DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 3. Pembayaran 4. Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 5. Pengendalian Internal 6. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara SALINAN 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 3 Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 4
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
13.Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 9);
14.Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 70);
15.Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 5). MEMUTUSKAN : Menetapkan : TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 5 tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
8.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9.Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada pegawai/karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji. 6
10.Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
11.Tambahan Penghasilan Pegawai adalah imbalan yang diberikan kepada Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi yang pembayarannya dilakukan setiap bulannya kepada pegawai/karyawan yang dibayarkan tidak bersamaan dengan gaji.
12.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
13.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)PNS dan Calon PNS, Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non Pegawai Aparartur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi; 7
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
12. l.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS, CPNS, Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PPPK dan Pegawai Non Pegawai Aparartur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; 8
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas ;
1. a.Gaji Pokok;
2. b.Tunjangan Keluarga; dan
3. c.Tunjangan Jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(5)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9
(6)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya setara.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (6) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2025.
(2)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2025.
(3)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (6) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025. 10

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan paraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaima dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tanggung pemerintah daerah.
(3)Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

(1)Dalam hal Apartur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
(3)Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 9

(1)Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkenaan.
(2)Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui penerbitan SPM Langsung oleh Pengguna Angaran/Pejabat Penandatangan SPM ke Rekening Penerima.
(3)Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
(4)Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya menggunakan jenis SPM sebagai berikut :
1. a.SPM THR Gaji, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
2. b.SPM THR Pegawai Lainnya, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, selain Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan Lembaga Penyiaran Publik.
3. c.SPM THR Tambahan Penghasilan, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya Tambahan Penghasilan. 12
(5)Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas menggunakan jenis SPM sebagai berikut :
1. a.SPM Gaji 13, untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
2. b.SPM Gaji 13 Pegawai Lainnya, untuk pembayaran Gaji/Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Non- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, selain Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Nonstruktural, Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan Lembaga Penyiaran Publik.
3. c.SPM TPP ke 13 Tambahan Penghasilan, untuk pembayaran Tunjangan Ketiga Belas Tambahan Penghasilan.
(6)Daftar Gaji Tunjangan Hari Raya dan daftar Gaji Ketiga Belas dibuat dan dicetak menggunakan aplikasi SIM - Gaji.
(7)Daftar Tambahan Penghasilan Tunjangan Hari Raya dan Tambahan Penghasilan Tunjangan ke Tiga Belas dibuat dengan mempedomani Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
(8)SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan SPM untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji, tunjangan, atau penghasilan bulanan. 13

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas ke Rekening Kas Umum Daerah.
(2)Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tersendiri dan terpisah untuk sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas.

Pasal 11

(1)Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
(2)Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas PNS yang belum dibayarkan oleh instansi asal.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…