DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2026

Nomor: 14
Tahun: 2026
Ditetapkan: 4 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berintegritas, perlu meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yograkarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.
4.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5.Basic TPP adalah nilai rupiah dasar yang ditetapkan berdasarkan kelas jabatan, beban kerja, dan faktor lainnya bagi PNS Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pemberian TPP.
6.Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai setiap pegawai.
7.Kinerja Perangkat Daerah adalah hasil kerja Perangkat Daerah yang diukur dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang penilaiannya dilaksanakan sesuai ukuran yang sudah ditetapkan.
8.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat yang berhalangan tetap.
9.Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat yang berhalangan sementara. 3
10.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian TPP PNS.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP PNS.

Pasal 3

Prinsip pemberian TPP:

a.kepastian hukum merupakan pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepaatutan dan keadilan;
b.akuntabel merupakan pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.proporsionalitas merupakan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
d.efektif dan efisien merupakan pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e.keadilan dan kesetaraan merupakan pemberian TPP mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran;
f.kesejahteraan merupakan pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan; dan
g.optimalisasi merupakan pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah memberikan TPP kepada PNS dan calon PNS setiap bulan.
(2)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah.
(3)Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP ketiga belas dan TPP tunjangan hari raya. 4
(4)TPP ketiga belas dan TPP tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Keuangan Daerah.
(5)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PNS dan calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates dan Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang karena telah mendapatkan remunerasi berupa jasa pelayanan.

Pasal 5

(1)PNS dan calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berprofesi sebagai pengawas sekolah dan guru diberikan TPP dalam bentuk tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan/atau tambahan penghasilan guru.
(2)TPP tidak diberikan kepada PNS atau calon PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.secara nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
2. b.diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
3. c.diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
4. d.diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
5. e.sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
6. f.sedang menjalani bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
7. g.sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari Jabatan.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memberikan TPP berdasarkan kriteria:
1. a.beban kerja;
2. b.prestasi kerja;
3. c.kondisi kerja; dan/atau
4. d.pertimbangan objektif lainnya.
(2)Kriteria pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS dan calon PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam (seratus dua belas koma lima jam). 5
(3)Kriteria pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS dan calon PNS yang melaksanakan tugas sesuai dengan capaian kinerja dan/atau memiliki prestasi kerja yang diakui.
(4)Kriteria pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS dan calon PNS yang melaksanakan tugas memiliki resiko tinggi kesehatan atau bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum.
(5)Kriteria pemberian TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada PNS dan calon PNS berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemberian TPP bagi Perangkat Daerah/pejabat diklasifikasikan berdasarkan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 8

(1)Pemberian TPP memperhitungkan Basic TPP.
(2)Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan parameter sebagai berikut:
1. a.Kelas Jabatan;
2. b.indeks kapasitas fiskal Daerah;
3. c.indeks kemahalan konstruksi dan
4. d.indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(3)Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dengan rumus: Basic TPP = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah) 6

Pasal 9

(1)Perhitungan besaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja ditetapkan dengan memperhatikan besaran Basic TPP.
(2)Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pagu anggaran dan nilai Jabatan.
(3)Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung menggunakan variabel:
1. a.Kelas Jabatan;
2. b.jenjang Perangkat Daerah;
3. c.struktur Jabatan dalam Perangkat Daerah; dan
4. d.afirmasi Jabatan tertentu;
(4)Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus: Nilai Jabatan = (nilai Kelas Jabatan) + (nilai jenjang Perangkat Daerah) + (nilai struktur Jabatan dalam Perangkat Daerah) + (nilai afirmasi Jabatan tertentu)
(5)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diperhitungkan berdasarkan hasil evaluasi Jabatan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati mengenai Kelas Jabatan.
(6)Jenjang Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diperhitungkan berdasarkan pengelompokan Perangkat Daerah dalam konsepsi pembentukan Perangkat Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghubung meliputi Sekretariat Daerah selain Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghubung khusus meliputi Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang meliputi Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah, Perangkat Daerah yang menangani urusan keuangan daerah dan Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian daerah; 7
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang khusus meliputi Perangkat Daerah yang menangani urusan pengawasan pemerintahan; dan
5. e.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi inti meliputi Perangkat Daerah yaitu selain Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penghubung dan penunjang, dengan urutan sebagai berikut: 1) Perangkat Daerah lainnya; dan 2) Kapanewon.
(7)Struktur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan yang disetarakan.
2. b.Jabatan Administrasi, terdiri dari:
  1. 1.Jabatan administrator atau Jabatan yang disetarakan;
  2. 2.Jabatan pengawas atau Jabatan yang disetarakan; dan
  3. 3.Jabatan pelaksana.
3. c.Jabatan Fungsional.
(8)Jabatan yang disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 1 dan angka 2, termasuk didalamnya ketua tim.
(9)Afirmasi Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diperhitungkan pada:
1. a.Jabatan atau Kelas Jabatan yang terdampak penyesuaian pemberian TPP dari basis golongan ke Kelas Jabatan;
2. b.Jabatan tertentu yang terdampak penyederhanaan birokrasi; dan
3. c.Perangkat Daerah tertentu yang tergolong khusus dalam konsepsi pembentukan organisasi.
(10)Pemberian TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional.
(11)Kriteria variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(12)Nilai setiap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya dihitung berdasarkan pagu anggaran.
(2)Perhitungan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 8

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019