DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN PERUBAHAN STANDAR SATUAN HARGA BAB III PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; Mengingat BUPATI KONAWEUTARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA • PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR \ ~ TAHUN 2025 BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA Pasal 3

(1)Perubahan SSH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:
1. a.SSH yang bersifat umum; merupakan standar biaya yang penggunaannya bersifat lintas OPD; dan
2. b.SSH yang bersifat khusus; merupakan standar biaya yang digunakan untuk kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh OPD.
(2)Perubahan SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 2 Standar Satuan Harga atau Perubahan Standar Satuan Harga merupakan harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku serta keuntungan penyedia barang/jasa kecuali untuk honorarium . •

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara .
5.Standar Satuan Harga yang selanjutnya disebut SSH adalah Harga Satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
6.Perubahan Standar Satuan Harga yang selanjutnya disebut Perubahan SSH adalah Perubahan Harga Satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah. • Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN :

Pasal 8

(1)Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau diluar SSH yang telah ditetapkan.
1. a.Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. b.Berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pembayaran honorarium dan hasil analisa untuk pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.
3. c.Surat pernyataan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Badan Keuangan dan Aset Daerah. •

Pasal 7

Dalam hal penggunaan SSH melebihi harga yang ditetapkan dan atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka OPDyang bersangkutan dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan :

Pasal 6

(1)Khusus untuk jenis barang yang harga satuannya tercantum pada e-katalog dalam Portal Pengadaan Nasional, dan tata cara pengadaannya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2)Patokan harga per-m2 (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan dengan NJOP/harga pasar /hasil penilai independent . •

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Perubahan SSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai pedoman/acuan bagi OPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025. • 652. Diundangkan di Wanggudu pada tanggal 30 :::r~μ\ 2025 AERAH, ,NtlA.'U~~·J:1.! AWEUTARA • Ditetapkan di Wanggudu pa al ~o Ju~1 2025 \) . p Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2)Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. • .w.i,IIIL'l-'.1....e'C~~Jμ'N gan aslinya UKUM SETDA KABUPATENKONAWEUTARA, -: • SAFRUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWEUTARATAHUN 2025 NOMOR bS2.. TTD Diundangkan di Wanggudu pada tanggal ~o "5 ut-J' 2025 SEKRETARISDAERAH, KABUPATENKONAWE UTARA • Ditetapkan di Wanggudu pada tanggal 30 3u,-1\ 2025 I BUPATI KONAWEUTARA, "r Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

BAB III

PENUTUP

Pasal 9

(2)Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. NIP. Materai Rp. 6.000 Konawe Utara, (tanggal/bulan/tahun) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. SATUAN HARGAJENIS BARANG/ JASA Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas satuan biaya di luar Perubahan Standar Satuan Harga Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Utara, untuk digunakan dalam kegiatan Tahun 2025, sebagai berikut: Kode dan Nama SKPD /Unit Kerja Kode dan Nama Kegiatan Kode dan Nama Barang / J asa FORMATSURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR: 900/ /(Kode SKPD/Unit Kerja)/(tahun) LAMPIRANII PERATURANBUPATIKONAWE UTARA NOMOR \8 TAHUN 2026 TENTANG STANDARSATUANHARGADI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATEN KONAWEUTARATAHUN2025 .. • •

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

PENUTUP

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

PENUTUP

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2023