Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) merupakan lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengelola sumber daya daerah, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di berbagai sektor. Aspek-aspek ini diwujudkan melalui penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan inisiatif pembangunan yang sejalan dengan visi "Kotawaringin Barat Makin Jaya".
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) adalah lembaga negara di tingkat daerah yang mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengelola sumber daya daerah, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Mandat ini mencakup pelaksanaan kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi, serta perumusan kebijakan lokal yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan yang komprehensif. Dalam aspek regulasi, Pemkab Kobar menetapkan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan lain yang mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat, seperti perizinan, tata ruang, dan lingkungan hidup. Aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan layanan perizinan terpadu satu pintu, sedangkan dari sisi program, Pemkab Kobar merancang dan melaksanakan berbagai inisiatif pembangunan di berbagai sektor.
Untuk mewujudkan visi "Kotawaringin Barat Makin Jaya", Pemkab Kobar memiliki sejumlah program strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemandirian ekonomi berbasis kerakyatan, serta penguatan ketentraman dan ketertiban umum. Intervensi program mencakup pengembangan UMKM, dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan, serta upaya peningkatan nilai tambah produk lokal. Selain itu, terdapat juga program peningkatan kualitas birokrasi melalui tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan berbasis teknologi informasi.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah. Misalnya, dalam isu ketahanan pangan, Pemkab Kobar berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan lokal. Dalam isu lingkungan, Pemkab Kobar bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan kerusakan lingkungan di wilayahnya, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional melalui program pendidikan dan kesehatan di daerah.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk berbagai keperluan esensial, mulai dari pengurusan perizinan usaha dan pembangunan melalui Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, hingga administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran/kematian. Selain itu, masyarakat juga berinteraksi dengan Pemkab Kobar untuk akses pendidikan, fasilitas kesehatan daerah, serta menyampaikan pengaduan dan aspirasi melalui saluran resmi yang disediakan.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki mandat yang luas serta ruang lingkup yang mencakup regulasi, pelayanan, dan program. Dengan misi-misi strategis yang jelas, Pemkab Kobar berupaya mewujudkan visi "Kotawaringin Barat Makin Jaya". Peran aktifnya dalam berbagai isu nasional dan penyediaan layanan publik yang beragam menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 5) diubah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 7 Tahun 2015
Perubahan APBD Tahun 2015
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2025
1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; 3. Pembayaran; 4. Pendanaan; dan 5. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2017
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.316.218.123.500,00 bertambah sejumlah Rp. 84.955.354.500,00 sehingga menjadi Rp.1.401.173.478.000,00
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2021
Perubahan ketentuan mengenai tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 12 Tahun 2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2022
1. Perubahan mengenai Jalur Pendidikan, Sistem, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan; 2. Perubahan mengenai ketentuan Peserta Didik; 3. Perubahan mengenai Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan; 4. Ketentuan mengenai Pembinaan Disiplin Pendidik dan tenaga kependidikan; dan 5. Perubahan mengenai Kesejahteraan Pendidik dan tenaga kependidikan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI ; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI ; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGrGUNAAN JASA ; BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF ; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN ; BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN ; BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG ; BAB X SANKSI ADMINISTRASI ; BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN; BAB XII TATA CARA PENAGIHAN ; BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN; BAB XIV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; BAB XV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN ; BAB XVI KEDALUWARSA ; BAB XVII PENYIDIKAN ; BAB XVIII KETENTUAN PIDANA ; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP