DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2026

Nomor: 20
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penugasan; Dukungan Pemerintah Daerah; Sarana dan Prasarana; Keadaan Kahar; Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Pengawasan; Sumber Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, perlu memberikan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah diatur bahwa setiap penugasan kepada badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b,dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo Untuk Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); SALINAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KULON PROGO UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN KENDARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo yang selanjutnya disebut Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo dalam Pelayanan Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo.
2.Jasa Pemeliharaan Kendaraan adalah layanan perawatan kendaraan bermotor atau kendaraan listrik untuk mempertahankan kondisi kendaraan secara maksimal, mencegah terjadinya kerusakan yang fatal secara dini, dan/atau meningkatkan usia pakai kendaraan.
3.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kulon Progo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
5.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PENUGASAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah memberikan Penugasan kepada Perumda Aneka Usaha Kulon Progo untuk melaksanakan kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan.
(2)Penugasan kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan bahan bakar minyak;
2. b.pemeliharaan rutin kendaraan; dan
3. c.penggantian suku cadang kendaraan.
(3)Pemeliharaan rutin kendaraan dan penggantian suku cadang kendaraan dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diperuntukkan bagi kendaraan yang sudah tidak mempunyai fasiltas layanan pemeliharaan gratis dari dealer.

Pasal 3

Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 4

Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dalam melaksanakan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai Penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

BAB III

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pemerintah Daerah memberikan dukungan berupa:
1. a.penggunaan aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/ atau
2. b.mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dan BUMD untuk mendukung penugasan.
(2)Pengoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

(1)Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan oleh Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
(2)Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
(3)Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pihak ketiga, kerja sama tersebut dijabarkan dalam perjanjian kerja sama yang didahului memorandum of understanding yang ditandatangani para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi keadaan darurat/keadaan kahar terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD.
(3)Keadaan darurat/keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada:
1. a.kebakaran;
2. b.ledakan;
3. c.gempa bumi;
4. d.banjir;
5. e.perang;
6. f.kerusuhan;
7. g.huru hara;
8. h.mogok kerja massal;
9. i.tindakan terorisme; dan/atau
10. j.perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

(1)Perumda Aneka Usaha Kulon Progo berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Penugasan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)Dalam hal terjadi potensi kerugian dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perumda Aneka Usaha Kulon Progo berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penugasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan BUMD bersama Perangkat Daerah terkait.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.
(3)Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat melibatkan konsultan yang berkompeten dan independen.
(4)Pembiayaan konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
(5)Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi keberlanjutan pelaksanaan Penugasan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6)Hasil evaluasi keberlanjutan pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa rekomendasi perpanjangan atau penghentian Penugasan.
(7)Rekomendasi perpanjangan atau penghentian Penugasan disampaikan kepada KPM untuk mendapat persetujuan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan Penugasan.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk menjamin tata kelola perusahaan yang baik.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(4)Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…