DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 4, Pasal 10A, Pasal 31, Lampiran I dan Lampiran IV. Menyisipkan 1 (satu) Pasal diantara Pasal 6 dan Pasal 7 yakni Pasal 6A dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Perpanjangan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2Ol7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273)
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
15.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
16.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8, Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
20.Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 1) sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
(2)Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan capaian kinerja, yang meliputi :
1. a.capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan selama jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 40% dari besaran prestasi kerja.
2. b.capaian kinerja atas perjanjian kinerja yang dinilai/diukur setiap bulan atau triwulan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 60% dari besaran prestasi kerja;
(3)Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari besaran basic TPP dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut : TPP Prestasi Kerja = 72% x basic TPP x persentase kinerja.

2.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1)PPPK Petugas Pemadam Kebakaran yang bertugas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan PPPK Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c.
(2)Besaran alokasi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP ASN.
(3)Pembayaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Pembayaran dilakukan setiap bulan;
2. b.Pembayaran didasarkan pada jumlah kehadiran pada hari kerja yang dibuktikan dengan pengisian daftar hadir;
3. c.TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara langsung (LS);
4. d.Penerimaan 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan pembulatan kebawah dengan satuan ratusan rupiah.
(4)Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut : Penerimaan satu bulan = 20% x basic TPP x Persentase Kehadiran

3.Ketentuan Pasal 10A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan Pegawai yang memenuhi kriteria kelangkaan profesi dan/atau kondisi kerja, terdiri dari:

a.Pegawai ASN Dokter Spesialis;
b.Pegawai ASN Dokter Umum;
c.Pegawai ASN Dokter Gigi;
d.Pegawai ASN Programmer pengembangan aplikasi khusus pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
e.PPPK Petugas Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
f.PPPK Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja.
1. 4.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1)TPP tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada PNS yang bertugas di lingkungan Kecamatan Arut Utara sebesar 7,5% dari TPP Basic.
(2)TPP kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada :
1. a.PNS pada Inspektorat sebesar 7,5% dari TPP Basic;
2. b.PNS pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebesar 7,5% dari TPP Basic.;
3. c.PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran dengan besaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
4. d.PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar 7,5% dari TPP Basic kecuali Bendahara Pengeluaran Pembantu di Puskesmas;
5. e.ASN yang diberi tugas tambahan sebagai Pengurus Barang sebesar 7,5% dari TPP Basic kecuali Pengurus Barang Pengguna di Puskesmas;
6. f.PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Pengelola Data Gaji se-Kabupaten Kotawaringin Barat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 15% dari TPP Basic;
7. g.PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebesar 7,5%.
(3)TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditanggung oleh pemerintah daerah kecuali TPP kelangkaan profesi ASN Programmer pengembangan aplikasi khusus pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Kesehatan dan RSUD Imanuddin Pangkalan Bun, TPP objektif lainnya, TPP Gaji Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya.

5.Mengubah lampiran I dan lampiran IV sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 3 Maret 2025 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd. NURHIDAYAH Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 3 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, ttd. RODY ISKANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT BASIC TPP ASN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd. NURHIDAYAH Salinan sesuai dengan aslinya Kelas Jabatan Basic TPP ASN (Rp.) 1 834.032,43 2 1.054.455.29 3 1.274.878,14 4 1.542.960,00 5 2.603.372,66 6 3.121.664,24 7 3.592.296,82 8 4.074.302,58 9 5.069.184,12 10 5.827.395,42 11 6.699.338,42 12 8.665.272,00 13 10.837.005,80 14 12.074.514,95 15 15.860.697,24 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. A. TPP TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN BEBAN KERJA No Nama Jabatan Cluster I Cluster II Cluster III 1 Pengawas 1.800.000,00 2.100.000,00 2.200.000,00 2 Penilik 1.500.000,00 1.875.000,00 2.000.000,00 3 Kepala Sekolah 1.650.000,00 1.875.000,00 2.000.000,00 4 Guru/Pamong Belajar Madya 1.450.000,00 1.600.000,00 1.700.000,00 5 Guru/Pamong Belajar Pertama/Muda 1.350.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 6 Tata Usaha 1.350.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 7 Penjaga Sekolah 1.150.000,00 1.225.000,00 1.300.000,00 Catatan :
1.Cluster 1 : Kecamatan Arut Selatan (kecuali selain cluster 2), Kecamatan Kumai (kecuali cluster 3), Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Lada, dan Kecamatan Pangkalan Banteng
2.Cluster 2 : Desa Umpang, Rangda, Sulung, dan Kenambui
3.Cluster 3 : Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kecamatan Arut Utara, Desa Sungai Cabang dan Desa Teluk Pulai. B. TPP PROGRAMMER BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI No Nama Jabatan Besaran Tambahan Penghasilan 1 Programmer 3.000.000,00 C. TPP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS
1.TPP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL NO JABATAN KRITERIA TEMPAT TUGAS (JFT/JFU) CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 1 Dokter Madya 1.452.000 1.540.000 1.804.000 4.744.000 2 Dokter Muda 1.364.000 1.452.000 1.716.000 4.656.000 3 Dokter Pertama 1.364.000 1.452.000 1.716.000 4.656.000 4 Dokter Gigi Madya 1.452.000 1.540.000 1.804.000 4.744.000 5 Dokter Gigi Muda 1.364.000 1.452.000 1.716.000 4.656.000 6 Dokter Gigi Pratama 1.364.000 1.452.000 1.716.000 4.656.000 7 Apoteker Madya 1.452.000 1.540.000 1.804.000 2.244.000 8 Apoteker Muda 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 9 Apoteker Pertama 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 10 Asisten Apteker Penyelia 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 11 Asisiten Apoteker Pelaksana Lanjutan 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 12 Asisten Apoteker Pelaksana 1.364.000 1.320.000 1.584.000 2.024.000 13 Perawat Madya 1.232.000 1.540.000 1.804.000 2.156.000 14 Perawat Muda 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 15 Perawat Pertama 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 16 Perawat Penyelia 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 17 Perawat Pelaksana Lanjutan 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 18 Perawat Pelaksana 1.232.000 1.320.000 1.584.000 2.024.000 19 Bidan Madya 1.452.000 1.540.000 1.804.000 2.244.000 20 Bidan Muda 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 21 Bidan Pertama 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 22 Bidan Penyelia 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 23 Bidan Pelaksana Lanjutan 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 24 Bidan Pelaksana 1.232.000 1.320.000 1.584.000 2.024.000 25 Pranata Laboratorium Kesehatan Madya 1.452.000 1.540.000 1.804.000 2.244.000 26 Pranata Laboratorium Kesehatan Muda 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 27 Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 28 Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 29 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 30 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 1.232.000 1.320.000 1.584.000 2.024.000 31 Sanitarian Madya 1.452.000 1.540.000 1.716.000 2.244.000 32 Sanitarian Muda 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 33 Sanitarian Pertama 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 34 Sanitarian Penyelia 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 35 Sanitarian Pelaksana Lanjutan 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 36 Sanitarian Pelaksana 1.232.000 1.320.000 1.584.000 2.024.000 37 Sanitarian Madya 1.452.000 1.540.000 1.804.000 2.244.000 38 Sanitarian Muda 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 39 Sanitarian Pertama 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 40 Sanitarian Penyelia 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 41 Nutrisionis Pelaksana Lanjutan 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 42 Nutrisionis Pelaksana 1.232.000 1.320.000 1.584.000 2.024.000 43 Perekam Medis Penyelia 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 44 Perekam Medis Pelaksana Lanjutan 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 45 Perekam Medis Terampil 1.232.000 1.320.000 1.584.000 2.024.000 46 Terapis gigi dan mulut Penyelia 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 47 Terapis gigi dan mulut Pelaksana Lanjutan 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 48 Terapis gigi dan mulut Terampil 1.232.000 1.320.000 1.584.000 2.024.000 49 Penyuluh Kesehatan Ahli Madya (Promkes dan Ilmu Perilaku, Kesehatan dan Keselamatan kerja, Administrator Kesehatan) 1.452.000 1.540.000 1.804.000 2.224.000 50 Penyuluh Kesehatan Ahli Muda (Promkes dan Ilmu Perilaku, Kesehatan dan Keselamatan kerja, Administrator Kesehatan) 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 51 Penyuluh Kesehatan Ahli Pertama (Promkes dan Ilmu Perilaku, Kesehatan dan Keselamatan kerja, Administrator Kesehatan) 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2,156.000 52 Epidemiolog Ahli Madya 1.452.000 1.540.000 1.804.000 2.224.000 53 Epidemiolog Ahli Muda 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 54 Epidemiolog Ahli Pertama 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000
2.TPP JABATAN PELAKSANA B JABATAN FUNGSIONAL NO JABATAN KRITERIA TEMPAT TUGAS (JFT/JFU) CLUSTER 1 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4 1 Penata Kelola Layanan Kesehatan, Penelaah Teknis Kebijakan, Penata Layanan Operasional 1.364.000 1.452.000 1.716.000 2.156.000 2 Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Layanan Kesehatan, Pengelola Layanan Operasional, Pengadministrasi Perkantoran, Operator Layanan Kesehatan, Operator Layanan Operasional. 1.232.000 1.320.000 1.584.000 2.024.000 Catatan :
1.Cluster 1 : Puskesmas Arut Selatan, Madurejo, Mendawai dan Natai Palingkau
2.Cluster 2 : Puskesmas Kumpai Batu Atas, Pangkalan Lada, Pandu Senjaya, Sungai Rangit, Riam Durian, Kotawaringin Lama, Semanggang, Kumai, Karang Mulya Dan Rumah Sakit Kutaringin
3.Cluster 3 : Puskesmas Teluk Bogam, Runtu, Ipuh Bangun Jaya, Arut Utara.
4.Cluster 4 : Puskesmas Sambi D. TPP TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
1.TPP TENAGA KESEHATAN YANG MENDAPATKAN TUGAS TAMBAHAN MANAJERIAL DI PUSKESMAS NO JABATAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) 1 Kepala Puskesmas 1.200.000 2 Penanggung Jawab Cluster 1 440.000 3 Penanggung Jawab Cluster 2,3,4, Lintas Cluster 330.000 4 Bendahara Pembantu (Penerimaan, Pengeluaran, JKN/BLUD, dan Pengurus Barang Pembantu) 200.000 Keterangan: Cluster 1 : Manajemen (Ketatausahaan ; Manajemen Sumber Daya ; Manajemen Puskesmas ; Manajemen Mutu dan Keselamatan ; Manajemen Jejaring Puskesmas ; Sistem Informasi Puskesmas dan Dashboard PWS) Cluster 2: Ibu dan Anak (Ibu hamil, bersalin, Ibu Nifas ; Balita dan Anak Usia Prasekolah; Anak Usia Sekolah dan Remaja) Cluster 3 : Usia Dewasa dan Lansia (Usia Dewasa ; Lanjut Usia) Cluster 4 : Penanggulangan Penyakit Menular (Kesehatan Lingkungan ; Surveilans) Lintas Cluster (Kegawatdaruratan; Laboratorium; Kefarmasian)
2.TPP TENAGA KESEHATAN YANG MENDAPATKAN TUGAS TAMBAHAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PETUGAS JAGA RAWAT INAP NO JABATAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) 1 Medis 600.000 2 Paramedis 350.000 3 Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga administrasi 200.000 E. TPP PNS YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN BERDASARKAN KONDISI KERJA No. Nilai Pagu Yang di Kelola Kelas Jabatan 5 Kelas Jabatan 6 Kelas Jabatan 7
1.Nilai pagu dana s.d. Rp10 miliar 25% x Basic TPP 10% x Basic TPP 10% x Basic TPP
2.Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar 30% x Basic TPP 15% x Basic TPP 15% x Basic TPP
3.Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp100 miliar 35% x Basic TPP 20% x Basic TPP 20% x Basic TPP
4.Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar 40% x Basic TPP 25% x Basic TPP 25% x Basic TPP BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, ttd. NURHIDAYAH Salinan sesuai dengan aslinya

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…