DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Ruang LIngkup 3. Pejabat Pengelola Keuangan 4. Struktur Anggaran 5. Perencanaan dan Penganggaran 6. Pelaksanaan Anggaran 7. Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah 8. Investasi dan Ekuitas 9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Defisit Anggaran BLUD 10. Pengembangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi 11. Penyelesaian Kerugian 12. Pelaporan dan Pertanggungjawaban 13. Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor SALINAN 53 Tahun 1999 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Noomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Republik Indonesia Nomor 4583);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
2.Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan.
3.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang di terapkan oleh unit pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5.BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Pimpinan BLUD adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
10.Fleksibiltas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11.Pejabat Pengelola BLUD yaitu adalah pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
12.Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggara fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13.Pejabat keuangan BLUD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPTD Kabupaten Kuantan Singingi.
14.Pejabat Teknis BLUD adalah penanggungjawab Upaya Kesehatan.
15.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16.Pejabat Penatausahan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK- BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada BLUD.
17.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18.Bendahara Penerimaan BLUD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
19.Bendahara Pengeluaran BLUD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD. 20. 21. 22. Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang dibuat oleh setiap instansi pemerintahan sebagai pedoman dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Bisnis Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD.
23.Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berjalan.
24.Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalty, atau manfaat ekonomi sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.
25.Rekening kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26.Persediaan adalah aset lancer dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.
27.Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh Masyarakat umum.
28.Nilai aset BLUD adalah jumlah aktiva tercantum dalam neraca BLUD pada akhir tahun
29.Nilai omzet BLUD adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturaan Bupati ini meliputi :

a.pejabat pengelola keuangan;
b.struktur anggaran;
c.perencanaan dan penganggaran;
d.pelaksanaan anggaran;
e.kerjasama BLUD;
f.investasi dan ekuitas;
g.sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran BLUD;
h.pengembangan dan penerapan kebijakan akuntansi;
i.penyelesaian kerugian; dan
j.pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

Pasal 3

Pejabat pengelola keuangan meliputi :

a.KPA;
b.pejabat pelaksana teknis kegiatan;
c.pejabat penatausahaan keuangan BLUD; dan
d.bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD.

Pasal 4

(1)Pimpinan BLUD selaku KPA ditetapkan oleh Bupati.
(2)KPA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran BLUD;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.menandatangani perintah membayar; dan
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 5

(1)KPA dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk ASN sebagai PPTK.
(2)PPTK yang ditunjuk oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
(3)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.mengendalikan pelaksanaan anggaran;
2. b.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6

(1)Pimpinan BLUD menunjuk Pejabat Keuangan sebagai PPK BLUD.
(2)
(3)PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan BLUD dalam rangka pelaksanaan anggaran. PPK BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
(4)PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. a.merumuskan kebijakkan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengkoordinasikan penyusunan RBA;
3. c.menyiapkan DPA;
4. d.meneliti kelengkapan permintaan pembayaran;
5. e.melakukan verifikasi permintaan pembayaran;
6. f.menyiapkan perintah membayar;
7. g.melakukan verifikasi pertanggungjawaban;
8. h.melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
9. i.menyiapkan laporan keuangan; dan
10. j.Tugas lainnya yang ditetapkan oleh keapal daerah dan/pimpinan sesuai dengan kewenagannya.

Pasal 7

(1)Bendahara penerimaan bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), bendahara penerimaan BLUD berwenang :
1. a.menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan BLUD; dan
2. b.menyetorkan penerimaan ke rekening kas BLUD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Bendahara pengeluaran BLUD bertugas untuk membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (3), bendahara pengeluaran berwenang :
1. a.mengajukan permintaan pembayaran untuk uang persediaan;
2. b.menerima dan menyimpan uang persediaan;
3. c.melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
4. d.melaksanakan pembayaran melalui rekening kas BLUD berdasarkan perintah bayar dari KPA;
5. e.menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
6. f.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. g.mengembalikan dokumen pembayaran, apabila dokumen tersebut tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan; dan
8. h.menyiapkan laporan pendapatan.
(6)Bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD, baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaan atau penjualan, serta membuka rekening atau giro pos atau menyimpan uang atas anggaran BLUD pada suatu Bank atau Lembaga keuangan atas nama pribadi.

BAB IV

STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 8

Struktur anggaran terdiri dari :

a.pendapatan BLUD;
b.belanja BLUD;
c.pembiayaan BLUD. Pendapatan BLUD

Pasal 9

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersumber dari :

a.jasa pelayanan;
b.hibah;
c.hasil kerja sama dengan pihak lain;
d.APBD; dan
e.lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 10

(1)Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a berupa imbalan uang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh badan penyelenggara jaminan social baik berupa pendapatan kapitasi maupun non kapitasi atau lembaga asuransi Kesehatan lainnya.
(2)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
(3)Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(4)Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD.
(5)Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
(6)Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi :
1. a.jasa giro;
2. b.pendapatan bunga;
3. c.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
4. d.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan baran dan atau jasa oleh BLUD;
5. e.investasi; dan
6. f.pengembangan usaha.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…