
7. r.Dokter Spesialis Rehab Medik;
8. s.Dokter Spesialis Penyakit Dalam;
9. t.Dokter Spesialis THT-BKL;
10. u.Dokter Spesialis Bedah Saraf;
11. v.Dokter Spesialis Bedah Thorax dan Kardiovaskuler;
12. w.Dokter Spesialis Urologi;
13. x.Dokter Subspesialis Vaskuler; dan
14. y.Dokter Spesialis dan Subspesialis lainnya.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 9

Pendanaan pemberian fasilitas sewa kendaraan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ a tau Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

( 1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja.sa.ma.a.tau kontrak sewa antara Direktur RSUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan penyedia jasa sewa kendaraan.

(2)Di dalam dokumen kontrak sewa mencantumkan diantaranya:
1. a.kedudukan para pihak;
2. b.objek kendaraan;
3. c.jangka waktu sewa;
4. d.harga dan tata cara pembayaran;
5. e.pajak;
6. f.penyelesaian sengketa; dan
7. g.ikatan kontrak lainnya yang dianggap perlu.
(3)Dokumen yang harus dilampirkan dalam kontrak sewa kendaraan, diantaranya:
1. a.Foto copy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
2. b.Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
3. c.Foto copy Notice Pajak;
4. d.Foto copy Asuransi All Risk;
5. e.Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari Pemilik dengan bermaterai cukup. Diundangkan di Unaaha pada tanggal 3 0 Apftil'263£ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Konawe. Ditetapkan di Unaaha pada tanggal 30-~~ 2(1'/.6

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM TENTANG PEMBERIAN FASILITAS BAGI DOKTER SPESIALIS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERATURANBUPATI SEWA KENDARAAN SUBSPESIALIS PADA KABUPATENKONAWE

Pasal 3

PENERIMAFASILITASSEWA KENDARAAN

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

PENDANAAN

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM TENTANG PEMBERIAN FASILITAS BAGI DOKTER SPESIALIS DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PERATURANBUPATI SEWA KENDARAAN SUBSPESIALIS PADA KABUPATENKONAWE

Pasal 3

PENERIMAFASILITASSEWA KENDARAAN

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

PENDANAAN

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025