DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB IV PERUBAHAN APBD BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025. BUPATI KONAWE UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang • TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2025 PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 1-2- TAHUN 2025 BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA • Pedoman Pelaksanaan APBD 2025 •

6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 143, TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun • Pedoman Pelaksanaan APBD 2025 3'.,, 1 • 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); • J ' Pedoman Pelakaanaan APBD 2025
1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2.Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan;
8.Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTTadalah Pegawai Pemerintah Non-Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk berdasarkan keputusan pejabat pemeritahan yang berwenang untuk jangka waktu 1 tahun dalam rangka membantu tugas pemerintahan;
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut; 10.Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRDdengan persetujuan bersama Kepala Daerah; Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1

MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN Menetapkan

23.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123); l ' • • Pedoman Pelaksanaan APBD 2025 '"'W'J' !il''!i:S'i' 11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 12.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
13.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD;
14.Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
15.Organisasi adalah unsur pemerintah daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/W akil Kepala Daerah dan satuan kerja perangkat daerah;
16.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerahyang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
17.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut SKPKDyang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBDdan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
18.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya BUD adalah PPKDyang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
19.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPDyang dipimpinnya;
20.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
21.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
22.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenagan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
23.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPDyang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
24.Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPDyang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
25.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPDyang diangkat oleh Bupati; } • • 6 ' Pedoman Pelaksanaan APBD 2025 •
26.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD;
27.Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
28.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penam bah nilai kekayaan bersih;
29.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
30.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja;
31.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
32.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
33.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
34.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPDyang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
35.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPDyang selanjutnya disingkat DPPA-SKPDadalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
36.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
37.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UPadalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka yang bersifat pengisian kembali (Revolving)yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dan pengajuannya hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan SPP-GU;
38.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUadalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang telah dipakai yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
39.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan tidak cukup untuk membiayainya; • Pedoman Pelaksanaan APBD 2025 •
40.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
41.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguan anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
42.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjtunya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan yang telah dibelanjakan;
43.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan;
44.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi darijumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
45.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas Beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
46.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen ysng digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM; 4 7. Barang MilikDaerah adalah semua barang yang dibeli a tau diperoleh atas beban APBDatau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
48.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai;
49.Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/ jasa;
50.Pengguna Barang adalah pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
51.Pemegang Barang adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima menyimpan dan mengeluarkan barang- barang milik daerah yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui atasan langsungnya;
52.Pengelola Barang adalah mereka yang ditugaskan mengelola barang dalam pemakaian pada SKPD; • Pedoman Pelaksanaan APBD2025

BAB I

KETENTUANUMUM PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN2025 KONAWE UTARA TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 2

1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Pengelola Keuangan Daerah •
1. 53.Barang Daerah adalah semua barang yang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBDdan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. 54.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPDadalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBDyang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, BKADdan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
3. 55.Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
4. 56.Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritasdan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPDuntuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
5. 57.Prioritas dan Plapon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPAadalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran sementara yang diberikan kepada SKPDuntuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
6. 58.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. 59.Rencana Kerja Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKPA- SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana perubahan pendapatan, rencana perubahan belanja SKPD serta rencana perubahan pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD. • •a . . '!r' ., Pedoman Pelaksanaan APBD2025

Pasal 3

1) Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah. 2) Ketentuan Mengenai Kepala Daerah Selaku Wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada •

b.mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDkepada DPRD untuk dibahas bersama;
c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDyang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
e.mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
g.menetapkan KPA;
h.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
i.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
1. 1.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah. 4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a.Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
b.Kepala SKPKDselaku PPKD; dan
c.Kepala SKPD selaku PA 5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. 6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. • Pedoman Pelaksanaan APBD 2025

Pasal 5

1) Kepala SKPKDselaku PPKDmempunyai tugas:

a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
d.melaksanakan fungsi BUD; dan
e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) PPKDdalam melaksanakan fungsinya selaku BUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b.mengesahkan DPA SKPD;
c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
f.menetapkan SPD;
g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
i.menyajikan informasi keuangan daerah; dan •

Pasal 4

1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD,dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD;
d.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.memimpin TAPD. 2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. • ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Pedoman Pelaksanaan APBD2025

Pasal 7

1) Kepala SKPDselaku PA mempunyai tugas:

a.menyusun RKASKPD;
b.menyusun DPASKPD;
c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Behan anggaran belanja;
d.melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h.menandatangani SPM;
i.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPDyang dipimpinnya;
k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPDyang dipimpinnya; • 1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. 3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.menyiapkan Anggaran Kas;
b.menyiapkan SPD;
c.menerbitkan SP2D;
d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
f.menyimpan uang daerah;
g.melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
i.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
j.melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
k.melakukan penagihan Piutang Daerah. 4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKDselaku BUD. •

Pasal 6

j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. Pedoman Pelaksanaan APBD2025

Pasal 10

Bagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 9

1) PA/KPAdalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. 2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), PPTKbertanggungjawab kepada PA/KPA. • 1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. 2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang kendali . 3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul kepala SKPD. 4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Be ban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPDyang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPA bertanggung jawab kepada PA. •

Pasal 8

1.menetapkan PPTK dan PPK SKPD; m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah. Pedoman Pelaksanaan APBD 2025

Pasal 12

1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPDuntuk melaksanakan fungsi ta.ta usaha keuangan pada Unit SKPD. 2) PPK Unit SKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.melakukan verifikasi SPP-TUdan SPP-LSbeserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
b.menyiapkan SPM-TUdan SPM-LS, berdasarkan SPP TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu. •

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…