Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah lembaga pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Keberadaan lembaga ini sangat signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan dan program yang relevan dengan kebutuhan daerah. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta berbagai program pembangunan daerah. Hal ini termasuk upaya pemberantasan korupsi, antisipasi kenakalan remaja, dan penguatan ekonomi lokal, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berintegritas.
Diperbarui 18 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merupakan representasi negara di tingkat lokal, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Mandat utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik serta potensi daerah. Keberadaannya sangat penting sebagai pilar pembangunan di bagian barat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan di seluruh wilayah administratifnya. Hal ini melibatkan penetapan Peraturan Daerah, penyediaan sarana dan prasarana perkotaan, air bersih, jalan, irigasi, serta lingkungan permukiman. Program-programnya diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, perikanan, serta pengembangan sektor perekonomian dan perdagangan.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berfokus pada pengembangan wilayah berdasarkan hirarki kota, mulai dari peningkatan kualitas lingkungan di Kota Wates hingga pemanfaatan lembaga pedesaan di wilayah hirarki III. Intervensi ini juga mencakup pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sarana perhubungan. Terdapat keseriusan dalam meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, didukung oleh Waduk Sermo dan jaringan irigasi.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki peran signifikan dalam isu nasional, terutama terkait konektivitas dan ketahanan pangan. Kabupaten ini dilalui oleh prasarana perhubungan nasional, seperti jalan dan jalur kereta api, yang mendukung kelancaran logistik di Pulau Jawa. Dengan luas sawah yang signifikan dan dukungan irigasi, Kulon Progo berkontribusi pada produksi pangan nasional dan pemerataan pembangunan di wilayah barat DIY.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk berbagai layanan publik esensial. Ini termasuk perizinan dan tata ruang, akses terhadap pelayanan dasar seperti air bersih dan infrastruktur, serta partisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan pembinaan ekonomi dan penanganan bencana, memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memegang peranan krusial dalam pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup kerja yang luas, dan program strategis yang terarah, pemerintah daerah ini secara aktif berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan mendukung isu-isu nasional. Berbagai layanan yang disediakan menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan warga dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2026
Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.629.107.650.973,00 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2015
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Azas; Perencanaan; Anggaran; Penggunaan Dana; Pembiayaan Penyelenggaraan Kewenangan Desa; Pengelolaan Keuangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022
Materi Pokok: Perubahan APBD tahun 2022
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2025
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2025
Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.629.107.650.973,00 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2016
Permasalahan pengelolaan air limbah Domestik di Kabupaten Kulon Progo cukup kompleks. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2025
Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.741.855.803.868,00 bertambah sebesar Rp12.851.261.296,35 sehingga menjadi Rp1.754.707.065.164,35
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021
Materi pokok : Nama, Logo, dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan Pendirian, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, Susunan Organisasi Dan Kepegawaian, Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, Kerja Sama, Penggunaan Laba, Pembubaran serta Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi.