DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: a. RKPD Tahun 2026; b. perubahan RKPD Tahun 2026; dan c. pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan dan hasil T/- _ 1,, j IVcIUUpiALCil J: ui Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Caia Evaluaai Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata. Cara Perubahan Rencana Pemba.ngunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Bupati/Wali Kota

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Vi 1 1-r'X K^XXX\^X 1XX<.CLXX J^CX^lCXLl 1 cXxx vlixLA^CJ.i-1 XJC4. TP o orr 2026; R Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negai'a Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Leriibaraii Negaia Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. 7.Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); S. Undan^ Nomor 32 1 CUlUil 2009 tentang dar^ I T 6 Tahun 201^ tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. 9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. 11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. 12.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Lahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870); N sa
11. 13.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Kencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wiiayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Alas PeraLuraii PeiiieririLaii Nomor 26 Taiiuri 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wiiayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 61 1 cui Ltn teiitcuig Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor c: 1 /I l 16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 17,Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056): 18.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Masyarakat Dalam Penyelenggaraan 22.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 23.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10); 24.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 25.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Felaksanaan Fencapaian Tujuaa Fembajiguiian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 26.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional lahun 2025-2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19); 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tah.unan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun tentang 2020 Nomor 288); 32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wiiayah Admmistrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391); 34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Herita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); 36.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengali Taiiuii 2021 Nomoi' 6, Tainbaiian Lembaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102); 37.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025- 2045 Tahun 2024 Nomor 10); 38.Peraturan Daerah Kabupaten Kota-waringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005- 2035(L Tahun 2015 Nomor 5); 39.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penrbahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288); 40.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4); 41.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102); 42.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan -U 1 cngcin baran DaV.X cxh Kabupate Kotawan T'l rv> 11
i.«^x^xxx XX xxgxxx 43.Peraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Kencana Kei^a Pemenntah Uaerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 31); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringiri Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5(lima)tahun. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Badan Perencanaan Pembangunan. Pdset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah unsur perencana penyelenggaraan urusan fungsi penunjang pemerintahan yaitu Perencanaan, Riset dan Inovasi. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5(lima) tahun. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. ll.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. i 1111 Cil. 2. prinsip Negara Kesatuan Republik pemerintahan yang menjadi urusan 5. 6. 7. 8. 9.
12.Prioritas dan plafon anggaran sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah. yang

Pasal 2

(1)Sistematika Penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut :
1. a.BAB I
2. b.BAB 11
3. c.BAB III PENDAHULUAN. gambaran umum kondisi da disusun erah. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.
4. d.BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
5. e.BAB V : RENCANA KERJA DAN DAERAH.
6. f.BAB VI : KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH.
7. g.BAB VII : PENUTUP.
(2)SisLemalika Fexi^usunaii RKPD sebagaiiiiaiia diiiiaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. DAERAH.

Pasal 3

Maksu sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

u.r Cl 'aturan Bupatiim untuk meruniuskan prioritas dan

Pasal 4

Tujua

a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Renja-PD Tahun 2026;
b.pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026;
c.bahan pembahasan KU.A dan PP.AS Tahun .Anggaran 2026; dan
d.acuan dalam menyusun Rencana Keija Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2026. XX Peraturan Bupati, 1 OoVvO /TO *» l 1 k/ C4.^C4.A l

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.RKPD Tahun 2026;
b.perubahan RKPD Tahun 2026; dan
c.pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, RKP Tahun 2026 serta memperhatikan visi, misi dan program Bupati terpilih, dengan tahapan sebagai berikut :

a.persiapan penyusunan RKPD;
b.penyusunan rancangan awal RKPD;
c.penyusunan rancangan RKPD;
d.pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD;
e.perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f.penetapan RKPD.

Pasal 7

(1)RKPD Taliun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:
1. a.rancangan kerangka ekonomi Daerah;
2. b.program prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
3. c.rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju.
(2)Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran umum kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan intah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya dan perkiraan untuk tahun direncanakan.
(3)Program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat program yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
(4)Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 8

RKPD Tahun 2026 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

(1)RKPD Tahun 2026 dapat diubah dalam hal teijadi ;
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya hams digunakan untuk tahun beijalan.
(2)Perubahan RPKD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, perubahan Renja-PD serta menyusun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agai- setiap oi'ang mengetahuinya, memerintalikan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit pada tanggal 63- 2025 BUPAai440^ixawaring;WARINGIN TIMUR, Diundangkan di Sampit pada tanggal 03 lull JKINNOR 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR MAS BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN BUPATl KABUPAl'EN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 penyusunan rencana keija pemerintah daerah untuk periode berikutnya. Perubahan RKPD dan Perubahan Renja-PD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan basil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaiaii dengan perkeinbangan keadaaii yang meliputi : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Pada akhimya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026 ini menjadi sangat penting, Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menwujudkan kemantapan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur secara menyeluruh. 1. BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, NNOR 1 nr o V Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kotawaringin limur Tahun 2026

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…