DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Pembentukan; Pemberdayaan; Pelindungan; Satuan Tugas; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan pelindungan bagi koperasi;
d.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Kalurahan/Kelurahan Merah Putih; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Kalurahan atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
2.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
3.Pengurus adalah anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
4.Pengawas adalah anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
5.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
7.Pengelola adalah anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
8.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
9.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
10.Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
11.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kapanewon dalam wilayah kerja Kapanewon.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
1. a.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk pemerataan ekonomi; dan
2. b.memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pembentukan
c.Pemberdayaan;
d.Pelindungan;
e.satuan tugas;
f.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dan/atau kementerian terkait dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
c.menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kalurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kalurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
(2)Tahapan persiapan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialiasi program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. b.pendampingan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. c.pendataan dan penilaian kinerja koperasi.
(3)Sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(4)Pendampingan pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dan Kelurahan.
(5)Pendataan dan penilaian Kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan dan Kelurahan dan hasil kinerja koperasi sebagai target pembentukan koperasi.
(6)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan penyesuaian anggaran dasar.
(7)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Pasal 6

(1)Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didahului dengan pelaksanaan musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan karakteristik Kalurahan/ Kelurahan, potensi Kalurahan/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kalurahan/Kelurahan.
(2)Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih baru;
2. b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Kalurahan/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi Kalurahan/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 7

(1)Setiap Kalurahan/Kelurahan yang telah ditargetkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), menyelenggarakan musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
(2)Musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain menyelenggarakan musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam forum musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pemilihan calon Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
(5)Hasil musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pasal 8

(1)Penamaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus memuat nama Kalurahan setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata “Koperasi”;
2. b.dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
3. c.diakhiri dengan nama Kalurahan/Kelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama Kalurahan/Kelurahan, maka ditambahkan nama Kapanewon/Daerah.

Pasal 9

(1)Pengurus dan Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berdasarkan rapat musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan.
(3)Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. b.mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
3. c.tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
4. d.tidak berasal dari unsur pimpinan Kalurahan/Kelurahan.
(4)Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
2. b.tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
3. c.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
4. d.Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Lurah sebagai ex-officio Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
5. e.tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain dan Pengurus.

Pasal 10

(1)Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
1. a.gerai penyediaan sembako;
2. b.gerai penyediaan obat murah;
3. c.penyediaan kantor koperasi;
4. d.unit simpan pinjam koperasi;
5. e.gerai klinik desa;
6. f.penyediaan cold storage/cold chain atau gudang;
7. g.logistik/distribusi; dan/atau
8. h.kegiatan lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025