Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga kelompok), yaitu: a. tinggi b. sedang c. rendah Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negar a Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 10. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran' Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 2); 6. 7. 8. 9.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. 11. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 4, disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu. daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD. 7. 8. Tunjangan Komunikasi Insentif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melakukan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. Dana Operasional Pimpinan DPRD selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
BAB II
Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. tinggi; b. sedang; dan
| Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten/kota dikelompokkan sebagai berikut:
Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah data yang tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. |
Berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 pada kelompok sedang. ~
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 20 November 2025 UPATI KUANTAN SINGINGI, -H. SUHARDIMAN AMBY Diundangkan di Teluk Ku tan pada tanggal 20 Novem r 2025 PIG,PGES ETARIS DAERKH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MIR Nv OES io” JLKARNAIN Ve RC x RRSSERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR 4/4;
Membuka PDF…