Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengemban tugas pokok untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi daerah, serta memberikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini memiliki signifikansi tinggi karena bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan, termasuk penerbitan peraturan daerah, penyediaan layanan kependudukan dan kesehatan, hingga pelaksanaan program strategis seperti penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi, serta memberikan pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab penuh atas perencanaan pembangunan, pengelolaan aset daerah, dan penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan daerah dan terlibat dalam pemungutan pajak daerah. Sementara itu, aspek pelayanan publik diwujudkan melalui berbagai dinas dan badan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta layanan pembayaran pajak online.
Berbagai program strategis diimplementasikan untuk menjawab tantangan daerah, termasuk penurunan stunting melalui program Desa Siaga Stunting dan Gerakan Orang Tua Asuh. Selain itu, terdapat program peningkatan kualitas SDM dan ASN melalui pelatihan, serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan sosialisasi program pemberdayaan sosial ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur turut berkontribusi dalam isu-isu nasional, khususnya melalui upaya penurunan stunting yang menjadi prioritas pembangunan SDM. Kontribusi lainnya adalah mitigasi bencana dan perubahan iklim, seperti antisipasi dampak El Niño dan karhutla, serta peningkatan kualitas ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam berbagai keperluan, mulai dari pembayaran pajak melalui aplikasi online hingga urusan kependudukan dan layanan kesehatan. Selain itu, warga juga berurusan untuk layanan pendidikan, pengurusan izin, serta partisipasi dalam program-program sosial yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah lembaga vital yang menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara komprehensif. Dengan mandat yang luas dan berbagai inisiatif strategis, Pemkab Kotim berperan krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional, memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10) diubah
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2025
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. RKPD Tahun 2026; b. perubahan RKPD Tahun 2026; dan c. pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KUALIFIKASI TKL; BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN; BAB V PENEMPATAN TKL; BAB VI PERLINDUNGAN TKL; BAB VII KEWAJIBAN; BAB VIII PENGAWASAN; BAB IX SANKSI ADMISTRATIF; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2017
Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 10) diubah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8), diubah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2023
1. Ketentuan Umum; 2. Bentuk dan Sumber Dana; 3. Besaran Penyertaan Modal Daerah; 4. Anak Perusahaan PT Habaring Hurung; 5. Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah; 6. Tata Cara Pencairan; 7. Hak dan Kewajiban; 8. Pembagian Dividen; 9. Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan; 10. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2021
Pembentukan LKD/ K; Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban; Pengisian dan Pemberhentian Pengurus LKD/ K; Masa Bakti; Hubungan Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD; BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD; BAB IV UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD; BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD; BAB VI PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD; BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP