DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin 5. Tata Cara Kerja Sama 6. Tata Cara dan Mekanisme Pelaporan Program Bantuan Hukum 7. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 8. Tata Cara Penganggaran dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 9. Tata Cara dan Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Hukum 10. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten rokan hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); SALINAN
3.Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan singingi nomor 7 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 55). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi.
3.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin.
7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.
8.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.
12.Standar Biaya Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut standar biaya adalah standar biaya bantuan hukum per perkara.
13.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Kuantan singingi.
15.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin di Daerah yang terkena perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin di Daerah yang terkena perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

a.orang miskin atau kelompok orang miskin;
b.tata cara Kerja sama;
c.tata cara dan mekanisme pelaporan program Bantuan Hukum;
d.persyaratan dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
e.tata cara penganggaran dan penyaluran Dana Bantuan Hukum;
f.tata cara dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban pemberian Bantuan Hukum;dan
g.tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengenaan sanksi administratif.

BAB IV

ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN

Pasal 4

(1)Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
(3)Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 5

(1)Kerja sama bantuan hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan pemberi bantuan hukum meliputi perkara pidana, perdata dan tata usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama.
(3)Pemberi bantuan hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
(4)Kerjasama dilakukan dalam satu tahun anggaran dan apabila bantuan hukum di lembaga peradilan belum selesai dan/atau perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, perjanjian kerjasama dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya.

Pasal 6

Lembaga bantuan hukum yang mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus;
e.memiliki program Bantuan Hukum;
f.memiliki advokad yang terdaftar pada lembaga bantuan hokum.

Pasal 7

(1)Lembaga bantuan hukum yang mengajukan permohonan sebagai calon Pemberi Bantuan Hukum melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.salinan akreditasi;
2. b.salinan akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum;
3. c.copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. d.copy akta kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum;
5. e.copy surat penunjukan sebagai advokad pada Lembaga Bantuan Hukum;
6. f.copy surat izin beracara sebagai advokad pada Lembaga Bantuan Hukum;
7. g.copy dokumen terkait status kantor/kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum;
8. h.copy Nomor Pokok Wajib Pajak Lembaga Bantuan Hukum;
9. i.copy laporan pengelolaan keuangan 1 (satu) tahun terakhir; dan
10. j.copy rencana program Bantuan Hukum.
(2)Penelitian persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB VI

TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PROGRAM BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1)Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Jenis Perkara yang ditangani;
2. b.Jumlah Perkara yang ditangani; dan
3. c.Perkembangan kemajuan penanganan Perkara.

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan melampirkan :

a.identitas pemohon Bantuan Hukum, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga yang berbasis Nomor Induk Kependudukan yang berlaku;
b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; dan
c.surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1)Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan permohonan secara lisan.
(2)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 11

(1)Pemberian Bantuan Hukum meliputi perkara keperdataan, perkara pidana dan perkara tata usaha negara baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…