DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONA, BAB III PENGANGGARAN, BAB IV PENGGUNAAN, BAB V PEMBAYARAN, BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN, BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Bupati dan Wakil Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bertugas mewujudkan kesejahteraan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, serta kemandirian daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat

(2)Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan belanja biaya penunjang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA BUPATI KONAWESELATAN, TENTANG BIAYAPENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKILBUPATI PERATURANBUPATI KONAWESELATAN NOMOR : 4 I TAHUN 2025 BUPATI KONAWE SELATAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA jsALINANj Mengingat Menimbang

Pasal 3

(1)Biaya Penunjang Operasional dianggarkan dalam APBD.
(2)Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan klasifikasi PAD.
(3)Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Rp5 milyar paling rendah Rp125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
2. b.di atas Rp5 milyar s/d RplO milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
3. c.di atas RplO milyar s/d Rp20 milyar paling rendah Rp200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
4. d.di atas Rp20 milyar s / d Rp50 milyar paling rendah Rp300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
5. e.di atas Rp50 milyar s/d Rp150 milyar paling rendah Rp400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
6. f.di atas Rp150 milyar paling rendah Rp600 juta dan paling tinggi sebesar 0, 15%.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 2

(1)Biaya Penunjang Operasional diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.

BAB II

BIAYAPENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
4.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
5.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, Perusahaan rnilik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain- lain pendapatan daerah yang sah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan. MEMUTUSKAN: Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONALBUPATI DAN WAKILBUPATI.

Pasal 5

(1)Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
(2)Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.
(3)Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
1. a.Surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung;
2. b.Ringkasan surat permintaan pembayaran langsung;
3. c.Rincian surat permintaan pembayaran Iangsung; BABV PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).
(3)Dalam hal Bupati dan Wakil berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% ( seratus persen).
(4)Pemberian Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dimulai pada awal tahun anggaran berkenaan.
(5)Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. BABIV PENGGUNAAN
(4)Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan dengan persentase pembagian sebagai berikut:
1. a.Bupati sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dari alokasi Biaya Penunjang Operasional yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran; dan
2. b.Wakil Bupati sebesar 40% (Empat Puluh Persen) dari alokasi Biaya Penunjang Operasional yang ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ~~ BUPATEN KONAWE SELATAN, t:~<~\ • ........... · t~ 2i:' ({:;,, . \ .-·. \ ~ ;I f>-1 , ,,.. r .r. \ I \ ~ ~ ,""'<;' :.; J '1". ·~ ~ /,. 01 , , ',,,'.,'_ ~~ 11,--- .. .I. DR. SUHARDIN, S.H., M.H Pembina. TK. I, Gol. IV/b NIP .19730819 200604 1 005 SALIN AN SESUAI DENG AN ASLINY A.,
3. d.Surat pemyataan tanggung jawab penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
(4)Format surat pemyataan tanggung jawab penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) menggunakan mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 7

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Ditetapkan di Andoolo Diundangkan di Andoolo pada tanggal: 3\ JU� 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, Ttd. ST.CHADIDJAH pada tanggal '. ·QI JVLI 2025 BUPATI KONAWE SELATAN, Ttd. IRHAM KALENGGO BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR '{ I

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 41 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

PENGANGGARAN

Pasal 2

BIAYAPENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONALBUPATI DAN WAKILBUPATI.

Pasal 5

Pasal 4

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

PENGANGGARAN

Pasal 2

BIAYAPENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONALBUPATI DAN WAKILBUPATI.

Pasal 5

Pasal 4

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000