DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan ini berisi 12 (dua belas bab) bab dan 26 (dua puluh enam) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Subjek, Objek Dan Wajib Retribusi; Pendaftaran Dan Pendataan; Dasar Pengenaan Dan Masa Retribusi Pelayanan Kebersihan; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan Atau Pesanggrahan Atau Villa; Penagihan; Penatausahaan Dan Pelaporan; Pemberian Keringanan, Pengurangan, Penundaan Dan Pembebasan Retribusi; Pembetulan Dan Pembatalan Retribusi; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Tata Cara Pengajuan Keberatan; Pembetulan Dan Pembatalan Retribusi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), scbagaimana telahdiubah tcrakhir denganUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang PerubahanKetiga atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); \ i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 3. 4. 6. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 14 7 8. Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021;
10.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1). MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI] JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILLA

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa di daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a.meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa; meningkatkan Retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa yang optimal kepada masyarakat; mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan retribusi Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang efektif, efisien, c. transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. subjek Retribusi, Objek Retribusi dan Wajib Retribusi; pendaftaran dan pendataan,; dasar Pengenaan dan Masa Retribusi Pelayanan Kebersihan; tata cara perhitungan, prinsip, sasaran penetapan dan besaran c. d. retribusi; tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi e penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa; penatausahaan dan pelaporan; pemberian keringanan, pengurangan, penundaan dan pembebasan f. & Retribusi; pembetulan dan pembatalan retribusi; h. tata cara pemeriksaan retribusi; penagihan; tata cara pengajuan keberatan; dan J. tata cara penghapusan piutang retribusi. L 4g

BAB II

SUBJEK, OBJEK DAN W4JIB RETRIBUSI

Pasal 5

(1)Subjek —_— Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan' atau Pesanggrahan atau Villa adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Objek Retribusi penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa meliputi:
1. a.Wisma Jalur Pekanbaru;
2. b.Wisma Jalur Teluk Kuantan; dan
3. c.Balai Diklat. (3 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat penginapan/pesenggarahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

(1)Wajib Retribusi mendaftarkan diri kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi pengelola aset Daerah dengan mengisi formulir pendaftaran.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pencatatan pertama kali bagi perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftarkan guna menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan.
(3)Wajib Retribusi yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWRD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi. \t¢ )
(4)Selain diberikan NPWRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat menerbitkan nomor registrasi, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
(5)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(6)Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(7)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan syarat:
1. a.salinan identitas diri/penanggungjawab/penerima kuasa (KTP/SIM/Paspor);
2. b.salinan NPWP

Pasal 7

Tahapan pendaftaran sebaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

a.Wajib Retribusi mengambil formulir ke Perangkat Daerah Pengelola Aset Daerah;
b.Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran permohonan pemanfaatan Aset Daerah;
c.formulir pendaftaran/permohonan pemanfaatan asct yang telah lengkap disertakan kepada petugas pada perangkat daerah pemingut;
d.petugas pelayanan pendaftaran permohonan pada Perangkat Daerah Pemungut menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen; dan
e.jika formulir pendaftaran sudah dinyatakan benar, lengkap dan memenuhi syarat, dapat dioroses lebih lanjut.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN MASA RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

Pasal 8

(1)Pendataan untuk masing-masing objek Retribusi merupakan kegiatan untuk memperoleh data berkena dengan identifikasi objek Retribusi, penanggung Retribusi dan dasar pengenaan Retribusi. waa /
(2)Pendataan sebagaimana d awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah objek
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Wajib Retribusi yang sudah memiliki NPWRD. imaksud pada ayat (1) dikasanakan setiap Retribusi dan Wajib Retribusi dalam 1 (satu) tahun. terhadap
(4)Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi masing-masing.

Pasal 9

Tahapan pendataan sebaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebaimana berikut: a. (1

(2)petugas pendataan menyiapkan formulir pendataan berdasarkan daftar Wajib Retribusi dan menyerahkan kepada Wajib Retribusi; wajib Retribusi atau kuasa Wajib Retribusi mengisi formulir pendataan dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya; petugas pendataan menerima dan memeriksa kelengka pendataan yang telah diisi oleh Wajib Retribusi atau kuasanya; pan formulir apabila hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap, selanjutnya petugas memberikan tanda dan tanggal penerimaan; apabila ditemukan adanya keraguan terhadap data yang disampaikan, dapat dilaksanakan penelitian lapangan dan hasilnya dituangkan dalan laporan hasil penelitian; dan berdasarkan laporan hasil penelitian dilakukan penyesuaian data. d. e. f.

Pasal 10

Tahapan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 tidak berlaku untuk pemakaian aset Daerah yang bersifat temporer (sementara) atau even, harian atau per jam. Pendaftaran Retribusi yang bersifat temporer (sementara) atau even sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan untuk yang sifatnya harian dan paling lama 2 (dua) jam untuk yang sifatnya per jam.

(3)Objek Retribusi yang bersifat temporer (sementara) atau even yang sudah digunakan, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan yang melebihi hari atau jam terdaftar, petugas yang berwenang pada 4 ) vy / Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dapat langsung membuatkan berita acara guna didaftarkan untuk penambahan waktu pemakaian aset Daerah.

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jam, harian, bulanan dan tahunan sejak dilaksanakannya penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa oleh Bagian pada Sekretariat Daerah.

Pasal 12

Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…