DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. nama, objek tarif dan subjek tarif; b. kebijakan tarif; c. prinsip dan tata cara penetapan tarif; d. mekanisme pengusulan tarif; e. kegiatan yang dikenakan tarif; f. komponen dan besaran tarif; g. tata cara pemungutan tarif; h. pencatatan tarif; i. pemanfaatan tarif; j. penyesuaian dan peninjauan tarif; k. tarif layanan BLUD sementara, dan l. pembinaan tarif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingakt II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 149);
13.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasi dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6.Pemimpin adalah Kepala UPT Dinas Kesehatan.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh sumber daya manusia pada UPT Dinas Kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pengguna layanan.
9.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh UPT Dinas Kesehatan atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan dan bahan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11.Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dalam periode anggaran berkenaan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
12.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati
13.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap.
14.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan rawat inap di puskesmas kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15.Pelayanan Laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman melakukan pungutan atas kegiatan pelayanan dan Kegiatan Non Pelayanan yang diberikan oleh UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
(3)Dalam hal UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan Unit Organisasi Bersifat Khusus dikecualikan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.nama, objek tarif dan subjek tarif;
b.kebijakan tarif;
c.prinsip dan tata cara penetapan tarif;
d.mekanisme pengusulan tarif;
e.kegiatan yang dikenakan tarif;
f.komponen dan besaran tarif;
g.tata cara pemungutan tarif;
h.pencatatan tarif;
i.pemanfaatan tarif;
j.penyesuaian dan peninjauan tarif;
k.tarif layanan BLUD sementara, dan
l.pembinaan tarif

BAB II

NAMA, OBJEK TARIF DAN SUBJEK TARIF

Pasal 4

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan pada UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan BLUD

Pasal 5

Objek Tarif Layanan BLUD UPT Dinas Kesehatan adalah semua jenis kegiatan pelayanan dan non pelayanan.

Pasal 6

Subjek Tarif Layanan BLUD UPT Dinas Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan dan non pelayanan dari UPT Dinas Kesehatan.

BAB III

KEBIJAKAN TARIF

Pasal 7

(1)Biaya penyelenggaraan UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan sosial ekonomi masyarakat
(2)Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diwujudkan dalam bentuk pengenaan Tarif Layanan BLUD
(3)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan

BAB IV

PRINSIP DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 8

(1)UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD mengenakan Tarif Layanan BLUD sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan.
(2)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
(3)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
(4)Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan BLUD
(5)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
(6)Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN TARIF

Pasal 9

(1)Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
(2)Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati
(3)Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
(4)Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
(5)Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
1. a.Dinas Kesehatan; dan
2. b.Badan Keuangan dan Aset Daerah.
(6)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 10

(1)Kegiatan yang dikenakan Tarif Layanan BLUD atas jenis Pelayanan Kesehatan meliputi:
1. a.pelayanan Rawat Jalan;
2. b.pelayanan Tindakan;
3. c.pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi;
4. d.pelayanan Rawat Inap di Puskemas Perawatan (Puskesmas Rawat Inap);
5. e.pelayanan Laboratorium;
6. f.pelayanan konsultasi gizi;
7. g.pelayanan medical check up; dan
8. h.pelayanan transportasi pasien (ambulance)
(2)Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.Poliklinik Pengobatan Umum;
2. b.Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak;
3. c.Poliklinik Gigi dan Mulut; dan
4. d.Telemedicine.
(3)Pelayanan Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.Debridemen/Pengobatan dan Perawatan Luka;
2. b.Spalk / Pembidaian;
3. c.Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil;
4. d.Tindakan Medik Sedang;
5. e.Pertolongan Persalinan;
6. f.Tindakan pada Gigi dan Mulut; dan
7. g.Home Visite Pasien Pasca Oneday Care.
(4)Pelayanan Rawat Inap Di Puskesmas Perawatan (Puskesmas Rawat Inap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Paket Perawatan Umum per Hari; dan
2. b.Pemakaian Oxygen untuk Pasien.
(5)Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.Mikrobiologi;
2. b.Imunologi;
3. c.Patologi; dan
4. d.Biomolekuler.
(6)Pelayanan Konsultasi Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.Asuhan gizi rawat jalan oleh ahli gizi
2. b.Asuhan gizi rawat inap
(7)pelayanan medical check up
1. a.Pemeriksaan Calon Legislatif;
2. b.Pemeriksaan Eksekutif;
3. c.Pemeriksaan Standar;
4. d.Pemeriksaan Diklat/Kursus;
5. e.Pemeriksaan Diklat Pra Jabatan;
6. f.Pemeriksaan Izin Kerja/Usaha;
7. g.Pemeriksaan Melamar Pekerjaan;
8. h.Pemeriksaan Melamar Pekerjaan;
9. i.Pemeriksaan Narkoba;
10. j.Pemeriksaan Pengangkatan CPNS/PPPK;
11. k.Pemeriksaan Penghapusan CPNS;
12. l.Pemeriksaan Rohani;
13. m.Pemeriksaan Buta Warna; dan
14. n.Pemeriksaan Pembuatan SIM.
(8)Pelayanan transportasi pasien (ambulance)
1. a.Pelayanan transportasi pasien (ambulance) pada puskesmas;
2. b.Pelayanan transportasi jenazah; dan
3. c.Pelayanan kesehatan masyarakat.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…