DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Prioritas penggunaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) melalui pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kepentingan siaga darurat dan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung di daerah. Status bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain: a. penetapan status siaga darurat bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal Peringatan Dini Cuaca di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; c. setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal Peringatan Dini Cuaca di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati menetapkan status bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka percepatan penanganan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis di daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengelolaan dana belanja tidak terduga bagi keadaan darurat bencana, maka diperlukan pengaturan tentang pengelolaan dana belanja tidak terduga dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Kabupaten Konawe Utara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Penanganan Siaga Darurat dan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Kabupaten Konawe Utara. 1 . Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik inodnesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN SIAGA DARURAT DAN TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara selaku Pengguna Anggaran;
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan / atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dipikirkan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
9.Penjabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
10.BendaharaUmum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

BAB II

PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

( 1) Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan terhadap keadaan darurat bencana dan dampak yang ditimbulkan di Daerah.

(2)Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan terhadap keadaan darurat bencana dan dampak yang ditimbulkan di Daerah.

Pasal 3

( 1) Prioritas penggunaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) melalui pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kepentingan siaga darurat dan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Daerah.

(2)Pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan penetapan status bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung oleh Bupati.
(3)Penetapan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas status:
1. a.Keadaan darurat siaga bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung; dan
2. b.Keadaan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.
(4)Status bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangankan beberapa hal antara lain:
1. a.penetapan status siaga darurat bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal Peringatan Dini Cuaca di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
2. c.setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal Peringatan Dini Cuaca di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, Bupati menetapkan status bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung.

Pasal 4

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam pencegahan dan penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung diprioritaskan pada beberapa aspek yaitu:

a.kesehatan;
b.jaringan pengaman sosial;
c.ketahanan ekonomi; dan
d.aspek penunjang lainnya.

Pasal 5

( 1) Pengajuan penggunaan dana belanja tidak terduga dalam pencegahan dan penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung oleh OPD disampaikan dengan memperhatikan petunjuk dan arahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

(2)Pengajuan penggunaan dana belanja tidak terduga dalam pencegahan dan penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan memprioritaskan aspek strategi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

BAB III

MEKANISME PENGGUNAAN DANA

Pasal 6

(1)Kepala OPD menyusun rencana kebutuhan belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung dalam bentuk Proposal Dana Belanja Tidak Terduga.
(2)Proposal Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diajukan kepada Bupati selaku Pengguna Anggaran dan sekaligus Ketua Tim Percepatan Penanganan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung di Daerah unruk mendapatkan disposisi guna proses selanjutnya.
(3)Untuk memverifikasi Proposal Dana Belanja Tidaj Terduga yang diajukan OPD, Bupati membentuk Tim Verifikasi Daerah yang terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
2. b.Inspektur Daerah sebagai Sekretaris;
3. c.Kepala BAPPEDA sebagai Anggota;
4. d.Kepala BKAD sebagai Anggota;
5. e.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
6. f.Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota.
(4)Proposal Dana Belanja Tidak Terduga yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Daerah yang selanjutnya di proses di BKAD.
(5)Paling lambat 2 (dua) hari setelah proposal diajukan oleh Tim Verifikasi Daerah, selanjutnya PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga.
(6)Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu secara non tunai.
(7)Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada bendahara pengelola Belanja Tidak Terduga OPD, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(8)Penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengelola Belanja Tidak Terduga OPD masing-masing.
(9)Kepala OPD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya. ( 10) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh kepala OPD kepada kepala BKAD melalui bendahara pengelola Belanja Tidak Terduga OPD masing-masing.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pencegahan dan penanganan siaga darurat dan tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung dilaksanakan melalui swakelola atau penyedia.
(2)Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola maupun penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang/jasa menerbitkan Keputusan Kepala OPD.
(3)Pengadaan barang/jasa dianggap selesai setelah berita acara serah terima hasil pekerjaan telah ditandatangani.

Pasal 8

(1)Permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga berikutnya dapat dilakukan apabila OPD telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga yang telah cair sebelumnya.
(2)Permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib menyetorkan surat pertanggungjawaban.
(3)Permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi terhadap pertanggungjawaban OPD oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dari Inspektorat Daerah.

Pasal 9

( 1 ) Dalam hal bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung dinyatakan berakhir, dana Belanja Tidak Terduga yang telah dicairkan oleh OPD yang belum terpakai wajib dikembalikan ke APBD.

(2)Penetapan berakhirnya bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…