DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pemanfaatan Pendapatan Jasa Pelayanan; 3. Hak dan Kewajiban; 4. Mekanisme Penilaian dan Pembayaran; 5. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan; 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Samuda dan Rumali Sakit Umum Daerah Parenggean; a. b. c. d. Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran- Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 1. 2.

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMUDA DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARENGGEAN. Menetapkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan kabupaten Kotawaringin Timur.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Samuda dan RSUD Parenggean.
8.Badan Layanan Umum Daerah RSUD Samuda dan RSUD Parenggean yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah RSUD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
9.Pejabat pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat Teknis BLUD.
10.Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang merupakan kaiyawan tetap. ll.Pegawai adalah seluruh pegawai yang bekerja di BLUD RSUD, baik Aparatur Sipil Negara maupun non Aparatur Sipil Negara.
12.Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka obeservasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan/atau pelayanan lainnya serta pelayanan laboratorium kesehatan.
13.Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu di bayar kembali.
14.Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Dana Kapitasi JKN adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, dan pelayanan kesehatan.
16.Tim Penilai Jasa Pelayanan Kesehatan adalah Tim yang dibentuk dan diketahui oleh direktur BLUD RSUD Samuda dan RSUD Parenggean untuk melakukan verifikasi dan penilaian skor individu sebagai dasar perhitungan besaran jasa pelayanan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembagian Jasa Pelayanan bagi Pegawai yang diperoleh dari pendapatan BLUD RSUD.

Pasal 3

Tujuan penetapan pembagian Jasa Pelayanan kesehatan ini, adalah :

a.meningkatkan motivasi, disiplin kerja dan profesionalisme dalam Pelayanan Kesehatan sesuai tanggung jawab dan tugas pokok di RSUD;
b.memberikan perlindungan dan aspek keadilan serta mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan RSUD;
c.meningkatkan kinerja dan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh pelaksana pelayanan di RSUD; dan
d.meningkatkan kesejahteraan Pegawai.

BAB II

PEMANFAATAN PENDAPATAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

Jasa Pelayanan bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diperoleh dari pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari:

a.Jasa Pelayanan kesehatan, terdiri dari: 1.Jasa Pelayanan Dana Kapitasi JKN; 2.Jasa Pelayanan klaim non kapitasi JKN; dan 3.Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum
b.hasil keija sama dengan pihak lainnya; dan
c.lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat baik pasien jaminan kesehatan maupun pasien umum.
(2)Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.
(3)Pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, antara lain:
1. a.hasil penjualan kekayaan BLUD RSUD yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan kekayaan BLUD;
3. c.jasa giro;
4. d.pendapatan bunga;
5. e.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
6. f.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RSUD.

Pasal 6

(1)Penetapan besaran Jasa Pelayanan RSUD sebagai berikut:
1. a.Jasa Pelayanan Dana Kapitasi JKN terdiri dari:
  1. 1.jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  2. 2.jasa layanan sebesar 60% (enam puluh persen).
2. b.Jasa Pelayanan klaim non kapitasi JKN terdiri dari:
  1. 1.jasa sarana sebesar 56% (lima puluh enam persen);
  2. 2.jasa layanan sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen); dan
  3. 3.jasa pengelola sebesar 1,5 %(satu koma lima persen).
3. c.Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum terdiri dari:
  1. 1.jasa sarana sebesar 56 % (lima puluh enam persen); dan
  2. 2.jasa layanan sebesar 44 % (empat puluh empat persen).
4. d.Jasa Pelayanan hasil kerja sama dengan pihak lainnya terdiri dari:
  1. 1.jasa sarana sebesar 56 % (lima puluh enam persen); dan
  2. 2.jasa layanan sebesar 44 % (empat puluh empat persen).
(2)Proporsi pembagian jasa layanan sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 sebagai berikut:
1. a.pejabat struktural RSUD sebesar 11 % (sebelas persen) dengan rincian:
  1. 1.direktur sebesar 5% (lima persen);
  2. 2.kepala subbagian tata usaha sebesar 2%(dua persen);
  3. 3.kepala seksi medik dan keperawatan sebesar 2% (dua persen); dan
  4. 4.Kepala seksi penunjang sebesar 2%(dua persen); b.keperluan lain-lain rumah sakit sebesar 2%(dua persen);
2. c.tim pembina Dinas Kesehatan sebesar 2% (dua persen); dan d.jasa layanan sebesar 85 %(delapan puluh lima persen).
(3)Proporsi pembagian jasa layanan sebesar 44 % (Empat puluh empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 sebagai berikut:
1. a.pejabat struktural RSUD sebesar 11 % (sebelas persen) dengan rincian:
  1. 1.direktur sebesar 5% (lima persen);
  2. 2.kepala subbagian tata usaha sebesar 2%(dua persen);
  3. 3.kepala seksi medik dan keperawatan sebesar 2% (dua persen); dan
  4. 4.kepala seksi penunjang sebesar 2%(dua persen).
2. b.keperluan lain-lain rumah sakit sebesar 2%(dua persen);
3. c.tim pembina Dinas Kesehatan sebesar 2% (dua persen); dan d.jasa layanan sebesar 85 % (delapan puluh lima persen).

Pasal 7

(1)Pemanfaatan besaran Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terbagi atas: a.jasa rawat inap; b.jasa pelayanan tindakan medik dan terapi medik; c.jasa layanan unit gawat darurat; d.jasa rawat jalan; e.jasa tarif laboratorium;
1. f.jasa tindakan obstetri (ante natal care,post natal care, dll); g.jasa persalinan; h.jasa rujukan ambulan;
2. i.jasa layanan konseling gizi;
3. j.jasa layanan radiologi; k.jasa layanan kefarmasian; dan
  1. 1.jasa layanan lainnya.
(2)Penentuan pengalokasian pemanfaatan Jasa Pelayanan yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 8

(1)Jasa layanan dari Jasa Pelayanan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dibayarkan kepada seluruh Pegawai dengan penetapan besaran paling banyak sebesar 60 %(enam puluh persen) berdasarkan nilai skor individu.
(2)Pembagian Jasa Layanan dari Jasa Pelayanan klaim non kapitasi JKN sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dibayarkan kepada Pegawai sebagai berikut: a.jasa layanan sebesar 65 %(enam puluh lima persen) yang dibayarkan kepada Pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung; b.jasa layanan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) yang diberikan kepada seluruh Pegawai berdasarkan nilai skor individu; dan
1. c.rincian pembagian jasa layanan yang dibayarkan kepada Pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Pembagian jasa layanan dari Jasa Pelayanan kesehatan pasien umum sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dibayarkan kepada Pegawai sebagai berikut: a.jasa layanan sebesar 65 %(enam puluh lima persen) yang dibayarkan kepada Pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung; b.jasa layanan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) diberikan kepada Pegawai dengan rincian:

1.sebesar 25 % (dua puluh lima persen) diberikan kepada Pejabat BLUD, tim Manajemen dan penanggung jawab layanan maupun program yang diatur dengan Peraturan Direktur; dan
2.sebesar 10 % (sepuluh persen) diberikan kepada seluruh Pegawai berdasarkan nilai skor individu.

c.rincian pembagian jasa layanan yang dibayarkan kepada Pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pembagian jasa layanan yang diberikan kepada seluruh Pegawai berdasarkan nilai skor individu dengan pertimbangan beberapa kriteria.
(2)Kriteria perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel: a.jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
1. b.perangkapan tugas administratif/posisi jabatan yang disandang;
2. c.masa kerja; d.kinerja; dan
3. e.kehadiran.
(3)Jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan nilai sebagai berikut:
1. a.tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
2. b.tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
3. c.tenaga kesehatan paling rendah Strata 1/Diploma 4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
4. d.tenaga kesehatan setara Diploma 3, diberi nilai 60 (enam puluh);
5. e.tenaga non kesehatan paling rendah Diploma 3, tenaga kesehatan di bawah Diploma 3 (asisten tenaga kesehatan), diberi nilai 50 (lima puluh);
6. f.tenaga non kesehatan di bawah Diploma 3, diberi nilai 25 (dua puluh lima),
7. g.tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan Strata 2 bidang kesehatan diberikan tambahan nilai 20 (dua puluh); h.tenaga kesehatan dengan pendidikan tambahan Strata 2 bidang non kesehatan diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh); dan
8. i.teknis ketenagaan/jabatan jabatan/ijazah sesuai dengan keputusan kepegawaian terakhir. didasarkan atas
(4)Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merangkap tugas administratif/posisi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberi nilai sebagai berikut:
1. a.Pemimpin BLUD/direktur, diberi nilai 100 (seratus);
2. b.pejabat keuangan/kepala subbagian tata usaha, kepala seksi diberi nilai 50 (lima puluh);
3. c.ketua satuan pemeriksaan internal, diberi nilai 25 (dua puluh lima);
4. d.bendahara pengeluaran BLUD, diberi nilai 30 (tiga puluh);
5. e.bendahara penerimaan BLUD, diberi nilai 20 (dua puluh);
6. f.ketua komite,diberi nilai 10 (sepuluh);
7. g.kepala instalasi/kepala ruangan, diberi nilai 10 (sepuluh); h.bendahara barang, diberi nilai 20 (dua puluh); dan
8. i.pejabat teknis, diberi nilai 10 (sepuluh).
(5)Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung dengan ketentuan yang memiliki masa kerja:
1. a.5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
2. b.11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
3. c.16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas); d.21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
4. e.lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
5. f.untuk Aparatur Sipil Negara, masa kerja keseluruhan dihitung sejak pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara, sedangkan pegawai tidak tetap /kontrak dihitung sejak tahun pertama sampai dengan perpanjangan terakhir dan secara terns menerus.
(6)Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan besaran kontribusi individu dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit keijanya berdasarkan penilaian direktur RSUD meliputi:
1. a.sangat baik, ditambah nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total poin; b.baik, tidak ada penambahan dan pengurangan dari total poin; dan
2. c.tidak baik, dikurangi nilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total poin.
(7)Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dinilai sebagai berikut:
1. a.hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
2. b.terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 jam, dikurangi 1 (satu) poin;
3. c.ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 1 (satu) poin per hari yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau surat tugas; dan
4. d.penugasan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberikan nilai 1 (satu) poin per hari.

Pasal 10

(1)Pemberian jasa layanan kepada Pegawai berdasarkan nilai skor individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menggunakan formula perhitungan: L PV + (PV + VK) X Rupiah TPK = point variabel ketenagaan, rangkap tugas administrate, masa kerja dan kehadiran VK = variabel kinerja TPK = Total point kaiyawan
(2)Toted skor individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(3)Daftar perhitungan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. PV

Pasal 11

Pembagian jasa layanan yang dibayarkan kepada Pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung atas Jasa Pelayanan klaim pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a, ditetapkan direktur RSUD selaku pimpinan BLUD dengan mempertimbangkan:

a.jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan pegawai;
b.risiko; dan
c.tanggungjawab pelayanan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…