DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Rencana Penanggulangan Bencana; dan Bab III: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana penanggulangan bencana perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Kotawaringin penanggulangan bencana dalam aspek perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 - 2029; melakukanTimur dalam Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran - Negara Tahun 1953, Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pern b angunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Sistem NasionalPerencanaan
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7.Undag-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
14.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 262);
17.Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 31);
18.Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 - 2027 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 41); MEMUTUSKAN ; PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025 - 2029. Menetapkan .4-

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan terkait penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana.
5.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
7.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8.Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan terpadu penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap penanganan bencana berdasarkan kajian risiko bencana suatu daerah.
9.Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis- garis, dan area- area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
10.Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat Risiko Bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah.
11.Cek Lapangan (ground check) adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
12.Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang bersifat lintas sektor bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a.membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam menyinergikan Bencana agar lebih efektif;
b.pengoordinasian antar pelaku penanggulangan Bencana; dan
c.sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. pengurangan Risiko Bencana, yang upaya-upaya penanggulangan

BAB II

KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH 2.1 Gambaran Umum Daerah 2.1.1 Wilayah Administrasi Secara administratif wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berbatasan dengan tiga kabupaten dan Laut Jawa, berada di bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara Geografis wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berbatasan dengan beberapa wilayah yang terdiri dari:

Pasal 4

dokumen(1) RPB merupakan perencanaan penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2)RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu- waktu apabila terjadi Bencana.

Pasal 5

(1)RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut: rPendahuluan BAB II :Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah BAB III :Penyelenggaraan Bencana BAB IV :Tujuan, Sasaran, Strategi, Arab Kebijakan dan Program Penanggulangan Bencana BAB V :Rencana Pengurangan Risiko Bencana BAB VI iPemanduan, Pengendalian dan Evaluasi BAB VII iPenutup
(2)Uraian mengenai RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan terkait penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit pada tanggal 2-> Met 2025 BUPATI KOTAWARINGI^ TIMUR, INNOR Diundangkan di Sampit pada tanggal ^ 2025 F^. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 2 0 2 4 R E N C A N A P E N A N G G U L A N G A N B E N C A N A ( R P B ) P E M E R I N T A H K A B U P A T E N K O T A W A R I N G I N T I M U R K A B U P A T E N K O T A W A R I N G I N T I M U R T A H U N 2 0 2 5 - 2 0 2 9 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | i KATA PENGANTAR Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki topografi yang didominasi kawasan perbukitan berada di sepanjang jajaran yang bertopografi datar dan dilalui oleh beberapa sungai. Hal ini menyebabkan Kabupaten Kotawaringin Timur rawan terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi. Bencana alam yang terjadi pada umumnya adalah tanah longsor dan banjir, merata terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain 2 (dua) bencana tersebut, kejadian bencana alam yang pernah terjadi adalah, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Menghadapi tantangan tersebut, perlu diambil langkah-langkah strategis guna mengurangi tingkat kerentanan yang dilaksanakan sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Salah satunya adalah melalui penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 - 2030. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dalam proses penyusunannya mengacu pada pedoman teknis yang diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Disamping itu dengan perspektif penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagai salah satu pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana, maka dalam proses penyusunannya juga memperhatikan mutu layanan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Laporan Akhir ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih. Semoga apa yang telah diperbuat ini dapat berguna hendaknya dicatat sebagai amal ibadah disisi-Nya. Sampit, Oktober 2024 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur MULTAZAM, ST, M.MT PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19680528 199903 1 004 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | ii RINGKASAN EKSEKUTIF Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disingkat RPB) merupakan perencanaan terkait penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara tersistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai “master plan” penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Timur mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Prioritas risiko bencana yang ditangani di tingkat Pemerintah Kabupaten RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | iii Kotawaringin Timur adalah: (1) Banjir, (2) Cuaca Ekstrim, (4) Kebakaran Hutan dan Lahan, (5) Tanah Longsor. Bencana-bencana tersebut perlu penanganan segera dan menyeluruh dengan pendekatan dan pilihan tindakan, baik Pencegahan, Mitigasi, maupun Kesiapsiagaan. Sedangkan untuk bencana kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunungapi, dan likuefaksi, pilihan tindakan penanganannya dapat dilaksanakan secara bertahap. Berdasarkan karakteristik daerah, hasil pengkajian risiko bencana, serta identifikasi isu strategis pembangunan daerah, maka didapatkan permasalahan pokok yang menjadi isu strategis penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk 2025-2029. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

1.Belum tangguhnya sistem kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana daerah.
2.Belum optimalnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat layanan khusus.
3.Sistem pemulihan pasca bencana belum komprehensif melingkupi seluruh aspek pembangunan.
4.Pengelolaan DAS/Sub DAS yang belum optimal.
5.Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
6.Belum maksimalnya penataan ruang dan kawasan permukiman yang berbasis pengurangan risiko bencana. Permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana perlu disikapi dalam suatu rangkaian kebijakan penanggulangan bencana daerah yang diselaraskan dengan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional. Terdapat 4 (empat) tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kotawaringin Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu: RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | iv
1.Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah terhadap Bencana.
2.Meningkatkan Pengelolaan DAS sebagai daerah tangkapan air.
3.Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan hutan dan lingkungan.
4.Memperkuat penataan ruang kawasan permukiman pada daerah yang berisiko bencana. Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 5 (lima) tahun ke depan adalah:
1.Meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana daerah.
2.Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah.
3.Memperkuat kapasitas daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus.
4.Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah.
5.Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air.
6.Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana.
7.Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana.
8.Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman. Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 (lima) tahun ke depan diarahkan kepada:
1.Memperkuat dasar-dasar sistem kesiapsiagaan bencana daerah.
2.Memperkuat dasar-dasar sistem penanganan darurat bencana daerah.
3.Meningkatkan kapasitas Rumah Sakit dan Puskesmas berbasis pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
4.Meningkatkan kapasitas sekolah dan madrasah di daerah rawan bencana yang berbasis pengurangan risiko bencana.
5.Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | v
6.Melibatkan OPD dan sektor-sektor kunci terkait dalam membangun mekanisme pemulihan pasca bencana.
7.Memperkuat pengelolaan dan pemantauan sungai di kawasan DAS yang rawan bencana.
8.Memperkuat upaya pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana.
9.Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penataan ruang di kawasan rawan bencana.
10.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pemukiman di kawasan rawan bencana.
11.Meningkatnya fungsi drainase pada kawasan pemukiman yang berada di daerah rawan bencana. Untuk menjamin dan memperkuat proses implementasi RPB, maka diperlukan mekanisme Pemaduan RPB. Melalui mekanisme pemaduan, maka diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar- benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, Mekanisme Pemaduan RPB harus mampu untuk:
1.Memperkuat RPB dalam suatu aturan daerah.
2.Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3.Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB. Pelaksanaan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur membutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di tingkat RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | vi aparatur maupun masyarakat. Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | vii DAFTAR SINGKATAN APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah DSP Dana Siap Pakai KRB Kajian Risiko Bencana OPD Organisasi Perangkat Daerah PMI Palang Merah Indonesia Polri Kepolisian Republik Indonesia PRB Pengurangan Risiko Bencana R3P Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana RAD PRB Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana RAN PRB Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana RDTR Rencana Detil Tata Ruang Renas PB Rencana Nasional Penanggulangan Bencana RenOps Rencana Operasi Darurat Bencana Renstra OPD Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah RIPB Rencana Induk Penanggulangan Bencana RKP Rencana Kerja Pemerintah RPKD Rencana Kerja Pemerintah Daerah RPJP Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RTRW Rencana Tata Ruang dan Wilayah RPB Rencana Penanggulangan Bencana SPM Standar Pelayanan Minimal RPKB Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana RTRWD Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah TNI Tentara Nasional Indonesia. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | viii DAFTAR ISTILAH Untuk memahami istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini, maka disajikan pengertian- pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:
1.Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3.Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
4.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
6.Data dan Informasi Bencana Indonesia adalah sebuahwebsite yang digunakan untuk menyimpan dan menyajikan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non-spasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
7.Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan yang bergerak dalam mendukung upaya- upaya pengurangan risiko bencana.
8.Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
9.Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | ix dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
10.Kerugian adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerugian berupa kerugian sosial budaya, fisik, ekonomi, dan lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
11.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13.Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
14.Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15.Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
16.Mitigasi Non-Struktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerugian dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
17.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18.Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20.Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | x kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
21.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
22.Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
23.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
24.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
25.Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, di mana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
26.Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
27.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
28.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
29.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xi maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
30.Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 5 (lima) tahun.
31.Rencana Kontinjensi (dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023, ditulis Rencana Kontingensi) adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.
32.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
33.Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur- prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
34.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
35.Tanggap Darurat Bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................... i RINGKASAN EKSEKUTIF.................................................................... ii DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.................................................... vii DAFTAR ISI ..................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR ............................................................................. xv DAFTAR TABEL................................................................................. xvi BAB I PENDAHULUAN ............................................................ I-1 1.1 Latar Belakang ........................................................................ I-1 1.1.1 Masa Berlaku ....................................................................... I-3 1.1.2 Pra Anggapan dan Asumsi .................................................... I-3 1.2. Tujuan ..................................................................................... I-4 1.3 Kerangka Pikir .......................................................................... I-4 1.4 Kedudukan Dokumen ................................................................ I-8 1.5 Landasan Hukum ...................................................................... I-9 1.6 Ruang Lingkup ......................................................................... I-11 BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH ............................................. II-1 2.1 Gambaran Umum Daerah .......................................................... II-1 2.1.1 Wilayah Administrasi ............................................................ II-1 2.2.2 Jaringan Hidrologi ................................................................ II-3 2.1.3 Topografi dan Kelerengan..................................................... II-5 2.1.4 Fisiografi ............................................................................. II-6 2.1.5 Geologi................................................................................ II-7 2.1.6 Tutupan Lahan .................................................................... II-10 2.1.7 Kawasan Hutan .................................................................... II-12 2.1.8 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) ....................................... II-14 2.2 Karakteristik Kebencanaan Daerah ............................................. II-17 2.2.1 Sejarah Kejadian Bencana .................................................... II-17 2.2.2 Potensi Bencana .................................................................. II-19 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xiii 2.3 Risiko Bencana Daerah ............................................................. II-22 2.4 Prioritas Risiko Bencana yang Ditangani ..................................... II-26 2.5 Masalah Pokok Kebencanaan ..................................................... II-27 2.6 Rumusan Isu Strategis .............................................................. II-33 BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA . III-1 3.1 Kebijakan Penganggulangan Bencana ........................................ III-1 3.1.1 Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional ....................... III-1 3.1.2 Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah ........................ III-10 3.1.3 Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................................. III-18 3.2 Kerangka Penganggulangan Bencana......................................... III-19 3.2.1 Kerangka Kerja Pra Bencana ............................................... III-21 3.2.2 Kerangka Kerja Saat Bencana .............................................. III-23 3.2.3 Kerangka Kerja Pasca Bencana ............................................ III-25 3.3 Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana .............. III-34 3.3.1 Sumber Pendanaan ............................................................. III-35 3.3.2 Penggunaan Anggaran ....................................................... III-37 BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA………….. IV-1 4.1. Tujuan dan Sasaran .................................................................. IV-1 4.2 Strategi dan Kebijakan .............................................................. IV-3 4.3. Program Penanggulangan Bencana ............................................ IV-4 BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RESIKO BENCANA ................................................................................. V-1 BAB VI PEMANDUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI……… VI-1 6.1. Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah ........................................... VI-1 6.2 Pemaduan Kepada Perencanaan Lainnya ........................................... VI-3 6.2.1 Sasaran Pemaduan RPB ...................................................... VI-3 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xiv 6.2.2 Pemaduan RPB ke Dalam Perencanaan Pembangunan ......... VI-4 6.3 Pengendalian Dan Evaluasi ........................................................ VI-14 6.3.1 Pengendalian ..................................................................... VI-16 6.3.2 Evaluasi ............................................................................. VI-18 6.3.3 Kerangka Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi ................ VI-22 BAB VII PENUTUP ........................................................................ VII-1 DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………… ... DP-11 LAMPIRAN .............................................................................. L-1 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xv DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Kerangka Pikir Rencana Penanggulangan Bencana Daerah ...... I-5 Gambar 2 Kedudukan RPB dalam Rencana Pembangunan Daerah ........... I-9 Gambar 3 Peta Administrasi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur .............................................................. II-22 Gambar 4 Peta Hidrologi di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur ........ II-24 Gambar 5 Peta Formasi Geologi di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................................... II-29 Gambar 6 Peta Penutupan Lahan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................................... II-11 Gambar 7 Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur .......... II-13 Gambar 8 Peta Kesatuan Hidrologis Gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................................... II-16 Gambar 9 Jumlah Bencana di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Rentang Waktu Tahun 2008-2021 ...................... II-18 Gambar 10 Jumlah Bencana di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2008-2021 ........................ II-18 Gambar 11 Gambaran Keruangan Resiko Multibahaya di Wilayah .............. II-25 Gambar 12 Prioritas Bencana yang ditangani di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur .............................................................. II-26 Gambar 13 Ruang Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana ................... III-24 Gambar 14 Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Perencanaan Pembangunan . VI-9 Gambar 15 Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Penganggaran Pembangunan........................................................................... VI-10 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xvi DAFTAR TABEL Tabel 1 Luas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur ...... II- 1 Tabel 2 Kelas dan Tingkat Kelerengan Bersasarkan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................ II-25 Tabel 3 Penutupan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur ................. II-10 Tabel 4 Distribusi Kawasan dan Non Kawasan Hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................ II-12 Tabel 5 Distribusi Kesatuan Hidrologis Gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................ II-15 Tabel 6 Jumlah Bencana Berdasarkan Tahun di Kabupaten Kotawaringin Timur ................................................................ II-17 Tabel 7 Jumlah Korban Terdampak Akibat Bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 .............................................. II-19 Tabel 8 Potensi Bencana di Kabupaten kotawaringin Timur ................... II-21 Tabel 9 Profil Potensi Bahaya dan Luas Wilayah Terdampak .................. II-22 Tabel 10 Profil Risiko dan Jumlah Penduduk Terpapar ............................ II-23 Tabel 11 Profil Risiko dan Potensi Kerugian ............................................ II-24 Tabel 12 Tingkat Risiko Bencana Prioritas .............................................. II-24 Tabel 13 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ........ II-32 Tabel 14 Kriteria dalam Menganalisis Isu Strategis ................................. II-35 Tabel 15 Pembobotan Isu Strategis di Kabupaten Kotawaringin Timur ..... II-35 Tabel 16 Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahap 2025-2029 ........................ III-4 Tabel 17 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ..................................... III-15 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | xvii Tabel 18 Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana ................................................................................. III-27 Tabel 19 Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana ................................................................................. III-32 Tabel 20 Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 – 2029 ............................ IV-1 Tabel 21 Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 ........................................................................... IV-3 Tabel 22 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 – 2029 ............... IV-3 Tabel 23 Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 – 2029 ................................................................. IV-4 Tabel 24 Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 ..................................... V-2 Tabel 25 Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraa Penanggulangan Bencana Daerah.................... VI-2 Tabel 26 Peta Pemaduan Sasaran/Program RPB Kabupaten Kotawaringin Timur 2025-2029 Dalam Perencanaan Lainnya ...... VI-5 Tabel 27 Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana ............ VI-13 Tabel 28 Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan .......................... VI-18 Tabel 29 Contoh Format Rencana Pemantauan Per Semester ................... VI-18 Tabel 30 Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur .................................. VI-23 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 1 Penyusunan RPB juga merupakan salah satu amanat pemenuhan SPM Sub-Urusan Bencana sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimum Sub Urusan Bencana. RPB dibutuhkan agar upaya penanggulangan bencana dapat berjalan secara sistematis, terencana, dan terukur, sehingga dapat menurunkan dampak bencana secara efektif dan berkelanjutan. RPB dapat dikategorikan sebagai “master plan” penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai rencana daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh institusi penanggulangan bencana daerah, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun non pemerintah. Oleh karena itu, RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya. Dokumen RPB Kabupaten Kotawaringin Timur disusun berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana dengan mempertimbangkan perencanaan-perencanaan pembangunan lainnya, baik jangka menengah dan panjang maupun perencanaan di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Komponen-komponen ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum, saat terjadi bencana dan setelah terjadinya bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 2 Kajian Risiko Bencana (KRB) menjadi salah satu unsur dimensi teknokratik bagi RPB Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam konteks ideal, KRB memberikan proyeksi jumlah jiwa terdampak, kerugian harta benda yang mungkin hilang, serta luasan lingkungan yang rusak akibat bencana untuk tiap-tiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Proyeksi yang diberikan oleh KRB dalam bentuk spasial dan matrik analisa. KRB juga memberikan arah peningkatan kapasitas daerah untuk mengurangi risiko bencana. Elemen-elemen ini menjadi kerangka dasar penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan penanggulangan bencana baik dalam bentuk spasial ataupun matrik. Komponen lain yang dipertimbangkan dalam penyusunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini menjadi komponen penyusun dimensitop-down. Dimensitop-down disusun dengan menganalisa keterkaitan antar rencana pembangunan, baik jangka panjang maupun jangka menengah. Analisa keterkaitan ini memberikan kerangka yang menjadi dasar penyusunan sasaran, kebijakan, dan strategi penanggulangan bencana Kabupaten Kotawaringin Timur. Analisa lanjutan dilaksanakan untuk melihat keterkaitan antara rancangan aksi-aksi penanggulangan bencana dengan peta-peta risiko bencana serta kajian dan perencanaan-perencanaan strategis di tingkat Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Seluruh hasil analisa pada dimensi teknokratik dan dimensitop-down bermuara pada kesepakatan publik terhadap hasil analisa tersebut. Kesepakatan-kesepakatan publik membentuk kerangka mekanisme pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam bentuk prioritas pelaksanaan. Kesepakatan publik ini merupakan dimensi partisipatif dan bottom-up dari proses penyusunan RPB. Penyusunan Dokumen RPB ini melibatkan seluruh pemangku RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 3 kepentingan terkait kebencanaan di Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai dari proses pengumpulan data, sosialisasi dan internalisasi, diskusi publik, hingga finalisasi Dokumen RPB. Keterlibatan pemangku kepentingan tersebut menunjukkan bahwa RPB merupakan milik Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur yang bertugas sebagai penggerak dalam penyusunan RPB ini. Setiap perwakilan pemangku kepentingan (stakehoder) terkait berkomitmen mengawal Dokumen RPB sampai ke proses legislasi yang sah. Legalitas RPB tersebut ditujukan agar rencana aksi dalam Dokumen RPB dapat di jalankan oleh semua stakeholder kebencanaan dan menjadi fokus prioritas serta masukan program/kegiatan di RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) di Kabupaten Kotawaringin Timur. 1.1.1. Masa Berlaku Masa berlaku RPB Kabupaten Kotawaringin Timur ini adalah:
1.Rencana Penanggulangan Bencana berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2029.
2.Rencana Penanggulangan Bencana dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana yang berdampak besar dan massif. 1.1.2. Pra Anggapan dan Asumsi Pra-anggaran dan asumsi RPB Kabupaten Kotawaringin Timur adalah:
1.Data risiko bencana didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2022-2026 dan disinkronisasi dengan hasil pengkajian risiko bencana Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Nama dan jumlah wilayah kecamatan dan/atau nagari tidak mempertimbangkan pemekaran wilayah kecamatan yang belum disahkan secara hukum perundangan yang berlaku di Kabupaten Kotawaringin RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 4 Timur.
3.Nama dan Tupoksi Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada aturan daerah yang berlaku pada saat RPB ini disusun. 1.2 Tujuan Tujuan penyusunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur adalah:
1.Untuk membuat rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif.
2.Sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana.
3.Sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1.3 Kerangka Pikir RPB harus memberikan sebuah kerangka pikir yang efektif sehingga mampu menjamin pencapaian tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Rencana penanggulangan bencana merupakan perencanaan yang memuat kebijakan dan strategi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola seluruh risiko bencana yang ada. Pengelolaan risiko bencana adalah penerapan kebijakan, proses, dan tindakan untuk mencegah timbulnya risiko baru, mengurangi risiko bencana yang ada, dan mengelola risiko sisa untuk meningkatkan ketangguhan. Gambaran analisa kerangka pikir penyusunan RPB dapat dilihat pada Gambar 1. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 5 Gambar 1. memperlihatkan bahwa secara teknis proses mendapatkan kerangka kerja penanggulangan bencana di suatu daerah diawali dengan identifikasi risiko bencana prioritas dari kajian risiko bencana. Hasil tersebut dianalisa untuk mendapatkan akar masalah yang dilihat dari hasil KRB, kajian indeks ketahanan daerah serta identifikasi permasalah pokok dari RPJMD. Rumusan dari identifikasi masalah pokok ini nantinya yang akan di pilih dan diprioritaskan menjadi isu strategis khusus dalam penanggulangan bencana di daerah. Analisa isu strategis diterjemahkan dalam bentuk arah kebijakan (tujuan dan sasaran) hingga dikembangkan menjadi program dan kegiatan. Serangkaian proses yang merupakan kerangka kerja penanggulangan bencana ini yang akan menghasilkan rencana aksi yang fokus dijabarkan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan di daerah. Untuk menjamin kesesuaian analisa rencana aksi dengan perencanaan lainnya baik di RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 6 nasional maka ada beberapa konsepsi dasar yang perlu diperhatikan adalah:
1.Kajian Risiko Bencana Daerah. Kerangka yang merupakan batang tubuh dan subtansi RPB suatu daerah adalah berbasis KRB. Hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan-permasalahan kebencanaan daerah. Permasalahan kebencanaan yang teridentifikasi meliputi permasalahan spesifik untuk tiap-tiap potensi bahaya yang ada di daerah, permasalahan dalam hal meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana, dan permasalahan kebencanaan yang di temukan di perencanaan pembangunan daerah.
2.Kebijakan strategis harus mampu merangkum kebijakan dari tingkat nasional hingga masyarakat dengan melihat permasalahan serta isu strategis yang ada di daerah. Untuk menjaga alur kebijakan dari pusat hingga lokal, maka kebijakan strategis dapat mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana yang telah digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan serta strategi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
3.Struktur perencanaan. Struktur perencanaan dalam RPB harus mengikuti aturan metode perencanaan daerah. RPB harus memperlihatkan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan kelompok- kelompok strateginya, yang diterjemahkan menjadi kegiatan dan pekerjaan (aksi) terkait penanggulangan bencana. Pada tataran tujuan dan sasaran, keseluruhannnya ditetapkan bersama dan menjadi komitmen daerah. Seluruh OPD terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib berkomitmen dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
4.Strategi, kegiatan dan aksi. Strategi, kegiatan dan aksi disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Perancangan kegiatan dan aksi berdasarkan strategi dilakukan berdasarkan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 7 pendekatan kawasan yang telah ditetapkan oleh RPJMN pada suatu kabupaten/kota serta mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (selanjutnya disingkat RPJMD) maupun kebijakan daerah lainnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya harmonisasi dan menjaga keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pusat hingga daerah. Disamping itu penyusunan strategi, kegiatan, dan aksi, harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana di daerah. Hasil pengkajian risiko bencana akan memberikan acuan awal dalam menggali permasalahan-permasalahan kebencanaan yang ada di daerah. Dengan demikian, aksi-aksi yang disusun akan lebih tepat sasaran dan optimal dalam menyelesaikan permasalahan bencana.
5.Penamaan disesuaikan dengan penamaan nomen-klatur yang berlaku. Seluruh fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana harus memenuhi aturan penamaan program sesuai dengan nomen-klatur daerah. Acuan terbaru dalam nomen-klatur pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomen-klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilakukan pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen-klatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut, bencana menjadi sub urusan dalam pembagian urusan wajib layanan dasar bagi pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
6.Ringkas dan dapat menjadi panduan bagi seluruh instansi pemerintah serta acuan bagi institusi lain yang terlibat Penulisan Dokumen RPB Daerah akan dibuat sangat ringkas namun berbobot. Menggunakan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 8 bahasa sederhana dan lugas. Untuk melengkapi Dokumen RPB, selain pada batang tubuh dokumen hendaknya juga dilampirkan bahan-bahan pendukung dalam penyusunan RPB. 1.4 Kedudukan Dokumen Kedudukan dokumen RPB Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:
1.Sebagai bagian perencanaan pembangunan RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah. RPB sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Dengan demikian, aksi-aksi penanggulangan bencana menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah (RKPD) sesuai dengan RPB. Kedudukan RPB pada perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Gambar 2.
2.RPB sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana daerah RPB berlaku untuk multi bahaya dan terbatas pada tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara lebih komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap harus mengacu kepada garisan yang telah diberikan dalam RPB. Kedudukan RPB dalam perencanaan penanggulangan bencana daerah dapat dilihat pada Gambar 2. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 9 Gambar 2. Kedudukan RPB Dalam Rencana Pembangunan Daerah 1.5 Landasan Hukum Beberapa landasan hukum penyusunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur adalah:
1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:

a.Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa “menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh”.
b.Pasal 6 menekankan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c.Pasal 8 menekankan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 10
d.Pasal 35 huruf a bahwa penyusunan perencanaan penanggulangan bencana dilakukan dalam situasi tidak terjadi bencana.
e.Pasal 36 ayat 1 bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
1. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib.
2. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu- waktu apabila terjadi bencana.
3. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. 6.Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020 – 2044.
5. 7.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
6. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 11 Standar Teknis Pada Standar Layananan Minimal Sub Urusan Bencana.
8. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10. 12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
11. 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. 14.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
13. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
14. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021- 2026. 1.6 Ruang Lingkup Ruang lingkup penyusunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:
15. 1.Lingkup jenis bahaya RPB berisi tentang jenis bahaya yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan hasil KRB dan kondisi spesifik bahaya/bencana lainnya yang belum masuk dalam KRB, namun memberikan dampak terhadap daerah. Prioritas bencana yang ditangani berdasarkan KRB Kabupaten Kotawaringin Timur 2022-2027 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |I - 12 yaitu banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dan bencana kekeringan.
16. 2.Lingkup pembahasan RPB adalah seluruh kebijakan dan perencanaan kegiatan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana, maupun pasca bencana.
17. 3.Lingkup jenis rencana aksi mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan yang melekat pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
18. 4.Lingkup pelaksana rencana aksi yaitu semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya yang dilibatkan dalam pelaksanaan rencana/kegiatan penanggulangan bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 1 • Bagian Utara : Kabupaten Katingan • Bagian Timur : Kabupaten Katingan • Bagian Barat : Kabupaten Seruyan • Bagian Selatan : Laut Jawa Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 1.544.204,1 Hektar yang terdiri dari 17 kecamatan dan Kota Sampit (Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kecamatan baamang dan KecamatanSeranau) sebagai ibukota Kotawaringin Timur. Setelah pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 10 wilayah kecamatan dan sampai dengan tahun 2010 bertambah menjadi 15 kecamatan dengan 152 desa dan 17 kelurahan. Tabel 1. Luas Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Sumber : Revisi RTRWK Kotim 2015-2035 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 2 Gambar 3. Peta Administrasi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 3 2.1.2 Hidrologi Secara umum pola sungai di Kotawaringin Timur adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Dalam Wilayah Kotawaringin Timur terdapat 6 buah sungai besar yang mengalir dari utara ke selatan dan bermuara di laut Jawa, yang dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai prasarana transportasi. Keenam sungai tersebut dapat dilayari oleh sarana perhubungan seperti kapal, speed boat, dan long boat. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus (mck), air minum, serta persawahan. Diantara keenam sungai tersebut Sungai Mentaya merupakan sungai terbesar Kotawaringin Timur. Sungai ini mengandung Podsolik di bagian atasnya, terdiri dari batuan sedimen, pasir, dan alluvium. Pada daerah pesisir berrawa dengan permeabilitas tinggi. Panjang Sungai Mentaya adalah 350 Km, yang dapat dilayari 300 Km, kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar adalah 300 meter dengan anak sungai : • Anak sungai Sampit panjang 75 Km • Anak sungai Cempaga panjang 100 Km • Anak sungai Seranau panjang 75 Km • Anak sungai Tualan panjang 80 Km • Anak sungai Kuayan panjang 100 Km • Anak sungai Kalang panjang 65 Km Sungai Mentaya merupakan sumber air bagi penduduk di sekitar aliran Sungai Mentaya. Namun sungai ini dapat menimbulkan genangan pada daerah sekitarnya, baik tergenang secara periodik maupun tergenang sepanjang tahun. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 4 Gambar 4. Peta Hidrologi di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 5 2.1.3 Topografi dan Kelerengan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki topografi yang bervariasi, pada ketinggian antara 0-60 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar merupakan dataran rendah yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah memanjang dari timur ke barat, sedangkan bagian utara merupakan dataran tinggi yang berbukit Tabel 2. Kelas dan Tingkat Kelerengan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur No. Kecamatan Kelerengan (ha) TOTAL (ha)0 - 2 2 - 5 5 - 15 15 - 40 > 40 1 Kec. Antang Kalang 11.0 375.6 1018.9 198.6 1604.2 2 Kec. Baamang 206.2 0.4 206.6 3 Kec. Bukit Santuai 10.5 273.2 725.1 662.6 8.8 1680.1 4 Kec. Cempaga 814.6 42.0 8.7 865.3 5 Kec. Cempaga Hulu 605.9 888.8 7.2 1501.9 6 Kec. Kota Besi 583.3 55.9 639.2 7 Kec. Mentawa Baru 340.0 9.2 349.1 8 Kec. Mentaya Hilir Selatan 210.2 210.2 9 Kec. Mentaya Hilir Utara 813.4 150.3 963.7 10 Kec. Mentaya Hulu 268.7 983.1 63.3 1315.2 11 Kec. Parenggean 184.4 529.2 4.5 718.1 12 Kec. Pulau Hanaut 607.7 16.7 624.4 13 Kec. Seranau 693.7 13.4 707.1 14 Kec. Telaga Antang 40.1 335.1 677.6 405.9 2.8 1461.5 15 Kec. Telawang 493.0 671.6 10.6 1175.2 16 Kec. Teluk Sampit 647.5 13.7 661.2 17 Kec. Tualan Hulu 124.3 602.7 118.9 846.0 TOTAL 6.654,6 4.960,9 2.634,8 1267,1 11,6 15.529.1 Sumber : Revisi RTRWK Kotim 2015-2035 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 6 2.1.4. Fisiografi Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dibagi ke dalam beberapa wilayah fisiografis yang terdiri atas:
19. 1.Dataran rendah, endapan pantai Wilayah ini terdapat di tepi pantai, tepatnya pantai yang berbatasan dengan Laut Jawa, yang berjarak 2-5 km dari pantai. Dataran ini terbentuk dari hasil pengendapan pantai, yang berupa tanah kering atau sedikit tergenang dan memiliki tekstur kasar.
20. 2.Dataran rendah, endapan sungai Wilayah ini terdapat di tepian sungai yang berbelok-belok (meander) atau danau kecil. Letaknya agak tinggi, namun kadang-kadang tergenang dan banjir akibat limpahan air sungai. Dataran ini bertekstur tanah sedang sampai halus. Seluruh wilayah dataran rendah, baik yang berupa endapan sungai maupun endapan pantai, masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut.
21. 3.Lahan Gambut Wilayah ini terletak di belakang wilayah endapan sungai (levee), yang terbentukakibat hutan rawa monoton telah mencapai klomaks, sehingga terbentuk gambut yang cembung (dome).
22. 4.Dataran rendah, batuan endapan pantai Wilayah ini terletak agak ke hilir/tengah, terutama di sekitar Sungai Mentaya. Dataran ini membentang dari Pangkalan Bun sampai Palangkaraya terus ke timur. Pada wilayah ini air sulit mengalir keluar karena wilayah ini sangat datar, sehingga pada beberapa tempat drainase agak terhambat. Dataran ini memiliki tekstur tanah yang kasar.
23. 5.Pegunungan/perbukitan batuan intrusi masam Wilayah ini merupakan daerah patahan (told) dan lipatan (fault), terdapat di bagian hulu. Bentuk wilayah ini berbukit dan bergunung, yang didominasi oleh batuan endapan pasir dan liat dan diselingi dengan batuan intrusi yang umumnya masam
24. 6.Delta/Pulau Merupakan daratan dengan luasan yang kecil di tengah laut maupun sungai.
25. 7.Lain-Lain RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 7 2.1.5. Geologi Kondisi Geologi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersusun oleh sembilan jenis formasi yaitu :
26. 1.Basal (Tb) Basal, berwarna kelabu kehijauan, berhablur penuh berbutir tak sama,halus - sedang, porfiritik dengan massa sulung plagioklas dan piroksen tertanam dalam masa dasar plagioklas dan piroksen. Dibeberapa tempat memperlihatkan struktur diabas dan ada juga berkomposisi andesit piroksen. Gejala Ubahan tampak dengan adanya klorit dan mineral lempung. Batuan ini diduga berumur Eosen sampai Oligosen, karena diduga menerobos batuan granit (Kapur Akhir)
27. 2.Batuan Gunungapi Kerabai (Kuk) Breksi gunungapi, kelabu kehijauan, sangat kompak, komponen terdiri atas andesit, basal dan rijang, berdiameter 2-3 cm, setempat kaya akan bijih besi dan limonit. Berasosiasi dengan basal warna coklat kemerahan, pejal, setempat berongga; dan tuf, berwarna kelabu kemerahan, berupa abu gunungapi, berbutir sangat halus, di beberapa tempat mengandung lapili berukuran 5 cm.
28. 3.Endapan Aluvium (Qa) Gambut berwarna coklat kehitaman (endapan rawa); pasir lepas berwarna kekuningan halus - kasar, tak berlapis (endapan sungai) ; lempung kelabu kecoklatan, mengandung sisa tumbuhan , sangat lunak (daerah pasang surut) ; dan lempung kaolinan warna putih kekuningan , bersifat liat , tebal berkisar dari 50 - 100 m.
29. 4.Formasi Dahor (TQd) Konglomerat, coklat kehitaman, agak padat, komponen terdiri dari fragmen kuarsit dan basal, berukuran 1 sampai 3 cm, kemas terbuka dengan matriks berukuran pasir. Berselingan dengan batupasir, berwarna kekuningan sampai kelabu, berbutir sedang sampai kasar, setempat berstruktur sedimen siur. Batulempung warna kelabu, agak lunak, karbonan setempat mengandung lignit, tersingkap sebagai sisipan dalam batupasir dengan ketebalan 20 - 60 cm. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 8
30. 5.Granit Belawan (Kgr2) Batuan plutonik dengan komposisi granit - granodioarit, berwarna putih berbintik hitam, kasat mata, berhablur penuh, berbutir menengah, hipidiomorf. Mineral penyusunnya terdiri dari orthoklas, kuarsa, plagioklas dan hornblenda serta sedikit biotit. Beberapa sayatan menunjukkan textur pertit, granofir, grafik dan mirmekrit. Di Lembar Tewah batuan ini menunjukkan umur Kapur Akhir atau 76 s/d 8,7 juta tahun.
31. 6.Granit Sukadana (Kus) Batuan plutonik dengan komposisi granit berwana coklat pucat sampai pink dan batuan berkomposisi monzogranit,granodiorit, tonalit, dan diorit kuarsa. Komponen Granit Sukadana yang berkomposisi menengah (granodiorit, tonalit dan diorit kuarsa) sulit dibedakan dengan komponen kompleks tonalit yang berkomposisi lebih asam (granodiorit) di lapangan karena tidak ada perbedaan signifikan kecuali umurnya.
32. 7.Instrusi Sintang (Toms) Satuan batuan jenis ini merupakan jenis batuan intrusi kecil, stok, dan retas hipabisal yang menerobos Kelompok Bengkayang, Batuan Gunungapi Raya, dan Granodiorit Mensibau. Satuan batuan ini berumur Oligosen Akhir hingga Miosen Awal yang terbentuk dari adanya penunjaman yang terjadi diumur Oligosen. Batuan Terobosan Sintang terdiri dari diorit, diorit kuarsa, granodiorit, dan tonalit yang memiliki tekstur holokristalin dan porfiritik.
33. 8.Kompleks Matan (TRvk) Terdiri dari breksi dengan komposisi andesit dan basal, aliran lava, batupasir tufan dan tuf. Batuan ini tidak dapat ditentukan umurnya.
34. 9.Tonalit Sepauk (Kls) Tonalit dan granodiorit hornblenda - biotit kelabu muda : beberapa diorit, granit, monzodiorit dan diorit kuarsa. Satuan ini diterobos oleh Granit Sukadana dan Tak Selaras di bawah batuan gunungapi kerabai. Umur Satuan ini 104 - 123 juta tahun. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 9 Gambar 5. Peta Formasi Geologi di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 10 2.1.6. Tutupan Lahan Data Penutupan lahan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2022 menunjukan di Kabupaten Kotawaringin Timur di dominasi oleh tutupan Perkebunan seluas lebih dari 646 tibu ha atau 41,6% dari total luas Kabupaten Kotawaringin Timur. Tutupan lahan terkecil adalah Hutan Mangrove Primer dengan luasan 51,6% atau hanya 0,003% dari luasan Kotawaringin Timur Tabel 3. Penutupan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur Penutupan Lahan Luas (Ha) % Perkebunan 646.735,4 41,6 Hutan Sekunder 223.787,6 14,4 Semak Belukar Rawa 187.215,8 12,0 Semak Belukar 185.973,6 12,0 Hutan Rawa Sekunder 106.660,0 6,9 Pertanian Lahan Kering Campur Semak 80.232,6 5,2 Rawa 31.456,7 2,0 Pertanian Lahan Kering 15.891,8 1,0 Pertambangan 14.569,3 0,9 Lahan terbuka 13.940,5 0,9 Pemukiman 13.413,3 0,9 Sawah 12.762,4 0,8 Tubuh Air 10.576,1 0,7 Hutan Mangrove Sekunder 6.829,6 0,4 Transmigrasi 4.362,7 0,3 Tambak 485,5 0,031 Hutan Tanaman 187,1 0,012 Hutan Mangrove Primer 51,6 0,003 Grand Total 1.555.131,7 100,0 Sumber : Hasil analisis, 2024 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 11 Gambar 6. Peta Penutupan Lahan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 12 2.1.7. Kawasan Hutan Kawasan Hutan dan perkembangannya pengukuhan kawasan hutan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6627/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun
35. 2020.Luasan kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Gambar 3.5. Tabel 4. Distribusi Kawasan dan Non Kawasan Hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur Kawasan Hutan; Non Kawasan Luas (ha) % Areal Penggunaan Lain (APL) 556.448,6 35,8 Hutan Produksi (HP) 487.645,3 31,4 Hutan Produksi Konversi (HPK) 291.090,3 18,7 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 190.884,4 12,3 Hutan Lindung (HL) 17.228,4 1,1 Tubuh Air 12.060,0 0,8 Grand Total 1.555.357,1 100,0 Sumber : Hasil analisis, 2024 Hasil analisis menunjukan Areal Penggunaan Lain (APL) merupakan areal terluas dengan luasan lebih dari 550 rb hektar atau ±35,8% dari luasan Kabupaten Kotawaringin Timur. Luasan terkecil adalah Tubuh air dengan luas hanya 12.060 ha atau hanya 0,8% dari luasan kabupaten. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 13 Gambar 7. Peta Kawasan hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 14 2.1.8. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Dalam pemanfaatan lahan gambut harus memperhatikan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) karena lahan gambut mempunyai karakteristik ekosistem unik dan merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dalam KHG yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya. KHG merupakan Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional dan Nomor SK.130/MENLHK/ SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional, serta analisis yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/684/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2050, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 35 unit Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan luas keseluruhan sekitar ±4.682.542 hektar. Di Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat enam KHG, dengan KHG terbesar adalah KHG Katingan Mentaya dengan luas ±361.211 atau 42,5% dari total seluruh KHG di Kotawaringin Timur. Distribusi KHG seluruh Kotawaringin Timur ditampilkan pada Tabel 5. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 15 Tabel 5. Distribusi Kesatuan Hidrologis Gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur No. Kesatuan Hdrologis Gambut Luas (ha) % Keterangan 1 KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya 361.211,5 42,5 Lintas Kabupaten 2 KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya 303.718,5 35,8 Dalam Kabupaten 3 KHG Sungai Pukun - Sungai Seruyan 97.418,1 11,5 Lintas Kabupaten 4 KHG Sungai Mentaya - Sungai Cempaga 53.382,7 6,3 Dalam Kabupaten 5 KHG Sungai Mentaya - Sungai Seranau Kiri 22.171,5 2,6 Dalam Kabupaten 6 KHG Sungai Mentaya - Sungai Tualan 11.349,8 1,3 Dalam Kabupaten Total 849.252,2 100,0 Sebaran keruangan KHG di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 8. berikut RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 16 Gambar 8. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 17 2.2. Karakteristik Kebencanaan Daerah 2.2.1 Sejarah Kejadian Bencana Sejarah kejadian bencana dilihat berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dikeluarkan BNPB. Berdasarkan data kejadian bencana terdapat bencana yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun yaitu banjir, tanah longsor, gelobang ekstrem dan abrasi, cuaca ekstrem, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Kejadian dan dampak bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2008-2021 dapat dilihat pada gambar berikut. Tabel 6. Jumlah Bencana Berdasarkan Tahun di Kabupaten Kotawaringin Timur No. Tahun Jumlah Bencana 1 2008 1 2 2010 3 3 2013 2 4 2014 6 5 2015 3 6 2016 1 7 2017 2 8 2018 10 9 2019 6 10 2020 6 11 2021 2 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 18 Gambar 9. Kejadian Bencana menurut waktu di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008-2021 (KRB, 2022) Gambar 10. Jumlah Bencana di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Jenis Bencana Tahun 2008-2021 (KRB, 2022) Berdasarkan gambar di atas, disajikan bahwa sejarah kejadian bencana tertinggi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah banjir dengan jumlah kejadian 25 kali RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 19 dalam kurun waktu tahun 2008-2021 dengan persentase sebesar 59,5%. Kejadian bencana terendah adalah cuaca ekstrem dan kekeringan dengan jumlah kejadian hanya 1 dengan persentase sebesar 2,4%. Dari kejadian bencana tersebut, terdapat dampak korban jiwa. Data terbaru jumlah korban terdampak dari kejadian bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah data tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 7. Jumlah Korban Terdampak Akibat Bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2023 Sumber : BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur, 2024 Berdasarkan pada tabel, catatan korban terdampak di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah hanya terdampak banjir. Jumlah korban menderita pada kejadian banjir terakhir yakni tahun 2021 adalah 6.388 kk terendam rumahnya. Tidak ada korban meninggal, hilang, luka berat, dan terluka. Tidak ada juga korban yang mengungsi, hal tersebut karena sebagian besar rumah warga yang rawan terjadi banjir adalah rumah panggung, sehingga apabila terendam, tidak sampai masuk ke bagian interior. 2.2.2. Potensi Bencana Potensi bencana yang dikaji dalam pengkajian risiko bencana meliputi bencana yang pernah terjadi maupun yang belum terjadi atau memiliki potensi terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan berpotensi terjadi lagi. Bencana yang pernah terjadi dilihat berdasarkan DIBI serta informasi dari pihak daerah setempat, sedangkan bencana yang 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Banjir - 1 - - - - - 6.388 5.458 155 Cuaca Ekstrim - - - - - - - - - - Gelombang Ekstrim dan Abrasi - - - - - - - - - - Karhutla - - - 7.103 - - - - - - Kekeringan - - - - - - - - - - MeninggalJenis Bencana Rumah Tenggelam (kk) Korban (Jiwa) Hilang Luka MengungsiISPA RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 20 belum terjadi dikaji berdasarkan kondisi wilayah yang dipadukan dengan parameter bahaya yang terdapat pada metodologi pengkajian risiko bencana. Potensi bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur dikaji berdasarkan sejarah kejadian melalui analisis menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis. Berdasarkan sejarah kejadian di Kabupaten Kotawaringin Timur diketahui terdapat lima jenis kejadian bencana yaitu banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, cuaca ekstrem (angin putting beliung), karhutla, dan kekeringan. Bencana sosial terdapat dua jenis bencana yakni pandemi Covid-19 dan konflik sosial. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi potensi bencana lainnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini didasarkan karena penggunaan beragam faktor yang mengacu pada kondisi daerah dalam pemrosesannya melalui analisis Sistem Informasi Geografi dan akan menghasilkan peta potensi bencana. Jumlah potensi bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan berdasar sejarah kejadian bencana dikuatkan dan dilegalkan melalui kesepakatan daerah. Bencana yang berpotensi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah banjir, karhutla, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrem, dan kekeringan serta pandemi covid-19 dan konflik sosial. Keseluruhan potensi di Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut dilaksanakan dalam pengkajian risiko bencana tahun 2022. Penjabarannya lengkap terkait hasil pengkajian seluruh potensi bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur pada bab berikutnya. Secara ringkas potensi bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel 8. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 21 Tabel 8. Potensi Bencana di Kabupaten kotawaringin Timur Sumber : KRB, 2022 Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik berasal dari kata kerja latin "configere". Artinya saling memukul. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (Alfitra, 2017). Sementara secara sederhana konflik sosial dapat diartikan dalam bentuk percekcokan, perselisihan, pertentangan yang didasari oleh adanya perbedaan di dalam hubungan sosial. Sumarno dan Roebiyanto (2013) mengungkapkan bahwa terjadinya konflik, secara umum, disebabkan karena tiga faktor yaitu, motif sosial, motif ekonomi dan motif politik. Motif sosial, karena adanya sikap kurang saling menghormati antar warga masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, sehingga bila terjadi perbedaan kepentingan sosial dapat terjadi letupan social yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Motif ekonomi dikarenakan adanya perbedaan kemampuan antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam mendayagunakan sumber daya ekonomi yang ada dapat menjadikan konflik sosial di masyarakat. Motif politik karena adanya perbedaan kepentingan politik, sehingga bila terjadi gesekan kepentingan dalam proses perebutan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sosial. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 22 2.3. Risiko Bencana Daerah Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Kajian risiko bencana dilakukan untuk menetapkan sifat dan besaran risiko yang mungkin timbul dari potensi terjadinya suatu bencana. Pengkajian tersebut perlu dilakukan untuk menimbang dampak kerusakan akibat bencana, menyusun rencana tanggap darurat, hingga estimasi biaya dan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Model risiko dibuat dengan memperhitungkan faktor kerawanan, kerentanan, dan kapasitas yang sudah dikaji sebelumnya. Seluruh bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kelas sedang – rendah. Jenis Bencana kekeringan memiliki luasan total yang paling besar dibandingkan jenis bencana lainnya. Namun, bencana cuaca ekstrim memiliki luas kelas bahaya tinggi paling besar di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tabel 9 menggambarkan luasan potensi bahaya bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tabel 9. Profil Potensi Bahaya dan Luas Wilayah Terdampak No Jenis Bencana Bahaya KelasLuas (Ha) Total Rendah Sedang Tinggi 1 Banjir 409.340 463.286 310.949 1.183.575 Tinggi 2 Cuaca Ekstrim 265.432 962.803 358.983 1.587.218 Tinggi 3 Gelombang Ekstrim 892 253 1.016 2.161 Tinggi 4 Kebakaran Hutan dan Lahan 672.468 591.225 267.666 1.531.359 Tinggi 5 Kekeringan 820.379 862.407 - 1.682.786 Tinggi Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Kajian risiko bencana sebelumnya menunjukkan bahwa bencana Cuaca Ekstrim merupakan jenis bencana yang memiliki angka potensi keterpaparan terhadap penduduk terbesar di Kabupaten Kotawaringin Timur. Potensi keterpaparan penduduk tertinggi berada di Kecamatan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 23 Mentawa Baru Ketapang dan Baamang dengan jumlah masing-masing 84.233 jiwa dan 69.864 jiwa. Kerentanan masyarakat terhadap bencana di kabupaten tersebut juga tergambarkan oleh jumlah penduduk rentan yang juga paling besar di antara jenis bencana lainnya. Bencana….. sebaliknya memiliki angka keterpaparan paling rendah dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Sebagian besar kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpapar bencana Cuaca Ekstrim kelas Tinggi umumnya berada di Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. Tabel 9. merupakan gambaran keterpaparan penduduk terhadap bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tabel 10. Profil Ancaman Bencana dan Jumlah Penduduk Terpapar No. Ancaman Bencana Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa) Kelas Jumlah Penduduk Terpapar Kelompok Rentan Kelompok Umur Rentan Penduduk Miskin Penduduk Cacat 1 Banjir 360.316 32.064 1.268 90.738 Tinggi 2 Cuaca Ekstrim 418.402 37.165 1.505 107.867 Tinggi 3 Gelombang Ekstrim 1.438 187 969 310 Tinggi 4 Kebakaran Hutan dan Lahan - - - - - 5 Kekeringan 417.509 37.068 1.516 107.310 Tinggi Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Seluruh jenis bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kelas potensi kerugian tinggi. Bencana Cuaca Ekstrim diketahui memiliki potensi menimbulkan kerugian paling besar dibandingkan jenis bencana lainnya (Rp 15.Trilyun). RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 24 Tabel 11. Profil Risiko dan Potensi Kerugian No. Ancaman Bencana POTENSI KERUGIAN (Juta Rupiah) Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha) Kerugian Fisik Kerugian Ekonomi Total Kerugian Kelas Luas Kelas 1 Banjir 5.407.406 1.554.732 7.042.137 Tinggi 161.479 Tinggi 2 Cuaca Ekstrim 12.660.519 2.452.474 15.112.993 Tinggi - - 3 Gelombang Ekstrim 19.668 447 20.115 Tinggi 505 Tinggi 4 Kebakaran Hutan dan Lahan - 656.035 656.035 Tinggi - - 5 Kekeringan - 1.179.712 1.179.712 Tinggi 224.195 Tinggi Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Tingkat risiko merupakan hasil akumulasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko dari kajian risiko yang sudah dilakukan. Tabel 10. tersebut menggambarkan tingkat risiko setiap jenis bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagian besar jenis bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tingkat risiko rendah. Hasil ini dapat digunakan sebagai gambaran dan acuan dalam menentukan prioritas tindakan mitigasi bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tabel 12. Tingkat Risiko Bencana Prioritas No Jenis Bencana Risiko KelasLuas (Ha) Total Rendah Sedang Tinggi 1 Banjir 413.801 760.386 8.935 1.183.122 Tinggi 2 Cuaca Ekstrim 700.488 821.791 69.931 1.586.210 Tinggi 3 Gelombang Ekstrim 1.731,72 168,82 25,34 1.925,88 Rendah 4 Kebakaran Hutan dan Lahan 1.112.677 275.230 143.352 1.531.259 Tinggi 5 Kekeringan 937.107 744.495 - 1.681.602 Tinggi Sumber: Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |II - 25 Gambar 11. Gambaran Keruangan Risiko Multibahaya di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 26 2.4 Prioritas Risiko Bencana Yang Ditangani Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Kotawaringin Timur, mengakibatkan pemerintah daerah harus menentukan tingkat prioritas terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prioritas pilihan tindakan ditentukan berdasarkan tingkat prioritas bencana yang disepakati dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko didapatkan dari hasil pengkajian risiko bencana, sedangkan tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian didapatkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur. Perangkat dan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pilihan- pilihan ancaman bencana yang menjadi prioritas penanggulangan. Hasil yang diperoleh berdasarkan penggabungan parameter-parameter ini adalah bencana- bencana prioritas yang perlu ditanggulangi secara cepat di lingkup Kabupaten Kotawaringin Timur. Prioritas Non Prioritas Gambar 12 Prioritas Bencana yang ditangani di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Rendah Sedang Tinggi Meningkat Gelombang Ekstrim dan Abrasi Banjir Kebakaran Hutan dan Lahan Tetap Kekeringan; Cuaca Ekstrim Menurun R I S I K O K E C E N D E R U N G A N Bencana Prioritas RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 27 Berdasarkan hasil analisis diatas maka yang merupakan bencana Prioritas di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Banjir, dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Hal ini dikarenakan jenis bencana-bencana tersebut memiliki potensi risiko sedang dan tinggi dengan kecenderungan kejadian yang tetap ataupun relatif meningkat. Bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Penanganan terhadap prioritas bencana tersebut diarahkan pada upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat. Sedangkan untuk penanganan bencana lainnya diarahkan pada upaya pencegahan dan mitigasi. 2.5 Masalah Pokok Kebencanaan Identifikasi masalah pokok dalam penanggulangan bencana perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk menentukan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan program/kegiatan yang akan dilakukan guna mendukung pengurangan risiko bencana, korban jiwa, kerugian, serta kerusakan lingkungan dari setiap bencana prioritas. Masalah pokok dapat diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap tiga aspek/komponen yaitu :
36. 1.Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas
37. 2.Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana, berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketahanan Daerah/ IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh (BNPB) ;
38. 3.Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/ misi kepala daerah terpilih atau pada pencapaian sasaran/ tujuan RPJMD terkait penanggulangan bencana; RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 28 Disetiap komponen tersebut dirumuskan dan diuraikan menjadi 3 masalah pokok. Temuan akar masalah diperoleh berdasarkan hasil survei lapangan terhadap titik lokasi rawan bencana, FGD serta wawancara kepada para pemangku kepentingan baik pemerintah daerah dan masyarakat.
39. 1.Komponen Keterpaparan dan Kerawanan Identifikasi permasalahan spesifik penanggulangan bencana dilakukan mengacu pada hasil penilaian risiko tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Proses identifikasi permasalahan ini difokuskan pada bencana-bencana yang menjadi prioritas penanganan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Identifikasi permasalahan spesifik tersebut dilakukan melalui telaah terhadap faktor-faktor risiko pada tiap-tiap potensi bencana, yaitu: (a)identifikasi terhadap faktor penyebab kejadian bencana; (b) identifikasi terhadap faktor kerentanan; (c) identifikasi kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kajian risiko bencana menghasilkan 5 (lima) jenis bahaya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur jenis bahaya tersebut adalah banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan kekeringan. Tingginya tingkat risiko bencana yang dihasilkan adalah akibat dari interaksi antara faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas yang berpotensi menimbulkan dampak dan kerugian. Oleh karena itu, rekomendasi peningkatan kapasitas dan penurunan kerentanan yang dirumuskan perlu mengacu pada analisis akar masalah bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur agar rumusan rekomendasi dapat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Analisa terhadap komponen Keterpaparan/kerawanan diperoleh akar masalah sebagai berikut: RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 29
a.Bencana Banjir Banjir di Kabupaten Kotawaringin Timur umumnya disebabkan oleh intensitas curah hujan tinggi yang disertai dengan durasi hujan yang cukup lama. Kondisi tersebut mengakibatkan badan sungai tidak mampu menampung aliran air permukaan yang berdampak pada air meluap ke perumahan warga. BPBD menyampaikan bahwa salah satu penyebab banjir semakin sering terjadi salah satunya disebabkan karena terjadinya pendangkalan sungai akibat proses sedimentasi pada badan sungai di daerah hilir akibat terjadinya degradasi lahan di daerah hulu yang mengakibatkan peningkatan koefisien aliran dan laju erosi. Selain itu bencana banjir juga dapat semakin parah karena sampah yang menutup saluran drainase di pemukiman warga. Selain itu banjir di Kabupaten Kotawaringin juga disebabkan oleh Aktivitas dan Alih fungsi lahan di bagian hulu sungai menghilangkan wilayah resapan air.
b.Bencana Cuaca Ekstrem Angin puting beliung termasuk kategori angin kencang, datang secara tiba-tiba mempunyai pusat, bergerak melingkar seperti spiral hingga menyentuh permukaan bumi dan punah dalam waktu singkat (3–5 menit). terbentuknya daerah-daerah konvergen, yaitu tempat berkumpulnya massa udara yang membentuk awan konvektif (awan yang berpotensi menjadi hujan). Awan konvektif ini kemudian berubah menjadi awan cumulonimbus yang menyebabkan turunnya hujan disertai petir. Wilayah-wilayah lahan terbuka, pembukaan lahan dan penebangan pohon sehingga lahan cenderung terbuka membuat dampak angin puting beliung semakin parah. Selain itu bencana angin puting beliung cenderung berdampak masif Ketika terjadi dikarenakan belum tersedianya sistem peringatan dini untuk bencana angin puting beliung. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 30
c.Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Bencana gelombang pasang dan abrasi pantai merupakan salah satu permasalahan utama dalam upaya perlindungan pesisir pantai. Faktor pemicu terjadinya bencana gelombang ekstrim dan abrasi, antara lain: Kerusakan terumbu karang mengakibatkan kecepatan gelombang yang menghantam pantai semakin kuat. Penambangan pasir sangat berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya karena terkurasnya pasir laut akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan arah arus laut yang menghantam pantai banyak terjadi pada wilayah pesisir. Penebangan mangrove, mangrove berfungsi sebagai pemecah gelombang alami. Apabila mangrove terus menerus ditebang, akan mengakibatkan gelombang semakin membesar dan menghantam wilayah pantai Pemukiman atau infrastruktur di sekitar sempadan pantai; akibat dari gelombang yang terus menerus terjadi, lambat laun pantai akan menyempit dan semakin mendekati pemukiman atau infrastruktur yang ada di sekitar.
d.Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Bencana Karhutla dan Banjir adalah Bencana prioritas Kabupaten Kotawaringin Timur. Bencana Karhutla rawan pada bagian selatan kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki gambut tebal di wilayah Kecamatan Cempaga, Kota Besi, Baamang, Ketapang, Seranau, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. Faktor utama penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut: Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 31 Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar, pencari ikan di dalam hutan. Kebakaran hutan dan lahan karena kelalaian manusia dengan meninggalkan puntung rokok sembarangan atau bekas pembakaran sampah yang dibiarkan begitu saja.
e.Bencana Kekeringan Kekeringan Secara umum dapat terjadi karena kondisi hidrometeorologi. Permasalahan kekeringan merupakan kondisi yang umumnya terjadi pada musim kemarau yaitu kekurangan pasokan air yang lama, dan pada musim hujan sebagian besar mengalir di permukaan dan terbuang ke laut. Daerah Selatan Kotawaringin Timur mengalami intrusi air laut sehingga kesulitan air bersih. Pengelolaan sumberdaya air yang kurang baik dapat memperbesar masalah kekeringan termasuk juga adanya perubahan penggunaan lahan seperti kurangnya akses dan pembangunan infrastruktur terkait ketersediaan air. Dari hasil Analisa sebagaimana tertuang dalam akar masalah diatas, maka masalah pokok untuk komponen keterpaparan/kerawanan adalah :
1. 1.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Gambut yang belum selesai
2. 2.Tata Kelola DAS yang Belum Optimal
3. 3.Pengelolaan Persampahan yang belum optimal dan Aturan Zonasi Permukiman belum tegak
4. 2.Komponen Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulan bencana Komponen ini didasarkan pada penilaian kapasitas penanggulangan bencana daerah dan masyarakat yang tertuang dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Hasil perumusan pembaharuan tersebut disebut sebagai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang diimplementasikan mulai tahun 2016 pada beberapa wilayah di Indonesia. IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 32 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah. Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah dan disajikan tabel indeks ketahanan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tabel 12.
5. 1.Indeks <=0,4 adalah Rendah
6. 2.Indeks 0,4 – 0,8 adalah Sedang
7. 3.Indeks 0,8 – 1 adalah Tinggi Tabel 13. Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur NO. PRIORITAS INDEKS PRIORITAS INDEKS KAPASITAS DAERAH TINGKAT KAPASITAS DAERAH 1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 0,87 0,78 SEDANG 2 Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 0,80 3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 0,86 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 0,85 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0,86 6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 0,75 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana 0,57 Sumber: IKD Kotim, 2024 (verifikasi BPBPK Provinsi dan BNPB) Hasil transformasi nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur didapati yaitu sebesar 0,78. Pada dasarnya upaya penanggulangan bencana telah berjalan dengan baik di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk 7 (tujuh) kegiatan prioritas penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana tersebut masih membutuhkan peningkatan, RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 33 sehingga sesuai dengan kualitas standar dan memberikan manfaat secara optimal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan memiliki nilai 0,75. Kemudian Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana memiliki skor cukup rendah dibandingkan skor lainnya yaitu 0,57. Sedangkan untuk prioritas lainnya memiliki nilai tinggi dari setiap aspek parameter yang menjadi prioritas dalam kapasitas daerah. Informasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu melakukan peningkatan terkait Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dan Pemulihan Bencana. Dari hasil identifikasi/penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat bahwa permasalahan pokok Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana adalah :
8. 1.Belum Optimalnya Upaya Pencegahan dan Mitigasi Banjir dan Karhutla
9. 2.Belum Optimalnya Upaya Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
10. 3.Komponen kesenjangan pencapaian Pembangunan Daerah (RPJMD) atau Visi/Misi Kepala Daerah Permasalahan pokok Kesenjangan terhadap pencapaian visi misi kepala daerah maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah :
11. 1.Belum terintegrasinya Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Kajian Resiko Penanggulangan Bencana (RPB) di RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur
12. 2.Kurang Optimal dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana untuk mewujudkan Ketahanan Daerah dalam menghadapi Bencana 2.6. Rumusan Isu Strategis Isu strategis ditentukan menggunakan beberapa indikator yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan tingkat prioritas bencana yang RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 34 akan ditangani. Isu strategis merupakan pilihan potensi masalah yang dianggap sangat peting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pilihan ini ditentukan berdasarkan identifikasi masalah pokok. Isu strategis dirumuskan dalam bentuk rumusan potensi masalah yang umum terkait penanggulangan bencana dan pembangunan, sehingga bisa dijabarkan dalam beberapa sasaran, program, dan kegiatan dengan indikator-indikator yang spesifik. Isu strategis dalam Rencana Penanggulangan Bencana dibatasi dalam 3-5 pernyataan isu strategis. Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Kriteria yang dipergunakan antara lain:
13. 1.Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah termasuk infrastruktur.
14. 2.Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain.
15. 3.Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi.
16. 4.Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat.
17. 5.Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup atau menjadi bahaya bencana. Proses analisis di setiap masalah pokok menjadi isu strategis harus memperhatikan setiap kriteria untuk menilai seberapa besar relevansi masalah pokok. Tabel 14. merupakan kriteria dalam menganalisis isu strategis beserta penjelasannnya. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 35 Tabel 14. Kriteria dalam Menganalisis Isu Strategis Sumber : Modul Bimtek Versi 3, 2020 Penilaian Isu-isu strategis dilakukan oleh Peserta FGD di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan range penilaian angka 1-5. Angka 1 diartikan sangat tidak tepat terhadap kriteria, sebaliknya angka 5 artinya sangat relevan dengan kriteria. Tabel 14. menunjukan Tabel penilaian Isu strategis di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Tabel 15. Pembobotan Isu Strategis di Kabupaten Kotawaringin Timur Isu Stategis Pembobotan berdasarkan Kriteria Strategis Total Skor 1 2 3 4 5
18. 1.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Gambut yang belum selesai 5 5 5 3 5 23
19. 2.Tata Kelola DAS yang Belum Optimal 5 5 5 3 4 22 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 36 Isu Stategis Pembobotan berdasarkan Kriteria Strategis Total Skor 1 2 3 4 5
20. 3.Pengelolaan Persampahan yang belum optimal dan Aturan Zonasi Permukiman belum tegakan 5 5 3 3 3 19
21. 4.Belum Optimalnya Upaya Pencegahan dan Mitigasi Banjir dan Karhutla 5 5 5 5 5 25
22. 5.Belum Optimalnya Upaya Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana 5 5 5 5 5 25
23. 6.Belum terintegrasinya Kajian Risiko Bencana (KRB) Terbaru Kabupaten Kotawaringin Timur di RPJMD 4 5 3 3 3 18
24. 7.Kurang Optimal dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana untuk mewujudkan Ketahanan Daerah dalam menghadapi Bencana 4 5 3 3 3 18 Berdasarkan kesepakatan daerah, 7 (enam) masalah pokok pada tabel di atas masuk dalam pembahasan RPB Kabupaten Kota Waringintimur periode 2025 – 2029 ini. Pembobotan masalah pokok tersebut disepakati untuk menentukan skala prioritas tahun pelaksanaan. Skala prioritas masalah pokok kebencanaan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu:
25. 1.Belum Optimalnya Upaya Pencegahan dan Mitigasi Banjir dan Karhutla
26. 2.Belum Optimalnya Upaya Kesiapsiagaan dan Penanganan DaruratBencana
27. 3.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Gambut yang belum selesai
28. 4.Tata Kelola DAS yang Belum Optimal
29. 5.Pengelolaan Persampahan yang belum optimal dan aturan zonasi pemukiman yang belum tegakan
30. 6.Kurang optimalnya menerapkan SPM untuk mewujudkan Ketahanan Daerah
31. 7.Belum terintegrasinya KRB dalam menerapkan SPM PB untuk mewujudkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 37 Permasalahan pokok tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan kemiripan penyelesaian masalah. Pengelompokkan tersebut yang akan menjadi isu- isu kebencanaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Isu Strategis 1 : Optimalisasi Pencegahan dan Mitigasi Bencana Banjir dan Karhutla Pembahasan terkait isu strategis ini meliputi masalah pokok sebagai berikut: • Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Gambut yang belum selesai • Belum Optimalnya Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana Banjir dan Karhutla Isu Strategis 2: Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana secara Komprehensif dan Menyeluruh Pembahasan terkait isu strategis ini meliputi masalah pokok sebagai berikut: • Belum Optimalnya Upaya Kesiapsiagaan dan Penanganan DaruratBencana • Kurang optimalnya menerapkan SPM untuk mewujudkan Ketahanan Daerah Isu Strategis 3: Optimalisasi Pengelolaan DAS, Hutan dan lingkungan dalam rangka mengurangi risiko bencana secara signifikan Pembahasan terkait isu strategis ini meliputi masalah pokok sebagai berikut: • Belum Optimalnya Upaya Pencegahan dan Mitigasi Banjir • Tata Kelola DAS yang Belum Optimal Isu Strategis 4: Peningkatan tata kelola kawasan permukiman berbasis pengurangan risiko bencana Pembahasan terkait isu strategis ini meliputi masalah pokok sebagai berikut: RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | II - 38 • Pengelolaan Persampahan yang belum optimal dan aturan zonasi pemukiman yang belum tegakan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 1 3.1.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional
32. 1.Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-
33. 2044.Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut: “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan” Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 2 pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:
34. 1.Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
35. 2.Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
36. 3.Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima. Tujuan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 adalah: “Meningkatkan Ketangguhan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana, serta Mengurangi Risiko Bencana dalam Jangka Panjang” Tujuan ini melalui sasaran berikut:
37. 1.Terwujudnya kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat dan keterpaduan kelembagaan yang adaptif dalam penanggulangan bencana.
38. 2.Tercapainya peningkatan investasi kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana.
39. 3.Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola penanggulangan bencana yang profesional, transparan, dan akuntabel.
40. 4.Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal.
41. 5.Tercapainya pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pasca bencana yang lebih baik dan lebih aman. Berdasarkan penjabaran visi, misi dan tujuan diatas maka secara umum untuk kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 adalah sebagai berikut: RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 3
42. 1.Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
43. 2.Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
44. 3.Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
45. 4.Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
46. 5.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
47. 6.Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustanable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 2015-2030. Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peta Jalan pelaksanaan RIPB tahun 2020 – 2044 didasarkan pada fokus capaian pada setiap masing-masing tahap Kegiatan penanggulangan bencana yang tidak menjadi fokus capaian RIPB Tahun 2020 – 2044 pada periode tersebut tetap dilaksanakan guna memperkuat capaian tahapan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 4 sebelumnya serta kesinambungan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tabel 16. Peta Jalan Pelaksanaan RIPB Tahap 2025-2029 KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN RIPB 2025 - 2029
48. 1.Penguatan peraturan perundang- undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien
a.Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
b.Meningkatkan kualitas norma, standar,prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.
1. 1.Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana
2. 2.Peningkatan sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana
a.Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana.
1. 2.Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan
b.Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip- prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
1. 3.Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana
2. 3.Penguatan investasipengelolaan risikobencana sesuaidengan proyeksipeningkatan risikobencana denganmemperhatik an tata ruang dan penataan kawasan
a.Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan.
b.Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana.
c.Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana
1. 4.Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
2. 5.Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah RPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 5 KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN RIPB 2025-2029
3. 4.Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
a.Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana.
1. 6.Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
b.Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penangguiangan bencana.
c.Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana.
1. 7.Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi
d.Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas.
1. 8.Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu
e.Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat
f.Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana.
1. 9.Terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana
g.Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
1. 5.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal
a.Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana.
1. 10.Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan
b.Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 6 KEBIJAKAN STRATEGI FOKUS CAPAIAN RIPB 2025-2029
c.Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana.
d.Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
e.Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital.
1. 6.Percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik
a.Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana.
1. 11.Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan penguarangan risiko bencana
b.Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik.
1. 12.Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana
c.Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana.
d.Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Sumber: diolah dari Perpres 87/2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana
1. 2.Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 2045 Penyusunan RPJPN 2025 – 2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 7 Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam delapan misi pembangunan. Adapun misi yang terkait dengan kebencanaan terdapat pada misi ke 5 yaitu “Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi” dengan arah (tujuan) pembangunan ke 7 yaitu “Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim”. Ketahanan sosial dan ekologi masuk pada kelompok landasan transformasi Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam arah (tujuan) pembangunan ke 7 tersebut penanggulangan bencana didasaarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Arah kebijakan RPJPN 2025-2045 meliputi:
2. 1.Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan diseluruh wilayah pulau untuk menyusun profil risiko dan program mitigasi bencana.
3. 2.Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana dalam menyusun rencana tata ruang wilayah dalam semua tingkatan.
4. 3.Pengembangan pusat logistik dan jaringan kebencanaan melalui konektivitas antar pulau termasuk dampak bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan infrastruktur melalui pelibatan kolaboratif klaster logistik penanggulangan bencanadan kemitraan sektor publik dan swasta.
5. 4.Pembangunangrey infrastructure (sea wall,breakwater,spillway dll) dannature-based solution (pembangunangreen belt) untuk wilayah pesisir rentan tsunami dan kenaikan muka air laut.
6. 5.Sistem peringatan dini multi-ancaman bencana terpadu dan inklusif melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi.
7. 6.Pembangunan kesiapsiagaan bencana dimulai dari tingkatan individu, keluarga dan komunitas. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 8
8. 7.Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum di level Pendidikan dasar dan menengah.
9. 8.Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
10. 9.Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang bersifat multifungsi (penyediaan layanan dasar, infrastruktur sosial, dan tanggap darurat bencana).
11. 10.Pembangunan sarana prasarana yang memperhatikan kerawanan bencana dan perubahan iklim. Arah kebijakan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi yang dikhususkan untuk wilayah Sumatera terkait kebencanaan pada RPJPN 2025-2045 meliputi “Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung berapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi”.
12. 3.Rancangan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2025-2029 RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencananya sendiri. RENAS PB ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Salah satu kunci pengarusutamaan RENAS PB di tingkat Pusat adalah dengan mengintegrasikan RENAS PB dengan RPJMN dan RIPB 2020-2044. RIPB memberikan gambaran visi dan arah penyelenggaraan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 9 penanggulangan bencana jangka panjang. RPJMN 2020-2044 digunakan untuk melihat gambaran besar arah perencanaan pembangunan Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan. Disamping itu, dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana, maka RENAS PB tidak hanya merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan di tingkat nasional, namun juga merupakan perwujudan implementasi peta jalan (road map) yang pada RIPB 2020-2044. BNPB sebagaileading sector penanggulangan bencana di tingkat pusat sudah memulai rancangan RENAS PB 2025-2029 sebagai pengganti habisnya masa berlaku RENAS PB 2020-2024. Rancangan kebijakan penanggulangan bencana yang terdapat pada RENAS PB 2025- 2029 meliputi:
13. 1.Penguatan tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan bencana untuk peningkatan sinergitas antar pemangku kepentingan.
14. 2.Penguatan kerangka regulasi untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efisien dan efektif.
15. 3.Peningkatan investasi pengurangan risiko bencana berbasis karakteristik wilayah
16. 4.Peningkatan kapasitas dalam penanganan kedaruratan dan pemulihan pascabencana. Arah program rancangan RENAS PB 2025-2029 untuk pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
17. 1.Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus).
18. 2.Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
19. 3.Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 10
20. 4.Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana.
21. 5.Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana.
22. 6.Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah di bidang kebencanaan. 3.1.2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah
23. 1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, berdampak pada pemotongan atau pengurangan masa jabatan Kepala Daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota. Secara tidak langsung, hal tersebut akan mengakibatkan perencanaan pembangunan yang diusung oleh kepala daerah sebelumnya tidak berlaku lagi, seperti RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut maka RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan tidak dapat dipedomani dalam penyusunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur, dikarenakan periode RPB Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029. Sehingga sinkronisasi kebijakan terkait penanggulangan bencana di tingkat provinsi juga tidak dapat dipedomani.
24. 2.Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah belum memiliki dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari komunikasi dengan BPBPK Kalimantan Tengah, diperoleh informasi bahwa saat ini sudah ada draft Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah kalimantan Tengah dan nanti yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Aturan ini akan menjelaskan secara umum upaya-upaya RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 11 pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun demikian secara umum Kebijakan Penanggulangan Bencana dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar Penanggulangan Bencana yang juga mengacu pada prinsip- prinsip dasar Penanggulangan Bencana di tingkat Nasional, yaitu:
a.Cepat dan Tepat
b.Prioritas
c.Koordinasi dan Keterpaduan
d.Berdaya guna dan Berhasil guna
e.Transparansi dan Akuntabilitas
f.Kemitraan
g.Pemberdayaan
h.Nondiskriminatif
i.Nonproletisi Dan kebijakan-kebijakan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kalimantan Tengah di regulasikan dalam beberapa peraturan daerah yang ada kaitannya dengan penanggulangan bencana, diantaranya adalah: Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Prov. Kalteng Tahun 2021-2026 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 39 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tengah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Tahunan Daerah. Rencana Strategis disusun sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban Gubernur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Atas dasar Renstra PD tersebut RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 12 maka disusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026. Dalam aturan tersebut dijelaskan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada 3 (tiga) fase yaitu fase pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Dengan adanya payung hukum ini memperkuat instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Tengah dan secara khusus di kabupaten Kotawaringin Timur untuk bergerak dan melaksanakan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
1. 3.Rencana Startegis Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2025 STRATEGI
2. 1.Menyediakan data, informasi daerah rawan dan risiko bencana di Kalimantan Tengah
3. 2.Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
4. 3.Menyelenggarakan simulasi , latihan gabungan antar pemangku kepentingan
5. 4.Memberdayakan relawan, komunitas, pemangku kepentingan PB dalam penanganan bencana
6. 5.Menyediakan data dan melakukan pemantauan kejadian bencana di Kalimantan Tengah
7. 6.Melakukan penguatan, pendampingan kabupaten/kota dalam penanganan darurat bencana dan antar penggiat kebencanaan
8. 7.Menyediakan informasi jenis-jenis kebutuhan masyarakat terdampak bencana
9. 8.Menempatkan stok logistik dan kebutuhan masyarakat terdampak secara proporsional di daerah rawan bencana RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 13
10. 9.Menyediakan jenis-jenis kebutuhan peralatan dalam penanganan bencana
11. 10.Menempatkan peralatan, sarana dan prasarana PB Kalteng secara kewilayahan dalam upaya mendekatkan dengan potensi bencana
12. 11.Menyediakan data sarana dan sarana terdampak bencana
13. 12.Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan akibat bencana
14. 13.Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai fungsi BPBPK
15. 14.Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil
16. 15.Melakukan pelatihan, bintek peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam kajian perhitungan kebutuhan pasca bencana
17. 16.Melakukan pendampingan dan pelatihan kesiapsiagaan, serta pendidikan kebencanaan bagi masyarakat.
18. 17.Menyediakan Regulasi Penanganan Bencana sebagai payung hukum dan pedoman operasional ARAH KEBIJAKAN Merupakan komponen/bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran:
19. 1.Mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Kalimantan Tengah dalam PB yang siap dalam menghadapi ancaman bencana
20. 2.Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan rambu petunjuk jalur evakuasi bencana
21. 3.Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar pemangku kepentingan
22. 4.Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Kalimantan Tengah melalui organisasi komunitas
23. 5.Menjadikan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah sebagai incident commander dalam tanggap darurat bencana
24. 6.Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu
25. 7.Mewujudkan pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 14
26. 8.Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan alat peringatan dini bencana
27. 9.Manajemen penempatan logistik PB milik Provinsi di kabupaten/kota risiko bencana
28. 10.Manajemen penempatan peralatan PB di kabupaten/kota risiko bencana
29. 11.Pengadaan sarana dan prasarana PB
30. 12.Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistik dan peralatan sesuai standar
31. 13.Meningkatkan kemampuan aparatur PB dalam perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana
32. 14.Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah
33. 15.Memfungsikan BPBPK untuk melaksanan 3 (tiga) fungsi, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana
34. 16.Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah
35. 17.Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik
36. 18.Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi
37. 19.Mengembangkan kapasitas SDM bidang PB berbasis kompetensi
38. 20.Menyusun Regulasi Penanganan Bencana yang Komprehensif Renstra BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 memiliki tujuan, sasaran dan strategi sebagai rumusan perencanaan untuk mencapai target yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan dan isu strategis penanggulangan bencana dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disajikan pada Tabel 16. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 15 Tabel 17. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkat kemampuan Aparatur dan Masyarakat Kalimantan Tengah dalam menghadapi bencana Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana Menyediakan data, informasi daerah rawan dan risiko bencana di Kalimantan Tengah Mengembangkan kapasitas dan menyiapkan masyarakat Kalimantan Tengah dalam PB yang siap dalam menghadapi ancaman bencana Menyediakan sarana dan prasarana mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan rambu petunjuk jalur evakuasi bencana M enyelenggarakan simulasi , latihan gabungan antar pemangku kepentingan Mewujudkan Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar pemangku kepentingan Memberdayakan relawan, komunitas, pemangku kepentingan PB dalam penanganan bencana Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian masyarakat dalam bencana di Kalimantan Tengah melalui organisasi komunitas Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan, dan ketangguhan menangani bencana Menyediakan data dan melakukan pemantauan kejadian bencana di Kalimantan Tengah
39. 1.Menjadikan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah sebagai incident commander dalam tanggap darurat bencana
40. 2.Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu Melakukan penguatan, pendampingan kabupaten/kota dalam penanganan darurat bencana dan antar penggiat kebencanaan Mewujudkan pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana Meningkatkan ketersediaan Menyediakan informasi jenis-jenis kebutuhan Mengembangkan dan meningkatkan pemasangan alat RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 16 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN logistik dan peralatan. masyarakat terdampak bencana peringatan dini bencana Menempatkan stok logistik dan kebutuhan masyarakat terdampak secara proporsional di daerah rawan bencana Manajemen penempatan logistik PB milik Provinsi di kabupaten/kota risiko bencana Manajemen penempatan peralatan PB di kabupaten/kota risiko bencana Menyediakan jenis- jenis kebutuhan peralatan dalam penanganan bencana Pengadaan sarana dan prasarana PB Menempatkan peralatan, sarana dan prasarana PB Kalteng secara kewilayahan dalam upaya mendekatkan dengan potensi bencana Mengembangkan system/tata kelola penyimpanan logistic dan peralatan sesuai standar Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon dan efektivitas rehab rekon Menyediakan data sarana dan sarana terdampak bencana Meningkatkan kemampuan aparatur PB dalam perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana Memberdayakan masyarakat dalam upaya pemulihan akibat bencana Mengembangkan dan Mewujudkan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah Meningkatkan fungsi kelembagaan Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan sesuai fungsi BPBPK Memfungsikan BPBPK untuk melaksanan 3 (tiga) fungsi, yaitu koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil Penyelenggaraan PB yang sinergi dan terpadu antar wilayah Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana. Melakukan pelatihan, bintek peningkatan kapasitas pemangku Mengembangkan komunikasi massa dan keterbukaan informasi publik RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 17 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN kepentingan dalam kajian perhitungan kebutuhan pasca bencana Melakukan pendampingan dan pelatihan kesiapsiagaan, serta pendidikan kebencanaan bagi masyarakat Mengembangkan PB berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi Mengembangkan kapasitas SDM bidang PB berbasis kompetensi Penguatan regulasi penanggulangan bencana Menyediakan Regulasi Penanganan Bencana sebagai payung hukum dan pedoman operasional Menyusun Regulasi Penanganan Bencana yang Komprehensif Melakukan pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran Melakukan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Tabel di atas menjelaskan kerangka logis isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPB Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2025. Sebagaimana terlihat pada tabel diatas, RPB Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2025 memiliki 8 (delapan) sasaran, yaitu:
41. 1.Memperkuat kebijakan dan kapasitas kelembagaan
42. 2.Mengurangi risiko bencana melalui penguatan kesiapsiapsiagaan daerah
43. 3.Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana
44. 4.Mengembangkan sistem informasi, diklat, dan logistik terpadu
45. 5.Menata dan meninjau kembali RTRW berdasarkan kajian risiko bencana
46. 6.Mengurangi risiko bencana hidrometeorologi melalui upaya mitigasi dan pencegahan
47. 7.Mengoptimalkan pendidikan siaga bencana RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 18
48. 8.Peningkatan kesiapsiagaan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana 3.1.3. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur
49. 1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur juga termasuk salah satu kabupaten yang melakukan Pemilu serentak pada tahun 2024. Hal tersebut berdampak pada pemotongan atau pengurangan masa jabatan Kepala Daerah. Secara tidak langsung, hal tersebut akan mengakibatkan perencanaan pembangunan yang diusung oleh kepala daerah sebelumnya tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal tersebut maka RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dan dan tidak dapat dipedomani dalam penyusunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur, dikarenakan periode RPB Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029. Sehingga sinkronisasi kebijakan terkait penanggulangan bencana di tingkat provinsi juga tidak dapat dipedomani.
50. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawringin Timur telah memiliki dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peenyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana tidak lagi bersifat sentralistik di pusat saja, tetapi sudah menjadi kewenangan daerah otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan mudah menggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan penanggulangan bencana guna menghindari budaya pemerintah centries seperti di masa lalu. BPBD dibentuk untuk mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pengendalian akan menciptakan cara kerja yang efisien dan efektif dalam kendali Sekretaris Daerah sebagai Kepala BPBD ex officio karena jabatan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 19 Sekretaris Daerah yang membawahi SKPD, Badan maupun institusiinstitusi lain di daerah. 3.2. Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pendefinisian bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pendefinisian bencana seperti dipaparkan diatas mengandung 3 (tiga) aspek dasar, meliputi (a) Terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak. Dapat berupa peristiwa tunggal ataupun rangkaian peristiwa; (b) Peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat; dan (c) Peristiwa atau gangguan tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Berdasarkan definisi tersebut, sebagai hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus dilakukan dan menjadi tanggung jawab pemerintah guna menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan upaya-upaya penanggulangan bencana biasa dilakukan dengan pendekatan manajemen penanggulangan bencana. Sebagai suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan, maka pengelolaan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 20 Manajemen Penanggulangan Bencana mengenal 4 (empat) tahapan penanggulangan bencana yang membentuk sebuah aliran prioritas.
51. 1.Situasi tidak terjadi bencana Kegiatan penanggulangan bencana difokuskan kepada upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana guna mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang.
52. 2.Saat terdapat potensi bencana Upaya-upaya ditujukan untuk Kesiapsiagaan guna mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan ketersediaan sumberdaya dan kapasitas untuk menggunakan sumberdaya tersebut bila terjadi bencana.
53. 3.Saat Darurat Bencana Upaya-upaya yang dilakukan pada saat darurat bencana atau masa krisis meliputi operasi kedaruratan hingga pemulihan dini berlangsung. Tahap tanggap darurat berakhir pada saat status darurat bencana dicabut berdasarkan aturan yang berlaku.
54. 4.Rehabilitasi Upaya-upaya pada tahap ini melingkupi pemulihan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan terhadap dampak kejadian bencana. Seluruh tahapan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Hal ini dimandatkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, fungsi unsur pelaksana BPBD terdiri atas: RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 21
55. 1.Fungsi komando Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
56. 2.Fungsi koordinasi Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
57. 3.Fungsi pelaksana Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.2.1. Kerangka Kerja Pra Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana terdiri atas: (a) dalam situasi tidak terjadi bencana, dan (b) dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:
58. 1.perencanaan penanggulangan bencana;
59. 2.pengurangan risiko bencana;
60. 3.pencegahan;
61. 4.pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
62. 5.persyaratan analisis risiko bencana;
63. 6.penegakan rencana tata ruang
64. 7.pendidikan dan pelatihan; dan
65. 8.persyaratan standar teknis penanggulangan bencana RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 22 Sementara itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Kerangka kerja Pra Bencana difokuskan pada upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Risiko bencana merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kerangka kerja pra bencana bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu, kerangka kerja pra bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Intervensi tersebut ditujukan untuk memodifikasi risiko bencana yang mungkin timbul. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipilih untuk memodifikasi risiko bencana tersebut antara lain adalah berupa:
66. 1.Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
67. 2.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
68. 3.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
69. 4.Pengalihan risiko adalah serangkaian upaya untuk mengalihkan tanggung-jawab dalam mengelola faktor risiko kepada pihak lain yang lebih mampu mengurangi faktor risiko dengan konsekuensi dan ketentuan tertentu RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 23 3.2.2. Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana Kerangka kerja saat bencana atau penanggulangan kedaruratan bencana didasarkan pada pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana. Dengan demikian, optimalnya penyelenggaraan penanganan darurat bergantung pada tindakan-tindakan efektif yang dilakukan untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat. Pada masa krisis, respon mandiri masyarakat perlu dibangun agar mampu meningkatkan kemungkinan jiwa selamat pada saat terjadi bencana. Sementara pada operasi tanggap darurat bencana, diperlukan suatu mekanisme dan prosedur agar tercipta kesatuan tindak dalam penanganan darurat bencana. Dalam operasi kedaruratan, digunakan prinsip satu komando, satu aturan, dan satu kelembagaan. Saat operasi darurat seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah dilebur dalam sebuah Struktur Komando Tanggap Darurat (SKTD). Kejelasan tugas, fungsi, kewenangan, dan personil dalam setiap jenjang SKTD perlu disusun dalam sebuah sistem tersendiri yang diperkuat dalam sebuah Mekanisme dan Prosedur Operasi yang bersifat umum, berlaku untuk setiap bencana pada skala wilayah operasi SKTD tersebut. Jenjang komando dalam SKTD berlaku hanya untuk mencapai efektivitas pelayanan tanggap darurat sesuai dengan standar pelayanan minimum yang hendak dicapai. Mekanisme penanganan darurat dan SKTD disusun dengan ICS (Incident Command System) yang juga merupakan cikal bakal tersusunnya Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagai salah satu pendekatan. Sasaran operasi tanggap darurat bencana disusun berdasarkan prioritas yang menjadi standar dalam ICS adalah:
70. 1.Keselamatan nyawa baik bagi korban/masyarakat terdampak dan petugas pelaksana operasi; RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 24
71. 2.Stabilitas keadaan darurat sehingga paparan bencana tidak meluas dan korban tidak bertambah, serta pelaksanaan antisipasi bencana turunan;
72. 3.Pemeliharaan properti dan aset baik untuk fasilitas publik atau aset masyarakat terdampak. Lingkup manajemen kedaruratan sebagaimana terlihat pada gambar berikut. Gambar 13. Ruang Lingkup Manajemen Kedaruratan Bencana Berdasarkan Gambar 13 terlihat bahwa lingkup manajemen kedaruratan bencana dimulai pada saat terdeteksinya gejala kejadian bencana melalui aktivasi peringatan dini, operasi tanggap darurat, hingga pengelolaan proses transisi dari operasi tanggap darurat ke proses pemulihan. Upaya-upaya kedaruratan bencana melingkupi fase kesiagaan (readiness), tanggap darurat (response), dan transisi ke pemulihan. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 25 3.2.3. Kerangka Kerja Pasca Bencana Kerangka rehabilitas dan rekonstruksi didasarkan pada upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana. prinsip penyelenggaraan pasca bencana atau tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:
73. 1.Membangun partisipasi;
74. 2.Mengedepankan koordinasi;
75. 3.Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
76. 4.Menjaga kesinambungan;
77. 5.Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
78. 6.Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
79. 7.Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
80. 8.Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan. Aspek sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi adalah :
81. 1.Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
82. 2.Aspek perumahan dan permukiman, yang terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
83. 3.Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 26 peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
84. 4.Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, parawisata dan perbankan;
85. 5.Aspek sosial yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat Kegiatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain adalah:
86. 1.Pengkajian kebutuhan pasca bencana;
87. 2.Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
88. 3.Pengalokasian sumber daya dan dana;
89. 4.Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
90. 5.Monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Dalam tahapan penyelenggaraan pasca bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan tentunya media di Kabupaten Kotawaringin Timur. Peran keterlibatan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 18 RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 27 Tabel 18. Peran Para Pihak pada Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana DINAS / NSTANSI AKRONIM PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
91. 1.Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ▪ Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana di daerah ▪ Mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh ▪ Menjalankan fungsi komando dalam penanganan kedaruratan bencana ▪ Mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana ▪ Mendukung penyelenggaraan pemulihan dini ▪ Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi korban bencana dan rekonstruksi dampak bencana ▪ Mendukung perbaikan fasilitas umum dan fasilitas kritis
92. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah BAPPERIDA ▪ Memastikan harmonisasi program pengurangan risiko bencana dengan program perencanaan pembangunan ▪ Mendukung perencanaan program penanggulangan bencana ▪ Memastikan perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
93. 3.Badan Kepegawaian dan PengembanganSumb er Daya Manusia BKPSDM ▪ Memastikan kelengkapan struktur dan aparatur perangkat daerah terkait penanggulangan bencana ▪ Memberikan peningkatan kapasitas kepada perangkat daerah dan praktisi kebencanaan di daerah - ▪ Memastikan rehabilitasi aparatur perangkat daerah terdampak bencana
94. 4.Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD ▪ Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana ▪ Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat operasi tanggap darurat bencana ▪ Penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pemulihan pasca bencana
95. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB DP3AP2KB ▪ Mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif ▪ Mendukung penanganan darurat bencana yang inklusif ▪ Mendukung pemulihan pasca bencana yang inklusif RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III -28 DINAS / NSTANSI AKRONIM PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
96. 6.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPUPRPKP ▪ Merencanakan dan implementasi mitigasi struktural pada kawasan permukiman ▪ Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup ▪ Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada operasi darurat bencana ▪ Pembersihan kawasan permukiman ▪ Pengadaan perumahan untuk warga- warga yang menjadi korban bencana ▪ Merencanakan dan implementasi upaya yang bersifat rehabilitatif dampak bencana terkait lingkungan
97. 7.Dinas Pertanian Distan ▪ Memastikan ketahanan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana ▪ Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan ▪ Memastikan ketahanan pangan daerah untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana - ▪ Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana ▪ Mendukung upaya rehabilitasi di bidang bencana kekeringan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana lain terkait bidang pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan ▪ Mengembalikan fungsi ketahanan pangan daerah terdampak bencana
98. 8.Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo ▪ Menginventarisasi data kejadian dan informasi kebencanaan di daerah ▪ Merencanakan dan mengendalikan pengadaan fasilitas dan sarana komunikasi darurat untuk mendukung tanggap darurat bencana ▪ Merekapitulasi dan memberikan informasi perkembangan keadaan darurat bencana ▪ Menginventarisasi dan memberikan informasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca kejadian bencana RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III -29 DINAS / INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
99. 9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP ▪ Mengelola perizinan secara terpadu - -
100. 10.Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata DISBUDPAR ▪ Memastikan kesiapsiagaan kawasan wisata yang berada di daerah rawan bencana - ▪ Memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan wisata terdampak bencana
101. 11.Dinas Sosial DINSOS ▪ Mendukung pengurangan kerentanan social ▪ Mendorong Pemerintah Kelurahan/Desa/Nagari secara mandiri dalam peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana ▪ Memberikan dukungan peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa/keluarahan/nagari melalui pendekatan partisipatif sesuai kondisi sosial budaya masyarakat ▪ Penyelenggaraan bantuan sosial dan logisitik korban bencana ▪ Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan operasi tanggap darurat bencana di tingkat desa/kelurahan/nagari berjalan sebagaimana mestinya ▪ Mendukung jarring pengaman sosial bagi korban bencana ▪ Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat desa/kelurahan/nagari berjalan sebagaimana mestinya
102. 12.Satuan Polisi Pamong Praja POL PP - ▪ Mendukung operasi tanggap darurat di Pos Lapangan -
103. 13.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Dinas DAMKAR - ▪ Mendukung operasi tanggap darurat di Pos Lapangan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III -30 DINAS / INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
104. 14.Dinas Pendidikan DISDIK ▪ Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana- prasarana ▪ Pemberdayaan tokoh adat dan anak nagari dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana ▪ Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh nagari dalam mendukung operasi tanggap darurat bencana ▪ Melakukan rehabilitasi sekolah dasar dan menengah pertama terdampak bencana ▪ Pemberdayaan tokoh adat dan tokoh nagari dalam mendukung pemulihan pasca bencana secara partisipatif
105. 15.Dinas Kesehatan Dinkes ▪ Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis ▪ Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana ▪ Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana
106. 16.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil ▪ Melakukan pendataan warga negara di kawasan rawan bencana ▪ Mengintegrasikan data korban bencana dengan data kependudukan ▪ Mendukung pendataan masyarakat penerima bantuan pasca bencana
107. 17.Dinas Perindustrian, dan Perdagangan DISPERINDAG - ▪ Mendukung pemulihan fungsi fasilitas publik ▪ Mendukung pemulihan perdagangan dan UKM terdampak bencana
108. 18.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans ▪ Mendukung kesiapsiagaan bencana yang inklusif ▪ Mendukung penanganan darurat bencana yang inklusif ▪ Mendukung pemulihan pasca bencana yang inklusif
109. 19.Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani RSUD ▪ Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis ▪ Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis untuk mendukung operasi tanggap darurat bencana ▪ Merencanakan pelayanan rehabilitasi psikososial terhadap korban terdampak bencana RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III -31 DINAS / INSTANSI AKRONIM PRA BENCANA SAAT BENCANA PASCA BENCANA
110. 20.Tentara Nasional Indonesia TNI - ▪ Membantu dalam kegiatan pencarian dan penyelamatan (SAR) dan mendukung pengkoordinasian upaya tanggap darurat bencana -
111. 21.Kepolisian Republik Indonesia Polri - ▪ Membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi -
112. 22.Badan SAR Nasional BASARNAS - ▪ Mendukung dalam mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan -
113. 23.Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG ▪ Melakukan pemantauan potensi bencana yang terkait dengan meteorologi, klimatologi dan geofisika - - RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 32 Lingkup peran dan tugas BPBD serta para pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 19. Lingkup Peran dan Mandat BPBD dalam Penanggulangan Bencana PERAN MANDAT A. PRA BENCANA
114. 1.Komando -
115. 2.Koordinasi a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
b.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
c.koordinasi penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
d.koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur- unsur kebijakan penanggulangan bencana;
e.koordinasi perumusan dan pelaksanan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
f.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
g.koordinasi perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
h.koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pengurangan risiko bencana.
i.koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara;
j.koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
k.koordinasi penyusunan peta rawan bencana;
l.koordinasi penyusunan prosedur tetap penanganan bencana; RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 33 PERAN MANDAT
1. 3.Implementasi a. pemenuhan hak masyarakat di kawasan rawan bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana;
c.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
d.pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
e.pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
f.menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya penanggulangan bencana secara adil dan setara;
g.menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
h.menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
i.menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
j.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali;
k.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah. PERAN MANDAT B. SAAT BENCANA
1. 1.Komando a. pengerahan sumber daya manusia;
b.pengerahan peralatan;
c.pengerahan logistik;
d.imigrasi, cukai, dan karantina;
e.perizinan;
f.pengadaan barang/jasa;
g.pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
h.penyelamatan; dan
i.komando untuk memerintahkan sektor/lembaga
1. 2.Koordinasi a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
b.Penentuan status keadaan darurat bencana;
c.Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d.Pemenuhan kebutuhan dasar;
e.Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f.Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 34 PERAN MANDAT
1. 3.Implementasi a. pemenuhan hak korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.pelindungan masyarakat terhadap dampak bencana;
c.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
d.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap saat dalam kondisi darurat bencana
e.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah. PERAN MANDAT C. PASCA BENCANA
1. 1.Komando -
2. 2.Koordinasi a. koordinasi pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pemulihan pasca bencana;
b.pengalokasian dana pemulihan pasca dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
c.koordinasi penetapan kebijakan pemulihan pasca bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
d.koordinasi penyusunan perencanaan pemulihan pasca bencana yang memasukkan unsur-unsur“build back better, safer and sustainable”;
e.koordinasi perumusan dan pelaksanan kebijakan kerja sama pemulihan pasca bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
f.koordinasi penertiban serta pengelolaan terhadap pengumpulan dan penyaluran uang atau barang kontribusi multi sektor dalam pemulihan pasca bencana.
g.koordinasi perumusan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara;
h.koordinasi perumusan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
1. 3.Implementasi a. pemenuhan hak masyarakat korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.perlindungan masyarakat terhadap risiko bencana baru akibat pembangunan pasca bencana;
c.pengalokasian dana pemulihan pasca bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai;
d.pelaksanaan kebijakan pemulihan pasca bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
e.menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya pemulihan pasca bencana secara adil dan setara;
f.menetapkan standarisasi serta kebutuhan pasca bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
g.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah. Sumber: diolah berdasarkan UU 24/2007, Permendagri 46/2008, dan Perka BNPB 03/2008 3.3. Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada Pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelengaraan penanggulangan bencana. Tangungjawab ini antara lain RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 35 diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf (e) dan (f) yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan- kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau kabupaten/kota. Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi. 3.3.1. Sumber Pendanaan
1. 1.Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.
2. 2.Di tingkat Desa, penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN maupun Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dapat diperuntukkan guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Mekanisme penggunaan Dana Desa RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 36 maupun Alokasi Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Pada pasal 5 ayat 2 poin c menunjukkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuanSDGs Desa yang meliputi mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. Penggunaan dana desa tersebut diatur pada pasal 6 ayat 3 yang meliputi:
a.mitigasi dan penanganan bencana alam;
b.mitigasi dan penanganan bencana non-alam.
1. 3.Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disediakan untuk tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana. Disamping itu, pemerintah menyediakan pula dana kontinjensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.
2. 4.Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Urusan Wajib Layanan Dasar Pemerintah Daerah yang berhak diterima oleh tiap- tiap warga negara, yang penganggarannya wajib diprioritaskan oleh pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 298 ayat (1), bahwa Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya, standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 selanjutnya diturunkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018.
3. 5.Selanjutnya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakatyang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh pemerintah daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.
4. 6.Dalam mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 37 penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penangulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
5. 7.Dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan Negara Donor.
a.Dana yang berasal dari Masyarakat, biasanya dikumpulkan oleh masyarakat dan dikelola serta disalurkan oleh masyarakat sendiri penggunaannya. Dana yang berasal dari masyarakat ini banyak dan tersebar, sehingga sulit untuk dikendalikan, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.
b.Dana dari pihak swasta, sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah. Dana ini biasanya dalam bentuk uang ataupun barang yag diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (LSM atau organisasi lain).
c.Dana dari Internasional yang berasal dari Negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (cq. BNPB) atau setidaknya sepengetahuan BNPB 3.3.2. Penggunaan Anggaran Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana Penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan Penangulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.
1. 1.Penggunaan Dana Pra Bencana Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 38 Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:
a.Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi 1) Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, 2) Program pengurangan risiko bencana, 3) Program pencegahan bencana, 4) Penyusunan analisis risiko bencana, 5) Fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang, 6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan, 7) Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
b.Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi: 1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain- lain, 2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan 3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
1. 2.Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
a.Dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing- masing instansi/lembaga terkait;
b.Dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB;
c.Dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD; dan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 39
d.Belanja tidak terduga yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:
a.Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
b.Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
c.Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
d.Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
e.Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana. Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
a.Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b.Pertolongan darurat;
c.Evakuasi korban bencana;
d.Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e.Pangan;
f.Sandang;
g.Pelayanan kesehatan; dan
h.Penampungan serta tempat hunian sementara. Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB Nomor 6A Tahun 2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008. Belanja Tidak Terduga sudah ada di atur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga untuk Kebutuhan Tanggap Darurat Bencana. Dalam aturan tersebut pada pasal 6 ayat 1, belanja kebutuhan tanggap darurat digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 40 transisi darurat kepemulihan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa. Penggunaan belanja tidak terduga pada keadaan darurat meliputi:
a.Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
b.Pertolongan darurat;
c.Evakuasi korban bencana;
d.Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e.Pangan;
f.Sandang;
g.Pelayanan kesehatan; dan
h.Penampungan serta tempat hunian sementara; Pada pasal 7 dan 8, Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat untuk pencarian korban bencana meliputi:
a.Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
b.Peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR. Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat untuk Pertolongan darurat meliputi:
a.Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat;
b.Pengadaan bahan, peralatan dan/atau jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan atau pengadaan rintisan jalan/jembatan darurat dan peralatan lainnya;
c.Bantuan perbaikan darurat rumah/hunian, sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya yang rusak berupa bahan bangunan rumah dan/atau santunan sehingga dapat berfungsi secara minimal;
d.Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
e.Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
f.Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana; RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 41
g.Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
h.Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
i.Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
j.Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
k.Bantuan pemulihan darurat yang berdampak pada perekonomian masyarakat korban bencana;
l.Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia dan luka-luka akibat bencana;
m.Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental; dan
n.Dukungan sarana posko kedaruratan berupa personil, logistik dan peralatan; Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat untuk Evakuasi korban bencana meliputi:
a.Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar; dan
b.Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi antara lain berupa kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Kebutuhan air bersih dan sanitasi meliputi:
a.Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
b.Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
c.Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan drainase lingkungan; dan
d.Pengadaan Mandi Cuci Kakus (MCK) darurat.
e.Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 42
f.Transportasi, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh 3.1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Menanggapi meningkatnya bahaya yang diantisipasi di masa mendatang, pemerintah Indonesia telah membuat serangkaian aturan pelengkap untuk meningkatkan kebijakan penanggulangan bencana nasional. Penting untuk mempertimbangkan kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana nasional saat mengembangkan rencana penanggulangan bencana daerah, karena kebijakan dan kerangka kerja tersebut berfungsi sebagai referensi, panduan, dan menyediakan informasi kontekstual.

Pasal 11

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Pangan meliputi:

a.Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
b.Pengadaan dapur umum;
c.Bantuan uang lauk pauk bagi korban; dan
d.Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.

Pasal 12

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat sandangmeliputi:

a.Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
b.Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar. Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Pelayanan kesehatan meliputi:
a.Pengadaan obat-obatan, termasuk di dalamnya perlengkapan untuk fogging;
b.Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
c.Biaya perawatan korban bencana; dan
d.Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi dan/atau pembelian bahan bakar.

Pasal 14

Penggunaan Belanja Kebutuhan Tanggap Darurat Penampungan serta tempat hunian sementara meliputi:

a.Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
b.Alat dan bahan, dan personil yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara;
c.Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi, dan/atau pembelian bahan bakar;
d.Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
1. 3.Penggunaan Dana Pasca Bencana RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 43 Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
a.Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: 1) Perbaikan lingkungan daerah bencana; 2) Perbaikan prasarana dan sarana umum; 3) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; 4) Pemulihan sosial psikologi 5) Pelayanan kesehatan; 6) Rekonsiliasi dan resolusi konflik; 7) Pemulihan sosial ekonomi budaya; 8) Pemulihan keamanan dan ketertiban; 9) Pemulihan fungsi pemerintahan; atau 10) Pemulihan fungsi pelayanan publik.
b.Kegiatan Rekonstruksi, meliputi: 1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana; 2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 3) Membangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; 4) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; 5) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat; 6) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; 7) Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau 8) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | III - 44 selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | IV - 1 4.1. Tujuan Dan Sasaran Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 20. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 - 2029 ISU STRATEGIS TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
1. 1.Peningkatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana secara komprehensif dan menyeluruh. Mewujudkan Kabupaten Kotawaringintimur yang aman dan tangguh terhadap bencana, perubahan iklim dan ramah lingkungan Meningkatnya indeks ketahanan daerah terhadap bencana.
2. 1.Meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana daerah.
3. 1.Meningkatnya upaya kesiapsiagaan bencana daerah.
4. 2.Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah.
5. 2.Meningkatnya upaya penanganan darurat bencana daerah.
6. 3.Memperkuat kapasitas daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus.
7. 3.Meningkatnya kapasitas daerah khususnya di daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus.
8. 2.Peningkatan Sistem pemulihan pasca bencana secara komprehensif dan mencakup seluruh aspek pembangunan. Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah. Terpenuhinya dukungan pemulihan terhadap seluruh masyarakat dan aset pembangunan terdampak bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | IV - 2 ISU STRATEGIS TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
9. 3.Optimalisasi Pengelolaan DAS, Hutan dan lingkungan dalam rangka mengurangi risiko bencana secara signifikan Mewujudkan Kabupaten Kotawaringintimur yang aman dan tangguh terhadap bencana, perubahan iklim dan ramah lingkungan Ditingkatkannya pengelolaan DAS sebagai daerah tangkapan air
10. 1.Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air
11. 1.Meningkatnya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air untuk mengurangi risiko bencana Ditingkatkannya pengelolaan pengawasan hutan dan lingkungan
12. 2.Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana
13. 2.Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana
14. 4.Peningkatan tata kelola kawasan permukiman berbasis pengurangan risiko bencana Diperkuatnya penataan ruang kawasan permukiman pada daerah berisiko bencana
15. 1.Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana
16. 1.Meningkatnya pengawasan penataan ruang dan bangunan khususnya kawasan rawan bencana
17. 2.Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kawasan pemukiman di daerah rawan bencana
18. 2.Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman
19. 3.Meningkatnya fungsi drainase pada kawasan pemukiman yang berada di daerah rawan bencana Untuk tujuan ke 3, di ukur berdasarkan capaian Indikator Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan proyeksi capaian per tahun dari tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 21 Proyeksi Capaian IKD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 BASELINE IKD PROYEKSI CAPAIAN IKD 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 0,45 0,45 0,48 0,51 0,55 0,58 0,61 4.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Kabupaten RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | IV - 3 Kotawaringin Timur 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 22. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 - 2029 SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
20. 1.Meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana daerah Penguatan upaya kesiapsiagaan bencana daerah Memperkuat dasar-dasar sistem kesiapsiagaan bencana daerah
21. 2.Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah Penguatan upaya penanganan bencana daerah Memperkuat dasar-dasar sistem penanganan darurat bencana daerah
22. 3.Memperkuat kapasitas daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus
23. 1.Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan Puskesmas berbasis pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana
24. 1.Meningkatkan kapasitas Rumah Sakit dan Puskesmas berbasis pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana
25. 2.Peningkatan kapasitas sekolah dan madrasah di daerah rawan bencana yang berbasis pengurangan risiko bencana
26. 2.Meningkatkan kapasitas sekolah dan madrasah di daerah rawan bencana yang berbasis pengurangan risiko bencana
27. 3.Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat
28. 3.Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat di setiap bencana
29. 4.Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi banjir Penguatan upaya pencegahan dan mitigasi banjir Memperkuat sistem peringatan dini bahaya banjir
30. 5.Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla Penguatan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla Memperkuat rencana perlindungan dan pengelolaan gambut
31. 6.Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air Penguatan pengelolaan dan pemantauan aliran sungai pada kawasan DAS rawan bencana Memperkuat pengelolaan dan pemantauan sungai di kawasan DAS yang rawan bencana
32. 6.7. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana Penguatan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana Memperkuat upaya pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana
33. 8.Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana
34. 1.Peningkatan pengawasan penataan ruang dan pemukiman
35. 1.Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penataan ruang di kawasan rawan bencana
36. 2.Peningkatan pengawasan dan pengendalian kawasan pemukiman
37. 2.Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pemukiman di kawasan rawan bencana
38. 9.Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman Penguatan fungsi drainase pada kawasan pemukiman yang berada di daerah rawan bencana Meningkatnya fungsi drainase pada kawasan pemukiman yang berada di daerah rawan bencana 4.3. Program Penanggulangan Bencana RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | IV - 4 Program disusun berdasarkan isu strategis, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan program juga mengacu kepada kodefikasi nomenklatur yang telah ditetapkan untuk perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Uraian program dan keterhubungannya dengan isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana dapat dilihat pada berikut. Tabel 23. Program Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 – 2029 SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
39. 1.Meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencanadaerah
40. 1.Meningkatnya upaya kesiapsiagaan bencana daerah
41. 1.Penguatan aturan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
42. 1.Diperkuatnya aturan pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
43. 2.Pembaharuan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
44. 2.Terlaksananya pembaharuan Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
45. 3.Penguatan sarana dan prasarana penyampaian informasi kebencanaan daerah
46. 3.Diperkuatnya sarana dan prasarana penyampaian informasi kebencanaan daerah
47. 4.Penguatan Forum PRB daerah 4. Terbentuknya Forum PRB yangdidukung dengan regulasi dan sarana prasarana
48. 5.Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Personil PB Daerah
49. 5.Meningkatnya kapasitas personil PB daerah
50. 6.Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana-bencana prioritas daerah
51. 6.Terbangunnya sistem peringatan dini untuk bencana- bencana priritas daerah
52. 7.Penguatan perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah
53. 7.Tersusunnya perencanaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah
54. 2.Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah Meningkatnya upaya penanganan darurat bencana daerah Penguatan sistem dan perencanaan operasi penanganan darurat bencana daerah Meningkatnya sistem dan perencanaan operasi penanganan darurat bencana daerah
55. 3.Memperkuat kapasitas daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus Meningkatnya kapasitas daerah khususnya di daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus
56. 1.Peningkatan kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/madrasah di daerah rawan bencana
57. 1.Meningkatnya kapasitas Rumah Sakit dan sekolah/ madrasah di daerah rawan bencana
58. 2.Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat masyarakat
59. 2.Meningkatnya kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | IV - 5 SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
60. 4.Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi banjir Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi banjir Pembentukan Bangunan Pengaman Wilayah Sungai Terbentuknya Sistem Peringatan Dini Bahaya Banjir
61. 5.Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi karhutla Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi karhutla Terbentuknya Desa /Kelurahan pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan
62. 6.Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air Meningkatnya fungsi DAS dalam mengendalikan debit air untuk mengurangi risiko bencana banjir Pengelolaan DAS dan daerah tangkapan air untuk pengurangan risiko bencana Terkelolanya DAS dan daerah tangkapan air untuk pengurangan risiko bencana
63. 7.Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana Meningkatnya pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana
64. 1.Pengelolaan tutupan hutan di daerah berisiko bencana
65. 1.Terkelolanya tutupan hutan di daerah berisiko bencana
66. 2.Pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan bencana
67. 2.Terlaksananya pemanfaatan dan pengendalian penggunaan lahan dan hutan di kawasan rawan bencana
68. 3.Peningkatan sistem pengelolaan persampahan daerah
69. 3.Meningkatnya sistem pengelolaan persampahan daerah
70. 8.Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana
71. 1.Meningkatnya pengawasan penataan ruang dan bangunan khususnya kawasan rawan bencana
72. 1.Pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana
73. 1.Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana
74. 2.Meningkatnya pengawasan dan pengendalian kawasan pemukiman di daerah rawan bencana
75. 2.Pengendalian dan pengawasan penataan pemukiman di daerah rawan bencana
76. 2.Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penataan pemukiman di daerah rawan bencana
77. 9.Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Optimalisasi fungsi gambut dan kubah gambut Terkelola dan terlindunginya gambut dan kubah gambut RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 1 Rumusan rencana aksi merupakan diturunkan berdasarkan permasalahan penanggulangan bencana daerah, isu strategis, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan di tingkat daerah baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah, memiliki peran:
78. 1.Melaksanakan aksi penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawabnya
79. 2.Bersama dengan pemangku kepentingan berkolaborasi mempersiapkan pendanaan bagi pencapaian Kerangka Aksi dalam porsi masing-masing Kerangka Aksi didetailkan menjadi Rencana Aksi Daerah dengan memperhatikan:
80. 1.Karakteristik kebencanaan daerah
81. 2.Keterlibatan Institusi
82. 3.Penganggaran RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 2 Tabel 24. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2029 ISU STRATEGIS NOMENKLATUR PROGRAM NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tiap Tahun Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana Kontribusi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029
83. 1.Optimalisasi Pencegahan dan Mitigasi Banjir dan Karhutla 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.01.0019 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS) Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun (Unit) Unit 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 Anak-anak Sungai Mentaya Dinas SDA, BMKG APBD Kabupaten Kotawaringin Timur, APBN, APBD Provinsi, masyarakat dalam negeri (orang peroroangan , lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat) 1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan tanggul Sungai Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara Km 3 3 3 3 3 300 300 300 300 300 Anak-anak Sungai Mentaya Dinas SDA, DLH, BW Sungai 1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun Titik 5 5 5 5 5 500 500 500 500 500 Kecamatan Antang Kalang, Bukit Santuai, Telaga Antang dan Parenggean Dinas SDA, DLH, BW Sungai 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 50 50 50 50 50 250 250 250 250 250 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Damkar, Manggala Agni, KPH RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 3 ISU STRATEGIS NOMENKLATUR PROGRAM NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tiap Tahun Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana Kontribusi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Desa/ Kelurahan 20 20 20 20 20 300 300 300 300 300 Tersebar di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Damkar, Manggala Agni 1.05.04.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Dokumen 1 - - - - 350 - - - - Kabupaten Kotim Damkar, BPBD 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit 20 20 20 20 20 300 300 300 300 300 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Damkar, Manggala Agni, KPH 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.05.04.2.04.002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yangTerbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)Setiap Tahunnya Desa/ Kelurahan 10 10 10 10 10 200 200 200 200 200 Tersebar di Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Damkar, Manggala Agni, KPH 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengandinyatakan sah/legal Dokumen - - - - 1 - - - - 350 Kabupaten Kotim BPBD, ,DinKes RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 4 ISU STRATEGIS NOMENKLATUR PROGRAM NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tiap Tahun Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana Kontribusi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun Orang 100 100 100 100 100 200 200 200 200 200 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, ,DinKes Manggala Agni, KPH 2.Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana secara komprehensif dan menyeluruh 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kawasan 2 3 5 5 3 150 225 375 375 225 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, ,DinKes Manggala Agni, KPH 1.05.03.2.02.008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Orang 5 5 5 5 5 50 50 50 50 50 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, ,DinKes Manggala Agni, KPH 1.05.03.2.02.009 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Dokumen 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD 1.05.03.2.02.010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Orang 100 100 150 200 200 25 25 37,5 50 50 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, ,DinKes Manggala Agni 1.05.03 .2.02.16 Pelatihan Pencegahan dan Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Orang 100 100 150 200 200 30 30 45 60 60 Seluruh Kecamatan di BPBD, ,DinKes RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 5 ISU STRATEGIS NOMENKLATUR PROGRAM NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tiap Tahun Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana Kontribusi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten Kotim Manggala Agni 1.05.03 .2.02.11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi Dokumen 3 3 3 3 3 150 150 150 150 150 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, DinKes 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Laporan 15 15 15 15 15 75 75 75 75 75 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Balai Karantina, SAR, DinSos DinKes, Manggala Agni, SAR 1.05.03.2.03.002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Dokumen 3 3 3 3 3 150 150 150 150 150 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Balai Karantina, SAR, DinSos DinKes, Manggala Agni, SAR 1.05.03.2.03.003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Orang 50 50 50 50 50 250 250 250 250 250 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Balai Karantina, SAR, DinSos DinKes, Manggala Agni, SAR 1.05.03.2.03.007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal Dokumen 3 3 3 3 3 150 150 150 150 150 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 6 ISU STRATEGIS NOMENKLATUR PROGRAM NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tiap Tahun Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana Kontribusi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1.05.03.2.03.009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Orang 2000 2000 2000 2000 2000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Balai Karantina, SAR, DinSos DinKes, Manggala Agni, SAR 1.05.03.2.03.010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Dokumen 5 5 5 5 5 250 250 250 250 250 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Balai Karantina, SAR, DinSos DinKes, Manggala Agni, SAR 1.05.03.2.03.011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota Laporan 3 3 3 3 3 150 150 150 150 150 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Balai Karantina, SAR, DinSos DinKes, Manggala Agni, SAR 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Dokumen 3 3 3 3 3 150 150 150 150 150 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia Dokumen 17 17 17 17 17 85 85 85 85 85 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana Laporan 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 7 ISU STRATEGIS NOMENKLATUR PROGRAM NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tiap Tahun Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana Kontribusi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 bencana lintas Kab/Kota 1.05.03.2.04.007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi Orang 10 10 10 10 10 150 150 150 150 150 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Manggala Agni 1.05.03.2.04.008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Orang 5 5 5 5 5 50 50 50 50 50 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Manggala Agni 1.05.03.2.04.010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Kegiatan 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD 1.05.03.2.04.011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, Lembaga 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 8 ISU STRATEGIS NOMENKLATUR PROGRAM NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tiap Tahun Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana Kontribusi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 1.05.03.2.04.013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun Dokumen 10 10 10 10 10 50 50 50 50 50 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD 1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Dokumen 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal Dokumen 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Manggala Agni 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Orang 5 5 5 5 5 50 50 50 50 50 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Manggala Agni RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 9 ISU STRATEGIS NOMENKLATUR PROGRAM NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tiap Tahun Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana Kontribusi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Desa/ Kelurahan 20 20 20 20 20 200 200 200 200 200 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Manggala Agni 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit 25 25 25 25 25 125 125 125 125 125 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim BPBD, Manggala Agni 3.Optimalisasi Pengelolaan DAS, Hutan dan Lingkungan dalam rangka mengurangi Resiko bencana secara signifikan 1.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.11.03.2.01.001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 10 10 10 10 10 70 70 70 70 70 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim DLH , BPBD 1.11.03.2.01.005 Pelaksanaan inventarisasi GRKdan penyusunan profil emisi GRK Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisiGRK Dokumen 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim DLH, BPBD RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 10 ISU STRATEGIS NOMENKLATUR PROGRAM NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tiap Tahun Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana Kontribusi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 1.11.03.2.01.006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun Laporan 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim DLH, BPBD 1.11.03.2.01.007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) Lokasi 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim DLH, BPBD 1.11.03.2.01.009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Unit 5 5 5 5 5 50 50 50 50 50 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim DLH, BPBD 1.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.11.03.2.02.003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan Titik 10 10 10 10 10 100 100 100 100 100 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim DLH, BPBD 1.11.03.2.03 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.11.03.2.03.0010 Pelaksanaan Restorasi luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Ha 100 100 100 100 100 300 300 300 300 300 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim DLH, BPBD 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAANSUM BER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada 1.03.02.2.02.0031 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Jumlah Kawasan Rawa yangmendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa 5 5 5 5 5 200 200 200 200 200 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas SDA, BPBD, DLH, BW Sungai RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 11 ISU STRATEGIS NOMENKLATUR PROGRAM NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tiap Tahun Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana Kontribusi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Konservasi Kawasan Rawa 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAANSUM BER DAYA AIR (SDA) 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.03.02.2.01.0072 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 5 5 5 5 5 100 100 100 100 100 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas SDA, BPBD, DLH, BW Sungai 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara Km 10 10 10 10 10 500 500 500 500 500 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas SDA, BPBD, DLH, BW Sungai 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi Km 10 10 10 10 10 500 500 500 500 500 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas SDA, BPBD, DLH, BW Sungai
84. 4.Tata Kelola Kawasan Permukiman berbasis pengurangan Resiko Bencana 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang Dokumen 2 2 2 2 2 200 200 200 200 200 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas Tata Ruang, BPBD, DLH 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang Dokumen 2 2 2 2 2 200 200 200 200 200 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas Tata Ruang, BPBD, DLH 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan 1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang Kasus 2 2 2 2 2 200 200 200 200 200 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas Tata Ruang, BPBD, DLH RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 12 ISU STRATEGIS NOMENKLATUR PROGRAM NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tiap Tahun Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana Kontribusi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang Berita Acara 5 5 5 5 5 250 250 250 250 250 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas Tata Ruang, BPBD, DLH 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi ProgramKabupaten /Kota 1.04.02.2.01.002 Identifikasi Lahan- Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Dokumen 3 3 3 3 3 300 300 300 300 300 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas Tata Ruang, Dinas SDA, BPBD, DLH 1.04.02.2.01.007 Identifikasi peumahan di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Dokumen 3 3 3 3 3 300 300 300 300 300 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas Tata Ruang, Dinas SDA, BPBD, DLH 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.04.02.2.02.004 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Laporan 3 3 3 3 3 300 300 300 300 300 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas Tata Ruang, Dinas SDA, BPBD, DLH 1.04.02.2.02.014 Survei dan Penetapan LokasiPerumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Dokumen 3 3 3 3 3 300 300 300 300 300 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas Tata Ruang, Dinas SDA, BPBD, DLH 1.04.02.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan 1.04.02.2.03.013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar Ha 5 5 5 5 5 1000 1000 1000 1000 1000 Seluruh Kecamatan di Dinas Tata Ruang, Dinas SDA, RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |V - 13 ISU STRATEGIS NOMENKLATUR PROGRAM NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR SUB KEGIATAN Indikator Sub Kegiatan Satuan Target Tiap Tahun Prakiraan Pagu (tiap tahun) (dalam Juta Rupiah) Lokasi Pelaksana Kontribusi 2025 2026 2027 2028 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kabupaten Kotim BPBD, DLH 1.04.02.2.03.011 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali Ha 5 5 5 5 5 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kotim Dinas Tata Ruang, Dinas SDA, BPBD, DLH RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |VI - 1 6.1 Pemaduan Para Pihak Non Pemerintah Implementasi RPB perlu dikelola secara bersama dengan melibatkan para pihak non-pemerintah di daerah dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Untuk keterlibatan perguruan tinggi juga telah dilakukan beberapa pendekatan kepada program pengabdian masyarakat sebagai pendukung kegiatan kelurahan tangguh bencana. Untuk unsur organisasi masyarakat sipil dan media juga sudah terlibat secara langsung ketika kejadian bencana. Dengan beragam kontribusi dari lembaga non pemerinta ini maka para pelaku penanggulangan bencana perlu diintegrasikan dalam sebuah strategi dan mekanisme yang jelas. Adapun instansi/lembaga dari beberapa unsur yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 25. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |VI - 2 Tabel 25. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraa Penanggulangan Bencana Daerah INSTANSI / LEMBAGA TUGAS KEPENTINGAN A. Unsur Dunia Usaha Forum Pelaksana TJSPL • Koordinasi dan komunikasi semua bantuan pembiayaan penyelenggara kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup. • Memberikan arahan dan rekomendasi penyaluran dana CSR perusahaan pada kawasan rawan bencana. • Menjalin kolaborasi lintas Perusahaan dan OPD dalam aksi sosial bersih sungai, penghijauan. • Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan eksplotasi tenaga panas bumi khususnya pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan • Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan dengan membentuk tim/kelompok siaga bencana karhutla di lingkungan Perusahaan dan sekitar PT. RMU • Pengawasan K3 lingkungan Perusahaan perkebunan kelapa sawit • Menyalurkan dana sosial dan bantuan bencana bila ada wilayah terdampak di Kabupaten Kotawaringin Timur B. Unsur Perguruan Tinggi Pusat Riset Kebijakan Governansi Pengabdian dan Pembangunan Universitas Palangka Raya • Melakukan riset dan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan bencana pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat • Pendampingan forum kelurahan tangguh bencana dan kelompok sekolah siaga bencana • Pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat • Mengumpulkan donasi dan bantuan tenaga relawan saat kejadian bencana melalui BEM mahasiswa C. Unsur Organisasi Masyarakat Sipil PMI Cabang Sampit • Melakukan layanan pertolongan pertama pada masyarakat dan donor darah • Membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana • layanan pengabdian masyarakat dalam kepedulian sosial dan kebencanaan • Membantu penyelamatan, evakuasi dan pencarian korban ketika terjadi bencana • pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan sosial, kebencanaan dan pelestarian lingkungan • Membantu masyarakat dalam kegiatan sosial dan pelestarian alam sebagai upaya pengurangan risiko bencana • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan isu kebencanaan kepada pemerintah • Himbauan upaya pencegahan bancana kepada masyarakat/kaum terkait potensi yang ada di lingkungan sekitar TAGANA Melakukan layanan sosial terhadap korban bencana di pengungsian Membantu pendirian dapur umum ketika terjadi bencana Mendukung komunikasi informasi pada masa pra dan saat tanggap darurat Membantu sarana dan prasarana komunikasi darurat saat kejadian bencana di posko dan dilapangan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |VI - 3 D. Unsur Media PWI Melakukan peliputan jurnalistik terkait pra, saat dan pasca bencana Membantu penyebarluasan informasi kesiapsiagaan melalui berita baik media cetak maupun online Keterangan: Instansi/Lembaga Non Pemerintah yang belum terangkum dalam tabel ini masih dapat ditambahkan, yang ada dalam tabel diatas merupakan lembaga yg hadir saat Diskusi Publik dan keterwakilan organisasi/Lembaga/instansi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. 6.2 Pemaduan Kepada Perencanaan Lainnya Integrasi RPB ke dalam perencanaan pembangunan diharapkan dapat menjamin RPB menjadi sebuah Rencana Induk yang benar-benar dapat digunakan oleh setiap instansi/institusi di daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Uraian tentang keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang memungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih. Untuk itu, program-program penanggulangan bencana diharapkan dapat merujuk atau berkontribusi pada pencapaian kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan lainnya. 6.2.1. Sasaran Pemaduan RPB Sasaran utama integrasi RPB dalam rencana pembangunan dan penganggaran daerah adalah:
85. 1.Memperkuat posisi RPB dengan aturan daerah. RPB merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan khusus untuk penanggulangan bencana. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, RPB harus memiliki ketetapan hukum agar menjadi sebuah komitmen politis daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Adanya ketetapan hukum ini akan mengikat seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RPB dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang memadai. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 |VI - 4
86. 2.Menjamin RPB masuk dalam APBD dan terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah. RPJMD dan RKPD merupakan bahan baku penyusun APBD Kabupaten Kotawaringin Timur. Oleh karena itu, untuk menjamin RPB masuk kedalam APBD Kabupaten Kotawaringin Timur maka pengarusutamaan perlu diarahkan kepada bagaimana RPB terintegrasi dengan RPJMD dan RKPD.
87. 3.Mendorong partisipasi dan kontribusi institusi non pemerintah secara optimal untuk mengimplementasikan RPB. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk melaksanakan aksi penanggulangan bencana dengan status pengarusutamaan sangat sulit membutuhkan dukungan seluruh pihak termasuk pihak-pihak non pemerintah. Pola kontribusi dan partisipasi perlu disepakati bersama untuk kemudian dikelola dan diawasi penggunaannya secara bersama 6.2.2. Pemaduan RPB ke dalam Perencanaan Pembangunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Peta pemaduan sasaran/program RPB Kabupaten Kotawaringin Timur dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Tabel 26. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 5 Tabel 26. Peta Pemaduan Sasaran/Program RPB Kabupaten Kotawaringin Timur 2025-2029 Dalam Perencanaan Lainnya SASARAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
88. 1.Meningkatkan upaya kesiapsiagaan bencana daerah RPJPN 2025-2045 • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
89. 1.Penguatan Aturan Daerah tentang Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
90. 2.Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah
91. 3.Penguatan aturan terkait operasi penanganan darurat bencana
92. 4.Penguatan Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
93. 5.Pembaharuan dan Review Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
94. 6.Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah
95. 7.Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB
96. 8.Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB
97. 9.Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
98. 10.Penguatan Pusdalops Penanggulangan Bencana
99. 11.Peningkatan Kapasitas Personil dalam Operasi Tanggap Darurat Bencana
100. 12.Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk bencana- bencana prioritas daerah
101. 13.Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
102. 14.Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
103. 15.Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik
104. 16.Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
105. 17.Penyusunan Rencana Kontinjensi untuk bencana-bencana prioritas daerah
106. 18.Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana RIPB 2024-2044 • Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana • Terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan • Terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman bencana • Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah • Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat • Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat RENAS PB 2025-2029 • Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. • Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. • Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana. • Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 6 SASARAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
107. 2.Memperkuat upaya penanganan darurat bencana daerah RPJPN 2025-2045 - 1. Penguatan Mekanisme dan Prosedur Operasi Penanganan Darurat Bencana
108. 2.Perencanaan Operasi Penanganan Darurat Bencana Daerah RIPB 2024-2044 • Terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi RENAS PB 2025-2029 • Peningkatan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
109. 3.Memperkuat kapasitas daerah rawan bencana yang mendapat layanan khusus RPJPN 2025-2045 • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
110. 1.Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana
111. 2.Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
112. 3.Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat
113. 4.Penguatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Evakuasi Masyarakat untuk Bencana Erupsi Gunungapi
114. 5.Pembangunan Desa Tangguh Bencana RIPB 2024-2044 • Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah • Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat RENAS PB 2025-2029 • Pengembangan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan formal (dasar, menengah, dan khusus) • Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
115. 4.Memperkuat dukungan sistem pemulihan pasca bencana daerah RPJPN 2025-2045 - 1. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Sistem Pemulihan Pascabencana RIPB 2024-2044 • Terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan penguarangan risiko bencana RENAS PB 2025-2029 - RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 7 SASARAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
116. 5.Meningkatkan fungsi DAS dalam mengendalikan debit air RPJPN 2025-2045 • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
117. 1.Normalisasi sungai dalam upaya mengurangi frekuensi dan dampak bencana
118. 2.Koordinasi lintas batas untuk pengelolaan beban air masuk ke Kabupaten Kotawaringin Timur
119. 3.Pemantauan berkala hulu sungai RIPB 2024-2044 • Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah • Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat • Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana RENAS PB 2025-2029 • Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana. • Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana
120. 6.Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan hutan dan lingkungan di kawasan rawan bencana RPJPN 2025-2045 • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
121. 1.Peningkatan upaya penguatan lereng
122. 2.Revitalisasi dan perbaikan tutupan lereng
123. 3.Pengelolaan dan pengendalian hutan sebagai perlindungan daerah tangkapan air
124. 4.Peningkatan sistem pengelolaan pembuangan sampah yang ramah lingkunganRIPB 2024-2044 • Terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan • Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah • Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat RENAS PB 2025-2029 • Peningkatan ketangguhan masyarakat untuk pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 8 SASARAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEGIATAN RPB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
125. 7.Meningkatkan pengawasan penataan ruang kawasan pemukiman di daerah rawan bencana RPJPN 2025-2045 - 1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
126. 2.Pemberian PBG dengan mempertimbangkan risiko bencana
127. 3.Pendirian bangunan tanpa memperoleh Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG)
128. 4.Penataan dan pengendalian pemukiman di kawasan rawan bencana
129. 5.Pendataan umur dan penetapan kriteria pohon pelindung RIPB 2024-2044 • Terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat RENAS PB 2025-2029 • Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana
130. 8.Memperkuat fungsi drainase pada kawasan permukiman RPJPN 2025-2045 • Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempabumi, dan erupsi gunungapi maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
131. 1.Penguatan tata kelola saluran drainase RIPB 2024-2044 • Terwujudnya pemahaman risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat RENAS PB 2025-2029 • Peningkatan kuaitas dan ketersediaan sarana dan prasarana berketahanan bencana. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 9 RPB dapat menjadi turunan aksi yang lebih detail untuk menginternalisasikan program terkait penanggulangan bencana tersebut. Namun demikian, keterbatasan penganggaran menjadi salah satu isu yang berpotensi menjadi kendala. Untuk mengatasi kemungkinan tersebut Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengkaji keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJMN. Kajian keterkaitan ini digunakan untuk menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan dalam ketiga perencanaan pembangunan tersebut. Kajian keterkaitan ini menjadi dasar penetapan status pengarusutamaan RPB di Kabupaten Kotawaringin Timur. Disamping itu, untuk mengatasi kemungkinan tersebut perlu dilihat proses penyusunan RPJMD. Hal tersebut dilakukan untuk menemukanconnecting dor dan menghindari penumpukan anggaran pada program dan kegiatan yang direncanakan pada perencanaan pembangunan di tiap jenjang pemerintahan. Gambar 14. Pintu Masuk Integrasi PRB dalam Perencanaan Pembangunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 10 Sebagaimana terlihat pada gambar diatas, penganggaran pembangunan daerah merujuk kepada RPJMD. Setiap tahunnya dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten untuk mempertajam fokus-fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD menjadi RKPD. RKPD inilah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang setelah disahkan dalam peraturan daerah berubah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mekanisme tersebut, memperlihatkan pintu masuk pengintegrasian RPB ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pintu masuk utama adalah dalam proses penyusunan RPJMD. Pintu masuk ke dua adalah proses Musrenbang. Bila terdapat aksi-aksi yang belum masuk dalam RPJMD, maka proses Musrenbang menjadi kunci utama agar aksi-aksi tersebut masuk dalam APBD. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mendukung upaya integrasi ini dengan meminta dukungan dan komitmen DPRD untuk menggunakan hak dan kewenangannya sebagai legislatif, untuk mendorong dan memastikan aksi-aksi penanggulangan bencana masuk dalam RAPBD. Gambar 15. Pintu Masuk Integrasi RPB dalam Penganggaran Pembangunan RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 11 Sementara pada penganggaran, proses tersebut dilakukan setiap tahunnya berdasarkan RKPD yang telah disusun sebelumnya sebagai penterjemahan implementasi RPJMD. RKPD menjadi acuan dalam menyusun KUA PPAS. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (RKUA). Penyusunan RKUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Berdasarkan KUA yang telah disepakati, Pemerintah Daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Dalam proses penyusunan anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus bekerjasama dengan baik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS), dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsultasi dapat memperkuat legislatif untuk menelaah strategi pemerintah dan anggaran. Dengan pendapat antara legislatif dan pemerintah, demikian juga dengan adanya aspirasi dari masyarakat, dapat memberi mekanisme yang efektif untuk mengkonsultasikan secara luas kebijakan yang terbaik. Mekanisme penyusunan APBD tersebut memperlihatkan bahwa pintu masuk pengintegrasian RPB kedalam penganggaran pembangunan daerah adalah melalui KUA PPAS, sedangkan pintu masuk ke dua adalah melalui TAPD. Metode analisis pengarusutamaan/pemaduan pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendekatan pemaduan dengan mengkaji isu/ kesenjangan dalam program kegiatan pembangunan. Pada proses ini diperlukan perangkat analisis melalui 10 langkah sebagai berikut:
132. 1.Langkah 1 : Menentukan kegiatan yang akan dianalisis. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang direncanakan oleh OPD selain BPBD yang berkorelasi dengan penerapan Rencana Penanggulangan Bencana.
133. 2.Langkah 2 : Menyajikan data pendukung yang menjadi standar desain RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 12 atau pun kriteria kegiatan yang akan dianalisa.
134. 3.Langkah 3 : Menyajikan kemungkinan kesenjangan kebutuhan terkait pengurangan risiko bencana yang belum diperhitungkan/dikaji dalam rencana tersebut.
135. 4.Langkah 4 : Menemu kenali akar masalah dari perspektif internal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3).
136. 5.Langkah 5 : Menemu kenali akar masalah dari perspektif eksternal lembaga yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan (yang ada pada Langkah 3).
137. 6.Langkah 6 : Reformulasi bila dibutuhkan perubahan dan/atau penambahan tujuan dari tujuan awal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan tersebut dapat berkonsekuensi pada perubahan volume/ dimensi/kriteria pekerjaan yang direncanakan sebelumnya.
138. 7.Langkah 7 : Menyusun usulan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan baik internal maupun eksternal.
139. 8.Langkah 8 : Menetapkan baseline data dasar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan usulan rencana aksi pengurangan risiko bencana pada Langkah 7.
140. 9.Langkah 9 : Menyajikan komponen dan/atau indikator kinerja SPM Sub-Urusan Bencana yang dapat diklaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7 Langkah 10 : Menyajikan Indikator aksi RPB yang dapat di klaim sebagai capaian akibat usulan Rencana Aksi pada Langkah 7. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 13 Langkah-langkah tersebut dapat disajikan dalam sebuah matriks/tabel untuk memudahkan proses indentifikasi dan analisis. Dibawah ini disajikan beberapa contoh penggunakan Metode Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Pembangunan Daerah. Tabel 27. Matriks Analisis Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam RPJMD No Struktur RPJMD (Permendagri No.86/2017) Unsur-unsur PB Materi Pemaduan 1 BAB I Pendahuluan (C) Hubungan Antar Dokumen Posisi RPB dalam tata kelola perencanaan
141. 1.Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 2 BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah (A) Aspek Geografi dan Demografi (B) Aspek Kesejahteraan Masyarakat (C) Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (E) Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode Sebelumnya Gambaran Umum Kondisi Kebencanaan
142. 1.Informasi Sejarah dan Dampak Bencana
143. 2.Potensi Risiko Bencana
144. 3.Analisis Potensi Kebencanaan Daerah
145. 4.Telaah Tata Ruang dan Penggunaan Lahan yang Berisiko Bencana
146. 5.Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode Sebelumnya
147. 6.Penyajian capaian SPM Sub Urusan Bencana 3 BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis (A) Permasalahan Pembangunan (B) Isu Strategis Permasalahan dan Isu Strategis PB
148. 1.Permasalahan Pokok PB Daerah
149. 2.Isu Strategis Penanggulangan Bencana 4 Bab V Visi, Misi Tujuan dan Sasaran (E) Tujuan dan Sasaran Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja PB Daerah
150. 2.Tujuan PB Daerah
151. 3.Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah
152. 4.Target Kinerja PB Daerah RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 14 No Struktur RPJMD (Permendagri No.86/2017) Unsur-unsur PB Materi Pemaduan 5 Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah (A) Strategi (B) Arah Kebijakan Pembangunan (C) Prioritas Program Pembangunan Strategi, Arah Kebijakan dan Program PB
153. 1.Strategi PBDaerah
154. 2.Arah Kebijakan PB Daerah, dan
155. 3.Program Prioritas PB Daerah. 6 Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (A) Indikator Kinerja Utama/Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja Utama Daerah untuk PB 6.3 Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana daerah adalah salah satu dari rencana pembangunan di daerah. Oleh karena itu, RPB harus mengikuti mekanisme pengendalian (monitoring), evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah. Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kedua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 15 Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan Informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB bertujuan untuk:
156. 1.Memantau secara terus menerus proses pelaksanaan RPB.
157. 2.Mengantisipasi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan RPB sedini mungkin.
158. 3.Menilai pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja PB.
159. 4.Menyusun informasi dan melaporkan pencapaian aksi PB yang cepat, tepat dan akurat secara berkala dan berjenjang, serta.
160. 5.Menyusun rekomendasi bagi perbaikan implementasi dan RPB secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPB dilakukan melalui:
161. 1.Penilaian mandiri (self assessment); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah.
162. 2.Penilaian terhadap dokumen pelaporan (report assessment); dilakukan sebagai masukan MEP secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan RPB.
163. 3.Penilaian implementasi lapangan (field assessment); merupakan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan RPB di berbagai lokasi penyelenggaraan PB jika diperlukan. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 16 Untuk menjamin kesinambungan pencapaian dan dampak dari RPB, maka disarankan kepada Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2030-2034 untuk memperhatikan beberapa kriteria pembaruan, antara lain:
164. 1.Sasaran Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengacu kepada Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dengan memperhatikan Isu Strategis Kebencanaan Daerah.
165. 2.Dimensi perencanaan seperti yang tertuang dalam SPPN (teknokratis, top-down,bottom-up, partisipatif dan politis) menjadi dasar dalam menyusun mekanisme pembaruan RPB.
166. 3.Indeks risiko bencana yang akan digunakan sebagai acuan dasar perencanaan periode selanjutnya adalah minimal indeks risiko bencana yang diterbitkan oleh BNPB sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sebelum proses pembaruan mulai dilaksanakan. Seluruh komponen lain yang dibutuhkan dalam pembaruan RPB dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. 6.3.1. Pengendalian Di dalam sebuah perencanaan, diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan. Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 17 RPB berdasarkan waktu pemantauan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan RPB dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya rencana aksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan rencana aksi, pelaksanaan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti tabel berikut. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 18 Tabel 28. Contoh Format Rencana Pemantauan Tahunan Materi Kriteria/ Indikator Target 5 Capaian Tahun Ke No Pemantauan Keluaran Tahun 1 2 3 4 5 Catatan Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021 Tabel 29. Contoh Format Rencana Pemantauan per Semester No Waktu Pemantaua n Kriteria Pemantauan Sumber Bukti Teknis/ Metode Pelaksana Sumber: Buku Pedoman Penyusunan Dokumen RPB Daerah, BNPB 2021 6.3.2. Evaluasi Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil. Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB. A. Evaluasi Ex-Ante Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilakukan sebelum dokumen perencanaan ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk:
167. 1.Memilih Alternatif Terbaik dari Berbagai Alternatif yang Ada Evaluasi Ex-ante dilakukan dengan menggunakan metodecost benefit analysis, RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 19 yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.
168. 2.Memastikan Dokumen Perencanaan Disusun Secara Terstruktur, Koheren dan Sistematis:
a.Untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran.
b.Untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu, juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis. Dalam proses penyusunan RPB, Evaluasi Ex-Ante dilaksanakan melalui:
1. 1.Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah (RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur).
2. 2.Analisis konektivitas antara program-program terkait penanggulangan bencana pada dokumen perencanaan pembangunan - hasil analisis pada point (1) - dengan Sub Prioritas Indikator Ketahanan Daerah, sebagai acuan keberhasilan penyelenggaraan PB pada suatu daerah. Sedangkan Evaluasi Ex-Ante dengan menggunakan metodeCost Benefit Analysis, baru akan digunakan pada saat penyusunan RKPD khususnya untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur (sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah). RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 20 B. Evaluasi Pengukuran Kinerja Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam early warning system. Evaluasi pengukuran kinerja, wajib dilakukan pada semua kebijakan/program/kegiatan yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, RKP dan Renja). Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan (gap analysis). Kesenjangan (gap) dapat terjadi apabila hasil capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Metodegap analysis atau “analisis kesenjangan” berguna untuk:
3. 1.Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
4. 2.Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
5. 3.Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan. C. Evaluasi Proses Pelaksanaan Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan secara mendalam. Deskripsi proses pelaksanaan meliputi deskripsi pelaksanaan (siapa, apa, kapan, dimana, bagaimana), deskripsi latar belakang, deskripsi organisasi, deskripsi input, output dan aktivitas pelaksanaan dan hal lain yang diperlukan. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 21 Evaluasi proses pelaksanaan dilakukan terhadap kebijakan/program/kegiatan terpilih, antara lain untuk memahami fungsi- fungsi pelaksanaan agar diketahui fungsi mana yang berjalan dengan baik dan mana yang tidak, serta mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang. D. Evaluasi Kebijakan Strategis Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program. Evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan terhadap kebijakan/program terpilih dengan kriteria tertentu karena membutuhkan waktu, sumber daya dan sumber dana yang besar. Format yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi RPB dapat disesuaikan dan diintegrasikan dengan format evaluasi capaian SPM. Kriteria kebijakan strategis/program besar meliputi:
6. 1.Memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat.
7. 2.Memiliki anggaran besar.
8. 3.Mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional.
9. 4.Mendukung pencapaian prioritas nasional.
10. 5.Merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 22 6.3.3. Kerangka Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Di dalam sebuah perencanaan diperlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antara perencanaan dengan realisasi yang telah dilaksanakan. Untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi perlu disusun suatu kerangka perencanaan berdasarkan waktu pemantauan dan evaluasi. Detail rencana pemantauaan dan evaluasi adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 30. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 23 Tabel 30. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN KELUARAN METODE PELAKSANA Sebelum penyusunan RPB Evaluasi Ex-Ante • RPJMN • RIPB • Renas PB • RPJMD • RTRW • Kajian RIsiko Bencana • Hasil Penilaian IKD • Analisis capaian penanggulangan bencana daerah (Nilai Indikator Ketahanan Daerah) • Analisis konektivitas program-program terkait penanggulangan bencana pada RPJMN dan RPJMD • Analisis program-program RPJMN dan RPJMD dengan isu strategis penanggulangan bencana daerah • FGD • Survey • Telaah dokumen • dll • BPBD • Tim Penyusun RPB Setiap Tahun (akhir semester -2) Evaluasi Pengukuran Kinerja • Laporan pelaksanaan kegiatan • Analisis tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan. • Analisis bentuk peningkatan dan inovasi kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan yang ada. • Analisis rekomendasi prioritas waktu dan estimasi biaya • FGD • Telaah dokumen • dll • BPBD • Dinas SDA • Bappeda • Manggala Agni • KPH • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Tim Koordinasi RPB Tertentu untuk kegiatan tertentu Evaluasi Proses Pelaksanaan • Lesson Learn Report • Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan maupun perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang • FGD • BPBD • Dinas SDA • Bappeda • Manggala Agni • KPH • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Tim Koordinasi RPB RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VI - 24 WAKTU PEMANTAUAN DAN EVALUASI JENIS/BENTUK PEMANTAUAN DAN EVALUASI SUMBER BUKTI DAN REFERENSI YANG DIGUNAKAN KELUARAN METODE PELAKSANA Tahun ke 3 Pelaksanaan RPB Evaluasi Kebijakan Strategis • Laporan pelaksanaan kegiatan • Laporan Kejadian dan Dampak Bencana • Dokumen Kebijakan Strategis Daerah yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan PB • Analisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan program/kebijakan yang:
a.memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat.
b.memiliki anggaran besar.
c.mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional.
d.mendukung pencapaian prioritas nasional; dan
e.merupakan arahan direktif presiden dan pertimbangan lain. • Analisis kemungkinan kebutuhan terhadap Review RPB • FGD • Survey • Telaah dokumen • dll • BPBD • Dinas SDA • Bappeda • Manggala Agni • KPH • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Tim Koordinasi RPB Tahun ke 5 pelaksanaan RPB Evaluasi Ex-Ante • Laporan pemantauan dan evaluasi RPB yang pernah dilakukan sebelumnya • RPJMN • RIPB • Renas PB • RPJMD • Kajian RIsiko Bencana • Hasil Penilaian IKD • RTRW • KLHS • Analisis baseline data capaian rencana penanggulangan bencana • Rekomendasi penyempurnaan arah kebijakan penanggulangan bencana daerah • FGD • Telaah dokumen • Dokumentasi • dll • BPBD • Dinas SDA • Bappeda • Manggala Agni • KPH • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial • Tim Koordinasi RPB RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | VII - 1 Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhi perubahan profil risiko bencana. Dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Upaya lain yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana, sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui strategi pengarusutamaan, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | DP - 1 DAFTAR PUSTAKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur.
1. 2022.Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2027. Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026. Sampit Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2. 4723.Sekretariat Negara. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4828. Jakarta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178. Jakarta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Jakarta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.Jakarta. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta. RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 1 No. 1 Peta Indeks Bahaya Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 2 No. 2 Peta Indeks Kerentanan Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 3 No 3 Peta Indeks Kapasitas Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 4 No. 4 Peta Indeks Resiko Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 5 No. 5 Peta Indeks Bahaya Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 6 No.6 Peta Indeks Kerentanan Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 7 No 7 Peta Indeks Kapasitas Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 8 No 8 Peta Indeks Resiko Cuaca Ekstrim di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 9 No 9 Peta Indeks Bahaya GEA di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 10 No. 10 Peta Indeks Kerentanan GEA di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 11 No 11 Peta Indeks Kapasitas GEA di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 12 No 12 Peta Indeks Resiko GEA di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 13 No 13 Peta Indeks Bahaya Karhutla di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 14 No 14 Peta Indeks Kerentanan Karhutla di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 15 No 15 Peta Kapasitas Karhutla di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 16 No. 16 Peta Indeks Resiko Karhutla di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 17 No 17 Peta Indeks Bahaya Kekeringan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 18 No 18 Peta Indeks Kerentanan Kekeringan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 19 No 19 Peta Indeks Kapasitas Kekeringan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 20 No 20 Peta Indeks Resiko Kekeringan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 21 No 21 Peta Rencana Aksi Daerah Optimalisasi Pencegahan Dan Mitigasi Banjir di Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 22 No 22 Peta Rencana Aksi Daerah Optimalisasi Pencegahan Dan Mitigasi Kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 23 No 23 Peta Rencana Aksi Daerah Optimalisasi Pengelolaan DAS, Hutan Dan Lingkungan Dalam Rangka Mengurangi Resiko Bencana Secara Signifikan Di Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 24 No.24 Peta Rencana Aksi Daerah Tata Kelola Kawasan Permukiman Berbasis Pengurangan Resiko Bencana Di Kabupaten Kotawaringin Timur RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 – 2029 | L - 25 No.25 Peta Rencana Aksi Daerah Optimalisasi Pencegahan dan Mitigasi Banjir dan Karhutla pada Indeks Resiko Multi Bahaya Di Kabupaten Kotawaringin Timur PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,8 No.19 Telp/Fax. (0531) 25250 Sampit 74322 Kalimantan Tengah Dokumen ini perlu selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Kotawaringin Timur, perubahan-perubahan lingkungan serta kemajuan yang mempengaruhl perubahan profil risiko bencana. Dokumen ini juga perlu diterjemahkan menjadi Rencana Kerja pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya. Hal ini juga memberikan ruang bagi para mitra pemerintah untuk turut serta untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan budaya aman terhadap bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur. Upaya Iain yang diharapkan dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah strategi pengarusutamaan penanggulangan bencana, sebagai sebuah mekanisme untuk menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui strategi pengarusutamaan, kerjasama semua pihak akan berjalan efektif hingga terbangun dan terlestarikannya budaya aman terhadap bencana di masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. BUPATI KOTAWARINQIN TIMUR, -IKINNOR RPB Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 -2029|VII - 1

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008