DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2026

Nomor: 18
Tahun: 2026
Ditetapkan: 17 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi; Insentif Fiskal diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan pokok PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan terutang;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji perlu memberikan insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman dan jasa perhotelan kepada hotel Ibis Yogyakarta International Airport;
c.bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pemberian insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman dan jasa perhotelan kepada hotel Ibis Yogyakarta International Airport;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan kepada hotel Ibis Yogyakarta International Airport Sebagai Bagian Dari Embarkasi Haji Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DAN JASA PERHOTELAN KEPADA HOTEL IBIS YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT SEBAGAI BAGIAN DARI EMBARKASI HAJI TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
2.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
3.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
4.Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksi.
5.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menjalankan ibadah haji.
7.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Bupati memberikan Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak PBJT berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
(2)Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan embarkasi haji Tahun 2026.

Pasal 3

(1)Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan pokok PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan terutang.
(2)Pengurangan atas pokok PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
(3)Pengurangan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode kegiatan embarkasi haji Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama.
(4)Pengurangan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus diberikan atas transaksi pada Jemaah Haji Tahun 2026 di Hotel Ibis Yogyakarta International Airport.
(5)Pengurangan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat terutangnya PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan.
(6)Saat terutangnya PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak saat pembayaran atas PBJT Makanan dan/atau Minuman dan Jasa Perhotelan.

Pasal 4

(1)Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan transaksi secara transparan dan melampirkan manifes Jemaah Haji.
(2)Pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara self-assessment.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 17 Maret 2026 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN Diundangkan di Wates pada tanggal 17 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026.NOMOR 18

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…