DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 16 (enam belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup; Penggunaan, Sumber Dan Besaran Bantuan Keuangan; Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pelaporan; Pembinaan Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); SALINAN
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4) ; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI KEPADA DESA.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan BKK yang diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Penggunaan, Sumber dan Besaran bantuan Keuangan;
b.Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penyaluran bantuan Keuangan ;
c.Pelaporan ;
d.Pembinaan dan evaluasi ;

BAB III

PENGGUNAAN, SUMBER DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

(1)BKK digunakan sesuai prioritas pembangunan daerah untuk kegiatan yang memberikan manfaat di desa, mencakup bidang :
1. a.penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. b.pembangunan desa;
3. c.pemberdayaan Masyarakat desa; dan/atau
4. d.pembinaan Masyarakat desa;
(2)Penggunaan sesuai prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala DINSOSPMD.

Pasal 6

(1)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari APBD.
(2)Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

(1)Perencanaan penggunaan Bantuan Keuangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh DINSOSPMD.
(2)Perencanaan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan agar sesuai dengan prioritas pembangunan.

Pasal 8

(1)Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD/ Perubahan APBD pada kelompok Belanja, jenis Belanja Objek Belanja serta Rincian Objek Belanja sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- undangan.
(2)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diformulasikan dalam rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

(1)Bupati menetapkan daftar desa penerima bantuan keuangan bersifat khusus beserta besaran uang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/Perubahan Penjabaran APBD.
(2)Daftar Desa Penerima BKK beserta besarannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(3)Pelaksanaan Bantuan Keuangan bepedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

(1)Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara sekaligus dan / atau bertahap dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
(2)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekomendasi atau surat permohonan permintaan penyaluran dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat Kepada Bupati melalui kepala DINSOSPMD.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
1. a.daftar nama desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode desa dan data wilayah yang ditandatangani oleh Kepala DINSOSPMD;
2. b.fotocopy rekening koran desa ; dan
3. c.dokumen lainya yang dibutuhkan.
(4)Tata cara penyaluran, syarat dan format pemberian bantuan keuangan bersifat khusus diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala DINSOSPMD.

Pasal 11

(1)BKK dianggarkan dalam APB Desa setelah Bupati menetapkan daftar desa penerima bantuan BKK beserta besaran uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)Dalam hal penetapan APB Desa mendahului penetapan daftar desa penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penganggaran BKK dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan memberikan kepada Badan Permusyarawatan Desa mengenai penetapan Peratuan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
(3)Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…