DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 15 (lima belas) bab dan 27 (dua puluh tujuh) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Subjek, Objek Dan Wajib Retribusi; Pendaftaran Dan Pendataan; Dasar Pengenaan, Dan Masa Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; Tata Cara Perhitungan, Prinsip, Sasaran Penetapan, Dan Tarif Retribusi; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Penyetoran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; Penatausahaan Dan Pelaporan; Pemberian Keringanan, Pengurangan, Penundaan Dan Pembebasan Retribusi; Pembetulan Dan Pembatalan Retribusi; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; Tata Cara Penagihan Retribusi; Tata Cara Pengajuan Keberatan; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya. Menimbang a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat : 1.

2.Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara I ] Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), acbagnimanna telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 3. 4. Pemenninh Darrah (hembaran Neewra Pepnbhk Indencsia Tahun J00) Nomor 4, Tambohan Lemberan Negom Republik Indonesia Namear 6747), ty Peratutan Pemerinfah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolann Kenanpan Daerah (Lembaran MNeeara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6.322). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentangat | Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6881);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

BAB I

f KE-TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini, yang dimaksud dengan :

1.Dacrah adalah Kabupaten Kuantan Singing).
2.Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemcrintahan Dacrah Kabupaten Kuantan Singngi. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4.Organisasi Perangkat Dacrah yang disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Dacrah dalam penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah Kabupaten Kuantan Singngi.
5.Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usahaan meliputi Perseroan Terbatas, peseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Penjual adalah orang atau badan yang mempunyai usaha dalam bidang penjualan di dalam pasar baik berupa barang maupun jasa.
9.Pelataran/halaman Pasar adalah tanah yang berada di area pasar yang di atasnya tidak didirikan bangunan dan diperuntukkan untuk fasilitas parkir.
10.Juru Pungut Retribusi adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas untuk melaporkan dan melakukan pungutan retribusi pelayanan pasar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
11.Pedagang lama adalah pedagang yang telah mempunyai izin dan atau telah terdaftar pada Pemerintah Kota.
12.Pedagang baru adalah pedagang selain pedagang lama sebagaimana dimaksud pada angka 13.
13.Pemegang izin adalah orang atau badan yang memperoleh izin tempat untuk tf 3. berjualan di dalam pasar. 16, 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. a / Anil waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang- Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, {nsilitas, atau kemanfantan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Pelayanan Pasar yang aclanjutnya discbut Retribusi adalah pembayaran atas pclayanan penycdiaan tempat/ fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikclola olch Dinas. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang- undangan retribusi daerah. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan / atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji a a kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Lainnya kepada wajib retribusi di daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a.a.meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya; b.meningkatkan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang optimal kepada masyarakat; dan c.mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan retribusi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. Cc. Subjek, Objek dan Wajib Retribusi; Pendaftaran dan Pendataan; Dasar pengenaan dan masa Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya. Tata cara Penghitungan, prinsip, sasaran penetapan dan tarif retribusi;d.

e.Tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya ; Penatausahaan dan pelaporan; 7 f. . Pemberian keringanan, pengurangan, penundaan dan pembcbasan retribusi; h, Pembetulan dan pembatalan retribusi; i, Tata cara pemckrisaan retribusi;
j.Penagihan;
k.Tata cara pengajuan keberatan;
l.Tata cara penghapusan piutang retribusi
m.Insentif pemungutan retribusi; dan
n.Sanksi administratif.

BAB III

SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

(1)Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya.
(2)Objek Retribusi adalah Tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya termasuk golongan Retribusi.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

(1)Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon wajib Retribusi yang memperoleh Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya dari Dinas.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau Badan dengan menggunakan formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan sekurang-kurangnya berupa:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bagi perorangan/individu; atau
2. b.fotokopi dokumen pendirian Badan, bagi Badan.
(3)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga.
(4)Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan secara luar jaringan (luring)/offline atau dalam jaringan (daring) /online melalui pemanfataan teknologi informasi.
(5S)Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Calon Wajib Retribusi dapat melakukan pendaftaran sebagai Wajib Retribusi secara mandiri dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dan formulir pendaftaran.
(3)Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atas nama Wajib Retribusi dan memberikan tanda terima kepada Wajib Retribusi.
(4)Terhadap kegiatan yang bersifat insidentil baik komersil atau non komersil akan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah Khusus dan Ketetapan Khusus.

Pasal 8

(1)Pendataan dilakukan terhadap calon Wajib Retribusi yang tidak mendaftarkan diri secara mandiri.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah, Perdagangan dan Perindustrian melakukan pendataan terhadap calon wajib Retribusi;
2. b.Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menegah, Perdagangan dan Perindustrian menerbitkan surat pemberitahuan; |
3. c.Juru pungut menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada calon Wajib Retribusi; dan
4. d.Dinas menerbitkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah atas nama Wajib Retribusi dan memberikan tanda terima kepada Wajib Retribusi.
(3)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
1. a.jenis pelayanan; dan
2. b.timbulan
(4)Format Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b

BAB V

DASAR PENGENAAN, DAN MASA RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Pasal 9

Dasar pengenaan retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Pasal 10

Masa retribusi adalah bulanan dan tahunan sejak dilaksanakannya Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainny; oleh Dinas Kopdagrin.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN, PRINSIP, SASARAN PENETAPAN, DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1)Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…