Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007, memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, serta melayani dan menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini signifikan dalam mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di salah satu daerah otonom baru di Indonesia. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi tata ruang, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan strategis di sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan infrastruktur.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara lahir dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007, sebuah langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Kehadiran lembaga ini sangat penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, serta melayani dan menyejahterakan masyarakat di Konawe Utara.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Ini termasuk pengaturan tata ruang wilayah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan di sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan.
Program strategis yang diusung meliputi pengembangan pusat pelayanan, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan industri pertambangan yang ramah lingkungan. Selain itu, terdapat fokus pada pengembangan sektor unggulan seperti pertanian terpadu, perikanan, pariwisata, serta pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
Dalam konteks isu nasional, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara berkontribusi pada ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Mereka juga berperan dalam pembangunan ekonomi regional, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk berbagai layanan esensial, mulai dari administrasi kependudukan dan perizinan hingga akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, warga juga berurusan untuk pengaduan masyarakat, pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta untuk mendapatkan informasi publik.
Sebagai entitas otonom yang relatif baru, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara memegang mandat krusial dalam mengelola potensi wilayahnya yang kaya sumber daya alam. Keberhasilan dalam melaksanakan mandat ini akan sangat bergantung pada efektivitas regulasi, kualitas pelayanan publik, dan implementasi program strategis yang adaptif terhadap dinamika lokal dan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2022
BAB I Ketentuan Umum BAB II Hak Perempuan dan Anak BAB III Kewajiban dan Tanggung Jawab BAB IV Bentuk Kekerasan BAB V Penyelenggaraan Perlindungan BAB VI Kerjasama BAB VII Pelaporan BAB VIII Pendanaan BAB IX Pembinaan dan Pengawasan BAB X Larangan BAB XI Sanksi BAB XII Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 9 Tahun 2014
Dalam peraturan ini mengatur tentang Dinas-Dinas Daerah
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 15 Tahun 2025
Pasal 2: Ruang lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan koperasi meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. pemberdayaan koperasi; c. satuan tugas; d. pelindungan koperasi; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pendanaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2014
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penerimaan sumbangan pihak ketiga, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ketentuan sumbangan; 3. Tata cara pelaksanaan pemberian dan penerimaan serta besarnya sumbangan; 4. Ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2022
- Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Konasara maksimal sebesar Rp25.000.000.000 (Dua puluh Lima Milyar Rupiah). - Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Konasara merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. - Pengelolaan atas Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Konasara berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. - Perumda Konasara melaporkan penerimaan Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 19 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2023
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat: 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 3. Neraca; 4. Laporan Operasional; 5. Laporan Arus Kas; 6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar Laporan Keuangan BUMD
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Daerah ini beirisi tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten konawe Utara nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukkan dan susunan perangkat daearah Kabupaten Konawe Utara , adapun peraturan yang berubah /dihapus sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 huruf (d) pada angka 3 dan angka 21 mengalami perubahan dan Ketentuan Pasal 14 dihapus.