DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 3. Koordinasi Penerapan SPM; 4. Pembiayaan; 5. Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal; 6. Pelaporan; 7. Pembinaan dan Pengawasan; dan 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); SALINAN
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 121 Tahun 2018 Tentang standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
12.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025 – 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
8.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9.Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2025 - 2029.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH, PENCAPAIAN SPM, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SPM 2.1 Kondisi umum wilayah dan sumber daya 2.1.1 Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul. Kualitas pendidikan dapat diukur melalui sejumlah indikator.

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
(2)Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 3

(1)Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.pendidikan dasar;
3. c.pendidikan kesetaraan;
4. d.pelayanan kesehatan ibu hamil;
5. e.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
6. f.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
7. g.pelayanan kesehatan balita;
8. h.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. i.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. j.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
11. k.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
12. l.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
13. m.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
14. n.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
15. o.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
16. p.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari;
17. q.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
18. r.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
19. s.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
20. t.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
21. u.pelayanan informasi rawan bencana;
22. v.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
23. w.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
24. x.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
25. y.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
26. z.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; ä. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan ö. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.
(2)Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)dilakukan dengan tahapan:
1. a.pengumpulan data;
2. b.penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. c.penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. d.pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
(2)Cakupan tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III

ANALISIS DAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN Sebagaimana dijelaskan dalam Buku Petunjuk Standar Pelayanan Minimal (Buku SPM) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada tahun 2024, penerapan SPM pada bagian ini mencakup analisis dan perhitungan kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target penerapan SPM di setiap bidang.

Pasal 5

(1)Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten.
(2)Dalam penerapan SPM, Bupati berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 6

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
2. b.penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
(2)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh tim Penerapan SPM Daerah;
(3)Penetapan tim penerapan SPM daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM DAN TIM PENERAPAN SPM Dalam bab ini, akan dibahas berbagai kebijakan nasional yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), inisiatif respons kebijakan dari pemerintah daerah, serta peran dan fungsi tim penerapan dalam implementasi kebijakan terkait SPM.

Pasal 7

Pembiayaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM Pada bagian ini berisikan rencana aksi dalam upaya optimalisasi target capaian SPM yang diurai dalam matrik yang terukur. Secara lebih rinci, rencana aksi pencapaian SPM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut.

Pasal 8

(1)RAD-SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
(2)Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 9

(1)Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan diakomodir pada Renstra Perangkat Daerah.
(2)Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
1. a.BAB I
2. b.BAB II
3. c.BAB III
4. d.BAB IV
5. e.BAB V
6. f.BAB VI
7. g.BAB VII : : : : : : : Pendahuluan Kondisi Umum Wilayah, Pencapaian SPM, Permasalahan dan Tantangan Pelaksanaan SPM. Analisis dan Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian. Kebijakan Nasional Pencapaian SPM dan Tim Penerapan SPM. Rencana Aksi Pencapaian SPM. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Implementasi Penerapan SPM. Penutup.
(2)Dokumen RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

RAD-SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi RAD-SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…