DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Penetapan Rincian ADD dan BDHPDRD 3. Penyaluran ADD dan BDHPDRD 4. Penggunaan Dana 5. Pertanggungjawaban 6. Pelaporan 7. Sanksi 8. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 8);
9.Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 57);aerah Kabupaten Kuantan S MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA, DAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6.Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang diterima oleh Desa yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
7.Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut BDHPDRD adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa yang dialokasikan berdasarkan perolehan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya;
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa;
10.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
11.Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
12.Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
15.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN ADD DAN BDHPDRD

Pasal 2

Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a.Alokasi Dasar; dan
b.Alokasi Proporsional.

Pasal 3

(1)Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada seluruh desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
(2)Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus: ADD Kabupaten Kuansing = 10% x (Dana Perimbangan-DAK) Alokasi Dasar = (ADD Kab-Alokasi Proporsional) : 218 Desa
(3)Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Alokasi Dana Desa Kabupaten Kuantan Singingi yang dibagi secara proposional dengan memperhatikan kebutuhan Biaya penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan jumlah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan jumlah RT/RW setiap desa selama satu tahun anggaran.
(4)Besaran Alokasi Proporsional sebagaimana diaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus: Alokasi Proporsional per desa = Total Biaya untuk kebutuhan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa,Tunjangan BPDdan insentif RT/RW setiap desa selama satu tahun.

Pasal 4

Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rincian BDHPDRD untuk setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a.Alokasi Dasar; dan
b.Alokasi Formula.

Pasal 6

(1)Alokasi Dasar adalah 60% dari alokasi BDHPDRD Kabupaten dibagi jumlah desa di Kabupaten Kuantan Singingi.
(2)Alokasi Formula adalah 40% dari Alokasi BDHPDRD Kabupaten yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa dengan memperhatikan capaian penerimaan PBB masing-masing desa Tahun 2023.
(3)Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus: BAF = (0,50 x rR)+(0,50 x rK) Keterangan : BAF : Besaran Alokasi Formula setiap Desa r R : rasio realisai PBB desa terhadap Target Desa r K : rasio realisasi PBB desa terhadap realisasi PBB seluruh desa

Pasal 7

Rincian BDHPDRD untuk setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ADD DAN BDHPDRD

Pasal 8

(1)Penyaluran ADD dan BDHPDRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setiap bulan.
(2)Penyaluran ADD dan BDHPDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat disalurkan untuk 3 (tiga) bulan atau lebih secara sekaligus dengan mempertimbangkan:
1. a.kepastian transfer dana perimbangan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan kewajiban Desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.Kebijakan penyaluran Dana pada awal tahun anggaran dan akhir tahun Anggran;
3. c.Keterlambatan Desa dalam hal pengajuan permohonan penyaluran dan/atau tidak sesuai dengan jadwal penyaluran dari BPKAD.
(3)Penyaluran untuk 3 (tiga) bulan atau lebih secara sekaligus dapat dilakukan dengan ketentuan tidak melampaui bulan berjalan..
(4)Kewajiban Desa sebagaimana ayat (2) berupa potongan BPJS Kesehatan 1% dilakukan melalui pemotongan langsung oleh Bendahara Umum Daerah terhadap besaran alokasi masing-masing Alokasi Dana Desa (ADD) setelah mendapatkan kuasa dari Kepala Desa.
(5)Kelebihan atau kekurangan penyaluran dari RKUD ke RKD menjadi pertimbangan perhitungan besaran ADD dan BDHPDRD pada tahap dan/atau tahun berikutnya.
(6)Penyaluran pertama ADD dan BDHPDRD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah Bupati Kuantan Singingi menerima dari Kepala Desa berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa.
(7)Penyaluran ADD dan BDHPDRD dari RKUD ke RKD untuk Tahap berikutnya dilaksanakan setelah Bupati Kuantan Singingi menerima laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output ADD dan BDHPDRD bulan dan/tahap sebelumnya.
(8)Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa dan BDHPDRD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
(9)Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

Pasal 9

(1)Permohonan penyaluran ADD dan BDHPDRD disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bentuk softcopy sebagaimana pada Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) yang sudah ditandatangani oleh kepala desa, Cap dan Rekomendasi Camat.
(2)Dokumen Asli Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (6) dan Ayat (7), disimpan secara baik di desa.
(3)Dalam hal permohonan kepala desa telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merekomendasikan kepada BPKAD selaku BUD/Kuasa BUD untuk selanjutnya menyalurkan langsung ke RKD.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA

Pasal 10

Penggunaan ADD dan BDHPDRD diprioritaskan untuk membiayai Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD dan BDHPDRD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…