DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Ruang Lingnkup 3. Prinsip, Kebijakan dan Etika Pengadaan Barang/Jasa 4. Fleksibilitas 5. Pengadaan Barang/Jasa 6. Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa 7. Pengawasan dan Pembinaan 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor SALINAN 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4.Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C milik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Teluk Kuantan.
7.Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9.Penggguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
10.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.
12.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-purchasing.
13.Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
17.Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18.Tim Internal RSUD adalah tim yang dibentuk oleh RSUD yang terdiri dari seluruh eselon dan beberapa pejabat fungsional untuk membuat kajian dan analisis terkait nilai transaksi belanja yang dibutuhkan BLUD dan menetapkan Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa BLUD.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Peraturan Bupati ini merupakan pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari:
1. a.jasa layanan;
2. b.hibah tidak terikat;
3. c.hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
4. d.lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
(2)Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan dengan:
1. a.ketentuan pengadaan dari pemberi hibah; atau
2. b.peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.
(3)Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.prinsip, kebijakan dan etika pengadaan barang/jasa;
b.fleksibilitas;
c.pengadaan barang/jasa;
d.jenjang nilai pengadaan barang/jasa; dan
e.pengawasan dan pembinaan.

BAB III

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

(1)Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD menerapkan prinsip:
1. a.efektif;
2. b.efisien;
3. c.transparan;
4. d.adil;
5. e.akuntabel;
6. f.terbuka;
7. g.bersaing; dan
8. h.praktik bisnis yang sehat.
(2)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD dan menjamin keberlangsungan pelayanan.
(3)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan.
(4)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa terbuka bagi penyedia yang berminat.
(5)Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa semua pihak yang terlibat mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi tanpa ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil termasuk hal atas informasi, akses terhadap dokumen pengadaan, serta kesempatan untuk menyampaikan penawaran.
(6)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
(7)Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa semua informasi terkait pengadaan, seperti rencana pengadaan, syarat, dan kriteria penilaian, harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada publik.
(8)Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah bahwa proses pengadaan harus memberikan ruang bagi terjadinya kompetisi yang sehat antara penyedia barang dan jasa.
(9)Praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah Pengadaan Barang/Jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a.meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b.melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
c.mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
d.memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Koperasi; dan
e.melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 7

(1)Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
7. g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
1. a.Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;
2. b.konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
3. c.konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
4. d.pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah;
5. e.PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
6. f.beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

BAB IV

FLEKSIBILITAS

Pasal 8

(1)RSUD sebagai BLUD menjalankan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundangan- undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
(2)Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa batasan nilai, metode dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pasal 9

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), antara lain:

a.kualitas, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
b.waktu, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan
c.tingkat Layanan, yaitu mengutamakan barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

BAB V

PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

(1)Pengadaaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.Barang;
2. b.Pekerjaan Konstruksi;
3. c.Jasa Konsultasi; dan
4. d.Jasa lainnya.
(2)Pengadaaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Pengadaaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
1. a.Swakelola; dan/atau
2. b.Penyedia.
(4)Swakelola adalah cara pengadaaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi dengan menggunakan sumber daya/tenaga/fasilitas sendiri atau sumber daya/tenaga/fasilitas pihak lain yang kompeten.
(5)Pengadaan dengan penyedia adalah cara pengadaaan barang/jasa dengan mengakuisisi/menyewa /membayar/cara-cara transaksional lain sejumlah nilai barang/pekerjaan/jasa.
(6)Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara umum meliputi:
1. a.perencanaan pengadaan;
2. b.persiapan pengadaan;
3. c.persiapan pemilihan;
4. d.pelaksanaan pemilihan; dan
5. e.pelaksanaan kontrak

Pasal 11

(1)Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
1. a.aparatur Sipil Negara; atau
2. b.tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di lingkungan BLUD.
(2)Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi dibidang pengadaan Barang/Jasa, ditunjukkan dengan:
1. a.sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang/jasa;
2. b.sertifikat pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa; atau
3. c.pengalaman dibidang pengadaan barang/jasa.
(3)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.
(4)Pimpinan BLUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada BLUD.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…