Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. kewenangan Pemerintah Daerah; b. pemberdayaan Koperasi; c. satuan tugas; d. pelindungan Koperasi; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; f. pembinaan dan pengawasan; dan g. pendanaan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan ) AN ¢. d, Mengingat : 1. kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik; . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksude. pada huruf a, huruf b, huruf c, dan hurof d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 2. Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); . Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi; Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Desa atau sebutan lainnya adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di f 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12 13. 14. 15. 16. desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta pembuatan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi. .Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembangmenjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal- hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk :
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi: a. b. c. kewenangan Pemerintah Daerah; pemberdayaan Koperasi; satuan tugas; f pelindungan Koperasi; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.mm eo 2
BAB II
Dalam pelaksanaan kemudahan, pelindungan, Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
BAB III
Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus. untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan. Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Membuka PDF…