DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi Pesantren, Sinergitas dan Kerja Sama, Monitoring dan Evaluasi, Pendanaan, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Kudus merupakan Daerah dengan penduduk mayoritas beragama Islam yang memiliki cukup banyak Pesantren sehingga untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Kabupaten Kudus, diperlukan fasilitasi pengembangan pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
c.bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah berupa pemberian fasilitasi kepada pesantren, sehingga perlu mengatur mengenai fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Kudus guna menjamin kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pondok Pesantren atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan Pesantren sesuai kemampuan dan kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fasilitasi Pesantren;
b.sinergi dan kerja sama;
c.monitoring dan evaluasi;
d.pendanaan;
e.partisipasi masyarakat; dan
f.kelembagaan.

BAB II

FASILITASI PESANTREN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi Pesantren yang telah memiliki izin, dalam melaksanakan fungsi:
1. a.pendidikan;
2. b.dakwah; dan
3. c.pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya asrama atau pemondokan, masjid, dan/atau mushola untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
(3)Pemerintah Daerah membantu pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren melalui APBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk membantu pendanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren;
3. c.pengembangan sumber daya manusia bagi santri; dan/atau
4. d.pengembangan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkotika/obat-obatan terlarang dan literasi digital.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang:
1. a.pendidikan;
2. b.pekerjaan umum; dan/atau
3. c.Perangkat Daerah lain yang terkait.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui sinergi program dan/atau kegiatan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam bentuk:
1. a.kerja sama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan/atau
3. c.pendanaan.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sinergi program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
(4)Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
1. a.bantuan keuangan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi;
4. d.pelatihan keterampilan; dan/atau
5. e.peningkatan kesehatan.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.tenaga kerja;
2. b.kesehatan;
3. c.komunikasi dan informatika; dan/atau
4. d.koperasi dan/atau Perangkat Daerah lain yang terkait.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
(5)Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
(2)Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
1. a.sinergitas program dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
2. b.pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
3. c.pendanaan dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Pesantren; dan/atau
4. d.pelatihan bagi sumber daya manusia Pesantren.
(3)Pelaksanaan sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama yang dilakukan oleh Pesantren dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat dan Perangkat Daerah terkait serta berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.
(3)Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

(1)Sumber pendanaan fasilitasi fungsi Pesantren berasal dari APBD.
(2)Selain berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
3. c.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 41 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kudus Nomor 41 Tahun 2025