DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pengalokasian; 3. Penyaluran; 4. Penggunaan; 5. Pembinaan dan Pengawasan; dan 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1391);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
15.Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 149);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 158);
17.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
18.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 114 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 114);
19.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 6);
20.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 51); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah OPD yang melaksanakan tugas pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
7.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah OPD yang melaksanakan tugas urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10.Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
17.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
19.Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

(1)DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari perkiraan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 dikecualikan untuk retribusi daerah yang disetorkan ke kas BLUD, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
(2)DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp26.585.991.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
(3)DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.DBH Pajak Daerah sebesar Rp23.710.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah; dan
2. b.DBH Retribusi Daerah sebesar Rp2.875.991.000,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
(4)DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan secara merata dan berkeadilan untuk setiap Desa berdasarkan :
1. a.Alokasi Dasar; dan
2. b.Alokasi Formula
(5)Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa.
(6)Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dari masing- masing Desa.

Pasal 3

(1)Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :
1. a.DBH Pajak Daerah DBHPx = DBHPy + DBHPz Keterangan : DBHPx : DBH Pajak Daerah setiap Desa DBHPy : Alokasi Dasar setiap Desa DBHPz : Alokasi Formula setiap Desa
2. b.DBH Retribusi Daerah DBHRx = DBHRy + DBHRz Keterangan : DBHRx : DBH Retribusi Daerah setiap Desa DBHRy : Alokasi Dasar setiap Desa DBHRz : Alokasi Formula setiap Desa
(2)Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar dengan jumlah Desa.
(3)Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :
1. a.DBH Pajak Daerah DBHPz = Px + DBHP Keterangan : DBHPz : Alokasi Formula setiap Desa Px : Rasio realisasi Pajak Daerah setiap Desa terhadap total realisasi Pajak Daerah Desa pada Kabupaten DBHP : Pagu Alokasi Formula DBH Pajak Daerah
2. b.DBH Retribusi Daerah DBHRMx = Rx + DBHP Keterangan : DBHRMx : DBH Retribusi Daerah Proporsional setiap Desa Rx : rasio realisasi Retribusi Daerah setiap Desa terhadap total realisasi Retribusi Daerah Desa pada Kabupaten DBHP : Pagu Alokasi Formula DBH Retribusi Daerah
(4)Rasio realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah masing- masing Desa dari Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 4

(1)Kertas kerja perhitungan rincian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Rincian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 5

(1)Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran berkenaan.
(2)Penyaluran Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(3)Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan :
1. a.Triwulan I paling cepat bulan April sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa;
2. b.Triwulan II paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa;
3. c.Triwulan III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa; dan
4. d.Triwulan IV pada bulan Desember berdasarkan selisih antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Desa dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
(4)Realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berdasarkan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sampai dengan tanggal 10 Desember tahun berkenaan dari Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKAD.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 6

(1)DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
(2)Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat mengenai Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025.
(3)Evaluasi penggunaan DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Camat pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
(4)Dalam hal Pemerintah Desa tidak mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Cq. PPKD dapat melakukan penundaan penyaluran DBH Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
(5)Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan atas rekomendasi penundaan penyaluran yang disampaikan oleh Kepala DPMD.
(6)Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)DPMD melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
(2)Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
(3)BAPENDA melakukan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan kegiatan penunjang pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
(4)BKAD melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan penyaluran dana transfer kepada Desa.
(5)Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 18 Februari 2025 Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd BUDI SANTOSA Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 18 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ttd RODY ISKANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2025 1 2 3 4 5 = 3 x Pagu Alokasi Formula 6 = 4 + 5 7 8 = 3 x Pagu Alokasi Formula 9 = 7 + 8 10 62.01.01 KECAMATAN KUMAI 62.01.01.2001 Sungai Cabang 0,0155 175.629.600,00 147.198.400,00 322.828.000,00 21.303.600,00 17.855.000,00 39.158.600,00 62.01.01.2002 Teluk Pulai 0,0007 175.629.600,00 6.933.000,00 182.562.600,00 21.303.600,00 841.000,00 22.144.600,00 62.01.01.2003 Sabuai 0,0096 175.629.600,00 91.195.200,00 266.824.800,00 21.303.600,00 11.061.900,00 32.365.500,00 62.01.01.2004 Keraya 0,0076 175.629.600,00 71.636.000,00 247.265.600,00 21.303.600,00 8.689.400,00 29.993.000,00 62.01.01.2005 Teluk Bogam 0,0225 175.629.600,00 213.077.000,00 388.706.600,00 21.303.600,00 25.846.000,00 47.149.600,00 62.01.01.2006 Sungai Bakau 0,0068 175.629.600,00 64.525.600,00 240.155.200,00 21.303.600,00 7.826.900,00 29.130.500,00 62.01.01.2007 Kubu 0,0149 175.629.600,00 140.928.700,00 316.558.300,00 21.303.600,00 17.094.500,00 38.398.100,00 62.01.01.2008 Sungai Kapitan 0,0220 175.629.600,00 208.440.500,00 384.070.100,00 21.303.600,00 25.283.500,00 46.587.100,00 62.01.01.2009 Batu Belaman 0,0235 175.629.600,00 222.596.300,00 398.225.900,00 21.303.600,00 27.000.600,00 48.304.200,00 62.01.01.2010 Sungai Tendang 0,0318 175.629.600,00 301.684.200,00 477.313.800,00 21.303.600,00 36.593.900,00 57.897.500,00 62.01.01.2014 Sungai Sekonyer 0,0065 175.629.600,00 61.928.200,00 237.557.800,00 21.303.600,00 7.511.800,00 28.815.400,00 62.01.01.2015 Sungai Bedaun 0,0188 175.629.600,00 178.395.900,00 354.025.500,00 21.303.600,00 21.639.200,00 42.942.800,00 62.01.01.2017 Bumi Harjo 0,0193 175.629.600,00 183.260.600,00 358.890.200,00 21.303.600,00 22.229.300,00 43.532.900,00 62.01.01.2032 Pangkalan Satu 0,0133 175.629.600,00 126.376.900,00 302.006.500,00 21.303.600,00 15.329.300,00 36.632.900,00 62.01.01.2034 Sabuai Timur 0,0078 175.629.600,00 74.294.200,00 249.923.800,00 21.303.600,00 9.011.800,00 30.315.400,00 0,2206 2.634.444.000,00 2.092.470.700,00 4.726.914.700,00 319.554.000,00 253.814.100,00 573.368.100,00 62.01.02 KECAMATAN ARUT SELATAN 62.01.02.2001 Tanjung Putri 0,0089 175.629.600,00 84.328.200,00 259.957.800,00 21.303.600,00 10.228.900,00 31.532.500,00 62.01.02.2004 Pasir Panjang 0,0303 175.629.600,00 287.098.600,00 462.728.200,00 21.303.600,00 34.824.700,00 56.128.300,00 62.01.02.2010 Rangda 0,0358 175.629.600,00 339.481.600,00 515.111.200,00 21.303.600,00 41.178.700,00 62.482.300,00 62.01.02.2011 Kenambui 0,0037 175.629.600,00 35.252.200,00 210.881.800,00 21.303.600,00 4.276.000,00 25.579.600,00 62.01.02.2012 Runtu 0,0278 175.629.600,00 263.859.100,00 439.488.700,00 21.303.600,00 32.005.800,00 53.309.400,00 62.01.02.2013 Umpang 0,0056 175.629.600,00 53.182.000,00 228.811.600,00 21.303.600,00 6.450.900,00 27.754.500,00 62.01.02.2014 Kumpai Batu Bawah 0,0062 175.629.600,00 58.607.000,00 234.236.600,00 21.303.600,00 7.108.900,00 28.412.500,00 62.01.02.2015 Kumpai Batu Atas 0,0072 175.629.600,00 68.060.600,00 243.690.200,00 21.303.600,00 8.255.700,00 29.559.300,00 62.01.02.2016 Natai Raya 0,0130 175.629.600,00 123.181.600,00 298.811.200,00 21.303.600,00 14.941.800,00 36.245.400,00 62.01.02.2017 Medang Sari 0,0300 175.629.600,00 284.221.900,00 459.851.500,00 21.303.600,00 34.475.700,00 55.779.300,00 62.01.02.2018 Natai Baru 0,0376 175.629.600,00 356.447.500,00 532.077.100,00 21.303.600,00 43.236.600,00 64.540.200,00 62.01.02.2019 Tanjung Terantang 0,0157 175.629.600,00 148.594.700,00 324.224.300,00 21.303.600,00 18.024.300,00 39.327.900,00 62.01.02.2020 Sulung 0,0053 175.629.600,00 49.852.000,00 225.481.600,00 21.303.600,00 6.047.000,00 27.350.600,00 0,2269 2.283.184.800,00 2.152.167.000,00 4.435.351.800,00 276.946.800,00 261.055.000,00 538.001.800,00 SUB TOTAL SUB TOTAL PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 NO Kecamatan / Desa KERTAS KERJA PERHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 ALOKASI DASAR ALOKASI FORMULA JUMLAH BOBOT DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PAJAK DAERAH ALOKASI DASAR ALOKASI FORMULA KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH JUMLAH 1 2 3 4 5 = 3 x Pagu Alokasi Formula 6 = 4 + 5 7 8 = 3 x Pagu Alokasi Formula 9 = 7 + 8 10 NO Kecamatan / Desa ALOKASI DASAR ALOKASI FORMULA JUMLAH BOBOT DESA PAJAK DAERAH ALOKASI DASAR ALOKASI FORMULA KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH JUMLAH 62.01.03 KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA 62.01.03.2001 Babual Baboti 0,0028 175.629.600,00 26.365.700,00 201.995.300,00 21.303.600,00 3.198.100,00 24.501.700,00 62.01.03.2002 Tempayung 0,0049 175.629.600,00 46.132.300,00 221.761.900,00 21.303.600,00 5.595.800,00 26.899.400,00 62.01.03.2003 Sakabulin 0,0059 175.629.600,00 55.523.700,00 231.153.300,00 21.303.600,00 6.735.000,00 28.038.600,00 62.01.03.2004 Kinjil 0,0038 175.629.600,00 35.880.300,00 211.509.900,00 21.303.600,00 4.352.200,00 25.655.800,00 62.01.03.2005 Dawak 0,0062 175.629.600,00 59.160.000,00 234.789.600,00 21.303.600,00 7.176.000,00 28.479.600,00 62.01.03.2006 Riam Durian 0,0231 175.629.600,00 219.054.100,00 394.683.700,00 21.303.600,00 26.571.000,00 47.874.600,00 62.01.03.2009 Lalang 0,0101 175.629.600,00 95.880.000,00 271.509.600,00 21.303.600,00 11.630.100,00 32.933.700,00 62.01.03.2010 Rungun 0,0130 175.629.600,00 123.204.900,00 298.834.500,00 21.303.600,00 14.944.600,00 36.248.200,00 62.01.03.2011 Kondang 0,0061 175.629.600,00 58.311.400,00 233.941.000,00 21.303.600,00 7.073.100,00 28.376.700,00 62.01.03.2012 Suka Jaya 0,0054 175.629.600,00 50.930.500,00 226.560.100,00 21.303.600,00 6.177.800,00 27.481.400,00 62.01.03.2013 Sukamakmur 0,0045 175.629.600,00 42.989.100,00 218.618.700,00 21.303.600,00 5.214.500,00 26.518.100,00 62.01.03.2014 Sumber Mukti 0,0054 175.629.600,00 51.324.500,00 226.954.100,00 21.303.600,00 6.225.600,00 27.529.200,00 62.01.03.2015 Palih Baru 0,0055 175.629.600,00 52.320.100,00 227.949.700,00 21.303.600,00 6.346.400,00 27.650.000,00 62.01.03.2016 Ipuh Bangun Jaya 0,0044 175.629.600,00 41.803.800,00 217.433.400,00 21.303.600,00 5.070.800,00 26.374.400,00 62.01.03.2017 Sagu Suka Mulya 0,0040 175.629.600,00 38.305.200,00 213.934.800,00 21.303.600,00 4.646.400,00 25.950.000,00 0,1051 2.634.444.000,00 997.185.600,00 3.631.629.600,00 319.554.000,00 120.957.400,00 440.511.400,00 62.01.04 KECAMATAN ARUT UTARA 62.01.04.2001 Nanga Mua 0,0041 175.629.600,00 38.559.800,00 214.189.400,00 21.303.600,00 4.677.200,00 25.980.800,00 62.01.04.2003 Sukarami 0,0038 175.629.600,00 35.786.500,00 211.416.100,00 21.303.600,00 4.340.900,00 25.644.500,00 62.01.04.2004 Gandis 0,0534 175.629.600,00 506.122.700,00 681.752.300,00 21.303.600,00 61.392.000,00 82.695.600,00 62.01.04.2005 Kerabu 0,0038 175.629.600,00 35.786.500,00 211.416.100,00 21.303.600,00 4.340.900,00 25.644.500,00 62.01.04.2006 Sambi 0,0029 175.629.600,00 27.936.200,00 203.565.800,00 21.303.600,00 3.388.600,00 24.692.200,00 62.01.04.2007 Penyombaan 0,0753 175.629.600,00 714.382.100,00 890.011.700,00 21.303.600,00 86.653.600,00 107.957.200,00 62.01.04.2008 Pandau 0,0036 175.629.600,00 33.723.600,00 209.353.200,00 21.303.600,00 4.090.600,00 25.394.200,00 62.01.04.2009 Riam 0,0035 175.629.600,00 32.876.300,00 208.505.900,00 21.303.600,00 3.987.900,00 25.291.500,00 62.01.04.2010 Panahan 0,0035 175.629.600,00 32.892.400,00 208.522.000,00 21.303.600,00 3.989.800,00 25.293.400,00 62.01.04.2011 Sungai Dau 0,0000 175.629.600,00 2.200,00 175.631.800,00 21.303.600,00 2.600,00 21.306.200,00 0,1537 1.756.296.000,00 1.458.068.300,00 3.214.364.300,00 213.036.000,00 176.864.100,00 389.900.100,00 62.01.05 KECAMATAN PANGKALAN LADA 62.01.05.2001 Pangkalan Tiga 0,0040 175.629.600,00 38.394.200,00 214.023.800,00 21.303.600,00 4.657.200,00 25.960.800,00 62.01.05.2002 Pandu Sanjaya 0,0404 175.629.600,00 382.836.500,00 558.466.100,00 21.303.600,00 46.437.600,00 67.741.200,00 62.01.05.2003 Lada Mandala Jaya 0,0045 175.629.600,00 42.690.700,00 218.320.300,00 21.303.600,00 5.178.300,00 26.481.900,00 62.01.05.2004 Makarti Jaya 0,0047 175.629.600,00 44.964.500,00 220.594.100,00 21.303.600,00 5.454.100,00 26.757.700,00 62.01.05.2005 Sumber Agung 0,0034 175.629.600,00 32.568.800,00 208.198.400,00 21.303.600,00 3.950.600,00 25.254.200,00 62.01.05.2006 Purbasari 0,0054 175.629.600,00 51.457.100,00 227.086.700,00 21.303.600,00 6.241.700,00 27.545.300,00 62.01.05.2007 Sungai Rangit Jaya 0,0060 175.629.600,00 56.911.200,00 232.540.800,00 21.303.600,00 6.903.200,00 28.206.800,00 62.01.05.2008 Pangkalan Dewa 0,0037 175.629.600,00 35.458.200,00 211.087.800,00 21.303.600,00 4.301.000,00 25.604.600,00 62.01.05.2009 Kadipi Atas 0,0171 175.629.600,00 161.896.700,00 337.526.300,00 21.303.600,00 19.637.800,00 40.941.400,00 62.01.05.2010 Sungai Melawen 0,0097 175.629.600,00 91.610.300,00 267.239.900,00 21.303.600,00 11.112.200,00 32.415.800,00 62.01.05.2011 Pangkalan Durin 0,0097 175.629.600,00 92.415.700,00 268.045.300,00 21.303.600,00 11.209.900,00 32.513.500,00 0,1087 1.931.925.600,00 1.031.203.900,00 2.963.129.500,00 234.339.600,00 125.083.600,00 359.423.200,00 62.01.06 KECAMATAN PANGKALAN BANTENG 62.01.06.2001 Pangkalan Banteng 0,0035 175.629.600,00 33.568.000,00 209.197.600,00 21.303.600,00 4.071.800,00 25.375.400,00 62.01.06.2002 Mulya Jadi 0,0026 175.629.600,00 24.710.600,00 200.340.200,00 21.303.600,00 2.997.400,00 24.301.000,00 62.01.06.2003 Karang Mulya 0,0138 175.629.600,00 130.698.400,00 306.328.000,00 21.303.600,00 15.853.500,00 37.157.100,00 62.01.06.2004 Kebun Agung 0,0042 175.629.600,00 40.020.100,00 215.649.700,00 21.303.600,00 4.854.400,00 26.158.000,00 62.01.06.2005 Sidomulyo 0,0139 175.629.600,00 131.966.000,00 307.595.600,00 21.303.600,00 16.007.300,00 37.310.900,00 62.01.06.2006 Marga Mulya 0,0186 175.629.600,00 176.659.300,00 352.288.900,00 21.303.600,00 21.428.500,00 42.732.100,00 SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL 1 2 3 4 5 = 3 x Pagu Alokasi Formula 6 = 4 + 5 7 8 = 3 x Pagu Alokasi Formula 9 = 7 + 8 10 NO Kecamatan / Desa ALOKASI DASAR ALOKASI FORMULA JUMLAH BOBOT DESA PAJAK DAERAH ALOKASI DASAR ALOKASI FORMULA KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH JUMLAH 62.01.06.2007 Amin Jaya 0,0054 175.629.600,00 51.463.800,00 227.093.400,00 21.303.600,00 6.242.500,00 27.546.100,00 62.01.06.2008 Arga Mulya 0,0224 175.629.600,00 212.422.200,00 388.051.800,00 21.303.600,00 25.766.500,00 47.070.100,00 62.01.06.2009 Natai Kerbau 0,0242 175.629.600,00 229.378.500,00 405.008.100,00 21.303.600,00 27.823.300,00 49.126.900,00 62.01.06.2010 Simpang Berambai 0,0080 175.629.600,00 75.612.000,00 251.241.600,00 21.303.600,00 9.171.600,00 30.475.200,00 62.01.06.2011 Sungai Hijau 0,0144 175.629.600,00 136.729.300,00 312.358.900,00 21.303.600,00 16.585.100,00 37.888.700,00 62.01.06.2012 Sungai Pakit 0,0057 175.629.600,00 54.499.000,00 230.128.600,00 21.303.600,00 6.610.700,00 27.914.300,00 62.01.06.2013 Berambai Makmur 0,0036 175.629.600,00 34.290.400,00 209.920.000,00 21.303.600,00 4.159.400,00 25.463.000,00 62.01.06.2014 Karang Sari 0,0196 175.629.600,00 185.981.700,00 361.611.300,00 21.303.600,00 22.559.300,00 43.862.900,00 62.01.06.2015 Sungai Pulau 0,0085 175.629.600,00 80.898.800,00 256.528.400,00 21.303.600,00 9.812.900,00 31.116.500,00 62.01.06.2016 Sungai Bengkuang 0,0133 175.629.600,00 125.821.100,00 301.450.700,00 21.303.600,00 15.261.900,00 36.565.500,00 62.01.06.2017 Sungai Kuning 0,0030 175.629.600,00 28.187.700,00 203.817.300,00 21.303.600,00 3.419.100,00 24.722.700,00 Sub Total 0,1848 2.985.703.200,00 1.752.906.900,00 4.738.610.100,00 362.161.200,00 212.625.200,00 574.786.400,00 TOTAL 1,00000 14.225.997.600,00 9.484.002.400,00 23.710.000.000,00 1.725.591.600,00 1.150.399.400,00 2.875.991.000,00 23.710.000.000,00 2.875.991.000,00 14.226.000.000,00 1.725.594.600,00 175.629.629,63 21.303.637,04 175.629.600,00 21.303.600,00 9.484.000.000,00 1.150.396.400,00 Salinan sesuai dengan aslinya URAIAN DBH PAJAK DAERAH KETERANGAN Perbedaan dengan rincian perhitungan dikareanakan hasil pembulatan Bagi Hasil Merata Per Desa Pembulatan Pagu Bagi Hasil Proporsional (PAGU x 40%) PAGU Pagu Bagi Hasil Merata (PAGU x 60%) Bagi Hasil Merata Per Desa (Bagi Hasil Merata/Jumlah Desa) BUDI SANTOSA Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd DBH RETRIBUSI DAERAH Perbedaan dengan rincian perhitungan dikareanakan hasil pembulatan LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2025 1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 62.01.01 KECAMATAN KUMAI 62.01.01.2001 Sungai Cabang 322.828.000,00 39.158.600,00 361.986.600,00 62.01.01.2002 Teluk Pulai 182.562.600,00 22.144.600,00 204.707.200,00 62.01.01.2003 Sabuai 266.824.800,00 32.365.500,00 299.190.300,00 62.01.01.2004 Keraya 247.265.600,00 29.993.000,00 277.258.600,00 62.01.01.2005 Teluk Bogam 388.706.600,00 47.149.600,00 435.856.200,00 62.01.01.2006 Sungai Bakau 240.155.200,00 29.130.500,00 269.285.700,00 62.01.01.2007 Kubu 316.558.300,00 38.398.100,00 354.956.400,00 62.01.01.2008 Sungai Kapitan 384.070.100,00 46.587.100,00 430.657.200,00 62.01.01.2009 Batu Belaman 398.225.900,00 48.304.200,00 446.530.100,00 62.01.01.2010 Sungai Tendang 477.313.800,00 57.897.500,00 535.211.300,00 62.01.01.2014 Sungai Sekonyer 237.557.800,00 28.815.400,00 266.373.200,00 62.01.01.2015 Sungai Bedaun 354.025.500,00 42.942.800,00 396.968.300,00 62.01.01.2017 Bumi Harjo 358.890.200,00 43.532.900,00 402.423.100,00 62.01.01.2032 Pangkalan Satu 302.006.500,00 36.632.900,00 338.639.400,00 62.01.01.2034 Sabuai Timur 249.923.800,00 30.315.400,00 280.239.200,00 4.726.914.700,00 573.368.100,00 5.300.282.800,00 62.01.02 KECAMATAN ARUT SELATAN 62.01.02.2001 Tanjung Putri 259.957.800,00 31.532.500,00 291.490.300,00 62.01.02.2004 Pasir Panjang 462.728.200,00 56.128.300,00 518.856.500,00 62.01.02.2010 Rangda 515.111.200,00 62.482.300,00 577.593.500,00 62.01.02.2011 Kenambui 210.881.800,00 25.579.600,00 236.461.400,00 62.01.02.2012 Runtu 439.488.700,00 53.309.400,00 492.798.100,00 62.01.02.2013 Umpang 228.811.600,00 27.754.500,00 256.566.100,00 62.01.02.2014 Kumpai Batu Bawah 234.236.600,00 28.412.500,00 262.649.100,00 62.01.02.2015 Kumpai Batu Atas 243.690.200,00 29.559.300,00 273.249.500,00 62.01.02.2016 Natai Raya 298.811.200,00 36.245.400,00 335.056.600,00 62.01.02.2017 Medang Sari 459.851.500,00 55.779.300,00 515.630.800,00 62.01.02.2018 Natai Baru 532.077.100,00 64.540.200,00 596.617.300,00 62.01.02.2019 Tanjung Terantang 324.224.300,00 39.327.900,00 363.552.200,00 62.01.02.2020 Sulung 225.481.600,00 27.350.600,00 252.832.200,00 4.435.351.800,00 538.001.800,00 4.973.353.600,00 62.01.03 KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA 62.01.03.2001 Babual Baboti 201.995.300,00 24.501.700,00 226.497.000,00 62.01.03.2002 Tempayung 221.761.900,00 26.899.400,00 248.661.300,00 62.01.03.2003 Sakabulin 231.153.300,00 28.038.600,00 259.191.900,00 62.01.03.2004 Kinjil 211.509.900,00 25.655.800,00 237.165.700,00 62.01.03.2005 Dawak 234.789.600,00 28.479.600,00 263.269.200,00 62.01.03.2006 Riam Durian 394.683.700,00 47.874.600,00 442.558.300,00 62.01.03.2009 Lalang 271.509.600,00 32.933.700,00 304.443.300,00 62.01.03.2010 Rungun 298.834.500,00 36.248.200,00 335.082.700,00 62.01.03.2011 Kondang 233.941.000,00 28.376.700,00 262.317.700,00 62.01.03.2012 Suka Jaya 226.560.100,00 27.481.400,00 254.041.500,00 62.01.03.2013 Sukamakmur 218.618.700,00 26.518.100,00 245.136.800,00 62.01.03.2014 Sumber Mukti 226.954.100,00 27.529.200,00 254.483.300,00 62.01.03.2015 Palih Baru 227.949.700,00 27.650.000,00 255.599.700,00 62.01.03.2016 Ipuh Bangun Jaya 217.433.400,00 26.374.400,00 243.807.800,00 62.01.03.2017 Sagu Suka Mulya 213.934.800,00 25.950.000,00 239.884.800,00 3.631.629.600,00 440.511.400,00 4.072.141.000,00 62.01.04 KECAMATAN ARUT UTARA 62.01.04.2001 Nanga Mua 214.189.400,00 25.980.800,00 240.170.200,00 62.01.04.2003 Sukarami 211.416.100,00 25.644.500,00 237.060.600,00 62.01.04.2004 Gandis 681.752.300,00 82.695.600,00 764.447.900,00 62.01.04.2005 Kerabu 211.416.100,00 25.644.500,00 237.060.600,00 62.01.04.2006 Sambi 203.565.800,00 24.692.200,00 228.258.000,00 62.01.04.2007 Penyombaan 890.011.700,00 107.957.200,00 997.968.900,00 62.01.04.2008 Pandau 209.353.200,00 25.394.200,00 234.747.400,00 62.01.04.2009 Riam 208.505.900,00 25.291.500,00 233.797.400,00 62.01.04.2010 Panahan 208.522.000,00 25.293.400,00 233.815.400,00 62.01.04.2011 Sungai Dau 175.631.800,00 21.306.200,00 196.938.000,00 3.214.364.300,00 389.900.100,00 3.604.264.400,00 62.01.05 KECAMATAN PANGKALAN LADA 62.01.05.2001 Pangkalan Tiga 214.023.800,00 25.960.800,00 239.984.600,00 62.01.05.2002 Pandu Sanjaya 558.466.100,00 67.741.200,00 626.207.300,00 62.01.05.2003 Lada Mandala Jaya 218.320.300,00 26.481.900,00 244.802.200,00 62.01.05.2004 Makarti Jaya 220.594.100,00 26.757.700,00 247.351.800,00 62.01.05.2005 Sumber Agung 208.198.400,00 25.254.200,00 233.452.600,00 62.01.05.2006 Purbasari 227.086.700,00 27.545.300,00 254.632.000,00 62.01.05.2007 Sungai Rangit Jaya 232.540.800,00 28.206.800,00 260.747.600,00 62.01.05.2008 Pangkalan Dewa 211.087.800,00 25.604.600,00 236.692.400,00 62.01.05.2009 Kadipi Atas 337.526.300,00 40.941.400,00 378.467.700,00 KODE NAMA KECAMATAN / DESA RINCIAN ALOKASI DBH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA SE-KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025 DBH PAJAK DAERAH DBH RETRIBUSI DAERAH JUMLAH KETERANGAN SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025 1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 KODE NAMA KECAMATAN / DESA DBH PAJAK DAERAH DBH RETRIBUSI DAERAH JUMLAH KETERANGAN 62.01.05.2010 Sungai Melawen 267.239.900,00 32.415.800,00 299.655.700,00 62.01.05.2011 Pangkalan Durin 268.045.300,00 32.513.500,00 300.558.800,00 2.963.129.500,00 359.423.200,00 3.322.552.700,00 62.01.06 KECAMATAN PANGKALAN BANTENG 62.01.06.2001 Pangkalan Banteng 209.197.600,00 25.375.400,00 234.573.000,00 62.01.06.2002 Mulya Jadi 200.340.200,00 24.301.000,00 224.641.200,00 62.01.06.2003 Karang Mulya 306.328.000,00 37.157.100,00 343.485.100,00 62.01.06.2004 Kebun Agung 215.649.700,00 26.158.000,00 241.807.700,00 62.01.06.2005 Sidomulyo 307.595.600,00 37.310.900,00 344.906.500,00 62.01.06.2006 Marga Mulya 352.288.900,00 42.732.100,00 395.021.000,00 62.01.06.2007 Amin Jaya 227.093.400,00 27.546.100,00 254.639.500,00 62.01.06.2008 Arga Mulya 388.051.800,00 47.070.100,00 435.121.900,00 62.01.06.2009 Natai Kerbau 405.008.100,00 49.126.900,00 454.135.000,00 62.01.06.2010 Simpang Berambai 251.241.600,00 30.475.200,00 281.716.800,00 62.01.06.2011 Sungai Hijau 312.358.900,00 37.888.700,00 350.247.600,00 62.01.06.2012 Sungai Pakit 230.128.600,00 27.914.300,00 258.042.900,00 62.01.06.2013 Berambai Makmur 209.920.000,00 25.463.000,00 235.383.000,00 62.01.06.2014 Karang Sari 361.611.300,00 43.862.900,00 405.474.200,00 62.01.06.2015 Sungai Pulau 256.528.400,00 31.116.500,00 287.644.900,00 62.01.06.2016 Sungai Bengkuang 301.450.700,00 36.565.500,00 338.016.200,00 62.01.06.2017 Sungai Kuning 203.817.300,00 24.722.700,00 228.540.000,00 4.738.610.100,00 574.786.400,00 5.313.396.500,00 Salinan sesuai dengan aslinya SUB TOTAL SUB TOTAL 23.710.000.000,00 2.875.991.000,00 26.585.991.000,00TOTAL BUDI SANTOSA Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…