DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2026

Nomor: 10
Tahun: 2026
Ditetapkan: 6 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengendalian Iklan Rokok; Penyelenggaraan Sponsor Rokok dalam Kegiatan Lembaga/Perseorangan; Kewajiban; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 137); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. SALINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, Rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diuapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2.Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan dan menghisap Rokok.
3.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok.
4.Iklan Rokok adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak umum untuk mempengaruhi calon konsumen agar menggunakan produk rokok dan/atau produk tembakau yang ditawarkan.
5.Sponsor Rokok adalah setiap bentuk kontribusi kegiatan, acara atau individual yang bertujuan atau mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan Rokok atau produk tembakau baik langsung maupun secara tidak langsung.
6.Tempat Khusus Merokok adalah ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.
7.Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian KTR yang selanjutnya disebut Satgas KTR adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dan pengendalian KTR.
9.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PENGENDALIAN IKLAN ROKOK

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pemasangan Iklan Rokok yang dilakukan pada:
1. a.tempat penjualan; dan
2. b.media luar ruang.
(2)Pemasangan Iklan Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan:
1. a.tidak diletakkan pada pintu atau area masuk dan keluar, serta pada tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak;
2. b.mencantumkan peringatan Kesehatan tentang bahaya Merokok;
3. c.mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada Anak, orang di bawah usia 21 tahun, dan perempuan hamil";
4. d.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan Rokok elektronik;
5. e.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan Rokok elektronik, atau sebutan lain;
6. f.tidak menampilkan Anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan; dan
7. g.tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku bagi pasar swalayan modern.
(4)Pemasangan Iklan Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan:
1. a.mencantumkan peringatan Kesehatan tentang bahaya Merokok dan mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada Anak, orang di bawah usia 21 tahun, dan perempuan hamil" paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
2. b.tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan Rokok elektronik, atau sebutan lain;
3. c.tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan Rokok elektronik;
4. d.tidak menampilkan Anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan; dan
5. e.tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan.
(5)Pemasangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan reklame.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPONSOR ROKOK DALAM KEGIATAN LEMBAGA/PERSEORANGAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mengatur penyelenggaraan Sponsor Rokok dalam kegiatan lembaga/perseorangan.
(2)Penyelenggaraan Sponsor Rokok dalam kegiatan lembaga/perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan di tempat selain KTR.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 4

(1)Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR wajib:
1. a.melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
2. b.melarang semua orang Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
3. c.menyediakan Tempat Khusus Merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan;
4. d.memasang tanda larangan Merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang mudah terlihat dan mudah terbaca; dan
5. e.membentuk satuan tugas internal pengawasan KTR.
(2)Kewajiban menyediakan Tempat Khusus Merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.denda administratif;
4. d.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
5. e.penutupan tempat usaha.
(4)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINITSRATIF

Pasal 5

(1)Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dikenakan terhadap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Satgas KTR.

Pasal 6

(1)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 7 (tujuh) hari kerja dikenakan sanksi teguran tertulis.
(2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
(3)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antar teguran paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(4)Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab KTR pada instansi pemerintah yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Pasal 7

(1)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lama 7 (tujuh) hari kerja dikenakan sanksi:
1. a.denda administratif;
2. b.penghentian sementara kegiatan; dan/atau
3. c.penutupan tempat usaha.
(2)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
(3)Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penutupan sementara tempat usaha.
(4)Penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengenaan sanksi denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan/atau penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas rekomendasi Satgas KTR.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 6 Februari 2026 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN Diundangkan di Wates pada tanggal 6 Februari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 NOMOR 10

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…