Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah lembaga pemerintah daerah yang esensial dalam menjalankan otonomi daerah, memastikan pelayanan publik yang efektif, serta mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayahnya. Keberhasilannya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 15 tahun berturut-turut menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ruang lingkup operasionalnya meliputi regulasi melalui penerbitan surat edaran pencegahan korupsi, pelayanan publik seperti bantuan sosial pendidikan, dan program pembangunan strategis yang fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi adalah pilar utama penyelenggaraan otonomi daerah di wilayahnya, esensial untuk pelayanan publik, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kehadirannya sangat signifikan, terbukti dari capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah selama 15 kali berturut-turut, sebuah indikator kuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Dalam kerangka regulasi, pemerintah daerah aktif mengeluarkan surat edaran pencegahan korupsi dan menyusun rancangan peraturan daerah. Sementara itu, pelayanan publik diwujudkan melalui program bantuan sosial pendidikan dan pengelolaan informasi komunikasi publik.
Berbagai intervensi strategis telah dicanangkan untuk tahun 2026, meliputi Program Strategis Pembangunan Kab. Kuansing, Bantuan Sosial Pendidikan Mahasiswa Tidak Mampu, dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Selain itu, upaya pencegahan korupsi, pengembangan olahraga daerah, serta Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD juga menjadi fokus utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata.
Kontribusi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap isu-isu nasional sangat nyata, terutama dalam pencegahan korupsi melalui komitmen pengendalian gratifikasi. Peningkatan kualitas pendidikan melalui bantuan sosial dan tata kelola keuangan yang akuntabel dengan predikat WTP berkelanjutan turut mendukung agenda pembangunan nasional. Keterlibatan dalam peringatan hari nasional dan kemitraan dengan berbagai lembaga juga menunjukkan dukungan terhadap isu-isu krusial di tingkat nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk berbagai layanan penting, seperti pendaftaran bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu. Selain itu, warga juga dapat mengakses informasi publik, berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah, serta menyampaikan pengaduan dan aspirasi terkait kebijakan dan pelayanan publik.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas keuangan, dan pembangunan daerah yang inklusif. Melalui program strategis dan upaya pencegahan korupsi, Pemkab Kuansing berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada agenda pembangunan nasional. Keberlanjutan prestasi WTP menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik dan efektivitas kinerja lembaga ini.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2025
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. pemberdayaan Koperasi; c. satuan tugas; d. pelindungan Koperasi; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pendanaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2025
RPJPD disusun dengan sistematika berikut: a. BAB I :Pendahuluan; b. BAB II :Gambaran Umum Kondisi Daerah; c. BAB IIl :Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah; e. BAB V :Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; f. BAB VI : Penutup. Ketentuan RPJPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2025
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiayan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 23), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan pasal 5 di ubah
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 41 Tahun 2025
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pemilihan dan Pengembangan Penetapan IKU 3. Penggunaan IKU 4. Penetapan IKU 5. Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan 6. Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) Bab dan 7 (tujuh) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; RPJMD; Pengendalian Dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup 3. Subjek, Objek dan Wajib Retribusi 4. Pendaftaran dan Pendataan 5. Dasar Pengenaan dan Masa Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 6. Tata Cara Perhitungan 7. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Peemrintah Daerah 8. Penatausahaan dan Pelaporan 9. Pemberian Keringanan, Pengurangan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi 10. Pembetulan dan Pembatalan Retribusi 11. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi 12. Penagihan 13. Tata Cara Pengajuan Keberatan 14. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi 15. Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 28 Tahun 2025
Dalam Peraturan ini membahas tentang; Alokasi Dana Desa, dan Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah setiap Desa diKabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2025
Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi; b. sedang; dan c. rendah. Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut: a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.