DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan; Evaluasi Kinerja; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengukur kinerja pemerintah kalurahan dalam melaksanakan upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui sistem yang akuntabel, terintegrasi dan sistematis;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, pemerintah kabupaten memiliki target pelaksanaan rencana aksi berupa penyusunan pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kalurahan dalam bentuk peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut SAKIP Kalurahan adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan Kinerja pada Pemerintah Kalurahan, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Pemerintah Kalurahan.
2.Kalurahan adalah sebutan lain dari desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
3.Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5.Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJM Kalurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 3
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
9.Tujuan adalah sesuatu dan/atau kondisi tertentu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun sebagai penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi.
10.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
11.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/bidang yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
13.Perjanjian Kinerja Lurah yang selanjutnya disebut Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama Lurah dengan Bupati untuk mencapai target kinerja yang jelas dan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dalam waktu 1 (satu) tahun.
14.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APB Kalurahan.
15.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
16.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
17.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
18.Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Kulon Progo.
19.Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah daerah kabupaten.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun berkenaan.

Pasal 2

SAKIP Kalurahan meliputi:

a.perencanaan Kinerja;
b.pengukuran Kinerja;
c.pelaporan Kinerja; dan
d.evaluasi internal.

Pasal 3

(1)Perencanaan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mengacu pada dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan. 4
(2)Pemerintah Kalurahan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
(3)Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.RPJM Kalurahan; dan
2. b.RKP Kalurahan.
(4)Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan rancangan APB Kalurahan.
(5)APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja.

Pasal 4

(1)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) memuat:
1. a.pernyataan Perjanjian Kinerja; dan
2. b.lampiran Perjanjian Kinerja.
(2)Lampiran Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi:
1. a.Sasaran Kinerja;
2. b.Indikator Kinerja;
3. c.definisi operasional;
4. d.kegiatan yang mendukung sasaran; dan
5. e.target kinerja pertahun.
(3)Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.menurunnya jumlah kepala keluarga miskin;
2. b.menurunnya jumlah anak stunting;
3. c.meningkatnya pendapatan asli Kalurahan; dan
4. d.meningkatnya kualitas pelayanan publik Kalurahan.
(4)Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.jumlah kepala keluarga miskin;
2. b.jumlah anak stunting;
3. c.jumlah pendapatan asli Kalurahan; dan
4. d.indeks kepuasan masyarakat.
(5)Definisi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi keterangan untuk menjelaskan atau memberi batasan yang jelas terhadap Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja.
(6)Kegiatan yang mendukung Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi kegiatan pada tahun anggaran berjalan yang tertuang dalam APB Kalurahan.
(7)Target Kinerja pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
1. a.target Kinerja fisik; dan
2. b.target Kinerja keuangan.

Pasal 5

(1)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun oleh Lurah.
(2)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Lurah dan Panewu atas nama Bupati. 5
(3)Penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.
(4)Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.

Pasal 6

(1)Lurah dapat melakukan perubahan Perjanjian Kinerja.
(2)Perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi:
1. a.pergantian Lurah;
2. b.perubahan Sasaran Kinerja;
3. c.perubahan Indikator Kinerja;
4. d.perubahan target Kinerja;
5. e.perubahan alokasi anggaran; dan/atau
6. f.perubahan prioritas kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
(3)Perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Lurah dan Panewu atas nama Bupati.
(4)Perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Panewu.

Pasal 7

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pasal 8

Format Perjanjian Kinerja Lurah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan oleh Lurah.
(2)Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.
(3)Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 10

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:

a.membandingkan antara capaian Kinerja tahun berjalan dengan target Kinerja tahun berjalan;
b.membandingkan antara capaian Kinerja tahun berjalan dengan capaian Kinerja tahun sebelumnya; dan
c.membandingkan antara capaian Kinerja tahun berjalan dengan target Kinerja dalam RPJM Kalurahan. 6

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…