DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup 3. Subjek, Objek dan Wajib Retribusi 4. Pendaftaran dan Pendataan 5. Dasar Pengenaan dan Masa Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah 6. Tata Cara Perhitungan 7. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Peemrintah Daerah 8. Penatausahaan dan Pelaporan 9. Pemberian Keringanan, Pengurangan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi 10. Pembetulan dan Pembatalan Retribusi 11. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi 12. Penagihan 13. Tata Cara Pengajuan Keberatan 14. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi 15. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 2. 3. 4 Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4, . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan5. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); . Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); . Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1); 6. 7. 8. 9, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
8.Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 4 10. ll. 12. 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19. 20. Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Jasa Usaha adalah jasa yang discdiakan atau dibcrikan olch Pemcrintah Daerah yang bersifat mencari kcuntungan karena pada dasarnya dapat pula discdiakan olch scktor swasta. Benih Ikan adalah Benih ikan dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva. Calon Induk adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk dijadikan indukkan ikan. Induk Ikan adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih. Ikan Konsumsi adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa yang merupakan hasil pembesaran dari sisa benih hasil seleksi. Induk Afkir adalah induk ikan yang tidak produktif lagi. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami dan Pakan Ikan Buatan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan dan Pelatihan Perikanan Teso selanjutnya disingkat UPTD BBIPP Teso adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan dan Pelatihan Perikanan Teso pada Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya dan Promosi Produk Perikanan Sungai Jering selanjutnya disingkat UPTD PBPPP Sungai Jering adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya dan Promosi Produk Perikanan Sungai Jering Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi. Benih Tanaman adalah biji tanaman yang dipergunakan untuk keperluan dan pengembangan usaha tani yang memiliki fungsi agronomis. Balai Benih Utama yang sclanjutnya disingkat BBU adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat pertanian khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya_ berupa_pembinaan, 4 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32, penyebaran, dan desiminasi teknologi pertanian khususnya perbenihan dan penyediaan bibit tanaman. Bibit Tanaman adalah calon atau cikal bakal tumbuhan yang berupa tumbuhan muda (kecil) dan sudah mengalami masa penyemaian, sudah berdaun atau sudah bisa di tanam di lahan. Pertanian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertanian, Pohon Induk adalah pohon yang akan diambil pucuk, tunas atau dahannya untuk dijadikan bahan sumber bibit. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit selanjutnya disingkat TBS adalah Tandan Buah Kelapa Sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba dipabrik pengolahan. Crude Palm Oil selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah kelapa sawit yang belum mengalami pemurnian. Palm Kernel Oil selanjutnya disingkat PKO adalah minyak yang diekstraksi dari biji kelapa sawit atau inti kelapa sawit. Penyediaan Air Bersih selanjutnya disingkat PAB adalah penyediaan air bersih pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu. yang ditetapkan untuk menghitung besarannya retribusi terhutang. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik ¥ 33. 34, 35. 36. 37. 38. negara, badan usnha milik dacrah, atau badan usaha millk Kalurahan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolcktif dan bentuk usaha tetap. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar yang dapat dinilai dengan uvang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, 4

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan : a. meningkatkan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan

b.mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. Cc. subjek, objek dan wajib retribusi; pendaftaran dan pendataan; dasar pengenaan dan masa retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;

d.tata cara perhitungan; tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; penatausahaan dan pelaporan; pemberian keringanan, pengurangan, penundaan dan pembebasan retribusi; e, f. g . tata cara pemeriksaan retribusi, penagihan; tata cara pengajuan keberatan; dan tata cara penghapusan piutang retribusi. i BAB IH SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

(1)Subjek retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah adalah
(2)orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha pemerintah daerah. Objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa:
1. a.penjualan benih ikan; penjualan benih atau bibit tanaman; penjualan hasil perkebunan; b c
2. g.penjualan air bersih; dan e penjualan lainnya yang sejenis. j k.
(3)Wajib Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pembelian hasil usaha produksi usaha pemerintah daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 6

(1)Persyaratan pendaftaran retribusi penjualan hasil produksi
(2)
(3)usaha pemerintah daerah:
1. a.Mmemenuhi unsur yang menjadi objek retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
2. b.formulir pendaftaran. Pendaftaran untuk retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pencatatan pertama kali bagi perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftarkan guna menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan. Tahapan atau prosedur pendaftaran objek retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dilakukan sendiri oleh Wajib Retribusi atau dilakukan oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
3. a.Wajib Retribusi datang untuk mengambil formulir pendaftaran kepada petugas pendaftaran atau petugas pada PD Pemungut menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Retribusi;
4. b.Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran/ permohonan wajib retribusi dengan lengkap dan benar;
5. c.formulir pendaftaran/permohonan wajib retribusi yang telah lengkap diserahkan kembali kepada petugas atau petugas yang mengambil form pendaftaran dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran objek retribusi Penjualan ¥ hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan d. petugas pelayanan pendaftaran pada PD pemungut menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Pendaftaran Wajib Retribusi, jika formulir pendaftaran sudah dinyatakan benar dan lengkap, dapat diproses lebih lanjut.
(4)Tahapan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk penjualan air bersih.

Pasal 7

(1)Pendataan untuk masing-masing objek retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah merupakan kegiatan untuk memperoleh data berkenaan dengan identifikasi objek retribusi, penanggung retribusi dan dasar pengenaan retribusinya.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah objek dansubjek retribusi dalam 1 (satu) tahun.
(3)Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pendataan berdasarkan kewenangan PD Pemungut.
(4)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) tahun.
(5)Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PD Pemungut dengan Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

(1)Tata cara pendataan Pemungut untuk Wajib Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang sudah memiliki NPWRD meliputi :
1. a.petugas pendataan menyiapkan Formulir Pendataan (SPTRD) berdasarkan daftar Wajib Retribusi dan menyerahkan formulir pendataan (SPTRD) kepada Wajib Retribusi setelah dicatat dalam daftar SPTRD;
2. b.Wajib Retribusi atau kuasa Wajib Retribusi mengisi Formulir Pendataan (SPTRD) yang telah disiapkan; of c, petugas pendataan mencrima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTRD) yang telah diisi oleh Wajib Retribusi /kuasa Wajib Retribusi:;
3. d.apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, selanjutnya petugas pendataan mencatatnya dalam Daftar Formulir Pendataan (SPTRD), scrta membcrikan tanda dan tanggal pencrimaan dan menycrahkannya kepada Kcepala Bidang/Seksi/UPTD Pendataan; dan
4. e.apabila belum Icngkap Formulir Pendataan (SPTRD) dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Retribusi /kuasa Wajib Retribusi untuk dilengkapi.
(2)Guna penelitian terhadap data objek retribusi, maka pendataan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: &@. membuat daftar wajib retribusi yang telah dilakukan pemeriksaan dokumen pendaftarannya, dan ditemukan adanya keraguan terhadap data yang disampaikan;
1. b.menerima hasil penelitian lapangan atas data wajib retribusi dari petugas yang ditugaskan untuk melakukan penelitian lapangan dengan melampirkan laporan hasil penelitian; dan
2. c.apabila dalam hasil penelitian wajib retribusi ditemukan data yang tidak sesuai dengan laporan, maka akan dilakukan penyesuaian data.
(3)Tahapan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk penjualan air bersih..

Pasal 9

(1)Rentang waktu dan tahapan pendaftaran objek retribusi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal (6) tidak berlaku untuk pendaftaran objek Retribusi Penjualan Hasil produksi usaha pemerintah daerah yang bersifat insidentil, harian atau per jam. (2} Pendaftaran retribusi yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan untuk yang bersifat harian dan 2 (dua) jam sebelum pelaksangan untuk yang bersifat jam.
(3)Objek Retribusi Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang bersifat insidentil yang sudah digunakan, baik of
(1)
(2)
(1)
(2)sebelum dan sesudah pclaksanaan yang melebihi hari atau jam terdaftar, Petugas yang berwenang pada PD Pemungut dapat langsung membuatkan berita acara guna didaftarkan secara jabatan.

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN MASA RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Dasar pengenaan retribusi berpedoman pada cara mengukur tingkat penggunaan jasa serta struktur dan besarnya tarif retribusi disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Masa retribusi adalah jam, harian, mingguan, bulanan dan tahunan sejak dilaksanakannya penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…