DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada RKP Tahun 2026, sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2026. Tujuan dari penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS dan Peraturan Daerah tentang APBD serta RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.Bupati adalah seseorang yang ditugaskan untuk memimpin sebuah kabupaten dan berwenang mengatur segala urusan dalam satu kabupeten yang dipimpinnya;
5.Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
6.Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.;
7.Bappedalitbang adalah lembaga teknis daerah dibidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah yang 6 dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2026 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada RKP Tahun 2026, sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2026;
(2)Tujuan dari penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS dan Peraturan Daerah tentang APBD serta RKA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

(1)Rancangan RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026; 7
(2)RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 memuat Pendahuluan, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Penutup;
(3)RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
1. a.pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja;
2. b.pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026; dan
3. c.pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) dan Rencana Kegiatan Anggaran OPD (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2026 :

a.pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi; dan
b.Organisasi Perangkat Daerah atau OPD menggunakan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah atau RKA-OPD Tahun Anggaran 2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 5

(1)Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja 8 Pemerintah Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati Kuantan Singingi dengan tembusan kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kuantan Singingi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
(3)Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisa dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah bersangkutan.

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2026 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2026 akibat adanya kebijakan pemerintah dan force major, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Bupati ini.
(2)Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan ketika proses 9 pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2026 tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 14 Oktober 2025 BUPATI KUANTAN SINGINGI ttd. H. SUHARDIMAN AMBY Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 14 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, ttd. ZULKARNAIN BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR : 38 Salinan sesuai dengan aslinya, . KEPALA BAGIAN HUKUM YUNTMITRIS SH., MH Tk NIP. 199770603 200012 2 001

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…