DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ( Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 3 ) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara disesuaikan dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900- 4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sehingga Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu disesuaikan; SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
14.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);
15.Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ( Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 3 ) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang besarannya didasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
7.Basic TPP adalah dasar perhitungan pemberian TPP yang diperoleh dari hasil perkalian besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan kontruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah pada masing-masing kelas jabatan ASN.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi pemerintah.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
12.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi.
13.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana dilingkungan pemerintahan daerah sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
14.Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
15.Produktivitas Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kerja pegawai.
16.Disiplin Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
17.Uraian Tugas adalah catatan tertulis yang berisi tugas, tanggung jawab dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan.
18.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19.Perjanjian Kinerja adalah dokumen formal yang berisi kesepakatan antara pimpinan instansi dengan atasan (pemberi amanah) mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud komitmen dan dasar evaluasi kinerja.
20.Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan atau hasil kerja pegawai dalam mencapai sasaran strategis organisasi.
21.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat (SPTJM) adalah surat yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat pernyataan kebenaran rekapitulasi absensi pegawai di lingkungannya.
22.Pengurangan TPP adalah tindakan pengurangan pembayaran TPP terhadap ASN tertentu yang tidak memenuhi kriteria produktivitas kerja dan kriteria disiplin kerja yang sudah ditetapkan.
23.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
24.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Jabatan Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) , sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Pemberian TPP dilakukan dengan memperhatikan :
1. a.produktivitas kerja; dan
2. b.disiplin kerja.
(1a)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
1. a.penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN; dan
2. b.penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN.
(2)Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
1. a.pelaksanaan tugas; dan
2. b.penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
(3)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain :
1. a.uraian tugas jabatan;
2. b.indikator kinerja utama;
3. c.perjanjian kinerja; dan
4. d.indikator kinerja individu.
(4)Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kehadiran, apel/upacara/olahraga/kegiatan keagamaan, dan disiplin.
(5)Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) di dukung dengan sistem aplikasi E-Kinerja dan dokumen/bukti pendukung secara mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

A Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) meliputi :

(1)Setiap pegawai wajib mengikuti apel setiap harinya sebelum memulai jam kerja untuk mendapatkan pengarahan dari kepala Perangkat Daerah untuk menentukan kinerja yang akan dituntaskan setiap harinya (dibuktikan dengan absen kehadiran).
(2)Setiap pegawai diwajibkan ikut upacara disetiap hari besar nasional , hari besar daerah, upacara kebudayaan dan atau upacara yang dilaksanakan atas instruksi pimpinan (dibuktikan dengan absen kehadiran).
(3)Setiap pegawai wajib mengikuti olahraga bersama yang ditentukan hari dan waktunya oleh Kepala Daerah dan wajib mengikuti Car Free Day (CFD) minimal 2x sebulan (dibuktikan dengan absen kehadiran).
(4)Setiap pegawai diwajibkan mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh daerah dan Perangkat Daerah (dibuktikan dengan absen kehadiran).
(5)Setiap pegawai diwajibkan masuk jam kantor sesuai jadwal dan pulang sesuai jadwal yang diatur oleh peraturan perundangan serta setiap pegawai dilarang meninggalkan kantor dalam jam kerja kecuali mandapat izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 9 Januari 2025 BUPATI KUANTAN SINGINGI, ttd. H. SUHARDIMAN AMBY Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 9 Januari 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, ttd. H. FAHDIANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM YUNITA TRISIA, SH., MH Pembina Tk. I NIP. 19770603 200012 2 001 Paraf Hierarki Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Kepala Bagian Hukum Kepala Bagian Organisasi

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…