DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pakaian Dinas Pegawai ASN; 3. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Lain-lain; dan 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran- Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 23 Tahun 2014Nomor tentang 2. 3. 4. 5.

6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipii (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipii Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
5.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Timur.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Galon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keija (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keija yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian keija untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
10.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN.
11.Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
12.Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
13.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
14.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
15.Pakaian Dinas Harian perangkat daerah tertentu adalah pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
16.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
17.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satyalancana karya satya.
18.Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL pakaian dinas yang digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
19.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap Pegawai ASN.
21.Nama lokasi adalah penyebutan nama lokasi Satuan Keija Perangkat Daerab dari pegawai yang bersangkutan.
22.Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit keija, foto, nama, Nomor Induk Pegawai, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.
23.Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
24.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu. adalah

Pasal 2

(1)Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerab wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Pegawai ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN

Pasal 3

(1)Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerab, terdiri dari:
1. a.PDH, terdiri dari :
  1. 1.PDH wama khaki;
  2. 2.PDH kemeja putih; dan
  3. 3.PDH batik atau pakaian khas Daerah.
2. b.PDH Perangkat Daerah tertentu;
3. c.PSL;
4. d.PDL;
5. e.PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
6. f.PDU Perangkat Daerah tertentu;
7. g.PDU Camat dan Lurah; dan
8. h.Pakaian Seragam Batik KORPRI.
(2)Ketentuan mengenai Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk dan model tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari atas:
1. a.PDH warna khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH warna khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH wama khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pegawai ASN pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan PDH wama khaki kemeja lengan pendek bagi Pegawai ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan kedalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas :
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi Pegawai ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsionai baju dimasukkan kedalam celana.
(4)PDH kemeja putih digunakan oleh Pegawai ASN pada hari Rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)PDH batik atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari:
1. a.PDH batik untuk pegawai pria :
  1. 1.kemeja batik motif khas Daerah; dan
  2. 2.celana panjang bukan berbahan denim,
2. b.PDH batik untuk pegawai wanita:
  1. 1.kemeja batik motif khas Daerah;
  2. 2.rok panjang atau celana panjang bukan berbahan denim; dan
  3. 3.rok pendek 15 (lima belas) cm dibawah lutut bukan berbahan denim.
(2)PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pegawai ASN pada hari Kamis, hari Jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(3)Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3 dapat digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
(4)Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6(enam) hari kerja, PDH batik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 7

(1)PDH untuk Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. a.PDH Satuan Polisi Pamong Praja; dan
2. b.PDH Pemadam Kebakaran.
(2)Penggunaan PDH untuk Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 8

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan pada :
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan satyalancana karya satya.
(2)PSL untuk Pegawai ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu pantofel hitam.
(3)PSL untuk Pegawai ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang berwarna sama dengan jas, dan sepatu pantofel hitam.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2)Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sub urusan kebakaran;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pada penanggulangan bencana; dan
4. d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 11

(1)PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan oleh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(2)PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah dan hari besar lainnya.
(3)Jenis dan model PDU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…