DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Ketentuan Pasal 5 ayat (1), Ketentuan Pasal 7 ayat (3), Ketentuan Pasal 8, Ketentuan Pasal 9, Ketentuan Pasal 10, Ketentuan Pasal 11 ayat (4), Ketentuan Pasal 18 ayat (3), Ketentuan Pasal 19 ayat (8), Ketentuan Pasal 21, Ketentuan Pasal 22, Ketentuan Pasal 23, Ketentuan Pasal 27, dan menghapus Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawariq.gin Timur; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran- Negara Tahun 1959 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah Mengingat diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Peijanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kineija Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kineija Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 283);
16.Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 4), diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 1.

Pasal 5

(1)Nilai dasar TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Kelas Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban keija normal atau batas waktu normal, minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma lima)jam perbulan. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) yaitu pada bulan yang terjadi pengurangan jam kerja puasa ramadhan sekaligus cuti bersama hari raya idul fitri minimal 4.500 (empat ribu lima ratus) menit atau 75 (tujuh puluh lima)jam perbulan. TPP berdasarkan beban keija sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehin^a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

TPP berdasarkan prestasi keija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi keija yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang diakui ditingkat nasional.

(2)Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehin^a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
(2)Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi Indeks Kesulitan GeograJis terendah di wilayah kabupaten. Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di kabupaten.
(1)
(2)
(3)
(1)
(3)
(3)
(4)TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima nol).
(5)TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, BEAD, Bapenda, Bapperida, DPMPTSP dan BKPSDM.

(3)Besaran TPP berdasarkan kondisi keija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang yang melaksanakan tugas pada jabatan yang memerlukan keterampilan khusus dan/atau kualifikasi PNS sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhinya dan jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah. Jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Sekretaris Daerah. Jabatan yang memerlukan keterampilan khusus dan/atau kualifikasi PNS sedikit yang bisa memenuhinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)TPP dibayarkan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus pada bulan berikutnya sesuai dengan daftar rekapitulasi penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Pembayaxan TPP untuk bulan ke-13 dan bulan ke-14 dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan secara lumpsum berdasarkan total TPP ASN.

8.Ketentuan Pasal 19 ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Perangkat Daerah/UPTD menyampaikan permohonan verifikasi daftar perhitungan TPP kepada BKPSDM secara elektronik melalui aplikasi e-Presensi.
(2)Permohonan verifikasi daftar perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar perhitungan TPP, daftar penilaian kineija dan rekapitulasi kehadiran, dan surat pemyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah/UPTD yang dibuat secara elektronik melalui aplikasi e-Presensi sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini, selambat-lambatnya tanggai 13 (tiga belas) bulan berikutnya.
(3)BKPSDM melakukan verifikasi terhadap daftar perhitungan TPP paling lambat setiap tanggai 18 (delapan belas) bulan berikutnya.
(4)Daftar perhitungan TPP yang telah diverifikasi oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pembayaran TPP.
(5)Perangkat Daerah/UPTD mengajukan usulan pembayaran TPP kepada BKAD paling lambat tanggai 20(dua puluh) bulan berikutnya.
(6)Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transaksi non tunai.
(8)Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 TPP Pegawai ASN dibebankan pada Angaran dan Pendapatan Belanja Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pegawai ASN Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya diberikan TPP hanya berdasarkan penilaian Disiplin Keija.
(2)Besaran TPP Pegawai ASN Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya disetarakan dengan jabatan pelaksana kelas 7.
(3)Pemberian TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi, CPNS dan PPPK didasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas.
(4)Pegawai ASN yang mengalami perpindahan/mutasi/ rotasi/promosi dan/atau perubahan kelas jabatan yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
(5)Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan/penugasan dan/atau mutasi dari instansi lain berhak mendapatkan TPP setelah masa keijanya lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal aktif melaksanakan tugas.
(6)Besaran TPP CPNS sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
(7)Pembayaran TPP CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
(8)Pegawai ASN jabatan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang menerima tunjangan sertifikasi diberikan TPP sebesar 25%(dua puluh lima perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya.
(9)Pegawai ASN jabatan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang tidak menerima tunjangan sertifikasi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besaran TPP kelasjabatannya.
(10)Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Non Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari besaran TPP kelas jabatannya.
(11)Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang sejenis/setara dengan jabatan yang belum terakomodir tersebut.
(12)Apabila Pegawai ASN meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau 100% (seratus perseratus) dari Pagu TPP kelas jabatan.
(13)Perubahan besaran TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. pengangkatan

10.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)TPP tidak diberikan kepada;
1. a.Pegawai ASN yang melaksanakan penugasan pada instansi/lembaga di luar Pemerintah Daerah;
2. b.Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan/diperbantukan/dipekeijakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
3. c.Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
4. d.Pegawai ASN yang dibebaskan dari jabatan pokok/ organiknya;
5. e.Pegawai ASN yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP) ;
6. f.Pegawai ASN yang berstatus Penerima Uang Tunggu;
7. g.Pegawai ASN selama ditahan oleh Aparat Penegak Hukum karena kasus pidana dan/atau kejahatan lainnya;
8. h.Pegawai ASN yang berstatus terpidana;
9. i.Pegawai ASN yang diberhentikan sementara;
10. j.Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekeijaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pemyataan dari atasan; dan
11. k.Pegawai ASN yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Kerja Paruh Waktu.
(2)TPP bagi Pegawai ASN yang beketja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muijani diatur tersendiri.

11.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…