Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2025
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Rencana Penanggulangan Bencana; dan Bab III: Ketentuan Penutup.
Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Rencana Penanggulangan Bencana; dan Bab III: Ketentuan Penutup.
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 - 2029; melakukanTimur dalam Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72;
Sistem NasionalPerencanaan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
1088);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
MEMUTUSKAN ; PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025 - 2029. Menetapkan .4-
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang bersifat lintas sektor bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
Peraturan Bupati ini bertujuan:
pengurangan Risiko Bencana, yang upaya-upaya penanggulangan BAB II RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Jangka Waktu Perencanaan
BAB II
dokumen(1) RPB merupakan perencanaan penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
Bagian Kedua Sistematika
rPendahuluan BAB II :Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah BAB III :Penyelenggaraan Bencana BAB IV :Tujuan, Sasaran, Strategi, Arab Kebijakan dan Program Penanggulangan Bencana BAB V :Rencana Pengurangan Risiko Bencana BAB VI iPemanduan, Pengendalian dan Evaluasi BAB VII iPenutup
BAB I Penanggulangan DaerahAksi KETENTUAN PENUTUP
BAB I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit pada tanggal 2-> Met 2025 BUPATI KOTAWARINGI^ TIMUR, INNOR Diundangkan di Sampit pada tanggal ^ 2025 F^. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2 0 2 4 R E N C A N A P E N A N G G U L A N G A N B E N C A N A ( R P B ) P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K O T A W A R I N G I N T I M U R K A B U P A T E N K O T A W A R I N G I N T I M U R T A H U N 2 0 2 5 - 2 0 2 9 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | i KATA PENGANTAR Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki topografi yang didominasi kawasan perbukitan berada di sepanjang jajaran yang bertopografi datar dan dilalui oleh beberapa sungai. Hal ini menyebabkan Kabupaten Kotawaringin Timur rawan terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi. Bencana alam yang terjadi pada umumnya adalah tanah longsor dan banjir, merata terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain 2 (dua) bencana tersebut, kejadian bencana alam yang pernah terjadi adalah, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Menghadapi tantangan tersebut, perlu diambil langkah-langkah strategis guna mengurangi tingkat kerentanan yang dilaksanakan sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Salah satunya adalah melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 - 2030. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dalam proses penyusunannya mengacu pada pedoman teknis yang diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Disamping itu dengan perspektif penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagai salah satu pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana, maka dalam proses penyusunannya juga memperhatikan mutu layanan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Laporan Akhir ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih. Semoga apa yang telah diperbuat ini dapat berguna hendaknya dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Sampit, Oktober 2024 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur MULTAZAM, ST, M.MT PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680528 199903 1 004 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | ii RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat RPB) merupakan perencanaan terkait penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai “master plan” penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Timur mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Prioritas risiko bencana yang ditangani di tingkat Pemerintah Kabupaten RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | iii Kotawaringin Timur adalah: (1) Banjir, (2) Cuaca Ekstrim, (4) Kebakaran Hutan dan Lahan, (5) Tanah Longsor. Bencana-bencana tersebut perlu penanganan segera dan menyeluruh dengan pendekatan dan pilihan tindakan, baik Pencegahan, Mitigasi, maupun Kesiapsiagaan. Sedangkan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunungapi, dan likuefaksi, pilihan tindakan penanganannya dapat dilaksanakan secara bertahap. Berdasarkan karakteristik daerah, hasil pengkajian risiko bencana, serta identifikasi isu strategis pembangunan daerah, maka didapatkan permasalahan pokok yang menjadi isu strategis penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk 2025-2029. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:
Permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana perlu disikapi dalam suatu rangkaian kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Terdapat 4 (empat) tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kotawaringin Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu: RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | iv
Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 5 (lima) tahun ke depan adalah:
Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 (lima) tahun ke depan diarahkan kepada:
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | v
Untuk menjamin dan memperkuat proses implementasi RPB, maka diperlukan mekanisme Pemaduan RPB. Melalui mekanisme pemaduan, maka diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar- benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, Mekanisme Pemaduan RPB harus mampu untuk:
Pelaksanaan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di tingkat RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | vi aparatur maupun masyarakat. Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | vii DAFTAR SINGKATAN APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah DSP Dana Siap Pakai KRB Kajian Risiko Bencana OPD Organisasi Perangkat Daerah PMI Palang Merah Indonesia Polri Kepolisian Republik Indonesia PRB Pengurangan Risiko Bencana R3P Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana RAD PRB Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana RAN PRB Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana RDTR Rencana Detil Tata Ruang Renas PB Rencana Nasional Penanggulangan Bencana RenOps Rencana Operasi Darurat Bencana Renstra OPD Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah RIPB Rencana Induk Penanggulangan Bencana RKP Rencana Kerja Pemerintah RPKD Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RTRW Rencana Tata Ruang dan Wilayah RPB Rencana Penanggulangan Bencana SPM Standar Pelayanan Minimal RPKB Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana RTRWD Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah TNI Tentara Nasional Indonesia. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | viii DAFTAR ISTILAH Untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini, maka disajikan pengertian- pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF.................................................................... ii DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.................................................... vii DAFTAR ISI ..................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR ............................................................................. xv DAFTAR TABEL................................................................................. xvi BAB I PENDAHULUAN ............................................................ I-1 1.1 Latar Belakang ........................................................................ I-1 1.1.1 Masa Berlaku ....................................................................... I-3 1.1.2 Pra Anggapan dan Asumsi .................................................... I-3 1.2. Tujuan ..................................................................................... I-4 1.3 Kerangka Pikir .......................................................................... I-4 1.4 Kedudukan Dokumen ................................................................ I-8 1.5 Landasan Hukum ...................................................................... I-9 1.6 Ruang Lingkup ......................................................................... I-11 BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH ............................................. II-1 2.1 Gambaran Umum Daerah .......................................................... II-1 2.1.1 Wilayah Administrasi ............................................................ II-1 2.2.2 Jaringan Hidrologi ................................................................ II-3 2.1.3 Topografi dan Kelerengan..................................................... II-5 2.1.4 Fisiografi ............................................................................. II-6 2.1.5 Geologi................................................................................ II-7 2.1.6 Tutupan Lahan .................................................................... II-10 2.1.7 Kawasan Hutan .................................................................... II-12 2.1.8 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) ....................................... II-14 2.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah ............................................. II-17 2.2.1 Sejarah Kejadian Bencana .................................................... II-17 2.2.2 Potensi Bencana .................................................................. II-19 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xiii 2.3 Risiko Bencana Daerah ............................................................. II-22 2.4 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani ..................................... II-26 2.5 Masalah Pokok Kebencanaan ..................................................... II-27 2.6 Rumusan Isu Strategis .............................................................. II-33 BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA . III-1 3.1 Kebijakan Penganggulangan Bencana ........................................ III-1 3.1.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional ....................... III-1 3.1.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah ........................ III-10 3.1.3 Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................................. III-18 3.2 Kerangka Penganggulangan Bencana......................................... III-19 3.2.1 Kerangka Kerja Pra Bencana ............................................... III-21 3.2.2 Kerangka Kerja Saat Bencana .............................................. III-23 3.2.3 Kerangka Kerja Pasca Bencana ............................................ III-25 3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .............. III-34 3.3.1 Sumber Pendanaan ............................................................. III-35 3.3.2 Penggunaan Anggaran ....................................................... III-37 BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA………….. IV-1 4.1. Tujuan dan Sasaran .................................................................. IV-1 4.2 Strategi dan Kebijakan .............................................................. IV-3 4.3. Program Penanggulangan Bencana ............................................ IV-4 BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA ................................................................................. V-1 BAB VI PEMANDUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI……… VI-1 6.1. Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah ........................................... VI-1 6.2 Pemaduan Kepada Perencanaan Lainnya ........................................... VI-3 6.2.1 Sasaran Pemaduan RPB ...................................................... VI-3 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xiv 6.2.2 Pemaduan RPB ke Dalam Perencanaan Pembangunan ......... VI-4 6.3 Pengendalian Dan Evaluasi ........................................................ VI-14 6.3.1 Pengendalian ..................................................................... VI-16 6.3.2 Evaluasi ............................................................................. VI-18 6.3.3 Kerangka Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi ................ VI-22 BAB VII PENUTUP ........................................................................ VII-1 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………… ... DP-11 LAMPIRAN .............................................................................. L-1 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xv DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Kerangka Pikir Rencana Penanggulangan Bencana Daerah ...... I-5 Gambar 2 Kedudukan RPB dalam Rencana Pembangunan Daerah ........... I-9 Gambar 3 Peta Administrasi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur .............................................................. II-22 Gambar 4 Peta Hidrologi di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur ........ II-24 Gambar 5 Peta Formasi Geologi di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................................... II-29 Gambar 6 Peta Penutupan Lahan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................................... II-11 Gambar 7 Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur .......... II-13 Gambar 8 Peta Kesatuan Hidrologis Gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................................... II-16 Gambar 9 Jumlah Bencana di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Rentang Waktu Tahun 2008-2021 ...................... II-18 Gambar 10 Jumlah Bencana di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2008-2021 ........................ II-18 Gambar 11 Gambaran Keruangan Resiko Multibahaya di Wilayah .............. II-25 Gambar 12 Prioritas Bencana yang ditangani di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur .............................................................. II-26 Gambar 13 Ruang Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana ................... III-24 Gambar 14 Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Perencanaan Pembangunan . VI-9 Gambar 15 Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Penganggaran Pembangunan........................................................................... VI-10 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xvi DAFTAR TABEL Tabel 1 Luas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur ...... II- 1 Tabel 2 Kelas dan Tingkat Kelerengan Bersasarkan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................ II-25 Tabel 3 Penutupan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur ................. II-10 Tabel 4 Distribusi Kawasan dan Non Kawasan Hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................ II-12 Tabel 5 Distribusi Kesatuan Hidrologis Gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................ II-15 Tabel 6 Jumlah Bencana Berdasarkan Tahun di Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................ II-17 Tabel 7 Jumlah Korban Terdampak Akibat Bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 .............................................. II-19 Tabel 8 Potensi Bencana di Kabupaten kotawaringin Timur ................... II-21 Tabel 9 Profil Potensi Bahaya dan Luas Wilayah Terdampak .................. II-22 Tabel 10 Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terpapar ............................ II-23 Tabel 11 Profil Risiko dan Potensi Kerugian ............................................ II-24 Tabel 12 Tingkat Risiko Bencana Prioritas .............................................. II-24 Tabel 13 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ........ II-32 Tabel 14 Kriteria dalam Menganalisis Isu Strategis ................................. II-35 Tabel 15 Pembobotan Isu Strategis di Kabupaten Kotawaringin Timur ..... II-35 Tabel 16 Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahap 2025-2029 ........................ III-4 Tabel 17 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ..................................... III-15 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xvii Tabel 18 Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana ................................................................................. III-27 Tabel 19 Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana ................................................................................. III-32 Tabel 20 Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 – 2029 ............................ IV-1 Tabel 21 Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 ........................................................................... IV-3 Tabel 22 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 – 2029 ............... IV-3 Tabel 23 Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 – 2029 ................................................................. IV-4 Tabel 24 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 ..................................... V-2 Tabel 25 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraa Penanggulangan Bencana Daerah.................... VI-2 Tabel 26 Peta Pemaduan Sasaran/Program RPB Kabupaten Kotawaringin Timur 2025-2029 Dalam Perencanaan Lainnya ...... VI-5 Tabel 27 Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana ............ VI-13 Tabel 28 Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan .......................... VI-18 Tabel 29 Contoh Format Rencana Pemantauan Per Semester ................... VI-18 Tabel 30 Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur .................................. VI-23 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan terkait penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara sistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai “master plan” penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai rencana daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh institusi penanggulangan bencana daerah, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun non pemerintah. Oleh karena itu, RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya. Dokumen RPB Kabupaten Kotawaringin Timur disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana dengan mempertimbangkan perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya, baik jangka menengah dan panjang maupun perencanaan di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Komponen-komponen ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum, saat terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 2 Kajian Risiko Bencana (KRB) menjadi salah satu unsur dimensi teknokratik bagi RPB Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam konteks ideal, KRB memberikan proyeksi jumlah jiwa terdampak, kerugian harta benda yang mungkin hilang, serta luasan lingkungan yang rusak akibat bencana untuk tiap-tiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Proyeksi yang diberikan oleh KRB dalam bentuk spasial dan matrik analisa. KRB juga memberikan arah peningkatan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana. Elemen-elemen ini menjadi kerangka dasar penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan penanggulangan bencana baik dalam bentuk spasial ataupun matrik. Komponen lain yang dipertimbangkan dalam penyusunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini menjadi komponen penyusun dimensitop-down. Dimensitop-down disusun dengan menganalisa keterkaitan antar rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Analisa keterkaitan ini memberikan kerangka yang menjadi dasar penyusunan sasaran, kebijakan, dan strategi penanggulangan bencana Kabupaten Kotawaringin Timur. Analisa lanjutan dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antara rancangan aksi-aksi penanggulangan bencana dengan peta-peta risiko bencana serta kajian dan perencanaan-perencanaan strategis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Seluruh hasil analisa pada dimensi teknokratik dan dimensitop-down bermuara pada kesepakatan publik terhadap hasil analisa tersebut. Kesepakatan-kesepakatan publik membentuk kerangka mekanisme pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam bentuk prioritas pelaksanaan. Kesepakatan publik ini merupakan dimensi partisipatif dan bottom-up dari proses penyusunan RPB. Penyusunan Dokumen RPB ini melibatkan seluruh pemangku RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 3 kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi publik, hingga finalisasi Dokumen RPB. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut menunjukkan bahwa RPB merupakan milik Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertugas sebagai penggerak dalam penyusunan RPB ini. Setiap perwakilan pemangku kepentingan (stakehoder) terkait berkomitmen mengawal Dokumen RPB sampai ke proses legislasi yang sah. Legalitas RPB tersebut ditujukan agar rencana aksi dalam Dokumen RPB dapat di jalankan oleh semua stakeholder kebencanaan dan menjadi fokus prioritas serta masukan program/kegiatan di RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) di Kabupaten Kotawaringin Timur. 1.1.1. Masa Berlaku Masa berlaku RPB Kabupaten Kotawaringin Timur ini adalah:
1.1.2. Pra Anggapan dan Asumsi Pra-anggaran dan asumsi RPB Kabupaten Kotawaringin Timur adalah:
1.2 Tujuan Tujuan penyusunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur adalah:
Gambaran analisa kerangka pikir penyusunan RPB dapat dilihat pada Gambar 1. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 5 Gambar 1. memperlihatkan bahwa secara teknis proses mendapatkan kerangka kerja penanggulangan bencana di suatu daerah diawali dengan identifikasi risiko bencana prioritas dari kajian risiko bencana. Hasil tersebut dianalisa untuk mendapatkan akar masalah yang dilihat dari hasil KRB, kajian indeks ketahanan daerah serta identifikasi permasalah pokok dari RPJMD. Rumusan dari identifikasi masalah pokok ini nantinya yang akan di pilih dan diprioritaskan menjadi isu strategis khusus dalam penanggulangan bencana di daerah. Analisa isu strategis diterjemahkan dalam bentuk arah kebijakan (tujuan dan sasaran) hingga dikembangkan menjadi program dan kegiatan. Serangkaian proses yang merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana ini yang akan menghasilkan rencana aksi yang fokus dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan di daerah. Untuk menjamin kesesuaian analisa rencana aksi dengan perencanaan lainnya baik di RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 6 nasional maka ada beberapa konsepsi dasar yang perlu diperhatikan adalah:
Hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan-permasalahan kebencanaan yang ada di daerah. Dengan demikian, aksi-aksi yang disusun akan lebih tepat sasaran dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan bencana.
Seluruh fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memenuhi aturan penamaan program sesuai dengan nomen-klatur daerah. Acuan terbaru dalam nomen-klatur pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomen-klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilakukan pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen-klatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut, bencana menjadi sub urusan dalam pembagian urusan wajib layanan dasar bagi pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
1.4 Kedudukan Dokumen Kedudukan dokumen RPB Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:
Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB. Kedudukan RPB dalam perencanaan penanggulangan bencana daerah dapat dilihat pada Gambar 2. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 9 Gambar 2. Kedudukan RPB Dalam Rencana Pembangunan Daerah 1.5 Landasan Hukum Beberapa landasan hukum penyusunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur adalah:
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 10
1.6 Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 1 BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH 2.1 Gambaran Umum Daerah 2.1.1 Wilayah Administrasi Secara administratif wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berbatasan dengan tiga kabupaten dan Laut Jawa, berada di bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara Geografis wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berbatasan dengan beberapa wilayah yang terdiri dari: • Bagian Utara : Kabupaten Katingan • Bagian Timur : Kabupaten Katingan • Bagian Barat : Kabupaten Seruyan • Bagian Selatan : Laut Jawa Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 1.544.204,1 Hektar yang terdiri dari 17 kecamatan dan Kota Sampit (Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan baamang dan KecamatanSeranau) sebagai ibukota Kotawaringin Timur. Setelah pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 10 wilayah kecamatan dan sampai dengan tahun 2010 bertambah menjadi 15 kecamatan dengan 152 desa dan 17 kelurahan. Tabel 1. Luas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Sumber : Revisi RTRWK Kotim 2015-2035 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 2 Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 3 2.1.2 Hidrologi Secara umum pola sungai di Kotawaringin Timur adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Dalam Wilayah Kotawaringin Timur terdapat 6 buah sungai besar yang mengalir dari utara ke selatan dan bermuara di laut Jawa, yang dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai prasarana transportasi. Keenam sungai tersebut dapat dilayari oleh sarana perhubungan seperti kapal, speed boat, dan long boat. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (mck), air minum, serta persawahan. Diantara keenam sungai tersebut Sungai Mentaya merupakan sungai terbesar Kotawaringin Timur. Sungai ini mengandung Podsolik di bagian atasnya, terdiri dari batuan sedimen, pasir, dan alluvium. Pada daerah pesisir berrawa dengan permeabilitas tinggi. Panjang Sungai Mentaya adalah 350 Km, yang dapat dilayari 300 Km, kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar adalah 300 meter dengan anak sungai : • Anak sungai Sampit panjang 75 Km • Anak sungai Cempaga panjang 100 Km • Anak sungai Seranau panjang 75 Km • Anak sungai Tualan panjang 80 Km • Anak sungai Kuayan panjang 100 Km • Anak sungai Kalang panjang 65 Km Sungai Mentaya merupakan sumber air bagi penduduk di sekitar aliran Sungai Mentaya. Namun sungai ini dapat menimbulkan genangan pada daerah sekitarnya, baik tergenang secara periodik maupun tergenang sepanjang tahun. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 4 Gambar 4. Peta Hidrologi di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 5 2.1.3 Topografi dan Kelerengan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki topografi yang bervariasi, pada ketinggian antara 0-60 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar merupakan dataran rendah yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah memanjang dari timur ke barat, sedangkan bagian utara merupakan dataran tinggi yang berbukit Tabel 2. Kelas dan Tingkat Kelerengan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur No. Kecamatan Kelerengan (ha) TOTAL (ha)0 - 2 2 - 5 5 - 15 15 - 40 > 40 1 Kec. Antang Kalang 11.0 375.6 1018.9 198.6 1604.2 2 Kec. Baamang 206.2 0.4 206.6 3 Kec. Bukit Santuai 10.5 273.2 725.1 662.6 8.8 1680.1 4 Kec. Cempaga 814.6 42.0 8.7 865.3 5 Kec. Cempaga Hulu 605.9 888.8 7.2 1501.9 6 Kec. Kota Besi 583.3 55.9 639.2 7 Kec. Mentawa Baru 340.0 9.2 349.1 8 Kec. Mentaya Hilir Selatan 210.2 210.2 9 Kec. Mentaya Hilir Utara 813.4 150.3 963.7 10 Kec. Mentaya Hulu 268.7 983.1 63.3 1315.2 11 Kec. Parenggean 184.4 529.2 4.5 718.1 12 Kec. Pulau Hanaut 607.7 16.7 624.4 13 Kec. Seranau 693.7 13.4 707.1 14 Kec. Telaga Antang 40.1 335.1 677.6 405.9 2.8 1461.5 15 Kec. Telawang 493.0 671.6 10.6 1175.2 16 Kec. Teluk Sampit 647.5 13.7 661.2 17 Kec. Tualan Hulu 124.3 602.7 118.9 846.0 TOTAL 6.654,6 4.960,9 2.634,8 1267,1 11,6 15.529.1 Sumber : Revisi RTRWK Kotim 2015-2035 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 6 2.1.4. Fisiografi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dibagi ke dalam beberapa wilayah fisiografis yang terdiri atas:
Dataran ini membentang dari Pangkalan Bun sampai Palangkaraya terus ke timur. Pada wilayah ini air sulit mengalir keluar karena wilayah ini sangat datar, sehingga pada beberapa tempat drainase agak terhambat. Dataran ini memiliki tekstur tanah yang kasar.
dan lempung kaolinan warna putih kekuningan , bersifat liat , tebal berkisar dari 50 - 100 m.
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 8
Di Lembar Tewah batuan ini menunjukkan umur Kapur Akhir atau 76 s/d 8,7 juta tahun.
Komponen Granit Sukadana yang berkomposisi menengah (granodiorit, tonalit dan diorit kuarsa) sulit dibedakan dengan komponen kompleks tonalit yang berkomposisi lebih asam (granodiorit) di lapangan karena tidak ada perbedaan signifikan kecuali umurnya.
Batuan Terobosan Sintang terdiri dari diorit, diorit kuarsa, granodiorit, dan tonalit yang memiliki tekstur holokristalin dan porfiritik.
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 9 Gambar 5. Peta Formasi Geologi di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 10 2.1.6. Tutupan Lahan Data Penutupan lahan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2022 menunjukan di Kabupaten Kotawaringin Timur di dominasi oleh tutupan Perkebunan seluas lebih dari 646 tibu ha atau 41,6% dari total luas Kabupaten Kotawaringin Timur. Tutupan lahan terkecil adalah Hutan Mangrove Primer dengan luasan 51,6% atau hanya 0,003% dari luasan Kotawaringin Timur Tabel 3. Penutupan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur Penutupan Lahan Luas (Ha) % Perkebunan 646.735,4 41,6 Hutan Sekunder 223.787,6 14,4 Semak Belukar Rawa 187.215,8 12,0 Semak Belukar 185.973,6 12,0 Hutan Rawa Sekunder 106.660,0 6,9 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 80.232,6 5,2 Rawa 31.456,7 2,0 Pertanian Lahan Kering 15.891,8 1,0 Pertambangan 14.569,3 0,9 Lahan terbuka 13.940,5 0,9 Pemukiman 13.413,3 0,9 Sawah 12.762,4 0,8 Tubuh Air 10.576,1 0,7 Hutan Mangrove Sekunder 6.829,6 0,4 Transmigrasi 4.362,7 0,3 Tambak 485,5 0,031 Hutan Tanaman 187,1 0,012 Hutan Mangrove Primer 51,6 0,003 Grand Total 1.555.131,7 100,0 Sumber : Hasil analisis, 2024 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 11 Gambar 6. Peta Penutupan Lahan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 12 2.1.7. Kawasan Hutan Kawasan Hutan dan perkembangannya pengukuhan kawasan hutan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6627/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020. Luasan kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.5. Tabel 4. Distribusi Kawasan dan Non Kawasan Hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur Kawasan Hutan; Non Kawasan Luas (ha) % Areal Penggunaan Lain (APL) 556.448,6 35,8 Hutan Produksi (HP) 487.645,3 31,4 Hutan Produksi Konversi (HPK) 291.090,3 18,7 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 190.884,4 12,3 Hutan Lindung (HL) 17.228,4 1,1 Tubuh Air 12.060,0 0,8 Grand Total 1.555.357,1 100,0 Sumber : Hasil analisis, 2024 Hasil analisis menunjukan Areal Penggunaan Lain (APL) merupakan areal terluas dengan luasan lebih dari 550 rb hektar atau ±35,8% dari luasan Kabupaten Kotawaringin Timur. Luasan terkecil adalah Tubuh air dengan luas hanya 12.060 ha atau hanya 0,8% dari luasan kabupaten. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 13 Gambar 7. Peta Kawasan hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 14 2.1.8. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Dalam pemanfaatan lahan gambut harus memperhatikan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) karena lahan gambut mempunyai karakteristik ekosistem unik dan merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dalam KHG yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. KHG merupakan Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional dan Nomor SK.130/MENLHK/ SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, serta analisis yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/684/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2050, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 35 unit Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan luas keseluruhan sekitar ±4.682.542 hektar. Di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat enam KHG, dengan KHG terbesar adalah KHG Katingan Mentaya dengan luas ±361.211 atau 42,5% dari total seluruh KHG di Kotawaringin Timur. Distribusi KHG seluruh Kotawaringin Timur ditampilkan pada Tabel 5. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 15 Tabel 5. Distribusi Kesatuan Hidrologis Gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur No. Kesatuan Hdrologis Gambut Luas (ha) % Keterangan 1 KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya 361.211,5 42,5 Lintas Kabupaten 2 KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya 303.718,5 35,8 Dalam Kabupaten 3 KHG Sungai Pukun - Sungai Seruyan 97.418,1 11,5 Lintas Kabupaten 4 KHG Sungai Mentaya - Sungai Cempaga 53.382,7 6,3 Dalam Kabupaten 5 KHG Sungai Mentaya - Sungai Seranau Kiri 22.171,5 2,6 Dalam Kabupaten 6 KHG Sungai Mentaya - Sungai Tualan 11.349,8 1,3 Dalam Kabupaten Total 849.252,2 100,0 Sebaran keruangan KHG di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 8. berikut RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 16 Gambar 8. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 17 2.2. Karakteristik Kebencanaan Daerah 2.2.1 Sejarah Kejadian Bencana Sejarah kejadian bencana dilihat berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dikeluarkan BNPB. Berdasarkan data kejadian bencana terdapat bencana yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun yaitu banjir, tanah longsor, gelobang ekstrem dan abrasi, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Kejadian dan dampak bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2008-2021 dapat dilihat pada gambar berikut. Tabel 6. Jumlah Bencana Berdasarkan Tahun di Kabupaten Kotawaringin Timur No. Tahun Jumlah Bencana 1 2008 1 2 2010 3 3 2013 2 4 2014 6 5 2015 3 6 2016 1 7 2017 2 8 2018 10 9 2019 6 10 2020 6 11 2021 2 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 18 Gambar 9. Kejadian Bencana menurut waktu di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008-2021 (KRB, 2022) Gambar 10. Jumlah Bencana di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2008-2021 (KRB, 2022) Berdasarkan gambar di atas, disajikan bahwa sejarah kejadian bencana tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah banjir dengan jumlah kejadian 25 kali RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 19 dalam kurun waktu tahun 2008-2021 dengan persentase sebesar 59,5%. Kejadian bencana terendah adalah cuaca ekstrem dan kekeringan dengan jumlah kejadian hanya 1 dengan persentase sebesar 2,4%. Dari kejadian bencana tersebut, terdapat dampak korban jiwa. Data terbaru jumlah korban terdampak dari kejadian bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah data tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 7. Jumlah Korban Terdampak Akibat Bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2023 Sumber : BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur, 2024 Berdasarkan pada tabel, catatan korban terdampak di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah hanya terdampak banjir. Jumlah korban menderita pada kejadian banjir terakhir yakni tahun 2021 adalah 6.388 kk terendam rumahnya. Tidak ada korban meninggal, hilang, luka berat, dan terluka. Tidak ada juga korban yang mengungsi, hal tersebut karena sebagian besar rumah warga yang rawan terjadi banjir adalah rumah panggung, sehingga apabila terendam, tidak sampai masuk ke bagian interior. 2.2.2. Potensi Bencana Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian risiko bencana meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi atau memiliki potensi terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi. Bencana yang pernah terjadi dilihat berdasarkan DIBI serta informasi dari pihak daerah setempat, sedangkan bencana yang 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Banjir - 1 - - - - - 6.388 5.458 155 Cuaca Ekstrim - - - - - - - - - - Gelombang Ekstrim dan Abrasi - - - - - - - - - - Karhutla - - - 7.103 - - - - - - Kekeringan - - - - - - - - - - MeninggalJenis Bencana Rumah Tenggelam (kk) Korban (Jiwa) Hilang Luka MengungsiISPA RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 20 belum terjadi dikaji berdasarkan kondisi wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya yang terdapat pada metodologi pengkajian risiko bencana. Potensi bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur dikaji berdasarkan sejarah kejadian melalui analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis. Berdasarkan sejarah kejadian di Kabupaten Kotawaringin Timur diketahui terdapat lima jenis kejadian bencana yaitu banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, cuaca ekstrem (angin putting beliung), karhutla, dan kekeringan. Bencana sosial terdapat dua jenis bencana yakni pandemi Covid-19 dan konflik sosial. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi potensi bencana lainnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini didasarkan karena penggunaan beragam faktor yang mengacu pada kondisi daerah dalam pemrosesannya melalui analisis Sistem Informasi Geografi dan akan menghasilkan peta potensi bencana. Jumlah potensi bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan berdasar sejarah kejadian bencana dikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan daerah. Bencana yang berpotensi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah banjir, karhutla, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrem, dan kekeringan serta pandemi covid-19 dan konflik sosial. Keseluruhan potensi di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana tahun 2022. Penjabarannya lengkap terkait hasil pengkajian seluruh potensi bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur pada bab berikutnya. Secara ringkas potensi bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel 8. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 21 Tabel 8. Potensi Bencana di Kabupaten kotawaringin Timur Sumber : KRB, 2022 Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja latin "configere". Artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (Alfitra, 2017). Sementara secara sederhana konflik sosial dapat diartikan dalam bentuk percekcokan, perselisihan, pertentangan yang didasari oleh adanya perbedaan di dalam hubungan sosial. Sumarno dan Roebiyanto (2013) mengungkapkan bahwa terjadinya konflik, secara umum, disebabkan karena tiga faktor yaitu, motif sosial, motif ekonomi dan motif politik. Motif sosial, karena adanya sikap kurang saling menghormati antar warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, sehingga bila terjadi perbedaan kepentingan sosial dapat terjadi letupan social yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Motif ekonomi dikarenakan adanya perbedaan kemampuan antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam mendayagunakan sumber daya ekonomi yang ada dapat menjadikan konflik sosial di masyarakat. Motif politik karena adanya perbedaan kepentingan politik, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam proses perebutan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sosial. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 22 2.3. Risiko Bencana Daerah Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Kajian risiko bencana dilakukan untuk menetapkan sifat dan besaran risiko yang mungkin timbul dari potensi terjadinya suatu bencana. Pengkajian tersebut perlu dilakukan untuk menimbang dampak kerusakan akibat bencana, menyusun rencana tanggap darurat, hingga estimasi biaya dan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Model risiko dibuat dengan memperhitungkan faktor kerawanan, kerentanan, dan kapasitas yang sudah dikaji sebelumnya. Seluruh bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kelas sedang – rendah. Jenis Bencana kekeringan memiliki luasan total yang paling besar dibandingkan jenis bencana lainnya. Namun, bencana cuaca ekstrim memiliki luas kelas bahaya tinggi paling besar di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tabel 9 menggambarkan luasan potensi bahaya bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tabel 9. Profil Potensi Bahaya dan Luas Wilayah Terdampak No Jenis Bencana Bahaya KelasLuas (Ha) Total Rendah Sedang Tinggi 1 Banjir 409.340 463.286 310.949 1.183.575 Tinggi 2 Cuaca Ekstrim 265.432 962.803 358.983 1.587.218 Tinggi 3 Gelombang Ekstrim 892 253 1.016 2.161 Tinggi 4 Kebakaran Hutan dan Lahan 672.468 591.225 267.666 1.531.359 Tinggi 5 Kekeringan 820.379 862.407 - 1.682.786 Tinggi Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Kajian risiko bencana sebelumnya menunjukkan bahwa bencana Cuaca Ekstrim merupakan jenis bencana yang memiliki angka potensi keterpaparan terhadap penduduk terbesar di Kabupaten Kotawaringin Timur. Potensi keterpaparan penduduk tertinggi berada di Kecamatan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 23 Mentawa Baru Ketapang dan Baamang dengan jumlah masing-masing 84.233 jiwa dan 69.864 jiwa. Kerentanan masyarakat terhadap bencana di kabupaten tersebut juga tergambarkan oleh jumlah penduduk rentan yang juga paling besar di antara jenis bencana lainnya. Bencana….. sebaliknya memiliki angka keterpaparan paling rendah dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Sebagian besar kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpapar bencana Cuaca Ekstrim kelas Tinggi umumnya berada di Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. Tabel 9. merupakan gambaran keterpaparan penduduk terhadap bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tabel 10. Profil Ancaman Bencana dan Jumlah Penduduk Terpapar No. Ancaman Bencana Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelas Jumlah Penduduk Terpapar Kelompok Rentan Kelompok Umur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Cacat 1 Banjir 360.316 32.064 1.268 90.738 Tinggi 2 Cuaca Ekstrim 418.402 37.165 1.505 107.867 Tinggi 3 Gelombang Ekstrim 1.438 187 969 310 Tinggi 4 Kebakaran Hutan dan Lahan - - - - - 5 Kekeringan 417.509 37.068 1.516 107.310 Tinggi Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Seluruh jenis bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kelas potensi kerugian tinggi. Bencana Cuaca Ekstrim diketahui memiliki potensi menimbulkan kerugian paling besar dibandingkan jenis bencana lainnya (Rp 15.Trilyun). RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 24 Tabel 11. Profil Risiko dan Potensi Kerugian No. Ancaman Bencana POTENSI KERUGIAN (Juta Rupiah) Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha) Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Luas Kelas 1 Banjir 5.407.406 1.554.732 7.042.137 Tinggi 161.479 Tinggi 2 Cuaca Ekstrim 12.660.519 2.452.474 15.112.993 Tinggi - - 3 Gelombang Ekstrim 19.668 447 20.115 Tinggi 505 Tinggi 4 Kebakaran Hutan dan Lahan - 656.035 656.035 Tinggi - - 5 Kekeringan - 1.179.712 1.179.712 Tinggi 224.195 Tinggi Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Tingkat risiko merupakan hasil akumulasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko dari kajian risiko yang sudah dilakukan. Tabel 10. tersebut menggambarkan tingkat risiko setiap jenis bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagian besar jenis bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tingkat risiko rendah. Hasil ini dapat digunakan sebagai gambaran dan acuan dalam menentukan prioritas tindakan mitigasi bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tabel 12. Tingkat Risiko Bencana Prioritas No Jenis Bencana Risiko KelasLuas (Ha) Total Rendah Sedang Tinggi 1 Banjir 413.801 760.386 8.935 1.183.122 Tinggi 2 Cuaca Ekstrim 700.488 821.791 69.931 1.586.210 Tinggi 3 Gelombang Ekstrim 1.731,72 168,82 25,34 1.925,88 Rendah 4 Kebakaran Hutan dan Lahan 1.112.677 275.230 143.352 1.531.259 Tinggi 5 Kekeringan 937.107 744.495 - 1.681.602 Tinggi Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 25 Gambar 11. Gambaran Keruangan Risiko Multibahaya di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 26 2.4 Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Timur, mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana yang disepakati dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur. Perangkat dan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pilihan- pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan. Hasil yang diperoleh berdasarkan penggabungan parameter-parameter ini adalah bencana- bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat di lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur. Prioritas Non Prioritas Gambar 12 Prioritas Bencana yang ditangani di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Rendah Sedang Tinggi Meningkat Gelombang Ekstrim dan Abrasi Banjir Kebakaran Hutan dan Lahan Tetap Kekeringan; Cuaca Ekstrim Menurun R I S I K O K E C E N D E R U N G A N Bencana Prioritas RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 27 Berdasarkan hasil analisis diatas maka yang merupakan bencana Prioritas di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Banjir, dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Hal ini dikarenakan jenis bencana-bencana tersebut memiliki potensi risiko sedang dan tinggi dengan kecenderungan kejadian yang tetap ataupun relatif meningkat. Bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Penanganan terhadap prioritas bencana tersebut diarahkan pada upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat. Sedangkan untuk penanganan bencana lainnya diarahkan pada upaya pencegahan dan mitigasi. 2.5 Masalah Pokok Kebencanaan Identifikasi masalah pokok dalam penanggulangan bencana perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk menentukan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan program/kegiatan yang akan dilakukan guna mendukung pengurangan risiko bencana, korban jiwa, kerugian, serta kerusakan lingkungan dari setiap bencana prioritas. Masalah pokok dapat diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap tiga aspek/komponen yaitu :
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 28 Disetiap komponen tersebut dirumuskan dan diuraikan menjadi 3 masalah pokok. Temuan akar masalah diperoleh berdasarkan hasil survei lapangan terhadap titik lokasi rawan bencana, FGD serta wawancara kepada para pemangku kepentingan baik pemerintah daerah dan masyarakat.
(b) identifikasi terhadap faktor kerentanan; (c) identifikasi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kajian risiko bencana menghasilkan 5 (lima) jenis bahaya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur jenis bahaya tersebut adalah banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Tingginya tingkat risiko bencana yang dihasilkan adalah akibat dari interaksi antara faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang berpotensi menimbulkan dampak dan kerugian. Oleh karena itu, rekomendasi peningkatan kapasitas dan penurunan kerentanan yang dirumuskan perlu mengacu pada analisis akar masalah bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur agar rumusan rekomendasi dapat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Analisa terhadap komponen Keterpaparan/kerawanan diperoleh akar masalah sebagai berikut: RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 29
terbentuknya daerah-daerah konvergen, yaitu tempat berkumpulnya massa udara yang membentuk awan konvektif (awan yang berpotensi menjadi hujan). Awan konvektif ini kemudian berubah menjadi awan cumulonimbus yang menyebabkan turunnya hujan disertai petir. Wilayah-wilayah lahan terbuka, pembukaan lahan dan penebangan pohon sehingga lahan cenderung terbuka membuat dampak angin puting beliung semakin parah. Selain itu bencana angin puting beliung cenderung berdampak masif Ketika terjadi dikarenakan belum tersedianya sistem peringatan dini untuk bencana angin puting beliung. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 30
Kerusakan terumbu karang mengakibatkan kecepatan gelombang yang menghantam pantai semakin kuat. Penambangan pasir sangat berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya karena terkurasnya pasir laut akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan arah arus laut yang menghantam pantai banyak terjadi pada wilayah pesisir. Penebangan mangrove, mangrove berfungsi sebagai pemecah gelombang alami. Apabila mangrove terus menerus ditebang, akan mengakibatkan gelombang semakin membesar dan menghantam wilayah pantai Pemukiman atau infrastruktur di sekitar sempadan pantai; akibat dari gelombang yang terus menerus terjadi, lambat laun pantai akan menyempit dan semakin mendekati pemukiman atau infrastruktur yang ada di sekitar.
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 31 Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar, pencari ikan di dalam hutan. Kebakaran hutan dan lahan karena kelalaian manusia dengan meninggalkan puntung rokok sembarangan atau bekas pembakaran sampah yang dibiarkan begitu saja.
Permasalahan kekeringan merupakan kondisi yang umumnya terjadi pada musim kemarau yaitu kekurangan pasokan air yang lama, dan pada musim hujan sebagian besar mengalir di permukaan dan terbuang ke laut. Daerah Selatan Kotawaringin Timur mengalami intrusi air laut sehingga kesulitan air bersih. Pengelolaan sumberdaya air yang kurang baik dapat memperbesar masalah kekeringan termasuk juga adanya perubahan penggunaan lahan seperti kurangnya akses dan pembangunan infrastruktur terkait ketersediaan air. Dari hasil Analisa sebagaimana tertuang dalam akar masalah diatas, maka masalah pokok untuk komponen keterpaparan/kerawanan adalah :
Dari hasil identifikasi/penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat bahwa permasalahan pokok Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana adalah :
Isu strategis dalam Rencana Penanggulangan Bencana dibatasi dalam 3-5 pernyataan isu strategis. Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Kriteria yang dipergunakan antara lain:
Proses analisis di setiap masalah pokok menjadi isu strategis harus memperhatikan setiap kriteria untuk menilai seberapa besar relevansi masalah pokok. Tabel 14. merupakan kriteria dalam menganalisis isu strategis beserta penjelasannnya. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 35 Tabel 14. Kriteria dalam Menganalisis Isu Strategis Sumber : Modul Bimtek Versi 3, 2020 Penilaian Isu-isu strategis dilakukan oleh Peserta FGD di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan range penilaian angka 1-5. Angka 1 diartikan sangat tidak tepat terhadap kriteria, sebaliknya angka 5 artinya sangat relevan dengan kriteria. Tabel 14. menunjukan Tabel penilaian Isu strategis di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Tabel 15. Pembobotan Isu Strategis di Kabupaten Kotawaringin Timur Isu Stategis Pembobotan berdasarkan Kriteria Strategis Total Skor 1 2 3 4 5
• Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Gambut yang belum selesai • Belum Optimalnya Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana Banjir dan Karhutla Isu Strategis 2: Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana secara Komprehensif dan Menyeluruh Pembahasan terkait isu strategis ini meliputi masalah pokok sebagai berikut: • Belum Optimalnya Upaya Kesiapsiagaan dan Penanganan DaruratBencana • Kurang optimalnya menerapkan SPM untuk mewujudkan Ketahanan Daerah Isu Strategis 3: Optimalisasi Pengelolaan DAS, Hutan dan lingkungan dalam rangka mengurangi risiko bencana secara signifikan Pembahasan terkait isu strategis ini meliputi masalah pokok sebagai berikut: • Belum Optimalnya Upaya Pencegahan dan Mitigasi Banjir • Tata Kelola DAS yang Belum Optimal Isu Strategis 4: Peningkatan tata kelola kawasan permukiman berbasis pengurangan risiko bencana Pembahasan terkait isu strategis ini meliputi masalah pokok sebagai berikut: RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 38 • Pengelolaan Persampahan yang belum optimal dan aturan zonasi pemukiman yang belum tegakan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 1 BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh 3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Menanggapi meningkatnya bahaya yang diantisipasi di masa mendatang, pemerintah Indonesia telah membuat serangkaian aturan pelengkap untuk meningkatkan kebijakan penanggulangan bencana nasional. Penting untuk mempertimbangkan kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana nasional saat mengembangkan rencana penanggulangan bencana daerah, karena kebijakan dan kerangka kerja tersebut berfungsi sebagai referensi, panduan, dan menyediakan informasi kontekstual. 3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional
2044. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut: “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan” Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 2 pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:
Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah: “Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana, serta Mengurangi Risiko Bencana dalam Jangka Panjang” Tujuan ini melalui sasaran berikut:
Berdasarkan penjabaran visi, misi dan tujuan diatas maka secara umum untuk kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut: RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 3
RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustanable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030. Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peta Jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020 – 2044 didasarkan pada fokus capaian pada setiap masing-masing tahap Kegiatan penanggulangan bencana yang tidak menjadi fokus capaian RIPB Tahun 2020 – 2044 pada periode tersebut tetap dilaksanakan guna memperkuat capaian tahapan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 4 sebelumnya serta kesinambungan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tabel 16. Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahap 2025-2029 KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN RIPB 2025 - 2029
terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 6 KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN RIPB 2025-2029
Sumber: diolah dari Perpres 87/2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 7 Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam delapan misi pembangunan. Adapun misi yang terkait dengan kebencanaan terdapat pada misi ke 5 yaitu “Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi” dengan arah (tujuan) pembangunan ke 7 yaitu “Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”. Ketahanan sosial dan ekologi masuk pada kelompok landasan transformasi Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam arah (tujuan) pembangunan ke 7 tersebut penanggulangan bencana didasaarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Arah kebijakan RPJPN 2025-2045 meliputi:
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 8
Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang dikhususkan untuk wilayah Sumatera terkait kebencanaan pada RPJPN 2025-2045 meliputi “Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi”.
Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020-2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 9 penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN 2020-2044 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (road map) yang pada RIPB 2020-2044. BNPB sebagaileading sector penanggulangan bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 2020-2024. Rancangan kebijakan penanggulangan bencana yang terdapat pada RENAS PB 2025- 2029 meliputi:
Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 10
3.1.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah
Berdasarkan hal tersebut maka RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan tidak dapat dipedomani dalam penyusunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur, dikarenakan periode RPB Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029. Sehingga sinkronisasi kebijakan terkait penanggulangan bencana di tingkat provinsi juga tidak dapat dipedomani.
Namun demikian secara umum Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana yang juga mengacu pada prinsip- prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional, yaitu:
Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Prov. Kalteng Tahun 2021-2026 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 39 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tengah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Tahunan Daerah. Rencana Strategis disusun sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban Gubernur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Atas dasar Renstra PD tersebut RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 12 maka disusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026. Dalam aturan tersebut dijelaskan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada 3 (tiga) fase yaitu fase pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dengan adanya payung hukum ini memperkuat instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah dan secara khusus di kabupaten Kotawaringin Timur untuk bergerak dan melaksanakan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 15 Tabel 17. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkat kemampuan Aparatur dan Masyarakat Kalimantan Tengah dalam menghadapi bencana Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Menyediakan data, informasi daerah rawan dan risiko bencana di Kalimantan Tengah Mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Kalimantan Tengah dalam PB yang siap dalam menghadapi ancaman bencana Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan rambu petunjuk jalur evakuasi bencana M enyelenggarakan simulasi , latihan gabungan antar pemangku kepentingan Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar pemangku kepentingan Memberdayakan relawan, komunitas, pemangku kepentingan PB dalam penanganan bencana Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Kalimantan Tengah melalui organisasi komunitas Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan, dan ketangguhan menangani bencana Menyediakan data dan melakukan pemantauan kejadian bencana di Kalimantan Tengah
masyarakat terdampak bencana peringatan dini bencana Menempatkan stok logistik dan kebutuhan masyarakat terdampak secara proporsional di daerah rawan bencana Manajemen penempatan logistik PB milik Provinsi di kabupaten/kota risiko bencana Manajemen penempatan peralatan PB di kabupaten/kota risiko bencana Menyediakan jenis- jenis kebutuhan peralatan dalam penanganan bencana Pengadaan sarana dan prasarana PB Menempatkan peralatan, sarana dan prasarana PB Kalteng secara kewilayahan dalam upaya mendekatkan dengan potensi bencana Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan sesuai standar Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon dan efektivitas rehab rekon Menyediakan data sarana dan sarana terdampak bencana Meningkatkan kemampuan aparatur PB dalam perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan akibat bencana Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah Meningkatkan fungsi kelembagaan Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai fungsi BPBPK Memfungsikan BPBPK untuk melaksanan 3 (tiga) fungsi, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana. Melakukan pelatihan, bintek peningkatan kapasitas pemangku Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 17 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN kepentingan dalam kajian perhitungan kebutuhan pasca bencana Melakukan pendampingan dan pelatihan kesiapsiagaan, serta pendidikan kebencanaan bagi masyarakat Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Mengembangkan kapasitas SDM bidang PB berbasis kompetensi Penguatan regulasi penanggulangan bencana Menyediakan Regulasi Penanganan Bencana sebagai payung hukum dan pedoman operasional Menyusun Regulasi Penanganan Bencana yang Komprehensif Melakukan pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran Melakukan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tabel di atas menjelaskan kerangka logis isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPB Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2025. Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, RPB Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2025 memiliki 8 (delapan) sasaran, yaitu:
Berdasarkan hal tersebut maka RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dan dan tidak dapat dipedomani dalam penyusunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur, dikarenakan periode RPB Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029. Sehingga sinkronisasi kebijakan terkait penanggulangan bencana di tingkat provinsi juga tidak dapat dipedomani.
3.2. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pendefinisian bencana seperti dipaparkan diatas mengandung 3 (tiga) aspek dasar, meliputi (a) Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Dapat berupa peristiwa tunggal ataupun rangkaian peristiwa; (b) Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat; dan (c) Peristiwa atau gangguan tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan upaya-upaya penanggulangan bencana biasa dilakukan dengan pendekatan manajemen penanggulangan bencana. Sebagai suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan, maka pengelolaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 20 Manajemen Penanggulangan Bencana mengenal 4 (empat) tahapan penanggulangan bencana yang membentuk sebuah aliran prioritas.
Tahap tanggap darurat berakhir pada saat status darurat bencana dicabut berdasarkan aturan yang berlaku.
Seluruh tahapan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Hal ini dimandatkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, fungsi unsur pelaksana BPBD terdiri atas: RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 21
3.2.1. Kerangka Kerja Pra Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana terdiri atas: (a) dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
Kerangka kerja Pra Bencana difokuskan pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kerangka kerja pra bencana bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu, kerangka kerja pra bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Intervensi tersebut ditujukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut antara lain adalah berupa:
Dengan demikian, optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana. Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dilebur dalam sebuah Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD). Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah Mekanisme dan Prosedur Operasi yang bersifat umum, berlaku untuk setiap bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai. Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS (Incident Command System) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah:
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 24
Lingkup manajemen kedaruratan sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Gambar 13. Ruang Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana Berdasarkan Gambar 13 terlihat bahwa lingkup manajemen kedaruratan bencana dimulai pada saat terdeteksinya gejala kejadian bencana melalui aktivasi peringatan dini, operasi tanggap darurat, hingga pengelolaan proses transisi dari operasi tanggap darurat ke proses pemulihan. Upaya-upaya kedaruratan bencana melingkupi fase kesiagaan (readiness), tanggap darurat (response), dan transisi ke pemulihan. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 25 3.2.3. Kerangka Kerja Pasca Bencana Kerangka rehabilitas dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. prinsip penyelenggaraan pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:
Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :
Dalam tahapan penyelenggaraan pasca bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan tentunya media di Kabupaten Kotawaringin Timur. Peran keterlibatan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 18 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 27 Tabel 18. Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana DINAS / NSTANSI AKRONIM PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
Tabel 19. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana PERAN MANDAT A. PRA BENCANA
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 33 PERAN MANDAT
PERAN MANDAT B. SAAT BENCANA
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 34 PERAN MANDAT
PERAN MANDAT C. PASCA BENCANA
Sumber: diolah berdasarkan UU 24/2007, Permendagri 46/2008, dan Perka BNPB 03/2008 3.3. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan penanggulangan bencana. Tangungjawab ini antara lain RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 35 diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan- kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi. 3.3.1. Sumber Pendanaan
Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yag diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain).
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 38 Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:
1) Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, 2) Program pengurangan risiko bencana, 3) Program pencegahan bencana, 4) Penyusunan analisis risiko bencana, 5) Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang, 6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, 7) Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain- lain, 2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan 3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008. Belanja Tidak Terduga sudah ada di atur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana. Dalam aturan tersebut pada pasal 6 ayat 1, belanja kebutuhan tanggap darurat digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 40 transisi darurat kepemulihan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa. Penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan darurat meliputi:
Pada pasal 7 dan 8, Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat untuk pencarian korban bencana meliputi:
Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat untuk Pertolongan darurat meliputi:
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 41
Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat untuk Evakuasi korban bencana meliputi:
BAB III
Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Pangan meliputi:
Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sandangmeliputi:
Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Pelayanan kesehatan meliputi:
Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Penampungan serta tempat hunian sementara meliputi:
1) Perbaikan lingkungan daerah bencana; 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum; 3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 4) Pemulihan sosial psikologi 5) Pelayanan kesehatan; 6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik; 7) Pemulihan sosial ekonomi budaya; 8) Pemulihan keamanan dan ketertiban; 9) Pemulihan fungsi pemerintahan; atau 10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.
1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana; 2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 3) Membangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; 5) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat; 6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; 7) Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau 8) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 44 selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | IV - 1 BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Tujuan, sasaran dan strategi merupakan rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan didasarkan pada permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana. 4.1. Tujuan Dan Sasaran Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 20. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 - 2029 ISU STRATEGIS TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Kabupaten Kotawaringintimur yang aman dan tangguh terhadap bencana, perubahan iklim dan ramah lingkungan Meningkatnya indeks ketahanan daerah terhadap bencana.
Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah. Terpenuhinya dukungan pemulihan terhadap seluruh masyarakat dan aset pembangunan terdampak bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | IV - 2 ISU STRATEGIS TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Tabel 21 Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 BASELINE IKD PROYEKSI CAPAIAN IKD 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0,45 0,45 0,48 0,51 0,55 0,58 0,61 4.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | IV - 3 Kotawaringin Timur 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 22. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 - 2029 SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Tabel 23. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 – 2029 SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:
6.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan para pihak non-pemerintah di daerah dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Untuk keterlibatan perguruan tinggi juga telah dilakukan beberapa pendekatan kepada program pengabdian masyarakat sebagai pendukung kegiatan kelurahan tangguh bencana. Untuk unsur organisasi masyarakat sipil dan media juga sudah terlibat secara langsung ketika kejadian bencana. Dengan beragam kontribusi dari lembaga non pemerinta ini maka para pelaku penanggulangan bencana perlu diintegrasikan dalam sebuah strategi dan mekanisme yang jelas. Adapun instansi/lembaga dari beberapa unsur yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 25. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |VI - 2 Tabel 25. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraa Penanggulangan Bencana Daerah INSTANSI / LEMBAGA TUGAS KEPENTINGAN A. Unsur Dunia Usaha Forum Pelaksana TJSPL • Koordinasi dan komunikasi semua bantuan pembiayaan penyelenggara kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup. • Memberikan arahan dan rekomendasi penyaluran dana CSR perusahaan pada kawasan rawan bencana. • Menjalin kolaborasi lintas Perusahaan dan OPD dalam aksi sosial bersih sungai, penghijauan. • Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan eksplotasi tenaga panas bumi khususnya pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan • Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dengan membentuk tim/kelompok siaga bencana karhutla di lingkungan Perusahaan dan sekitar PT. RMU • Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan perkebunan kelapa sawit • Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Kotawaringin Timur B. Unsur Perguruan Tinggi Pusat Riset Kebijakan Governansi Pengabdian dan Pembangunan Universitas Palangka Raya • Melakukan riset dan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan bencana pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat • Pendampingan forum kelurahan tangguh bencana dan kelompok sekolah siaga bencana • Pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat • Mengumpulkan donasi dan bantuan tenaga relawan saat kejadian bencana melalui BEM mahasiswa C. Unsur Organisasi Masyarakat Sipil PMI Cabang Sampit • Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah • Membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana • layanan pengabdian masyarakat dalam kepedulian sosial dan kebencanaan • Membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana • pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial, kebencanaan dan pelestarian lingkungan • Membantu masyarakat dalam kegiatan sosial dan pelestarian alam sebagai upaya pengurangan risiko bencana • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan isu kebencanaan kepada pemerintah • Himbauan upaya pencegahan bancana kepada masyarakat/kaum terkait potensi yang ada di lingkungan sekitar TAGANA Melakukan layanan sosial terhadap korban bencana di pengungsian Membantu pendirian dapur umum ketika terjadi bencana Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian bencana di posko dan dilapangan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |VI - 3 D. Unsur Media PWI Melakukan peliputan jurnalistik terkait pra, saat dan pasca bencana Membantu penyebarluasan informasi kesiapsiagaan melalui berita baik media cetak maupun online Keterangan: Instansi/Lembaga Non Pemerintah yang belum terangkum dalam tabel ini masih dapat ditambahkan, yang ada dalam tabel diatas merupakan lembaga yg hadir saat Diskusi Publik dan keterwakilan organisasi/Lembaga/instansi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. 6.2 Pemaduan Kepada Perencanaan Lainnya Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Uraian tentang keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang memungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya. 6.2.1. Sasaran Pemaduan RPB Sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |VI - 4
Peta pemaduan sasaran/program RPB Kabupaten Kotawaringin Timur dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Tabel 26. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 5 Tabel 26. Peta Pemaduan Sasaran/Program RPB Kabupaten Kotawaringin Timur 2025-2029 Dalam Perencanaan Lainnya SASARAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
• Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. • Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana. • Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 6 SASARAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
• Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 8 SASARAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 9 RPB dapat menjadi turunan aksi yang lebih detail untuk menginternalisasikan program terkait penanggulangan bencana tersebut. Namun demikian, keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJMN. Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan RPB di Kabupaten Kotawaringin Timur. Disamping itu, untuk mengatasi kemungkinan tersebut perlu dilihat proses penyusunan RPJMD. Hal tersebut dilakukan untuk menemukanconnecting dor dan menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan pada perencanaan pembangunan di tiap jenjang pemerintahan. Gambar 14. Pintu Masuk Integrasi PRB dalam Perencanaan Pembangunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 10 Sebagaimana terlihat pada gambar diatas, penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme tersebut, memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pintu masuk utama adalah dalam proses penyusunan RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi penanggulangan bencana masuk dalam RAPBD. Gambar 15. Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Penganggaran Pembangunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 11 Sementara pada penganggaran, proses tersebut dilakukan setiap tahunnya berdasarkan RKPD yang telah disusun sebelumnya sebagai penterjemahan implementasi RPJMD. RKPD menjadi acuan dalam menyusun KUA PPAS. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA). Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Dalam proses penyusunan anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerjasama dengan baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS), dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya aspirasi dari masyarakat, dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik. Mekanisme penyusunan APBD tersebut memperlihatkan bahwa pintu masuk pengintegrasian RPB kedalam penganggaran pembangunan daerah adalah melalui KUA PPAS, sedangkan pintu masuk ke dua adalah melalui TAPD. Metode analisis pengarusutamaan/pemaduan pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendekatan pemaduan dengan mengkaji isu/ kesenjangan dalam program kegiatan pembangunan. Pada proses ini diperlukan perangkat analisis melalui 10 langkah sebagai berikut:
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 13 Langkah-langkah tersebut dapat disajikan dalam sebuah matriks/tabel untuk memudahkan proses indentifikasi dan analisis. Dibawah ini disajikan beberapa contoh penggunakan Metode Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Pembangunan Daerah. Tabel 27. Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam RPJMD No Struktur RPJMD (Permendagri No.86/2017) Unsur-unsur PB Materi Pemaduan 1 BAB I Pendahuluan (C) Hubungan Antar Dokumen Posisi RPB dalam tata kelola perencanaan
6 Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (A) Indikator Kinerja Utama/Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Utama Daerah untuk PB 6.3 Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana daerah adalah salah satu dari rencana pembangunan di daerah. Oleh karena itu, RPB harus mengikuti mekanisme pengendalian (monitoring), evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah. Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kedua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 15 Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan Informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB bertujuan untuk:
Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB dilakukan melalui:
dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 16 Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2030-2034 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:
Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. 6.3.1. Pengendalian Di dalam sebuah perencanaan, diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan. Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 17 RPB berdasarkan waktu pemantauan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan RPB dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya rencana aksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, pelaksanaan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti tabel berikut. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 18 Tabel 28. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan Materi Kriteria/ Indikator Target 5 Capaian Tahun Ke No Pemantauan Keluaran Tahun 1 2 3 4 5 Catatan Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021 Tabel 29. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester No Waktu Pemantaua n Kriteria Pemantauan Sumber Bukti Teknis/ Metode Pelaksana Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021 6.3.2. Evaluasi Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB. A. Evaluasi Ex-Ante Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:
Selain itu, juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis. Dalam proses penyusunan RPB, Evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:
Sedangkan Evaluasi Ex-Ante dengan menggunakan metodeCost Benefit Analysis, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah). RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 20 B. Evaluasi Pengukuran Kinerja Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam early warning system. Evaluasi pengukuran kinerja, wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKP dan Renja). Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (gap analysis). Kesenjangan (gap) dapat terjadi apabila hasil capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metodegap analysis atau “analisis kesenjangan” berguna untuk:
C. Evaluasi Proses Pelaksanaan Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 21 Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi- fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang. D. Evaluasi Kebijakan Strategis Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. Format yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi RPB dapat disesuaikan dan diintegrasikan dengan format evaluasi capaian SPM. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:
RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 22 6.3.3. Kerangka Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Di dalam sebuah perencanaan diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antara perencanaan dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi perlu disusun suatu kerangka perencanaan berdasarkan waktu pemantauan dan evaluasi. Detail rencana pemantauaan dan evaluasi adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 30. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 23 Tabel 30. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN KELUARAN METODE PELAKSANA Sebelum penyusunan RPB Evaluasi Ex-Ante • RPJMN • RIPB • Renas PB • RPJMD • RTRW • Kajian RIsiko Bencana • Hasil Penilaian IKD • Analisis capaian penanggulangan bencana daerah (Nilai Indikator Ketahanan Daerah) • Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada RPJMN dan RPJMD • Analisis program-program RPJMN dan RPJMD dengan isu strategis penanggulangan bencana daerah • FGD • Survey • Telaah dokumen • dll • BPBD • Tim Penyusun RPB Setiap Tahun (akhir semester -2) Evaluasi Pengukuran Kinerja • Laporan pelaksanaan kegiatan • Analisis tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan. • Analisis bentuk peningkatan dan inovasi kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada. • Analisis rekomendasi prioritas waktu dan estimasi biaya • FGD • Telaah dokumen • dll • BPBD • Dinas SDA • Bappeda • Manggala Agni • KPH • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Tim Koordinasi RPB Tertentu untuk kegiatan tertentu Evaluasi Proses Pelaksanaan • Lesson Learn Report • Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang • FGD • BPBD • Dinas SDA • Bappeda • Manggala Agni • KPH • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Tim Koordinasi RPB RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 24 WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN KELUARAN METODE PELAKSANA Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB Evaluasi Kebijakan Strategis • Laporan pelaksanaan kegiatan • Laporan Kejadian dan Dampak Bencana • Dokumen Kebijakan Strategis Daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan PB • Analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program/kebijakan yang:
• Analisis kemungkinan kebutuhan terhadap Review RPB • FGD • Survey • Telaah dokumen • dll • BPBD • Dinas SDA • Bappeda • Manggala Agni • KPH • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Tim Koordinasi RPB Tahun ke 5 pelaksanaan RPB Evaluasi Ex-Ante • Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang pernah dilakukan sebelumnya • RPJMN • RIPB • Renas PB • RPJMD • Kajian RIsiko Bencana • Hasil Penilaian IKD • RTRW • KLHS • Analisis baseline data capaian rencana penanggulangan bencana • Rekomendasi penyempurnaan arah kebijakan penanggulangan bencana daerah • FGD • Telaah dokumen • Dokumentasi • dll • BPBD • Dinas SDA • Bappeda • Manggala Agni • KPH • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Tim Koordinasi RPB RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VII - 1 BAB VII PENUTUP Pelaksanaan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ini. Karena itu RPB akan diperkuat dalam bentuk aturan daerah, minimal dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal tersebut juga merupakan salah indikator pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana disamping mendukung terhadap proses untuk mengarusutamakan RPB ke dalam perencanaan anggaran daerah merupakan salah satu syarat agar RPB dapat terimplementasi dengan baik. Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Upaya lain yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana, sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui strategi pengarusutamaan, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | DP - 1 DAFTAR PUSTAKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur. 2022. Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2027. Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Sampit Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Sekretariat Negara. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Jakarta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178. Jakarta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Jakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.Jakarta. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 1 No. 1 Peta Indeks Bahaya Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 2 No. 2 Peta Indeks Kerentanan Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 3 No 3 Peta Indeks Kapasitas Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 4 No. 4 Peta Indeks Resiko Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 5 No. 5 Peta Indeks Bahaya Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 6 No.6 Peta Indeks Kerentanan Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 7 No 7 Peta Indeks Kapasitas Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 8 No 8 Peta Indeks Resiko Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 9 No 9 Peta Indeks Bahaya GEA di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 10 No. 10 Peta Indeks Kerentanan GEA di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 11 No 11 Peta Indeks Kapasitas GEA di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 12 No 12 Peta Indeks Resiko GEA di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 13 No 13 Peta Indeks Bahaya Karhutla di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 14 No 14 Peta Indeks Kerentanan Karhutla di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 15 No 15 Peta Kapasitas Karhutla di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 16 No. 16 Peta Indeks Resiko Karhutla di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 17 No 17 Peta Indeks Bahaya Kekeringan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 18 No 18 Peta Indeks Kerentanan Kekeringan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 19 No 19 Peta Indeks Kapasitas Kekeringan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 20 No 20 Peta Indeks Resiko Kekeringan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 21 No 21 Peta Rencana Aksi Daerah Optimalisasi Pencegahan Dan Mitigasi Banjir di Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 22 No 22 Peta Rencana Aksi Daerah Optimalisasi Pencegahan Dan Mitigasi Kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 23 No 23 Peta Rencana Aksi Daerah Optimalisasi Pengelolaan DAS, Hutan Dan Lingkungan Dalam Rangka Mengurangi Resiko Bencana Secara Signifikan Di Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 24 No.24 Peta Rencana Aksi Daerah Tata Kelola Kawasan Permukiman Berbasis Pengurangan Resiko Bencana Di Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 25 No.25 Peta Rencana Aksi Daerah Optimalisasi Pencegahan dan Mitigasi Banjir dan Karhutla pada Indeks Resiko Multi Bahaya Di Kabupaten Kotawaringin Timur PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,8 No.19 Telp/Fax. (0531) 25250 Sampit 74322 Kalimantan Tengah BAB VII PENUTUP Pelaksanaan RPB Kabupaten Kotawaringln Timur membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salah satu alat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah ini. Karena itu RPB akan diperkuat dalam bentuk aturan daerah, minimal dalam bentuk Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal tersebut juga merupakan salah indikator pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana disamping mendukung terhadap proses untuk mengarusutamakan RPB ke dalam perencanaan anggaran daerah merupakan salah satu syarat agar RPB dapat terimplementasi dengan baik. Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhl perubahan profil risiko bencana. Dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Upaya Iain yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana, sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui strategi pengarusutamaan, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. BUPATI KOTAWARINQIN TIMUR, -IKINNOR RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 -2029|VII - 1
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)