DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah: 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Susunan dan Bentuk APBD 3. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

BAB II

JENIS SUSUNAN DAN BENTUK APBD

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.698.945.057.743,80 (satu triliun enam ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh lima juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain. . .
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 240.280.769.358,80 (dua ratus empat puluh milyar dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan koma delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.117.671.979.848,00 (seratus tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.592.787.000,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.100.775.693.540,80 (seratus milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh koma delapan puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.117.671.979.848,00 (seratus tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh. . . tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Reklame;
2. b.Pajak Air Tanah;
3. c.Pajak Sarang Burung Walet;
4. d.Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
5. e.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
6. f.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
7. g.Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
8. h.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
9. i.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
(2)Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
(3)Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(4)Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(5)Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.520.000.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
(6)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.192.979.848,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
(7)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
(8)Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.39.215.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima belas juta rupiah).
(9)Opsen. . .
(9)Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.23.744.288.330,00 (dua puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
(10)Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.25.799.711.670,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.14.592.787.000,00 (empat belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha;
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu;
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.345.563.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.247.224.000,00 (sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Bagian. . .
2. a.Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
(2)Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.240.308.970,00 (tujuh milyar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.100.775.693.540,80 (seratus milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh koma delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
2. b.Jasa Giro;
3. c.Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah;
4. d.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
5. e.Pendapatan Denda Pajak Daerah;
6. f.Pendapatan Dari Pengembalian;
7. g.Pendapatan BLUD.
(2)Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
(3)Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
(4)Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
(5)Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
(6)Pendapatan. . .
(6)Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah);
(7)Pendapatan Dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.324.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah);
(8)Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf g direncanakan sebesar Rp.69.926.693.540,80 (enam puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh koma delapan puluh rupiah);

Pasal 9

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.458.664.288.385,00 (satu triliun empat ratus lima puluh delapan milyar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.289.013.703.994,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh sembilan milyar tiga belas juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.169.650.584.391,00 (seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 10

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan. . .
2. a.Pendapatan Hibah;
3. b.Dana Darurat;
4. c.Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.1.990.834.378.656,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…