DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pengalokasian, Penggunaan dan Evaluasi; 3. Penyaluran, Pelaporan dan Sanksi; 4. Pembinaan dan Pengawasan; dan 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1391);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 158);
17.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
18.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 19);
19.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 114 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 114);
20.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 6);
21.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 Nomor 51); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8.Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
16.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer umum yang diterima Kabupaten dalam APBD.
17.Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
18.Alokasi Formula adalah alokasi dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD yang dibagi berdasarkan variabel tertentu kepada setiap Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN EVALUASI

Pasal 2

(1)Penganggaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana perimbangan di luar Dana Bagi Hasil yang ditentukan penggunaanya yang diterima Kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(2)Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp91.258.752.000,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
(3)ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada setiap Desa berdasarkan azas merata dan adil.
(4)Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)berdasarkan : a Alokasi Dasar; dan b Alokasi Formula.
(5)Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD dibagi secara merata kepada setiap Desa.
(6)Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD.
(7)Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan Desa dan jumlah lembaga kemasyarakatan Desa dengan bobot:
1. a.25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
2. b.30% (tiga puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa;
3. c.15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
4. d.25% (dua puluh lima persen) untuk kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan Desa; dan
5. e.5% (lima persen) untuk jumlah lembaga kemasyarakatan Desa;

Pasal 3

(1)Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut : ADDx = ADDDx + ADDFx Keterangan : ADDx : ADD setiap Desa ADDDx : Alokasi Dasar setiap Desa ADDFx : Alokasi Formula setiap Desa
(2)Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus : ADDDx = (Pagu ADD X 60%) / Jumlah Desa Keterangan : ADDDx : Alokasi Dasar setiap Desa
(3)Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus : ADDFx = BDx X (Pagu ADD X 40%) Keterangan : ADDFx : Alokasi Formula setiap Desa BDx : Bobot Desa setiap Desa
(4)Bobot Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus : BDx = (0,25 X V1) + (0,30 X V2) + (0,15 X V3) + (0,25 X V4) + (0,5 X V5) Keterangan : BDx : Bobot Desa setiap Desa V1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa daerah Kabupaten V2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin Desa daerah Kabupaten V3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa daerah Kabupaten V4 : rasio kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan setiap Desa terhadap kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan daerah Kabupaten V5 : rasio jumlah lembaga kemasyarakatan Desa setiap Desa terhadap total jumlah lembaga kemasyarakatan Desa daerah Kabupaten
(5)Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas data perhitungan bobot Desa dari DPMD.

Pasal 4

(1)Kertas kerja perhitungan rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)ADD yang diterima setiap Desa dipergunakan untuk :
1. a.penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.operasional Pemerintah Desa;
3. c.tunjangan dan operasional BPD;
4. d.insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
5. e.mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
6. f.sebesar 6% (enam persen) dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan berbasis lingkungan hidup dan kehutanan.
(2)Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
(3)Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 6

Evaluasi penggunaan ADD dilakukan oleh Bupati melalui Camat pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

BAB III

PENYALURAN, PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 7

(1)Penyaluran ADD dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan berupa Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2025.
(2)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(3)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan jenis dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
(4)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah diterimanya Dana Perimbangan di RKUD.
(5)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
1. a.Dana Bagi Hasil di luar Dana Bagi Hasil yang ditentukan penggunaanya; dan
2. b.Dana Alokasi Umum
(6)Penyaluran ADD berdasarkan jenis dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan ketentuan :
1. a.ADD yang bersumber Dana Bagi Hasil dilakukan secara triwulanan, dengan ketentuan : 1) Triwulan I paling cepat bulan April maksimal sebesar 15% (lima belas per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil; 2) Triwulan II paling cepat bulan Juli maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil; 3) Triwulan III paling cepat bulan Oktober maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil; dan 4) Triwulan IV pada bulan Desember berdasarkan selisih antara realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil yang diterima di Kas Daerah dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
2. b.ADD yang bersumber Dana Alokasi Umum dilaksanakan secara bulanan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran ADD setiap Desa yang bersumber Dana Alokasi Umum.
(7)Realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 4), berdasarkan data realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil sampai dengan tanggal 10 Desember tahun berkenaan dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.
(8)PPKD melakukan pemotongan penyaluran ADD untuk pembayaran iuran 1% jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada setiap bulan penyaluran.
(9)Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan besaran tagihan iuran 1% jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk masing-masing Desa dari BPJS Kesehatan.

Pasal 8

(1)Kepala Desa wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan ADD.
(2)Penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BKAD selaku PPKD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPMD.
(3)Tata cara penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa.

Pasal 9

(1)Bupati melalui PPKD dapat menunda penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b dalam hal :
1. a.Kepala Desa tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
2. b.Pemerintah daerah mendapatkan sanksi penundaan penyaluran Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.
(2)Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa.
(3)Penyaluran kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Dana Perimbangan yang ditunda penyalurannya dari Pemerintah Pusat telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)DPMD melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
(2)Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
(3)Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…