DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan 3. Struktur Organisasi 4. Tata Kerja 5. Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan 6. Pendanaan 7. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan SALINAN 2 Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingidan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 3
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. 4
5.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian dapat disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
9.Aparatur Sipil Negara yang dapat disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
10.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
11.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
12.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah pada Setda Kabupaten Kuantan Singingi.
13.Tugas adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah.
14.Fungsi adalah jabatan/peranan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Daerah;
15.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
16.Jabatan pimpinan tinggi yang selanjutnya dapat disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
17.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18.Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19.Pejabat Administrator adalah yang selanjutnya disebut administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
20.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
21.Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pengawas pada Instansi Pemerintah.
22.Pelaksana adalah unsur staf yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang membantu pelaksanaan tugas pada jabatan struktural atau fungsional. 5
23.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
25.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah
(2)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
1. a.Sekretaris Daerah.
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan :
  1. 1.Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama;
  2. 2.Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
  3. 3.Bagian Hukum.
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan :
  1. 1.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
  2. 2.Bagian Administrasi Pembangunan; dan
  3. 3.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
4. d.Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan :
  1. 1.Bagian Umum;
  2. 2.Bagian Organisasi;
  3. 3.Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  4. 4.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan : a) Subbagian Protokol; b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan. 6
5. e.Staf Ahli terdiri dari :
  1. 1.Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
  2. 2.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
  3. 3.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
7. g.Jabatan Pelaksana.
(2)Eselonering masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah sebagai berikut:
1. a.Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa atau JPT pratama.
2. b.Asisten merupakan jabatan struktural eselon IIb atau JPT pratama.
3. c.Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb atau JPT pratama.
4. d.Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
5. e.Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
(3)Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
(2)Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
1. a.pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan kerja perangkat daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7

Pasal 5

(1)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi bagian tata pemerintahan dan kerja sama, kesejahteraan rakyat, hukum, Sekretariat DPRD, inspektorat dan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, kesehatan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, transmigrasi serta penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan dan program di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 8

Pasal 6

(1)Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama.
(3)Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
5. e.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya. 9

Pasal 7

(1)Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat.
(3)Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang bina keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang bina keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat;
5. e.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina keagamaan, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

(1)Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(2)Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang- undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum. 10
(3)Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Hukum;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang- undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum;
5. e.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 9

(1)Asisten Perekonomian dan Pembangunan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(2)Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan dan evaluasi bagian perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, kehutanan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, Sumber daya energi dan air, serta penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dan penanggulangan bencana. 11
(3)Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian dan pembangunan;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pembangunan;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan
6. f.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

(1)Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
(2)Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perencanaan, pengawasan, pengendalian perekonomian dan sumber daya alam.
(3)Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. b.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perencanaan, pengawasan, pengendalian perekonomian dan sumber daya alam; 12
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di pembinaan BUMD dan BLUD, perencanaan, pengawasan, pengendalian perekonomian dan sumber daya alam;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perencanaan, pengawasan, pengendalian perekonomian dan sumber daya alam;
5. e.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perencanaan, pengawasan, pengendalian perekonomian dan sumber daya alam; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…