DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.747.495.761.606,33 (satu triliun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam koma tiga puluh tiga rupiah), yang bersumber dari: a. Pendapatan asli daerah; b. Pendapatan transfer; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

BAB II

JENIS SUSUNAN DAN BENTUK APBD

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.280.362.327.084,33 (dua ratus delapan puluh milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan puluh empat koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.132.671.979.848,00 (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.592.787.000,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.125.857.251.266,33 (seratus dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.132.671.979.848,00 (seratus tiga puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Reklame;
2. b.Pajak Air Tanah;
3. c.Pajak Sarang Burung Walet;
4. d.Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
5. e.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
6. f.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
7. g.Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
8. h.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
9. i.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
(2)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
(3)Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(4)Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(5)Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
(6)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.192.979.848,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
(7)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
(8)Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.39.215.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima belas juta rupiah).
(9)Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.31.744.288.330,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
(10)Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 32.799.711.670,00 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.14.592.787.000,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha;
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu;
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.345.563.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.247.224.000,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
(2)Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.125.857.251.266,33 (seratus dua puluh lima milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
2. b.Jasa Giro;
3. c.Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah;
4. d.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
5. e.Pendapatan Denda Pajak Daerah;
6. f.Pendapatan Dari Pengembalian;
7. g.Pendapatan BLUD.
(2)Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
(3)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
(4)Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
(5)Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
(6)Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah);
(7)Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.374.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
(8)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g direncanakan sebesar Rp.89.958.251.266,33 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 9

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.467.133.434.522,00 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.253.931.692.994,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.213.201.741.528,00 (dua ratus tiga belas milyar dua ratus satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah).

Pasal 10

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana Darurat;
3. c.Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.761.374.592.364,10 (satu triliun tujuh ratus enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat koma sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…