DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Subjek, objek dan Wajib Retribusi; b. pendaftaran dan pendataan; c. dasar pengenaan dan masa retribusi pelayanan kebersihan; d. tata cara perhitungan, prinsip, sasaran penetapan dan besaran retribusi; e. tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan; f. penatausahaan dan pelaporan; g. pemberian keringanan, pengurangan, penundaan dan pembebasan retribusi; h. pembetulan dan pembatalan retribusi; i. tata cara pemeriksaan retribusi; j. penagihan; k. tata cara pengajuan keberatan; dan l. tata cara penghapusan piutang retribusi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi kenaikan tarif pajak sesuai dengan harga pasar dan upaya untuk meringankan beban masyarakat terhadap dampak kenaikan tarif objek pajak, perlu memberikan pengurangan kepada wajib pajak pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. SALINAN

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 181, tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota. Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat : :
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Nomor 5.08B/2024);
7.Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor Tahun 2019 tentang Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kuantan Singingi; MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi
4.Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan PBB- P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan Menetapkan : oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6.Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
7.Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diikatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
8.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga ratarata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilarnana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perba
9.Bandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
10.Wajib Pajak PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan
11.Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Burni dan Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang Pribadi atau Badan, kecuali objek pajak sektor Perkebunan, objek pajak sektor Perhutanan dan objek pajak sector Pertambangan.
12.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang diguna_kan untuk mernberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13.Pengurangan adalah faktor Pengurang atau kebijakan pemberian Pengurangan terhadap pembayaran PBB yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak akibat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak dan/atau tarif pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar pemberian Pengurangan kepada wajib pajak terhadap objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
(2)Tujuan disusunnya Peratutan Bupati ini yaitu untuk memberikan keringan beban terhadap dampak kenaikan tarif PBB-P2

BAB III

PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 3

(1)Pengurangan diberikan untuk setiap ketetapan PBB-P2 yang akan dituangkan dalam SPPT.
(2)Yang dikecualikan dari ketentuan pada ayat satu (1) adalah ketetapan yang bersifat komersil meliputi :
1. a.seperti Pabrik;
2. b.Klinik Kesehatan/ Kecantikan;
3. c.Swalayan;
4. d.SPBU/SPBE;
5. e.tempat rekreasi;
6. f.Menara telekomunikasi; dan
7. g.Tempat usaha lainnya yang bersifat komersil.
(3)Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak PBB-P2 dalam bentuk Pengurangan otomatis terhadap besarnya pajak terhutang yang akan ditetapkan dan diterbitkan.

BAB IV

BESARAN PENGURANGAN

Pasal 4

(1)Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan ketentuan:
1. a.untuk objek pajak dengan ketetapan pajak terutang sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perhitungan tarif 0,1% diberikan Pengurangan sebesar 20% (dua puluh Persen); dan
2. b.untuk objek pajak dengan ketetapan pajak terutang diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perhitungan tarif 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5% diberikan Pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
(2)Simulasi perhitungan pemberian Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi : Ditetapkan di Teluk Kuantan Pada tanggal 17 Desember 2024 BUPATI KUANTAN SINGINGI ttd. H. SUHARDIMAN AMBY Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 17 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, ttd. H. FAHDIANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR 47 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU : ( /2024) LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SIMULASI PERHITUNGAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 1) Contoh Perhitungan Pengurangan 20% (Dua Puluh Persen) untuk Pajak Terhutang dibawah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Objek Pajak Luas NJOP/m2 Total NJOP Bumi 20,000 10,000 200,000,000 Bangunan - - - NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 200,000,000 PBB yang terhutang 0,1% 200,000,000 200,000 Faktor Pengurang/Pengurangan 20% 200,000 40,000 PBB yang harus dibayar (Rp) 160,000 2) Pengurangan 50% (Lima Puluh Persen) untuk Pajak Terhutang diatas Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Objek Pajak Luas NJOP/m2 Total NJOP Bumi 5,000 394,000 1,970,000,000 Bangunan - - - NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1,970,000,000 PBB yang terhutang 0,3% 1,970,000,000 5,910,000 Faktor Pengurang/Pengurangan 50% 5,910,000 2,955,000 PBB yang harus dibayar (Rp) 2,955,000 BUPATI KUANTAN SINGINGI ttd. H. SUHARDIMAN AMBY Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM YUNITA TRISIA, SH., MH Pembina Tk. I NIP. 19770603 200012 2 001

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…