DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 579), diubah sebagai berikut: 1) Ketentuan dalam Pasal 1 mengalami penambahan pengertian; dan 2) Ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 mengalami perubahan. 3) Ketentuan Pasal 31 dihapus. 4) Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan Pasal 32A dan Pasal 32B. 5) Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan Pasal 33A.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3.Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Serita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 579). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 579), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1.Ketentuan dalam Pasal 1 mengalami penambahan pengertian yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

29.Sasaran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut SKP ASN adalah Sasaran Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Konawe Utara.
30.Juran Jarninan Kesehatan PNS yang selanjutnya disingkat IJK PNS adalah Juran Jaminan Kesehatan bagi PNS Penerima TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
31.Online Manajemen Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disebut OM-TAMPAN KONASARA adalah Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelaporan TPP ASN Kabupaten Konawe Utara.
2.Ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 29 mengalami perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)TPP Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Disiplin Kerja; dan
2. b.Laporan Kinerja.
(2)Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah presensi dalam satuan hari kerja dan jam kerja ASN.
(3)Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilaian SKP Periodik ASN setiap 1 (satu) bulan.

Pasal 8

( 1) TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.Tim Kerja: I. Tim Kerja Pemerintah Daerah; dan
1. 2.Tim Inovasi OPD/Unit OPD berbasis Aplikasi atau Sistem lnformasi.
b.Admin Aplikasi atau Sistem lnformasi:
1. 1.Admin Pemerintah Daerah; dan
2. 2.Admin OPD/Unit OPD.

(2)TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terdiri atas:
1. a.Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah;
2. b.Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Daerah;
3. c.Tunjangan Profesi Guru (TPG);
4. d.Tunjangan Khusus Guru (TKG);
5. e.Tambahan Penghasi!an (Tamsil) Guru;
6. f.Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
7. g.Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Pasal 16

(1)Setiap ASN yang melakukan presensi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat ( 1) dilaksanakan pada hari kerja dan jam kerja.
(2)Presensi ASN secara Offline sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan presensi manual melalui aplikasi SIMPEGNAS dengan persetujuan atasan langsung.

Pasal 19

Dalam pelaporan dan dokumentasi pengelolaan TPP ASN dilaksanakan oleh:

a.Admin S!MPEGNAS Pemerintah Daerah;
b.Admin OM-TAMPAN KONASARA Pemerintah Daerah;
c.Admin SIMPEGNAS OPD dan Unit OPD; dan
d.Admin OM-TAMPAN KONASARA OPD.

Pasal 20

ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (PIt.) dapat menerima TPP dengan jumlah tertinggi dalam jabatannya dan 20% (dua puluh persen) dari jumlah TPP terendah dalam jabatannya.

Pasal 22

( 1) TPP dihitung dengan rum us:

a.Berdasarkan Beban Kerja ASN:
1. 1.Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dengan rincian: a) Harl Kerja: 1) Jumlah TPP Hari Kerja = (40% 0,30) Nominal Pokok TPP x Bobot. 2) Bobot = £Planhand kera per buln 100% hari kerja efektif per bulan 3) Capaian hari kerja per bulan = jumlah kehadiran per bulan. 4) Hari kerja efektif per bulan = jumlah hari kerja per bulan hari libur per bulan. b) Jam Kerja: I) Jumlah TPP Jam Kerja = (40% x 0,70) Nominal Pokok TPP Bobot. 2) Bobe4._ apaian jam_kerja per bulan -_jam kerja minimal per bulan, 100; O target jam kerja per bulan - jam kerja minimal per bulan dengan ketentuan apabila capaian jam kerja per bulan kurang dari atau sama dengan jam kerja minimal per bulan maka bobot = 0 (no!) dan bobot maksimal = 1 (satu). 3) Capaian jam kerja per bulan = capaian hari kerja per bulan capaian jam kerja per hari. 4) Capaian jam kerja per hari = (jam pulang - jam masuk) - jam istirahat. 5) Target jam kerja per bulan = hari kerja efektif per bulan jam kerja efektif per hari. 6) Jam kerja efektif per hari = jam kerja per hari - jam istirahat per hari. 7) Jam kerja minimal per bulan = 112,50 jam.
2. 2.Laporan Kinerja: a) TPP Laporan Kinerja = (60% Nominal Pokok TPP) Nilai SKP; b) Nilai SKP terdiri atas: 1) Predikat diatas ekspektasi = 1,00; 2) Predikat sesuai ekspektasi = 0,85; dan 3) Predikat dibawah ekspektasi = 0,60. c) SKP ASN bernilai 0 (no!) jika: I) Capaianjam kerjaASN tidak lebih dari 112,50 jam perbulan; 2) SKP ASN tidak dinilai oleh atasan langsung; dan 3) ASN tidak mengajukan SKP.
3. 3.Jumlah TPP sebelum potongan = TPP Disiplin Kerja + TPP Laporan Kinerja.
4. 4.Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK PNS).
b.Berdasarkan Prestasi Kerja ASN: I. Tim Kerja dengan rincian: a) TPP Sebelum Pajak Tim Kerja (I) = Nominal TPP Bo bot ( 1,00). b) TPP Sebelum Pajak Tim Kerja (II)= Nominal TPP x Bobot (0,70). c) Jumlah TPP sebelum potongan = (a+b). d) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK PNS).
1. 2.Ad min Aplikasi atau Sistem Informasi dengan rincian: a) TPP Sebelum Pajak Admin Pertama (I) = Nominal TPP x Indeks Bo bot ( I ,00). b) TPP Sebelum Pajak Admin Kedua (II) = Nominal TPp x Indeks Bobot (0,70). c) Jumlah TPP Admin sebelum potongan = (a+b). d) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK PNS).
c.Berdasarkan Kondisi Kerja ASN:
1. 1.Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah: a) TPP sebelum potongan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah = Nominal Pokok TPP; b) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK PNS).
2. 2.Tim Pengelola TPP Pemerintah Daerah: a) TPP sebelum potongan Tim Pengelola TPP Pemerintah Daerah = Nominal Pokok TPP x Indeks. b) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK PNS).
3. 3.TPP Satuan Tugas Tim Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah: a) TPP sebelum potongan Satuan Togas Tim Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah = Nominal PokokTPP. b) Jumlah dibayarkan = Jumlah TPP sebelum potongan - (potongan pajak + potongan IJK PNS).
d.Potongan pajak:
1. 1.15 % (Iima belas persen) bagi ASN Golongan IV atau yang setara.
2. 2.5 % (lima persen) bagi ASN Golongan III atau yang setara.
3. 3.0 % (no! persen) bagi ASN Golongan I dan II atau yang setara.
e.Potongan IJK PNS = 1% (satu persen).
f.Capaian jam kerja maksimal per hari diluar bulan Ramadhan:
1. 1.Untuk 5 hari kerja yaitu 7,50 jam per hari.
2. 2.Untuk6 hari kerja yaitu 6,25 jam per hari.
g.Capaian jam kerja maksimal per hari dalam bulan Ramadhan:
1. 1.Untuk 5 hari kerja yaitu 6,50 jam per hari.
2. 2.Untuk 6 hari kerja yaitu 5,25 jam per hari.
h.Capaian jam kerja maksimal untuk Satuan Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP yaitu 5 jam per hari.
i.Jam kerja diluar bulan Ramadhan:
1. 1.Untuk 5 hari kerja: a) Harl Senin sampai dengan hari Kamis sebanyak 8,50 jam. b) Hari Jumat sebanyak 9,00 jam.
2. 2.Untuk 6 hari kerja: a) Harl Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 7,25jam. b) Hari Jumat sebanyak 7,75 jam.
j.Jam kerja dalam bulan Ramadhan:
1. 1.Untuk 5 hari kerja: a) Harl Senin sampai dengan hari Kamis sebanyak 7 ,00 jam; b) Hari Jumat sebanyak 7,50 jam.
2. 2.Untuk 6 hari kerja: a) Harl Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 5,75 Jam; b) Hari Jumat sebanyak 6,25 jam.
k.Jam istirahat diluar bulan Ramadhan:
1. 1.Hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 1,00 Jam;
2. 2.Hari jumat sebanyak 1,50 Jam. I. Jam istirahat dalam bulan Ramadhan:
3. 1.Hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu sebanyak 0,50 jam;
4. 2.Hari Jumat sebanyak 1,00 jam.

(2)Penetapan Nominal Pokok TPP dan Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

(I) Admin SIMPEGNAS OPD melakukan penarikan data presensi ASN pada aplikasi SIMPEGNAS dan Admin Kinerja Pemerintah Daerah melakukan penarikan data Penilaian Kinerja ASN pada aplikasi e-Kinerja, selanjutnya direkonsiliasi dan diverifikasi oleh BKPSDM.

(2)Berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Admin OPD menyusun Rekapitulasi Pembayaran TPP Berdasarkan Behan Kerja ASN, menerbitkan Surat Pengantar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala OPD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…