DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2026, BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN, BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIKONAWESELATAN, PERATURANBUPATIKONAWESELATAN NOMOR "\4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAHTAHUN 2026 BUPATIKONAWESELATAN PROVINS! SULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang , )

13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PDsebelum dibahas bersama dengan DPRD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, peningkatan daerah maupun pembangunan manusia.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun periode 2025-2029.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana tahunan pembangunan daerah.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATI TENTANGRENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAHTAHUN2026. Menetapkan

Pasal 4

(1)RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan visi, misi dan program Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

(1)Rencana Program Prioritas Pembangunan daerah Tahun Anggaran 2026, dikelompokkan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah yang secara rinci tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029, dan Prioritas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026.
(3)Kepala PD wajib mendukung pelaksanaan program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

PENYUSUNANDAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Rincian RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika meliputi:

14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
17.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Diundangkan di Andoolo pada tanggal r 7 )epiBV\136t2-2025
1.pJ StJ<:. 1.7..A I l'r"S-- p e ~fu (< V,1>6 C2,tl1i Af" IITff'I' 1I fL4 · BA-PP~ DA Ditetapkan di Andoolo pada tanggal r7 SepraM.OcrL2025 OINA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II

SISTEMATIKARKPD TAHUN 2026

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 44 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

PENYUSUNANDAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Pasal 2

SISTEMATIKARKPD TAHUN 2026

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

PENYUSUNANDAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Pasal 2

SISTEMATIKARKPD TAHUN 2026

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022