DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi; b. sedang; dan c. rendah. Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut: a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi; b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 4);
11.Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 28); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.
5.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6.Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9.Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melakukan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
11.Dana Operasional Pimpinan DPRD selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a.tinggi;
b.sedang; dan
c.rendah.

Pasal 3

(1)Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(2)Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(3)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dan belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penerimaan lainnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 4

(1)Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
2. b.Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
3. c.di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
(2)Penentuan Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
(3)Data yang digunakan sebagai dasara perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 5

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah data yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

(1)Pendapatan Umum Daerah tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.020.034.843.684,62 (satu triliun dua puluh milyar tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh empat koma enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.204.938.152.583,62;
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.194.825.362.012,00; dan
3. c.Dana Alokasi Umum sebesar Rp.620.271.329.089,00.
(2)Belanja pegawai tahun 2023 adalah sebesar Rp. 607.289.700.723,00 (enam ratus tujuh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu tujuh ratus dua puluh tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp.274.858.415.312,50;
2. b.Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp.26.963.879.898,00;
3. c.Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp.5.988.280.478,00;
4. d.Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp.21.766.539.530,00;
5. e.Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp.3.022.418.500,00;
6. f.Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp.16.585.972.313,00;
7. g.Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp.1.038.470.048,00;
8. h.Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp.3.613.411,00;
9. i.Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp.13.257.198.927,00;
10. j.Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp.564.903.645,50;
11. k.Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp.1.694.363.911,00;
12. l.Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.157.627.458.349,00;
13. m.Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp.78.748.308.800,00;
14. n.Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp.3.385.750.000,00;
15. o.Tunjangan Khusus Guru sebesar Rp.1.784.127.600,00.
(3)Berdasarkan besaran pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 412.745.142.961,62 (empat ratus dua belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh satu koma enam puluh dua Rupiah).

Pasal 7

Berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 pada kelompok sedang.

Pasal 8

Dalam hal terjadi selisih pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini, dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 26 Mei 2025 BUPATI KUANTAN SINGINGI, ttd. H. SUHARDIMAN AMBY Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 26 Mei 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, ttd. H. FAHDIANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR 23 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM YUNITA TRISIA, SH., MH Pembina Tk. I NIP. 19770603 200012 2 001

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…