DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Asas, Maksud dan Tujuan Penggunaan 3. Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan 4. Tata Cara Spesifikasi Penyewaan 5. Pemeliharaan dan Perawatan 6. Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); SALINAN
3.Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 4);
11.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN SINGINGI TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kuantan Singingi.
7.Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan.
8.Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional kedinasan.
9.Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat struktural eselon II, III dan IV untuk kegiatan kedinasan.
10.Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut KDOS adalah kendaraan dinas operasional melalui proses sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
11.Pengendali KDOS adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
12.Standar Satuan Harga adalah Harga Satuan Barang dan Jasa yang berlaku di Kabupaten Kuantan Singingi.
13.Pihak Ketiga adalah Penyedia Kendaraan Dinas Operasional Sewa.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDOS meliputi :

a.tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
b.efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
c.ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
d.efektif adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
e.transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Daerah;
f.bertanggungjawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
g.keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya; dan
h.kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;

Pasal 3

(1)Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman bagi Pengendali KDOS dan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam penggunaan Kendaraan Dinas melalui sewa dilingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini:
1. a.sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. b.mengoptimalkan pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan agar lebih efektif dan efisien.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

KDOS diberikan kepada Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

KDOS diberikan kepada bagi Perangkat Daerah, yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, sebagai berikut :

a.Eselon II;
b.Eselon III; dan
c.Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) eselon II dan eselon III sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 6

(1)KDOS dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(2)KDOS pada Perangkat Daerah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(3)KDOS dilarang dimutasikan dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain tanpa persetujuan Pengendali KDOS atau inisiatif Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(4)Pengendali KDOS dapat menarik seluruh atau sebagian KDOS apabila diperlukan.
(5)Apabila pemegang KDOS tidak menjabat, KDOS wajib diserahkan ke Pengendali KDOS melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(6)Apabila KDOS tidak diserahkan maka pengendali KDOS melakukan penjemputan kepada pengguna KDOS.

Pasal 7

Untuk mendukung program pemerintah daerah, KDOS dapat diperuntukkan bagi instansi vertikal dan organisasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN

Pasal 8

(1)KDOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh pengendali KDOS dan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang setelah tersedia anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
(2)KDOS disewa dari pihak ketiga yang pengadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
(3)KDOS yang akan disewa didasarkan pada kebutuhan dan kegunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang dimiliki oleh penyedia KDOS yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
(2)KDOS sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 memiliki usia kendaraan paling lama 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
(3)KDOS sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan yang menggunakan plat nomor BM dengan seri Kabupaten Kuantan Singingi.
(4)Besaran Kapasitas silinder KDOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :
1. a.eselon II, jenis minibus bensin maksimal 2000 cc dan jenis minibus solar 2500 cc;
2. b.eselon III, jenis minibus bensin maksimal 1600 cc dan jenis minibus solar 2500 cc; dan
3. c.kendaraan dinas operasional khusus/lapangan disesuaikan dengan kebutuhan yang menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Masa Sewa KDOS dapat dilaksanakan perbulan atau pertahun.
(2)Nilai sewa KDOS mengacu pada Standar Satuan Harga.
(3)Masa sewa KDOS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…