DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 41 Tahun 2025

Nomor: 41
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 26, perubahan Pasal 35, perubahan Pasal 36, penyisipan Pasal 37A, perubahan Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, disiplin, motivasi, dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b.bahwa guna mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara dengan memberikan tambahan penghasilan pegawai sebagai fungsi dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi, perlu memberikan TPP tambahan kepada pegawai yang diberi tugas tambahan sebagai wujud penghargaan atas dedikasi;
c.bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus belum mengatur terkait pemberian TPP tambahan kepada pegawai yang diberikan tugas tambahan dengan masa penugasan kurang dari 1 (satu) bulan kalender sehingga perlu diubah; BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURANBUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHANPENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATURSIPIL NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENKUDUS TENTANG PERATURANBUPATI KUDUS NOMOR '41 TAHUN Zt:J2!; BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH SALINAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS. i,- "'-- j__ ~

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelirna atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 1);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ten tang dalam
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; 2 Menetapkan Mengingat

(1)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan:
1. a.pelaksanaan tugas Pegawai ASN; dan
2. b.penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

Pasal 26

1.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kudus:

a.Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 21);
b.Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 39);
c.Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7);
d.Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 9); dan
e.Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Serita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut: Pasall 3
1. 2.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6)Pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja ditentukan berdasarkan kategori predikat kinerja pegawai sebagai berikut:
1. a.Predikat kinerja sangat baik dan baik, diberikan sebesar 100 o/o (seratus persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja;
2. b.Predikat kinerja butuh perbaikan, diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja;
3. c.Predikat kinerja kurang, diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja; dan
4. d.Predikat kinerja sangat kurang, diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran alokasi besaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja.
(7)Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan menggunakan Sistem e-Kinerja. triwulan sebelumnya dalam pemberian TPP kerja pada triwulan
(4)Predikat kinerja pegawai digunakan sebagai dasar berdasarkan produktivitas berikutnya.
(5)Predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam kategori sebagai berikut:
1. a.Sangat baik;
2. b.Baik;
3. c.Bu tuh perbaikan;
4. d.Kurang; dan
5. e.Sangat kurang.
(3)Pejabat Penilai melakukan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan predikat kinerja pegawai yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutya.
(2)Pelaksanaan tugas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam Sa saran Kinerja Pegawai. 4
(2)Ketentuan TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan dibawahnya, diberi TPP tambahan sebesar 20°/o (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya;
2. b.pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan lain diberi TPP tambahan sebesar 20°/o (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dirangkapnya, atau dalam hal terdapat perbedaan besaran TPP, menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20o/o (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
3. c.pejabat yang satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian, diberikan TPP sesuai TPP pada jabatan yang tertinggi; dan
(1)Pegawai ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dapat diberikan TPP tambahan jika menjabat dalam jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal menjabat.

Pasal 36

3.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pegawai ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai ASN yang diaktifkan kem bali dalam j a ba tan, TPP dihi tung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Pemyataan Melaksanakan Togas.
(2)TPP Pegawai ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah setelah tanggal 15 dibayarkan sesuai jabatan lama pada Perangkat Daerah asal.
(3)Pegawai ASN yang berasal dari mutasi antar daerah/instansi lain diberikan TPP mulai bulan berikutnya terhitung sejak diterbitkannya surat perintah melaksanakan tugas sebesar 80°/o dari TPP yang seharusnya diterima selama 12 (dua belas) bulan pertama dan setelahnya dapat diberikan TPP penuh.

Pasal 35

(3)Pembayaran kekurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam tahun anggaraan berkenaan paling banyak 3 (tiga) bulan.

5.Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pernberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nornor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pernberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nornor 1), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b.TPP Tambahan yang belurn terbayarkan bagi Pegawai ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian; a tau
c.TPP Pegawai ASN yang berasal dari mutasi antar daerah/instansi lain yang belum terbayarkan.

(2)Kekurangan pernbayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan apabila disebabkan kelalaian Pegawai ASN yang bersangkutan untuk memperbarui data kepegawaian pada aplikasi yang telah ditentukan.
(1)Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran TPP, dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kekurangan pembayaran karena terdapat kesalahan penetapan nama jabatan;

Pasal 37A

4.Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

d.dalam hal pelaksana tugas atau pelaksana harian yang ditugaskan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan terhitung mulai ditugaskan, TPP tambahan diberikan mulai bulan berikutnya. 6 ADI SUSATYO, SH.,MH. Pembina Tk.I NIP. 19720628 199703 1 003 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR REVLISIANTO SUBEKTI ttd. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, Diundangkan di Kudus pada tanggal SAM'ANI INTAKORIS ttd. Ditetapkan di Kudus pada tanggal BUPATI KUDUS, Peraturan Bupati im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. Pasal II 7 KONDISI KERJA Risiko dengan NO NAMA JABATAN KE LAS Aparat Risiko KELANGK.AAN JABATAN Pemeriksa/ Keselamatan PROFESI Penegak Kerja Hukum 1 2 3 4 5 6 JABATAN STRUKTURAL 1 Sekretaris Daerah 15 199% - 30% 2 Asisten Sekretaris Daerah 14 168% - - 3 Inspektur 14 169% - - 4 Kepala Badan/Dinas Tipe A 14 108% - - 5 Kepala Badan/Dinas Tipe B, 14 100% - - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satpol PP, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Badan Kesbangpol 6 Kepala Dinas Tipe C 14 85% - - 7 Staf Ahli 13 64% - - 8 Kepala Bagian pada Setda 12 77% - - 9 Camat 12 72% - - 10 Sekretaris lnspektorat 12 50% - - 11 Sekretaris Dinas/Badan 12 45% - - 12 Kepala Bagian pada Sekretariat 11 - - DPRD /Inspektur Pembantu 93% 13 Kepala Bidang pada Dinas/Badan 11 65% - - 14 Sekretaris Kecamatan 11 50% - - 15 Kasubbag/Kasubbid pada Setda, 9 68% - - Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, BI<PSDM 16 Lurah 9 68% - - PENETAPAN PERSENTASE BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI LAMPI RAN PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR TAHUN TENT ANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022 TENT ANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 1 2 3 4 5 6 17 Kasi/Kasubbag pada Dinas, 9 49% - - Badan, Kantor/Kasubbag pada Sekretariat D PRO/ Kepal a UPTD 18 Kasi pada Kecamatan 8 90% - - 19 Kasubbag pada 8 67% - - Kecamatan / Sekretaris Kelurahan/Kasi pada Kelurahan/Kepala TU UPTD JABATAN FUNGSIONAL 20 Jabatan Fungsional Jenjang 13 47% - - Utama 21 Jabatan Fungsional Jenjang Ahli 12 47% - - Mad ya 22 Jabatan Fungsional Jenjang Ahli 11 47% - - Mad ya 23 Jabatan Fungsional Jenjang Ahli 10 47% - - Muda 24 Jabatan Fungsional Pengelola 10 58% Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda 25 Jabatan Fungsional Jenjang Ahli 9 50% - - Muda 26 Jabatan Fungsional Jenjang 8 72% - - Pertama/ Penvelia 27 Jabatan Fungsional Pengelola 8 85% Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/ Penyelia 28 Jabatan Fungsional Jenjang 7 72% - - Pelaksana Lanjut/Mahir 29 Jabatan Fungsional Jenjang 6 63% - - Pelaksana/Teram pi! 30 Jabatan Fungsional Jenjang 5 42% - - Pelaksana/ Pem ula JABATAN PELAKSANA 31 Analis/Penyusun/ Pengawas/Bend 7 72% - - ahara/Jabatan Setara pada Insoektorat 32 Analis/Penyusun/Pengawas/Bend 7 65% - - ahara/Jabatan Setara 33 Ajudan pada Bagian Protokol dan 6 136% - - Komunikasi Pirnpinan 34 Pengelola/ Pengolah /Verifikator 6 63% - - Keuangan/Jabatan setara 35 Pengelola/ Pengolah /Verifikator 6 70% - - Keuangan/Jabatan setara pada Insoektorat 2 SAM'ANI INTAKORIS ttd. BUPATI KUDUS, 1 2 3 4 5 6 36 Pengadministrasi/Pelatih 5 63% - - Atlet/Operator Alat Berat/Teknisi/ Jabatan setara/ Pengemudi VIP 37 Pengadministrasi pada Inspektorat 5 72% - - 38 Juru Pungut Retribusi/Pejabat 3 - 177% - setara/ Pengemudi/Petugas Keamanan I Peniaza Pintu Air 39 Petugas Keamanan SMP dengan 3 - 85% - total aset sampai dengan 7 miliar 40 Petugas Keamanan SMP dengan 3 - 103% - total aset di atas 7 miliar 41 Pramu Bakti/ Pramu 1 - 277% - Kebersihan/Pramu Taman non SD &SMP 42 Pramu Bal<ti SD 1 - 108% - 43 Pramu Kebersihan SMP 1 - 164% - 3

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 41 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 26

Pasal 36

Pasal 35

Pasal 37A

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 26

Pasal 36

Pasal 35

Pasal 37A

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2022

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2022